DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2024

Nomor: 19
Tahun: 2024
Ditetapkan: 10 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Target dan Strategi; 3. Pelaksanaan Strategi Pencapaian Eliminasi TBC; 4. Sumber Daya; 5. SITB; 6. Koordinasi, Jejaring Kerja, dan Kemitraan; 7. Peran Serta Masyarakat; 8. Peran Serta Fasyankes; 9. Peran Serta Pelaku Usaha; 10. Penelitian dan Pengembangan; 11. Pembinaan dan Pengawasan; 12. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; 13. Tim Percepatan Penanggulangan TBC; 14. Pendanaan; 15. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengatasi permasalahan Tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah dilakukan dalam mendukung strategi nasional eliminasi tuberkulosis;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Jalan Gajah Mada Nomor 2, Sannarinda, Kalimantan Timur 75121 Telepon (0541) 733333; Faksimile (0541) 737762/742111 Pos-el humas@kaltimprov.go.id Laman http://kaltimprov.go.id 2
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 285);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dimana Kementerian Kesehatan sebagai pelaksana teknis dan kebijakan di bidang kesehatan.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
6.Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang Paru dan organ lainnya.
7.Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesiambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
8.Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutarnakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, men cegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang timbul akibat TBC.
9.Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
10.Sistem Informasi Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat SITB adalah aplikasi yang digunakan oleh semua pemangku kepentingan mulai dari Fasyankes, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi, untuk melakukan pencatatan dan pelaporan penyakit Tuberkulosis.
11.District Public Private Mix yang selanjutnya disingkat DPPM adalah konsep jejaring layanan TBC dalam satu kabupaten/kota yang melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
12.Surveilans TBC adalah pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan terhadap data dan informasi mengenai TBC atau permasalahan kesehatan yang berkaitan dengannya, dengan tujuan mengorientasikan langkah-langkah pencegahan yang efektif dan efisien.
13.Vaksin Bacille Calmette-Guerin yang selanjutnya disebut Vaksin BCG adalah vaksin hidup yang telah dilemahkan berasal dari Mycobacterium bovis.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penanggulangan TBC secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penularan penyakit TBC agar tidak terjadi kesakitan, kematian dan kecacatan.

BAB II

TARGET DAN STRATEGI

Pasal 4

(1)Target program Penanggulangan TBC Daerah yaitu Eliminasi TBC pada tahun 2030.
(2)Indikator Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penurunan angka kejadian (incidence rate) TBC menjadi 65 (enam puluh lima) per 100.000 (seratus ribu) penduduk; dan
2. b.penurunan angka kematian akibat TBC menjadi 6 (enam) per 100.000 (seratus ribu) penduduk.

Pasal 5

Strategi pencapaian Eliminasi TBC terdiri atas:

a.penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah;
b.peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada penderita;
c.pengendalian faktor resiko TB;
d.peningkatan kemitraan TB,
e.peningkatan kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan TB; dan
f.penguatan manajemen program.

BAB III

PELAKSANAAN STRATEGI PENCAPAIAN ELIMINASI TBC

Pasal 6

(1)Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam melaksanakan Penanggulangan TBC.
(2)Penanggulangan TBC harus terintegrasi dengan penanggulangan program kesehatan terkait, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.
(3)Penanggulangan TBC dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.promosi kesehatan;
2. b.surveilans TBC;
3. c.pengendalian faktor risiko;
4. d.penemuan kasus TBC;
5. e.penanganan kasus Tuberkolosis;
6. f.pemberian kekebalan; dan
7. g.pemberian obat pencegahan.
(4)Eliminasi TBC di Daerah diwujudkan melalui serangkaian kegiatan:
1. a.mendorong penyelenggaraan Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan berjalan secara optimal;
2. b.mendorong pengembangan DPPM di setiap kabupaten/kota guna perlibatan semua layanan baik pemerintah maupun swasta dan memperkuat jejaring rujukan serta program TBC di wilayah Daerah;
3. c.menjalankan notifikasi wajib lapor kasus TBC oleh semua Fasyankes dengan sistem pencatatan TBC,
4. d.memfasilitasi penyediaan alat diagnosis TBC yang standar dan menjalankan rujukan sampel pemeriksaan TBC untuk fasilitasi semua faskes baik pemerintah maupun swasta dan mengatasi keterbatasan alat yang tersedia di wilayah daerah;
5. e.memfasilitasi dan mendorong kemampuan Fasyankes untuk memberikan pelayanan TBC secara paripurna yang dimasukan dalam regulasi perizinan Fasyankes yang ada di wilayah Daerah;
6. f.memfasilitasi pelaksanaan distribusi logistik program TBC untuk menjamin ketersediaan logistik yang cukup dan berkualitas di tingkat kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
7. g.melakukan pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk Fasyankes dilaksanakan secara berjenjang dan dapat melibatkan organisasi profesi (Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk Penanggulangan TBC); dan
8. h.memfasilitasi dalarn pengembangan sanatorium untuk penderita TBC di kabupaten/ kota yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan dibidang kesehatan.

Pasal 7

(1)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (3) huruf a memiliki tujuan:
1. a.meningkatkan komitrnen para pembuat kebijakan;
2. b.meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program, dan
3. c.memberdayakan masyarakat.
(2)Penguatan komitmen para pembuat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya advokasi yang ditujukan kepada para pembuat kebijakan di tingkat Daerah.
(3)Peningkatan keterpaduan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kemitraan dengan lintas program atau sektor terkait dan layanan keterpaduan pemerintah dan swasta.
(4)Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melibatkan kegiatan:
1. a.menginformasikan, memengaruhi, dan mendukung masyarakat untuk aktif dalam upaya mencegah penyebaran TBC;
2. b.mendorong praktik perilaku hidup yang sehat dan bersih; dan
3. c.menghilangkan diskriminasi terhadap individu yang menderita TBC. Perorangan, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat dapat melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dengan menggunakan substansi yang selaras dengan program Penanggulangan TBC.
(5)

Pasal 8

(1)Surveilans TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan dengan pendekatan indikator dan pendekatan kejadian.
(2)Surveilans TBC dengan pendekatan indikator bertujuan untuk memperoleh gambaran yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Penanggulangan TBC.
(3)Surveilans TBC dengan pendekatan kejadian bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan tindakan respons terhadap peningkatan TBC resisten obat.

Pasal 9

(1)Dalam pelaksanaan Surveilans TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan pengumpulan data secara aktif dan pasif, baik secara manual maupun elektronik.
(2)Pengumpulan data secara aktif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengumpulan data langsung dari masyarakat atau sumber data lainnya.
(3)Pengumpulan data secara pasif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengumpulan data dari Fasyankes.

Pasal 10

(1)Pengendalian faktor risiko TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dimaksudkan untuk mencegah serta mengurangi penularan dan kejadian TBC.
(2)Pengendalian faktor risiko TBC dilakukan dengan cara:
1. a.menanamkan budaya perilalm hidup yang bersih dan sehat;
2. b.menanamkan etika batuk yang baik,
3. c.melakukan perawatan dan perbaikan lingkungan perumahan sesuai dengan standar rumah sehat;
4. d.meningkatkan daya tahan tubuh;
5. e.penanganan penyakit penyerta TBC; dan
6. f.menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasyankes dan di luar Fasyankes.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TARGET DAN STRATEGI

Pasal 4

Pasal 5

PELAKSANAAN STRATEGI PENCAPAIAN ELIMINASI TBC

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TARGET DAN STRATEGI

Pasal 4

Pasal 5

PELAKSANAAN STRATEGI PENCAPAIAN ELIMINASI TBC

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2021