DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

1. Kriteria Penerima Tambahan Penghasilan 2. Perhitungan Tambahan Penghasilan 3. Pendanaan dari APBD

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkunga Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran, rasionalitas serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan daerah setelah memperoleh persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); SALINAN jdih.kalteng.go.id
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); jdih.kalteng.go.id
12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);
13.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Daerah.
6.Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut CPNS, adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
8.Kepala PD adalah Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
9.Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
10.Hari adalah hari kerja. jdih.kalteng.go.id

BAB II

KRITERIA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASIL

Pasal 2

(1)Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
(2)Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas.
(3)Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan jabatan Pelaksana.

Pasal 3

(1)Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada PNS dan CPNS setiap bulan.
(2)Jabatan dan besaran Penerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf A, huruf B, dan huruf C sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Tambahan Penghasilan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Tambahan penghasilan dikenakan pemotongan apabila tidak masuk kerja tanpa mendapatkan izin secara tertulis dari atasan langsungnya dipotong sebesar 3% (tiga persen) per hari dari besarnya Tambahan Penghasilan.
b.Perhitungan pemotongan jam tidak masuk kerja dilakukan secara kumulatif perbulan, yakni sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
c.PNS dan CPNS yang tidak hadir karena alasan sakit, Tambahan Penghasilan tetap diberikan sepanjang melengkapi surat keterangan dokter sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
d.PNS dan CPNS yang melaksanakan perjalanan dinas, cuti, pendidikan dan pelatihan, rapat, seminar, lokakarya, bimbingan teknis dan sejenisnya tetap diberikan Tambahan Penghasilan.
e.Pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan Tambahan Penghasilan dilakukan oleh Kepala PD masing-masing.

Pasal 5

(1)PNS dan CPNS yang bekerja pada Badan Penghubung Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta, diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, dan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas.
(2)Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
(3)Penetapan PNS dan CPNS yang berhak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Penghubung Jakarta. jdih.kalteng.go.id

Pasal 6

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada:

a.PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP).
b.PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu.
c.PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara dan cuti besar pada bulan yang bersangkutan.
d.Setelah menjalani cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
e.PNS yang melaksanakan tugas belajar.
f.PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berstatus titipan/dipekerjakan/diperbantukan pada instansi vertikal/pemerintah daerah lain di luar lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
g.PNS dan CPNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum.
h.PNS dan CPNS yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum.
i.PNS dan CPNS yang berstatus terpidana.
j.PNS yang sedang menjalani pemberhentian sementara.
k.PNS yang dikenakan hukuman disiplin berat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1.Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja tidak diberikan.
2. 2.Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran menurut golongan.

Pasal 7

(1)Dalam rangka memberikan penghargaan kepada PNS dan CPNS dapat diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ke-tigabelas dan Tunjangan Hari Raya.
(2)Penyaluran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyaluran Gaji Ke- tigabelas dan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 8

(1)PNS dan CPNS yang berstatus titipan/dipekerjakan/ diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat diberikan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Status sebagai pegawai titipan/dipekerjakan/ diperbantukan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. b.Tidak menerima honorarium atau tambahan penghasilan atau penghasilan lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari instansi asalnya kecuali gaji pokok dan tunjangan.
3. c.Mengikuti dan menaati seluruh ketentuan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
(2)PNS pindahan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain dapat diberikan Tambahan Penghasilan sejak melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas dari Kepala PD yang bersangkutan, terhitung mulai bulan berikutnya setelah tanggal mulai melaksanakan tugas. jdih.kalteng.go.id
(3)Bagi CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang baru diangkat dan ditempatkan, Tambahan Penghasilan dapat diberikan sejak melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas dari Kepala PD yang bersangkutan, terhitung mulai bulan berikutnya setelah tanggal mulai melaksanakan tugas.
(4)PNS pindahan dan/atau CPNS yang melaksanakan tugasnya setelah tanggal 5 (lima) pada bulan bersangkutan, maka pada bulan tersebut tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan.
(5)Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis Pendidik Klinis atau Pembimbing Klinis yang bekerja di RSUD dr. Doris Sylvanus ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus.
(6)Dokter Spesialis atau Dokter Sub Spesialis pada RSUD dr. Doris Sylvanus yang menduduki jabatan:
1. a.Wakil Direktur yang membidangi pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang;
2. b.Wakil Direktur yang membidangi pendidikan dan kemitraan;
3. c.Kepala bidang yang membidangi pelayanan medik;
4. d.Kepala seksi yang membidangan pengembangan mutu pelayanan medik; dan
5. e.Kepala seksi yang membidangi perencanaan dan pengembangan pelayanan medik. memilih salah satu dari Tambahan Penghasilan Jabatan Struktural atau Tambahan Penghasilan Tenaga Kesehatan Fungsionalnya.

Pasal 9

Tambahan Penghasilan dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Pasal 10

Tata cara perhitungan dan pembayaran tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…