(1)Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2)Staf Ahli berasal dari PNS yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan pengalaman dan pengayaan dalam jabatan, jenjang pangkat dan golongan, kecakapan, kapasitas, kompetensi serta keahlian dibidang tertentu.
(5)Staf Ahli berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
Pasa12 BABII KEDUDUKAN
(5)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(4), Staf Ahli dapat ditugaskan untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Staf Ahli secara khusus juga memberikan rekomendasi terhadap isu- isu strategis yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
(3)Staf Ahli Bidang III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis, meliputi sum ber daya alam, perekonomian daerah dan kesej ah teraan rakyat dengan ruang lingkup koordinasi dan konsultasi bidang :
a.pertanian;
b.peternakan;
c.perkebunan;
d.kehutanan;
e.pertambangan dan energi;
f.lingkungan hidup;
g.kelau tan dan perikanan;
h.lingkungan hidup;
1.perindustrian dan perdagangan;
J. koperasi dan usaha kecil menengah;
k.penanaman modal;
1.pendidikan;
m.kesehatan;
n.sosial;
o.tenaga kerja dan transmigrasi;
p.keluarga berencana dan keagamaan;
q.pemuda dan olah raga;
r.budaya dan pariwisata; dan
s.pemberdayaan masyarakat
(2)Staf Ahli Bidang II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis, meliputi reformasi birokrasi dan keuangan dengan ruang lingku p koordinasi dan konsultasi pada 8 (delapan) bidang area perubahan birokrasi meliputi :
a.mental aparatur;
b.pengawasan;
c.akuntabilitas;
d.kelembagaan;
e.tatalaksana;
f.sumber daya manusia aparatur;
g.peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik; dan
h.keuangan dengan koordinasi dan konsultasi meliputi bidang badan usaha milik Daerah, pendapatan dan keuangan Daerah.
f.pemilihan kepala daerah dan legislatif;
g.ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat;
h.kependudukan; dan
i.pertanahan/keagrariaan.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pembentukan Jabatan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 90), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.