DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Zona Manajemen Perikanan Tangkap; 3. Alat Bantu dan Alat Penangkapan Yang Produktif dan Ramah Lingkungan; 4. Kegiatan Armada Pada Jalur Penangkapan Ikan; 5. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi; 6. Sanksi Administratif; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Perikanan Tangkap dan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Perairan Laut; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara SALINAN jdih.kalteng.go.id Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
7.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173);
8.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1397);
9.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 628);
10.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penebaran Kembali dan Penangkapan Ikan Berbasis Budi Daya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 745);
11.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan jdih.kalteng.go.id Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 632);
12.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Yang Bukan Tujuan Komersial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 632);
13.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 632);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019- 2039 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 91); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA PERIKANAN TANGKAP DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
4.Direktur Jenderal adalah Direktu Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
5.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang kelautan dan perikanan.
6.Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan.
7.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya
8.Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan termasuk biota yang ada di perairan.
9.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan jdih.kalteng.go.id sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
11.Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan termasuk biota air lainnya dan faktor alamiah lainnya.
12.Pemanfaatan sumber daya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau budi daya ikan.
13.Pengelolaan sumber daya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus.
14.Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
15.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
16.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
17.Andon Penangkapan Ikan adalah kegiatan Penangkapan Ikan di laut yang dilakukan oleh Nelayan dan Nelayan Kecil, dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage dengan daerah Penangkapan Ikan sesuai surat tanda Penangkapan Ikan andon atau tanda daftar Penangkapan Ikan andon.
18.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
19.Surat Tanda Keterangan Andon yang selanjutnya disingkat STKA adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas provinsi tempat domisili Nelayan atau Nelayan Kecil yang menyatakan bahwa Nelayan atau Nelayan Kecil akan melakukan Andon Penangkapan Ikan.
20.Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon yang selanjutnya disebut STPI Andon adalah Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang harus dimiliki setiap kapal penangkap berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil untuk melakukan Andon Penangkapan Ikan di Perairan Laut di wilayah provinsi di luar wilayah domisili administrasinya.
21.Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon yang selanjutnya disebut TDPI Andon adalah Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang harus dimiliki oleh Nelayan Kecil untuk melakukan Andon Penangkapan Ikan di perairan Laut di luar wilayah domisili administrasinya. jdih.kalteng.go.id
22.Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya.
23.Usaha penangkapan ikan dapat dilakukan dengan menggunakan kapal atau tidak menggunakan kapal (menggunakan alat tangkap yang bersifat menetap/stasioner).
24.Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
25.Usaha pengangkutan ikan merupakan kegiatan yang khusus melakukan pengangkutan ikan dari kapal penangkap ikan ke pelabuhan tujuan.
26.Orang adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan.
27.Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
28.Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan/atau dilarang.
29.Daerah penangkapan adalah lokasi/areal penangkapan ikan yang diberikan kepada orang atau badan yang mengajukan Surat Izin Penangkapan Ikan, di mana areal tersebut tercantum pada Surat Izin Penangkapan Ikan yang diberikan.
30.Zona adalah bagian dari wilayah yang disepakati bersama antarpemangku kepentingan utama untuk penggunaan tertentu.
31.Alat penangkap ikan, yang selanjutnya disebut API, adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
32.Alat Bantu Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut ABPI, adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.
33.Rumpon adalah Alat Bantu Penangkapan Ikan yang menjadi satu kesatuan dengan kapal penangkap ikan, menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat /atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan. jdih.kalteng.go.id
34.Surat Izin Penempatan Rumpon yang selanjutnya disingkat SIPR adalah prizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang harus dimiliki setiap kapal penangkapan ikan untuk melakukan penempatan dan pemanfaatan Rumpon.
35.Kapal perikanan adalah kapal, perahu, alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
36.Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
37.Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
38.Alokasi Usaha adalah jumlah Kapal Penangkapan Ikan yang diperbolehkan untuk melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan alokasi sumber daya ikan yang tersedia.
39.Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan kegiatan pengangkutan ikan hasil tangkapan yang menggunakan kapal yang khusus digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan.
40.Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Perikanan.
41.Pelabuhan Pangkalan adalah Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Perikanan.
42.Pelabuhan Muat adalah Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal Perikanan untuk memuat ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.
43.Surat Izin Penangkapan Ikan Andon, yang selanjutnya disebut SIPI Andon adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan di luar wilayah domisili administrasinya.
44.Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
45.Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal Perikanan jdih.kalteng.go.id untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
46.Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal Perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam tata kelola perikanan tangkap dan pemanfaatan sumber daya ikan agar kegiatan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran rakyat, tetap lestari dan berdaya guna secara tertib dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mendorong pengembangan usaha perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah kepada semua pelaku usaha perikanan tangkap sebagai kepastian hukum selama usahanya masih beroperasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.zona manajemen perikanan tangkap;
b.alat bantu dan alat penangkapan yang produktif dan ramah lingkungan;
c.kegiatan armada pada jalur penangkapan ikan;
d.pengelolaan sumber daya ikan;
e.larangan;
f.perizinan perikanan; dan
g.sanksi administrasi.

BAB II

ZONA MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP

Pasal 5

(1)Zona manajemen perikanan tangkap, adalah area yang dialokasikan secara primer untuk tujuan perikanan tangkap serta kegiatan kenelayanan dan penunjang lainnya yang ramah lingkungan.
(2)Zona manajemen perikanan tangkap, meliputi:
1. a.zona untuk kegiatan perikanan tangkap; dan
2. b.zona pangkalan perahu nelayan dan pangkalan pendaratan ikan.
(3)Zona manajemen perikanan tangkap yang diizinkan, meliputi: jdih.kalteng.go.id
1. a.penangkapan ikan dengan peralatan yang ramah lingkungan; dan
2. b.pendaratan bagi perahu tradisional/skala kecil.
(4)Zona manajemen perikanan tangkap yang dilarang, meliputi:
1. a.penangkapan ikan skala komersil dan penggunaan trawl atau pukat pantai;
2. b.penangkapan ikan dengan alat-alat yang merusak habitat ikan di perairan dangkal;
3. c.penangkapan ikan jenis-jenis tertentu yang sedang melakukan pemijahan, atau melakukan penangkapan ikan pada musim-musim pemijahan;
4. d.penangkapan spesies langka dan genting serta spesies ikan lainnya yang dilindungi; dan
5. e.pembuangan limbah cair dan sampah.

Pasal 6

(1)Jalur Penangkapan Ikan terdiri atas :
1. a.WPPNRI; dan
2. b.Laut Lepas.
(2)WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.WPPNRI di Perairan Laut; dan
2. b.WPPNRI di Perairan Darat.
(3)WPPNRI di perairan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.Jalur Penangkapan Ikan I;
2. b.Jalur Penangkapan Ikan II; dan
3. c.Jalur Penangkapan Ikan III.
(4)Untuk perlindungan usaha nelayan terhadap usaha penangkapan ikan yang lebih kuat ditetapkan 3 (tiga) Jalur Penangkapan Ikan, yaitu:
1. a.Jalur Penangkapan Ikan I, terdiri dari:
  1. 1.Jalur Penangkapan Ikan IA meliputi perairan sampai dengan 2 (dua) mil laut diukur dari garis pantai ke arah luar ke Laut Lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan
  2. 2.Jalur Penangkapan Ikan IB meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan IA sampai dengan 4 (empat) mil laut.
2. b.Jalur Penangkapan Ikan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
3. c.Jalur Penangkapan Ikan III meliputi zona ekonomi eksklusif Indonesia dan perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan I dan II. jdih.kalteng.go.id

Pasal 7

(1)Penetapan Jalur Penangkapan Ikan di WPPNRI mempertimbangkan karakteristik perairan.
(2)Karakteristik perairan di Kalimantan Tengah adalah perairan dangkal dengan kedalaman perairan < 200m.
(3)Perairan dangkal di Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.WPPNRI 711, meliputi Kabupaten Sukamara; dan
2. b.WPPNRI 712, meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan.
(4)Jalur Penangkapan Ikan di area konvensi dan/atau wilayah otoritas RFMO ditetapkan dengan mempertimbangkan ketentuan RFMO.

BAB III

ALAT BANTU DAN ALAT PENANGKAPAN YANG PRODUKTIF DAN RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 8

(1)ABPI yang produktif dan ramah lingkungan adalah alat tangkap yang sesuai dengan asas dan standar internasional (Code of mengenai pola perilaku bagi praktik yang bertanggung jawab Conduct for Responsible Fisheries).
(2)ABPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.rumpon; dan
2. b.lampu.
(3)Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.rumpon hanyut, merupakan rumpon yang ditempatkan tidak menetap, tidak dilengkapi dengan jangkar dan hanyut mengikuti arah arus; dan
2. b.rumpon menetap, merupakan rumpon yang ditempatkan secara menetap dengan menggunakan jangkar dan/atau pemberat, terdiri dari:
  1. 1.rumpon permukaan, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di kolom permukaan perairan untuk mengumpulkan ikan pelagis; dan jdih.kalteng.go.id
  2. 2.rumpon dasar, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di dasar perairan untuk mengumpulkan ikan demersal.
(4)Lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan pemikat/atraktor berupa lampu atau cahaya yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul.
(5)Lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.lampu listrik; dan
2. b.lampu nonlistrik.

Pasal 9

(1)Rumpon menetap dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dapat difungsikan sebagai tempat perlindungan sumber daya ikan dan ditempatkan di Jalur Penangkapan Ikan I.
(2)Penempatan Rumpon menetap dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah Provinsi.

Pasal 10

(1)Setiap Kapal Penangkap Ikan memiliki paling banyak 3 (tiga) unit Rumpon menetap, untuk yang beroperasi di WPPNRI di Perairan Laut.
(2)Kapal Penangkap Ikan yang dimiliki Nelayan Kecil yang tergabung dalam kelompok usaha bersama atau koperasi memiliki paling banyak 5 (lima) unit Rumpon untuk paling sedikit 10 (sepuluh) unit Kapal Penangkap Ikan.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…