DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI; BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI; BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi dalam bentuk dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Provinsi Kalimantan Tengah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu metetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 - 2021. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swantantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622 ); SALINAN jdih.kalteng.go.id

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kesehatan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8.Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3 );
10.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188 ); jdih.kalteng.go.id
11.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala BAPPENAS Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 34);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Tahan 2017 Nomor 88);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 - 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
6.Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
7.Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) adalah rencana aksi tingkat nasional berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. jdih.kalteng.go.id
8.Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat provinsi dan kabupaten/kota berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
9.Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
10.Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang telah selesai.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
12.Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan pembangunan pangan dan gizi.
13.Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dari atau pembuatan makanan dan minuman.
14.Gizi adalah zat atau senyawa-senyawa kimiawi terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
15.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Pasal 2

RAD PG merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yang disusun sebagai panduan dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi. jdih.kalteng.go.id

Pasal 3

RAD PG merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian target Pangan dan Gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

Pasal 4

RAD PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi Pedoman bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan lintas sektor terkait untuk menyusun Rencana Kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya pencapaian target pangan dan gizi serta perbaikan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 5

RAD PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a.BAB I : Pendahuluan
b.BAB II : Rencana Aksi Multi Sektor
c.BAB III : Kerangka Pelaksanaan Rencana Aksi
d.BAB IV : Pemantauan dan Evaluasi
e.BAB V : Penutup

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Pemerintah Provinsi melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD-PG;
(2)Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. jdih.kalteng.go.id

Pasal 7

Pendanaan bagi pelaksanaan RAD PG ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd SARING, S.H., M.H. NIP. 196505101987031003 Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 8 Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd FAHRIZAL FITRI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 7 Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 8 Maret 2019 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN jdih.kalteng.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1958

Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1958

Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2017