DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 67 Tahun 2024

Nomor: 67
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai landasan perencanaan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: a. Memberikan panduan yang memadai bagi daerah dalam mengkaji risiko setiap bencana yang ada di daerah; b. Mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dengan berfokus kepada parameter risiko dengan dasar yang jelas dan terukur; dan c. Menyelaraskan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam kesatuan tujuan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai amanat Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, analisis resiko bencana dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Kajian Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Undang-Undang Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN jdih.kalteng.go.id
3.Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Penangganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Citpa Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2);
11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 5); jdih.kalteng.go.id

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang di sebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
5.Sistem Informasi Geografis yang selanjutnya disingkat SIG adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan pemrosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan data yang mana data tersebut secara spasial (keruangan) terkait dengan muka bumi.
6.Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman bencana, tingkat kerugian dan kapasitas daerah.
7.Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
8.Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
9.Kapasitas daerah adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat ancaman/bahaya dan tingkat kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu.
10.Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengna sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.
11.Peta bahaya/ancaman adalah peta yang menggambarkan tingkat potensi bahaya/ancaman suatu daerah secara visual berdasarkan Kajian Risiko bencana suatu daerah.
12.Peta Kerentanan adalah peta yang menggambarkan tingkat kerentanan suatu daerah, yang meliputi kerentanan sosial, fisik, ekonomi dan lingkungan terhadap setiap jenis bencana suatu daerah secara visual berdasarkan Kajian Risiko bencana suatu daerah.
13.Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. jdih.kalteng.go.id

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai landasan perencanaan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.Memberikan panduan yang memadai bagi daerah dalam mengkaji risiko setiap bencana yang ada di daerah;
2. b.Mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dengan berfokus kepada parameter risiko dengan dasar yang jelas dan terukur; dan
3. c.Menyelaraskan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam kesatuan tujuan.

Pasal 3

(1)Potensi kebencanaan di Daerah terdiri dari:
1. a.banjir;
2. b.banjir bandang;
3. c.cuaca ekstrim;
4. d.gelombang ekstrim dan abrasi;
5. e.gempa bumi;
6. f.kebakaran hutan dan lahan;
7. g.kekeringan;
8. h.tanah longsor;
9. i.tsunami;
10. j.epidemi dan wabah penyakit;
11. k.kegagalan teknologi; dan
12. l.covid-19.

Pasal 4

(1)Aspek pengkajian risiko bencana berdasarkan:
1. a.tingkat ancaman/bahaya;
2. b.tingkat kerentanan; dan
3. c.tingkat kapasitas
4. d.tingkat Risiko Bencana
(2)Pengkajian Risiko bencana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penyusunan peta risiko Bencana dan Dokumen Risiko Bencana Daerah.

Pasal 5

(1)Sistematika penyusunan Kajian Risiko Bencana Daerah terdiri dari:
1. a.Ringkasan eksekutif;
2. b.BAB I : Pendahuluan;
3. c.BAB II : Gambaran Umum Wilayah dan Kebencanaan;
4. d.BAB III : Pengkajian Risiko Bencana;
5. e.BAB IV : Rekomendasi; dan
6. f.BAB V : Penutup. jdih.kalteng.go.id
(2)Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangkaraya pada tanggal 31 Desember 2024 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN Diundangkan di Palangkaraya pada tanggal 31 Desember 2024 Plh.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd MUHAMAD KATMA F. DIRUN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 67 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, MASKUR, S.H., M.H. NIP. 19691025 199603 1 003 jdih.kalteng.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…