DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2022

Nomor: 19
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Rencana Aksi Daerah - Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan; Integrasi Program dan Kegiatan Rencana Aksi Daerah - Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan - Penyelenggaraan, Pelaksana, dan Sistematika Rencana Aksi Daerah - Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan; Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019-2024, Gubernur perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022- 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945; Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762 - 742111 Website : http://kaltimprov.go.id

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022- 2024.

BAB I

: Pendahuluan BAB II : Integrasi Program dan Kegiatan BAB III : Penyelenggaraan Rencana Aksi BAB IV : Penutup

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4.Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urursan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5.Dinas Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan. 4
6.Instansi Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
7.Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
8.Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran Kelapa sawit.
9.Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan adalah pengembangan perkebunan yang diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi.
10.Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil yang selanjutnya disebut Sertifikasi ISPO adalah Rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
11.Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disebut RAD KSB, dokumen pembangunan daerah yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Gubernur ini:

a.Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, Mitra Pembangunan, Swasta, Masyarakat, Pekebun, dan PBS untuk melaksanakan kolaborasi pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan; dan
b.Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada masing-masing institusi dan swasta untuk melakukan sinkronisasi program dalam mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Pasal 3

RAD-KSB Kalimantan Timur berazaskan:

a.Kedaulatan yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Pelaku Usaha Perkebunan yang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya;
b.Kemandirian yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya negeri;
c.Kebermanfaatan yaitu penyelenggaraan Perkebunan dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; 5
d.Keberlanjutan yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya;
e.Keterpaduan yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana produksi Perkebunan, pembiayaan, budidaya Perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan,
f.Kebersamaan yaitu penyelenggaraan Perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar Pelaku Usaha Perkebunan;
g.Keterbukaan yaitu penyelenggaraan Perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diaskes oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, h . Efisiensi berkeadilan yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya;
i.Kearifan lokal yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta niIai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat, dan Kelestarian fungsi lingkungan hidup yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH- PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 4

Arah kebijakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan difokuskan kepada:

a.penumbuhan (peningkatan produksi tanaman), yaitu peningkatan produktivitas melalui program intensifikasi dan peremajaan tanaman tua dan rusak;
b.pengembangan, yaitu perluasan kawasan pada lokus tertentu dan peningkatan penggunaan benih unggul bersertifikat; dan
c.pemantapan, yaitu penguatan koorporasi petani, peningkatan mutu hasil dan pengemban.gan industri turunan dan olahan. 6

Pasal 5

Strategi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan meliputi:

a.mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
b.menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c.menerapkan prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam,
d.meningkatkan produktivitas dan pendapatan Pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
e.memberikan kepastian hukum dan kebijakan Daerah yang memberi jaminan berusaha di sektor perkelapa sawitan,
f.meningkatkan kemitraan kelembagaan Perkebunan Kelapa Sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya,
g.membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi Pekebun,
h.menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit, dan
i.membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/sektor untuk pembangunan Daerah secara optimal.

BAB III

INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH- PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 6

Integrasi Program dan Kegiatan RAD-KSB dikelompokkan menjadi 5 (lima) Komponen :

a.penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur,
b.peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
c.pengelolaan dan pemantauan lingkungan,
d.tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
e.dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesia Suistainable Plam Oil/ISPO) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit. 7

Pasal 7

Penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diarahkan untuk:

a.mendapatkan data dasar dan informasi pekebun yang akurat dan diperbaharui secara berkala di Daerah dengan melibatkan PD yang membidangi Statistik dan Pertanian (Perkebunan) serta pihak lain yang dinilai berkompeten;
b.memfasilitasi kegiatan pemutakhiran informasi geospasial tematik tutupan kebun kelapa sawit yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sengketa para pihak karena tumpang tindih peng,gunaan lahan perkebunan;
c.menyelaraskan berbagai kebijakan untuk menciptakan keberlanjutan industri kelapa sawit melalui peningkatan sinergitas antar PD terkait dalam pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan; dan
d.meningkatkan infrastruktur yang mendukung pembangunan industri kelapa sawit berkelanjutan di Daerah melalui kolaborasi pemerintah dan swasta.

Pasal 8

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diarahkan untuk:

a.meningkatkan jumlah pekebun yang menerapkan prinsip budidaya yang baik melalui pelatihan teknis budidaya yang berkualitas dalam rangka peningkatan produksi;
b.meningkatkan akses terhadap dana peremajaan tanaman sawit maupun penggunaannya melalui pendampingan PD kepada Pekebun;
c.mempercepat pembentukan dan penguatan kelembagaan Pekebun melalui fasilitasi pembentukan dan pendampingan penguatan kelembagaan Pekebun untuk meningkatkan posisi tawar, akses perbankan, input produksi dan pemasaran, dan
d.meningkatkan jumlah dan kompetensi penyuluh/ pendamping kelapa sawit melalui program penyuluhan pertanian di Daerah. 8

Pasal 9

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diarahkan untuk:

a.meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan,
b.mencegah dan memberantas pembukaan lahan dengan cara membakar melalui koordinasi dan konsolidasi antar PD antara lain PD yang membidangi Pertanian (Perkebunan), Lingkungan Hidup, Kehutanan dan aparat keamanan Daerah,
c.mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dalam rencana pengembangan pembangunan perkebunan sawit sehingga tidak perlu lagi membuka hutan; dan
d.mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa sawit, dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dan menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan.

Pasal 10

Tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diarahkan untuk :

a.mempercepat realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan Kebun Kelapa Sawit Berkelanjutan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan melalui pengawasan dari pemberi izin dan komitmen dari sektor swasta,
b.melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain diantaranya terkait plasma, ketenagakerjaan, dampak lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar;
c.memfasilitasi percepatan penyelesaian status dan legalisasi lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan maupun di ekosistem gambut melalui koordinasi antar PD, dan
d.melaksanakan review regulasi Daerah terkait penyelenggaraan ketenagakeljaan dalam usaha perkebunan kelapa sawit. 9

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

: Pendahuluan BAB II : Integrasi Program dan Kegiatan BAB III : Penyelenggaraan Rencana Aksi BAB IV : Penutup

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

RENCANA AKSI DAERAH- PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 4

Pasal 5

INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH- PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

: Pendahuluan BAB II : Integrasi Program dan Kegiatan BAB III : Penyelenggaraan Rencana Aksi BAB IV : Penutup

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

RENCANA AKSI DAERAH- PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 4

Pasal 5

INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH- PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2019