menetapkan Peraturan Gubemur Kalimantan Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Program Beasi~wa Stimulan; GUBERNURKALIMANTANTIMUR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANKEDUAATASPERATURANGUBERNURKALIMANTANTIMUR NOMOR15 TAHUN2020 TENTANGPROGRAMBEASISWASTIMULAN TENTANG NOMOR12 TAHUN2022 SALINAN PERATURANGUBERNURKALIMANTANTIMUR GUBERNUR KALIMANTAN TIIVlUR
(2)BP-BKTsebaga1mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
(1)Untuk mendukung dan efektifnya pengelolaan program beasiswa dibentuk BP-BKT.
Pasa16 Ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2020 ten tang Program Beasiswa Stimulan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Program Beasiswa Stimulan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 16) dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomon 15 Tahun 2020 tentang Program Beasiswa Stimulan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 13) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANTIMUR NOMOR 15 TAHUN2020 TENTANGPROGRAMBEASISWASTIMULAN. Menetapkan MEMUTUSKAN:
6.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);
7.Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Program Beasiswa Stimulan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 15) sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Program Beasiswa Stimulan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 13);
5.Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 2 BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANTIMURTAHUN2022 NOMOR12. RIZAINDRARIADI Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIATDAERAHPROVoId\LTIM ~HUKUM, I - ROZANIERAWADI NIP. 197101241997031007 ttd Diundangkan di Samarinda pada tanggal 9 Mei2022 PIt. SEKRETARISDAERAH PROVINSIKALIMANTANTIMUR, ISRANNOOR ttd Ditetapkan di Samarinda pada tanggal9 Mei2022 GUBERNURKALIMANTANTIMUR, Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pasal II
(3)Tugas BP-BKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a.menyusun petunjuk teknis program Beasiswa Stimulan;
b.menyusun jadwal pelaksanaan seleksi penerima beasiswa;
c.melakukan sosialisasi pelaksanaan beasiswa;
d.melakukan seleksi dan mengusulkan daftar calon penerima mahasiswa kepada Gubemur melalui Kepala Dinas;
e.melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Beasiswa Stimulan; dan
f.membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
(4)Dalam melakukan sosialisasi program beasiswa stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, SP-SKT dapat bekerjasama dengan Dinas dan Dinas KabupatenjKota.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya SP-SKT dibantu oleh sekretariat beasiswa.
(6)BP-BKTbertanggungjawab kepada Gubemur melalui Kepala Dinas.
(7)BP-BKTdalam melaksanakan kegiatannya diberikan uang kehormatan.
(8)Uang Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan setiap bulan.
(9)Selain uang Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), BP-BKT dapat diberikan Uang Kehormatan Ketiga Belas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan oleh Gubemur.
3