menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan: Timur;
a.bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi,. Tugas, Fungsi dan lata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
Menimbang GUBERNURKALIMANTANTIMUR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA SUSUNANORGANISASI,TUGAS,FUNGSIDANTATAKERJA BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH PROVINSIKALIMANTANTIMUR TENTANG NOMOR11 TAHUN2020 SALINAN PERA TURAN GU tlERNUR KALIMANTAN TI1VllJR GUBERNUR KALIMANTAN TlMUR
1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : Pasall BABI KETENTUANUMUM PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS, FUNGSI, DAN TATAKERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANT1\NliMUR. Menetapkan MEMUTUSKAN:
7.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Orgarrisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tirmrr (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
6.Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupateri/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peran gkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
a.Kepala Badan;
b.Sekretariat, membawahi :
1) Subbagian Perencanaan Program; 2) Subbagian Keuangan; dan 3) Subbagian Umum.
c.Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi:
1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan; 2) Subbidang Analisis Data dan Informasi; dan 3) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
d.Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
1)Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; 2) Subbidang Kesejahteraan Rakyat; dan 3) Subbidang Pemerintahan.
e.Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi :
1) Subbidang Pertanian dan Perikanan; 2~ .Subbidang Ind-ustIi, Perdagangan, Koperasi, lnv.estasi dan Pariwisata; I dan 3) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
f.Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi :
ij Subbidang frrfrastruktur Kebinamargaan dan Perhubtmgarr; 2) Subbidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Kewilayahan; dan 3) Subbidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Pemukiman.
g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(1)Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari :
Pasa12 Bagian Kesatu Susunan Organisasi