DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai berikut: a. pedoman bagi stakeholder terkait dalam melaksanakan GERMAS hidup sehat; dan b. mempercepat dan menyinergikan tindakan dari upya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pasal 9 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat menegaskan pemerintah daerah menyusun dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. 3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 209 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); SALINAN jdih.kalteng.go.id
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. 8.Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Kesehatan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. 9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. 11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
11. 12.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505); jdih.kalteng.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.
6.Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.
8.Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS hidup sehat adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai berikut:

a.pedoman bagi stakeholder terkait dalam melaksanakan GERMAS hidup sehat; dan
b.mempercepat dan menyinergikan tindakan dari upya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

(1)Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat agar berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
(2)Tujuan khusus Peraturan Gubernur ini sebagai berikut:
1. a.meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
2. b.meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
3. c.mengurangi beban biaya kesehatan. jdih.kalteng.go.id
(3)Untuk mencapai tujuan umum dan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan beberapa kegiatan yang meliputi:
1. a.peningkatan aktivitas fisik;
2. b.peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
3. c.penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
4. d.peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
5. e.peningkatan kualitas lingkungan; dan
6. f.peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 4

GERMAS hidup sehat diterapkan pada seluruh Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pimpinan instansi pemerintah dan masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan GERMAS hidup sehat meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.koordinasi;
d.monitoring dan evaluasi; dan
e.pengawasan dan pelaporan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Perencanaan GERMAS hidup sehat meliputi:
1. a.penetapan lokasi bersinergi dengan program lain;
2. b.penentuan peserta; dan
3. c.penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan.
(2)Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas melalui Forum GERMAS hidup sehat.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)Pelaksanaan GERMAS hidup sehat dilaksanakan melalui kerja sama lintas program, lintas sektor, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.
(2)Pelaksanaan GERMAS hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota.
(3)Pelaksanaan GERMAS hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bersinergi dan dikoordinasikan oleh Dinas. jdih.kalteng.go.id
(4)Pelaksanaan GERMAS hidup sehat melibatkan:
1. a.pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, maupun desa/kelurahan;
2. b.dunia Pendidikan;
3. c.swasta dan dunia usaha;
4. d.organisasi kemasyarakatan; dan
5. e.individu, keluarga dan masyarakat.

Pasal 8

(1)untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap GERMAS hidup sehat, pemerintah daerah melakukan sosialisasi.
(2)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan.
(3)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
1. a.media cetak;
2. b.media elektronik; dan
3. c.cara lainnya.

Pasal 9

(1)GERMAS hidup sehat dilaksanakan dalam bentuk upaya tindakan bersifat promotif dan preventif yang meliputi:
1. a.melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari;
2. b.konsumsi buah dan sayur setiap hari;
3. c.tidak merokok;
4. d.tidak mengonsumsi alkohol;
5. e.cek kesehatan secara rutin;
6. f.membersihkan lingkungan;
7. g.menggunakan jamban sehat; dan
8. h.pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
(2)Tindakan bersifat promotif dan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterapkan oleh setiap pelaku/pelaksana GERMAS hidup sehat.

Pasal 10

(1)Gubernur membentuk forum GERMAS hidup sehat sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS hidup sehat di provinsi.
(2)Forum GERMAS hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Forum GERMAS hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah/Unit Kerja, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan media massa. jdih.kalteng.go.id
(4)Forum GERMAS hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh tim teknis.
(5)Forum GERMAS hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana kerja mengacu kepada kebijakan nasional;
2. b.mengoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan; dan
3. c.melakukan monitoring dan evaluasi.
(6)Forum GERMAS hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…