Biaya transportasi pesawat udara dibayarkan secara at cost atau biaya riil. Biaya transportasi darat atau transportasi lainnya untuk keluar daerah dibayarkan secara lumpsum dan dapat dibayarkan secara at cost atau biaya riil apabila melebihi besaran standar biaya. Biaya kelebihan bagasi terkait dengan dokumen barang kedinasan dapat dibayarkan secara at cost. Gubernur Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dapat menggunakan transportasi pesawat udara dengan standar tiket pesawat kelas bisnis. Anggota DPRD, PNS, CPNS, TGUP3, BP-BKT, Non PNS Diluar PNS standar tiket pesawat kelas ekonomi. Dalam hal maskapai penerbangan menerapkan pemilihan kursi penumpang, maka biaya pemilihan kursi pesawat hanya dapat dibayarkan untuk Gubernur Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Dalam kondisi tertentu yang mengakibatkan kesulitan memperoleh sarana tranportasi sehingga diperlukan biaya tambahan atau tidak sesuai standar yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka dapat diberikan tambahan biaya atas biaya tiket pesawat sesuai kebutuhan riilnya dengan membuat surat pernyataan yang diketahui oleh PA/KPA. (2) (3)
(4)4
(7)Dalam hal bukti transportasi tidak dapat diproses atau hilang atau sebab lainnya, maka dapat dibuat Surat Pernyataan Pengeluaran Riil Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 14 Juli 2023 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd ISRAN NOOR Diundangkan di Samarinda pada tanggal 14 Juli 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd SRI WAHYUNI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 25. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KEP SUPARMI RAH PROV. KALTIM BIRO HUKOM, NIP. 19690512 198903 2 009 4
(7)Dalam hal bukti transportasi tidak dapat diproses atau hilang atau sebab lainnya, maka dapat dibuat Surat Pernyataan Pengeluaran Riil Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 14 Juli 2023 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd ISRAN NOOR Diundangkan di Samarinda pada tanggal 14 Juli 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd SRI WAHYUNI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 25. Salman sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT H PROV. KALTIM 00 KEP 1 gg TEARI/ SOhER/ TS: SUPARMI —“NIP--19690512 198903 2 009 BIRO HUK