DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 66 Tahun 2024

Nomor: 66
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum; dan BAB II RPB.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdsarkan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk

Menetapkan

menetapkan rancana penanggulangan bencana;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2024-2029; Mengingat : 1. Undang-Undang Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN jdih.kalteng.go.id
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Penangganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Citpa Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
5. 6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional danLembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
11. 12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
12. 13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
13. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
14. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); jdih.kalteng.go.id
15. 16.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana;
16. 17.Peraturan Kepala Badan NasionalPenanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. 18.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2024-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6.Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah
7.Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua unsur dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi daerah.
8.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
9.Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024-2029, yang selanjutnya disingkat RPB adalah Perencanaan Penanggulangan Bencana yang disusun berdasarkan analisis resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana. jdih.kalteng.go.id

Pasal 2

(1)RPB berkedudukan sebagai acuan dan dasar hukum bagi upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang.
(2)RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai bagian dari perencanaan Pembangunan Daerah secara terpadu dan terkoordinasi, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mengurangi resiko bencana di Daerah.

BAB II

RPB

Pasal 3

(1)RPB merupakan dokumen perencanaan penanggulangan bencana Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
(3)Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
2. b.pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
3. c.analisis kemungkinan dampak bencana;
4. d.pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
5. e.penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
6. f.alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Pasal 4

(1)RPB dituangkan dalam Dokumen RPB yang memuat sebagai berikut:
1. a.bab I : pendahuluan;
2. b.bab II : karakteristik dan isu strategis kebencanaan daerah;
3. c.bab III : penyelenggaraan penanggulangan bencana;
4. d.bab IV : tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program;
5. e.bab V : rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana; dan
6. f.bab VI : pemaduan, pengendalian dan evaluasi;
(2)Dokumen RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. jdih.kalteng.go.id

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangkaraya pada tanggal 31 Desember 2024 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN Diundangkan di Palangkaraya pada tanggal 31 Desember 2024 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd MUHAMAD KATMA F. DIRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 66 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, MASKUR, S.H., M.H. NIP. 19691025 199603 1 003 jdih.kalteng.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…