DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada peraturan gubernur ini diatur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, dengan membentuk: a. UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Kelas A; dan b. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kelas A. Serta mengatur: a. Kepegawaian; b, Jabatan; c, Tata Kerja; dan d. Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Pembentukan Cabang Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubemur setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri;
c.bahwa setelah dilakukan konsultasi dan evaluasi terbit Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/9434/SJ Tanggal 29 Desember 2017 tentang Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, hasil rekomendasinya dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan kembali Peraturan Gubemur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Petemakan dan Kesehatan Bewan Provinsi Kalimantan Timur; JI. Gajah Macla No.2 ,Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur TelePQn:(d541);7~3333.Fax.(054.1)737762-742111 '.. ;.' ),y~bsite : hrtp:lI~altimp'~()v.go.id . \.,. . ." ~, ' '. .,,~ Mengingat

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9); MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTANTIMUR. BABI KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :
1.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
5.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
6.Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional danl atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8.Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
9.Tenaga Fungsional Senior adalah tenaga fungsional yang jenjang pangkat dan jabatan fungsionalnya lebih tinggi dari tenaga fungsionallainnya sesuai daftar urutan kepangkatan.

BAB III

UPTDPEMBIBITANTERNAKDANHIJAUANPAKANTERNAK

Pasal 4

UPfD Pembibitan Temak dan Hijauan Pakan Temak mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis Dinas di bidang pembibitan dan hijauan pakan temak

a.penyusunan rencana teknis operasional pembibitan temak dan hijauan pakan temak;
b.pelaksanaan kebijakan teknis operasional pembibitan temak dan hijauan pakan temak;
c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembibitan temak dan hijauan pakan temak;
d.pengelolaan urusan ketatausahaan;
e.pembinaan kelompokjabatan fungsional; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1)Susunan Organisasi UPTD Pembibitan Temak dan Hijauan Pakan Temak terdiri dari :
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Produksi Bibit dan Benih Temak
4. d.Seksi Pembibitan dan Produksi Hijauan Pakan Temak; dan
5. e.KelompokJabatan Fungsional.
(2)Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPfD.
(3)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
(4)Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Paragraf2 Fungsi Pasa19 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a.penyiapan bahan perencanaan program;
b.pelaksanaan administrasi keuangan;
c.pelaksanaan administrasi kepegawaian;
d.pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
e.pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
f.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTDsesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf2 Fungsi Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Produksi Bibit dan Benih Temak menyelenggarakan fungsi:
a.perencanaan penyusunan program kegiatan Produksi Bibit dan Benih Temak;
b.penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja produksi bibit dan benih ternak;
c.penyiapan bahan pelaksanaan produksi dan pelayanan penyediaan bibit dan benih ternak;
d.pelaksanaan produksi dan pelayanan penyediaan bibit dan benih ternak.
e.penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan produksi dan pelayanan penyediaan bibit dan benih ternak;
f.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan produksi dan pelayanan penyediaan bibit dan benih ternak; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya. Paragraf2 Fungsi Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Pembibitan dan Produksi Hijauan Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi :
a.perencanaan penyusunan program kegiatan Pembibitan dan Produksi Hijauan Pakan Ternak;
b.penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Pembibitan, produksi pakan dan Hijauan Pakan Ternak;
c.penyiapan bahan pelaksanaan pembibitan, produksi pakan dan Hijauan Pakan Ternak;
d.pelaksanaan Pembibitan, produksi pakan dan Hijauan Pakan Ternak;
e.penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembibitan, produksi pakan dan Hijauan Pakan Ternak;
f.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembibitan, produksi pakan dan Hijauan Pakan Ternak; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTO sesuai tugas dan fungsinya. BABIV UPTDLABORATORIUMKESEHATANHEWANDAN KESEHATANMASYARAKATVETERINER

Pasal 15

UPfD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional danfatau kegiatan teknis Dinas di bidang laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

a.penyusunan rencana teknis operasional laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
b.pelaksanaan kebijakan teknis operasional laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
d.pengelolaan urusan ketatausahaan;
e.pembinaan kelompokjabatan fungsional; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1)Susunan Organisasi UPfD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari :
1. a.Kepala UPfD;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Penyidikan dan Pengujian Kualitas Hasil Petemakan;
4. d.Seksi Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan; dan
5. e.KelompokJabatan Fungsional.
(2)Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPfD.
(3)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(4)Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. Paragraf2 Fungsi Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyiapan bahan perencanaan program;
2. b.pelaksanaan administrasi keuangan;
3. c.pelaksanaan administrasi kepegawaian;
4. d.pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
5. e.pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
6. f.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
7. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPI'D sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf2 Fungsi Pasal 22 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Penyidikan dan Pengujian Kualitas Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi :
8. a.perencanaan penyusunan program kegiatan Penyidikan dan Pengujian Kualitas Hasil Peternakan;
9. b.penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Penyidikan dan Pengujian Kualitas Hasil Petemakan;
10. c.penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis penyidikan dan pengujian kualitas hasil petemakan;
11. d.pelaksanaan pelayanan teknis penyidikan dan pengujian kualitas hasil petemakan;
12. e.penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis penyidikan dan pengujian kualitas hasil petemakan;
13. f.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis penyidikan dan pengujian kualitas hasil petemakan; dan
14. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya. Paragraf2 Fungsi Pasal 24 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan menyelenggarakan fungsi :
15. a.perencanaan penyusunan program kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan ;
16. b.penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan;
17. c.penyiapan bahan pelaksanaan penyidikan dan pengujian penyakit hewan;
18. d.pelaksanaan penyidikan dan pengujian penyakit hewan;
19. e.penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyidikan dan pengujian penyakit hewan;
20. f.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyidikan dan pengujian penyakit hewan; dan
21. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya. BABV KEPEGAWAIAN

Pasal 25

(1)Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang- undangan.
(2)Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
(3)Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. BABVI JABATAN Pasal 26
(1)Kepala UPTDadalah adalah Jabatan Administrator atau Jabatan Eselon Ill.b.
(2)Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IV.a. BABVII TATAKERJA Pasal 27
(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD,Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya, Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing,
(2)Setiap Kepala UPTD wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan masing-masing.
(3)Setiap Kepala UPTD wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, , melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik dilingkungan rnasing-masing.
(4)Setiap Kepala UPTD wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing.
(5)Setiap Kepala UPI'D wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan masing-masing,
(6)Setiap Kepala UPTD,Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(7)Setiap Kepala UPTD,Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing- masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
(8)Setiap laporan dari bawahanya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(9)Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(10)Setiap Kepala UPTD,Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi di lingkungan UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat. Pasa128 Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi secara struktural dapat melaksanakan t':lgas Kepala UPTDsesuai ketentuan. BABVIII PEMBIAYAAN Pasal 29 Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur. BABIX KETENTUANPERALIHAN Pasal 30
(1)UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Gubemur ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan dikukuhkannya/ dilantiknya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
(2)Pejabat UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang menduduki jabatan pada saat berlakunya Peraturan Gubemur iru, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dikukuhkannya/ dilantiknya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - 12.;.

Pasal 32

Peraturan Gubemur ini berlaku sejak tanggal2 Januari 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 30 Januari 2019 GUBERNUR KALIMANTANTIMUR, ttd ISRAN NOOR Diundangkan di Samarinda pada tanggal PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR, ttd MEILIANA BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR TAHUN 2019 NOMOR 2. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIATDAERAH PROVoKALTIM KEPALABIRO HUKUM, H.s&SH PEMBINA UTAMAMUDA NIP. 19620527 198503 1 006 > LAMPIRAN I: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEPALAUPTD I SUBBAGIAN TATAUSAHA I I SEKSI SEKSI PRODUKSI BIBIT DAN PEMBIBITAN DAN PRODUKSI BENTH TERNAK HIJAUAN PAKAN TERNAK KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Samarinda, 30 Januari 2019 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROVoKALTIM KEPALA BIRO HUKUM, co '"""H"-SH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006 ISRAN NOOR LAMPIRAN II: PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LAB0RATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PADA DINAS PETERNAKANDAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKSI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN I KUALITAS HASIL PETERNAKAN I KEPALAUPTD I SUBBAGIAN TATAUSAHA I I SEKSI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN PENY AK11 HEW AN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Samarinda, 30 Januari 2019 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd ISRAN NOOR Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROVo KALTIM KEPALA BIRO HUKUM, ~ H.~H PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

UPTDPEMBIBITANTERNAKDANHIJAUANPAKANTERNAK

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 15

Pasal 25

Pasal 31

Pasal 32

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

UPTDPEMBIBITANTERNAKDANHIJAUANPAKANTERNAK

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 15

Pasal 25

Pasal 31

Pasal 32

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017