DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum; 2.Asas dan Tujuan; 3.Standar Pelayanan; 4.Pemanfaatan dan Penghitungan Tarif Pelayanan; 5.Jenis Pelayanan Yang Dikenakan Tarif; 6.Pelayanan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 7.Besaran Tarif; 8.Tata Cara Penagihan; 9.Pengurangan, Keringanan dan Pembesaran Tarif; 10.Penerimaan dan Pemanfaatan Tarif; 11.Kerjasama Dengan Tenaga Ahli dan Pihak Ketiga; 12.Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Gerbang Barito; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG GERBANG BARITO. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelola keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5.Fleksibilitas adalah keleluasaan pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
7.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9.Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11.Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
12.Rencana Kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, 4 dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
14.Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang pada bank yang ditunjuk oleh kepala daerah.
15.Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
16.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
18.Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Gerbang Barito yang disingkat UPT KPHL Gerbang Barito adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
19.Pimpinan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Gerbang Barito yang bertindak sebagai Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
20.Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
21.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, dan perhitungan pembiayaan yang riil sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. 5

Pasal 3

Pelayanan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III

STANDAR PELAYANAN

Pasal 4

(1)BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dalam memberikan pelayanan menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(2)Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diusulkan oleh Pimpinan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito kepada Gubernur untuk ditetapkan.
(3)Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) harus mempertimbangkan kualitas pelayanan, pemerataan dan kesetaraan pelayanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan pelayanan.

BAB IV

PEMANFAATAN DAN PENGHITUNGAN TARIF PELAYANAN

Pasal 5

Pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pelayanan berdasarkan tarif yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dimanfaatkan untuk:

a.Jasa sarana sebesar 50% (lima puluh persen); dan
b.Jasa layanan sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 6

(1)Penghitungan biaya pada masing masing unit pelayanan ditentukan dengan memperhitungkan segala biaya riil dan atau juga disertai dengan perkiraan biaya investasi barang yang digunakan.
(2)Dasar Pola penghitungan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perhitungan unit cost masing-masing pelayanan. 6

Pasal 7

(1)BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa pelayanan yang diberikan.
(2)Imbalan atas barang/jasa pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit pelayanan atau hasil per investasi dana.
(3)Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Pimpinan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(4)Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan harus mempertimbangkan:
1. a.kontinuitas dan pengembangan pelayanan;
2. b.kebutuhan dan daya beli masyarakat;
3. c.asas keadilan dan kepatutan;
4. d.kompetisi yang sehat; dan
5. e.batas waktu penetapan tarif
(5)Tarif pelayanan dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
(6)Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
(7)Proses usulan tarif pelayanan baru dan perubahan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 8

(1)Jenis pelayanan di BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito yang dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam pelayanan:
1. a.pelayanan Penyediaan Bibit Tanaman Agroforestry;
2. b.pelayanan Penyediaan Bibit Agrosilvopastura;
3. c.pelayanan Penyediaan Bibit Agrosilvofishery;
4. d.pelayanan Penyediaan Pakan Ternak;
5. e.pelayanan Penyediaan Kompos Blok/Curah;
6. f.pelayanan Sewa Gedung;
7. g.pelayanan Sewa Alat Transportasi Air;
8. h.pelayanan Sewa Alat Pertanian/Perkebunan/Kehutanan;
9. i.pelayanan Cetak Peta/Spanduk/Baliho/Brosur/Leaflet;
10. j.pelayanan Pengujian Laboratorium;
11. k.pelayanan Jasa Pendidikan/Pelatihan/Bimtek/Sekolah Lapang; dan 7
12. l.pelayanan Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
(2)Tarif pelayanan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa profesional profesi lainnya sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.
(3)Penerimaan lainnya yang dianggap sebagai penerimaan sah meliputi:
1. a.jasa Pembuatan Sumur Bor;
2. b.jasa Teknis Pemetaan;
3. c.jasa Survei Lapangan;
4. d.penyediaan Produk Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu;
5. e.jasa Pemandu Wisata Alam/Penelitian/Pendidikan;
6. f.jasa Desain dan Pengemasan Produk Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu;
7. g.budidaya Agroforestry;
8. h.budidaya Agrosilvopastura;
9. i.budidaya Agrosilvofishery;
10. j.pembuatan Demplot Pemberdayaan Masyarakat;
11. k.penetapan Lokasi dan Pembuatan Rancangan Teknis Kegiatan Bidang Kehutanan;
12. l.jasa Pendampingan Perhutanan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
13. m.jasa Pendampingan dan Fasilitasi Perizinan Bidang Kehutanan;
14. n.jual Beli Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu ( Rumah Produksi);
15. o.jasa Pembukaan Lahan Tanpa Bakar;
16. p.jasa Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);
17. q.imbal Jasa Karbon; dan
(4)Mekanisme pengelolaan bangunan dan hasil kerjasama operasional dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui metode pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan prinsip yang lebih menguntungkan BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.

BAB VI

PELAYANAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 9

(1)BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito melaksanakan pelayanan Pengembangan SDM tenaga-tenaga teknis fungsional, meliputi:
1. a.tenaga asisten teknisi; 8
2. b.laboran;
3. c.tenaga adminstrasi dan keuangan; dan
4. d.tenaga teknis fungsional lainnya sesuai dengan bidang keahlian yang ada di BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.
(2)Pelayanan Pengembangan SDM tenaga-tenaga teknis fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan:
1. a.magang/praktek kerja;
2. b.studi banding/kunjungan;
3. c.penelitian/Pengembalian Data;
4. d.praktek administrasi BLUD;
5. e.praktek administrasi keuangan BLUD;
6. f.materi magang bagi pegawai negeri sipil; dan
7. g.orientasi magang untuk siswa dan/atau mahasiswa.
(3)Pelayanan Pengembangan SDM tenaga-tenaga teknis fungsional yang diselenggarakan di BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII

BESARAN TARIF

Pasal 10

Rincian besaran tarif pelayanan DI blud PADA upt kphl Gerbang Barito tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

(1)Penagihan terhadap pelayanan dilakukan oleh bendahara penerimaan atau petugas mobilisasi dana dibawah bagian keuangan sesuai dengan pelaksanaan tugas intensifikasi pendapatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan akan di masukan kedalam rekening BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.
(2)Penagihan terhadap Konsumen /pengguna jasa dan Tarif lainnya dilakukan oleh petugas mobilisasi dana di bawah bagian keuangan sesuai dengan pelaksanaan ekstensifikasi pendapatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya oleh Pejabat Keuangan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran .
(3)Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah Konsumen/pengguna jasa dinyatakan selesai menyelesaikan dokumen pembelian maupun dokumen 9 pengguna jasa kepada masing-masing pihak BLUD pada UPT KPHL Gerbang Barito.
(4)Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…