DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum; 2.Pengelolaan Keuangan dan Prinsip Pelaksanaan Anggaran; 3.Pendapatan dan Biaya; 4.Perencanaan dan Pengganggaran; 5.Pelaksanaan Anggaran; 6.Standar Akuntansi dan Sistem Akuntansi; 7.Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; 8.Evaluasi dan Penilaian Kinerja; 9.Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Gerbang Barito; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG GERBANG BARITO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelola keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT KPHL Gerbang Barito adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang menerapkan BLUD.
7.Dinas Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
8.Pimpinan BLUD adalah Kepala UPT KPHL Gerbang Barito.
9.Pejabat Pengelola BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito yang terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis di BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.
10.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.
12.Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.
13.Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
14.Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
15.Pengelolaan Kas adalah Pengelolaan Kas yang dimiliki BLUD dalam rangka pencapaian tersedia kas yang optimal.
16.Pengelolaan Piutang BLUD yang selanjutnya Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
17.Pengelolaan Utang BLUD yang selanjutnya Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar BLUD dan/atau kewajiban BLUD yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
18.Investasi adalah Penggunaan Aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
19.Kerja sama adalah kerja sama yang dilakukan oleh BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dengan pihak ketiga atau pihak lain.
20.Persediaan adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntasi.
21.Pengelolaan Barang adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengandalian.
22.Surplus Anggaran adalah merupakan selisih lebih antara pendapatan dan belanja pada tahun anggaran yang sama.
23.Defisit Anggaran adalah merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
24.Penyelesaian Kerugian adalah proses menutupi kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai.
25.Akuntansi/Penatausahaan adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan.
26.Sistem Akuntansi adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan dalam rangka pertanggungjawaban keuangan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.
27.Audit Laporan Keuangan adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai suatu informasi untuk menetapkan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriterianya.
28.Perubahan RBA dan DPA adalah suatu proses untuk menyesuaikan rencana keuangan dalam suatu periode akuntasi dengan perkembangan yang terjadi yang implikasinya dapat meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya.
29.Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
30.Pengawasan adalah suatu proses pengawasan terhadap pengelolaan BLUD mengenai pelaksanaan rencana bisnis dan anggaran, rencana strategis bisnis jangka panjang dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
31.Pengendalian adalah suatu prosedur atau sistem yang di buat untuk mengontrol, mengawasi, mengarahkan BLUD agar dapat mencapai suatu tujuan sesuai dengan tata kelola BLUD.
32.Evaluasi adalah evaluasi pengelolaan kinerja BLUD yang dilakukan oleh Gubernur/Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan nonkeuangan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD.
33.Penilaian Kinerja adalah pengukuran atas pengelolaan BLUD yang dilakukan baik dari segi aspek keuangan maupun aspek nonkeuangan BLUD.
34.Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
35.Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
36.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
37.Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus kas dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan.
38.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
39.Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
40.Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksaaan anggaran, serta pembukuan pelaporan keuangan pemerintah.
41.Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
42.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
43.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penertiban surat perintah membayar langsung.
44.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penertiban surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran RBA BLUD.
45.Anggaran Kas adalah perkiraan arus masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan BLUD dalam setiap periode.
46.Rekening Kas rekening tempat penyimpanan uang BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito yang dibuka oleh Pimpinan BLUD pada bank umum milik Pemerintah Daerah untuk menampung seluruh penerimaan, pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.
47.Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
48.Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat KSP adalah kerja sama yang menggunakan barang milik Daerah.
49.Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
50.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
51.Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian.
52.Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
53.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.pengelolaan keuangan dan prinsip pelaksanaan anggaran;
b.Pendapatan dan Biaya;
c.perencanaan dan penganggaran;
d.pelaksanaan anggaran;
e.standar akuntansi dan sistem akuntansi;
f.pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
g.evaluasi dan penilaian kinerja.

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PRINSIP PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 3

(1)Dalam pelaksanaan kegiatan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito mengutamakan efektivitas, produktivitas dan efisiensi serta kualitas dalam pengelolaan hutan dan juga pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
(2)Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah.
(3)Dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dan kegiatan lainnya serta meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

Pasal 4

(1)Rencana pendapatan dan belanja BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito merupakan rencana keuangan tahunan yang dikonsolidasikan dengan APBD, dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja kecuali untuk belanja operasional BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito yang sesuai dengan ketentuan dapat diberlakukan fleksibilitas sampai ambang batas tertentu yang disepakati.
(3)Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam anggaran BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito, kecuali untuk belanja operasional BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito yang sesuai dengan ketentuan dapat diberlakukan fleksibilitas sampai ambang batas tertentu yang disepakati.
(4)Pemimpin BLUD, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan anggaran BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud.
(6)Uang milik BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito yang menurut perhitungan dalam kurun waktu tertentu belum digunakan, dapat didepositokan, sepanjang tidak mengganggu likuiditas BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.
(7)Bunga deposito, bunga tabungan, dan jasa giro atas penempatan uang BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito di bank merupakan pendapatan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito, dan harus disetor dan dicatat dalam pendapatan lain-lain di luar pendapatan operasional BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.

Pasal 5

(1)Pejabat Pengelola BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito yang terdiri dari:
1. a.Pemimpin BLUD;
2. b.Pejabat Keuangan; dan
3. c.Pejabat Teknis.
(2)Pejabat Pengelola BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 6

(1)Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD memiliki fungsi sebagai berikut:
1. a.penyusunan dan penetapkan kebijakan penatausahaan dan pengelolaan keuangan serta teknis operasional lingkup BLUD sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
2. b.penetapan unit/tim/panitia/kelompok kerja pengelolaan keuangan, serta pegawai yang menduduki jabatan pada unit/tim/panitia/kelompok kerja pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.penyusunan dan penetapan uraian tugas dan mekanisme kerja dari unit/tim/panitia/kelompok kerja; dan
4. d.pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kinerja keuangan dan operasional BLUD.
(3)Pemimpin BLUD merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah.
(4)Pemimpin BLUD merupakan pejabat yang berwenang menandatangani.
1. a.Surat Perintah Membayar (SPM);
2. b.slip penarikan uang dari rekening kas BLUD;
3. c.laporan keuangan BLUD;
4. d.laporan kinerja operasional;
5. e.perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya;
6. f.berita acara serah terima barang hasil pengadaan BLUD; dan
7. g.surat-surat keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 7

(1)Pejabat Keuangan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Pemimpin BLUD lingkup pengelolaan keuangan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.
(2)Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pejabat Keuangan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito memiliki fungsi sebagai berikut:
1. a.penyusunan RBA BLUD;
2. b.penyusunan DPA-BLUD;
3. c.penyelenggaraan penatausahaan keuangan BLUD;
4. d.penyelenggaraan pengelolaan pendapatan dan biaya;
5. e.penyelenggaraan pengelolaan kas;
6. f.penyelenggaraan pengelolaan hutang dan piutang BLUD;
7. g.penyelenggaraan pengelolaan barang dan aset tetap;
8. h.penyelenggaraan investasi jangka pendek maupun jangka panjang;
9. i.penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
10. j.penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan; dan
11. k.penyusunan standar operasional prosedur di bidang keuangan.

Pasal 8

(1)Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Pemimpin BLUD lingkup teknis operasional BLUD.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Teknis BLUD mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.penyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
2. b.pelaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
3. c.penyusunan usulan kebijakan dan standar operasional prosedur di bidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD;
4. d.penyusunan usulan bagan alur penyelesaian pekerjaan di bidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD; dan
5. e.penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja operasional di bidangnya sebagai bahan laporan kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 9

Pemimpin BLUD menetapkan Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.

Pasal 10

(1)Bendahara Umum BLUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD.
(2)Kewenangan bendahara umum BLUD:
1. a.melakukan pengendalian pelaksanaan pengelolaan kas umum BLUD;
2. b.mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran BLUD;
3. c.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum BLUD;
4. d.melakukan pengelolaan terhadap piutang dan utang BLUD;
5. e.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD; dan
6. f.menyajikan informasi kas umum BLUD.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…