DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2024

Nomor: 25
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Tujuan, dan, Ruang Lingkup; 3. Prinsip Penyelenggaraan NEK; 4. Arah Kebijakan Penyelenggaraan NEK; 5. Penyelenggaraan NEK; 6. Pemantauan dan Evaluasi; 7. Penyediaan Informasi Publik dan Mekanisme Penyampaian Keluhan; 8. Pembinaan dan Pengawasan; 9. Pendanaan; 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Nilai Ekonomi Karbon, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Tinnur 75121 Telepon (0541) 733333; Faksimile (0541) 737762/742111 Pos-el humas@kaltimprov.go.id Laman http://kaltimprov.go.id

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemeirritah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 4
16.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1064);
17.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 457);
18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019,Tambahan lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyeleggara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan Program Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7.Nilai Ekonomi Karbon yang selanjutnya disingkat NEK adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi.
8.Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan NEK Daerah merupakan pelaksanaan kegiatan NEK oleh daerah dalam mekanisme perdagangan karbon, manfaat berbasis kinerja, pungutan atas karbon dan mekanisme lain di bidang pengetahuan dan teknologi.
9.Perubahan Iklim adalah berubahnya Iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perUbahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
10.Gas Rumah Kaca selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yanig menyerap dan memancarkan kembali radiasi infrarnerah.
11.Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
12.Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risikollakibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dan penyimpanan/ penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.
13.Aksi Mitigasi Perubahan Iklim adalah kegiatan yang dapat mengurangi emisi GRK, meningkatkan serapan karbon dan/ atau penyimpanan/ penguatan cadangan karbon.
14.Baseline Emisi GRK adalah perkiraan tingkat emisidan proyeksi GRK pada sektor-sektor atau kegiatan-kegiatan yang telah diidentifikasi dalam jangka waktu telah ditetapkan tanpa intervensi kebijakan dan/ atau teknologi mitigasi.
15.Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
16.Aksi Adaptasi Perubahan Iklim adalah tindakan menyesuaikann diri untuk mengantisipasi pengaruh buruk iklim nyata, dengan cara membangun strategi antisipasi dan memanfaatkan peluang-peluang yang menguntungkan.
17.Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional atau Nationally Determined Contribution yang selanjutnya disingkat NDC adalah komitmen nasional bagi penanganan Perubahan Iklim global dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa- Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Paris Agrrement to the United Nations Framework Convention on Climate Change).
18.Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi GRK melalui kegiatan jual beli Unit karbon.
19.Perdagangan Emisi adalah mekanisme transaksi antara Pelaku Usaha yang memiliki emisi melebihi batas atas emisi yang ditentukan.
20.Inventarisasi Emisi GRK adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat status, dan kecenderungan perubahan Emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapnya.
21.Pengimbangan Emisi GRK yang selanjutnya disebut Emisi GRK adalah pengurangan emisi yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk mengkompensasi emisi yang dibuat di tempat lain.
22.Pembayaran Berbasis Kinerja (Result based Payment) adalah insentif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan Emisi GRK yang telah diverifikasi dan/atau terverifikasi dan manfaat selain karbon yang telah divalidasi.
23.Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi atau Measurement, Reporting, and verifivation yang selanjutnya disingkat MRV adalah kegiatan untuk memastikan bahwa data dan/atau informasi Aksi Mitigasi dan Aksi Adaptasi telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan/atau standar yang telah dietetapkan serta dijamin kebenarannya.
24.Pungutan Atas Karbon adalah pungutan negara, baik pusat maupun Daerah yang dikenakan terhadap barang/atau jasa yang memiliki potensi dan/atau kandungan karbon dan/atau usaha dan/atau kegiatan yang memiliki potensi emisi karbon dan/atau mengembalikan karbon yang dapat menimbiulkan dampak negatif bagi lingkungan hiudp dan/atau kinerja Aksi Mitigasi.
25.Sektor adalah sektor NDC yang memiliki bidang kegiatan terkait Emisi GRK, tidak merujuk pada pengertian administrasi atau instansi yang secara umum membina atau mengatur kegiatan.
26.Sub Sektor adalah Sub Sektor yang memiliki sub bidang kegaitan terkait Emisi GRK tidak merujuk pada pengertian administrasi atau instansi yang secara umum membina atau mengatur kegiatan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan NEK di Daerah.
(2)Peraturan Gubemur ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan dalam penyelengaraan NEK di Daerah sebagai wujud dukungan Pemerintah Daerah atas komitmen pemerintah berupa pengurangan Emisi GRK Nasional.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubemur ini meliputi:

a.prinsip Penyelenggaraan NEK;
b.arah kebijakan Penyelenggaraan NEK;
c.penyelenggaraan NEK;
d.pemantauan dan evaluasi;
e.penyediaan informasi publik dan mekanisme penyampaian keluhan;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.pendanaan.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN NEK

Pasal 4

Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan NEK terdiri atas:

a.keberlanjutan,
b.keadilan;
c.transparansi;
d.akuntabilitas;
e.adaptif dan fleksibilitas; dan
f.partisipatif.

Pasal 5

(1)Prinsip dalam penyelenggaraan NEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempertimbangkan:
1. a.Leakage;
2. b.additionality; dan
3. c.permanency.
(2)Leakage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penyelenggaraan NEK dari kinerja pengurangan Emisi GRK di suatu wilayah/areal yang ditetapkan, tidak menyebabkan terjadinya peningkatan Emisi GRK di wilayah/areal lainnya.
(3)Additionality, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan terjadinya pengurangan Emisi GRK merupakan kelebihan atau pelampauan dari pengurangan Emisi GRK dengan upaya sendiri tanpa intervensi dari program atau proyek pengurangan emisi.
(4)Permanency, sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c berdasarkan pengurangan Emisi GRK dari hasil intervensi program/proyek harus bersifat permanen dalam jangka waktu tertentu.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN NEK

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan NEK bertujuan:
1. a.mendukung pencapaian target nasional dalam penurunan emisi karbon di Indonesia 2030;
(5)
1. b.mendorong peningkatan pendapatan daerah dari hasil penyelenggaraan NEK; dan
2. c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tata kelola sumberdaya alam.
(2)Penyelenggaraan NEK Daerah dilaksanakan secara terintegrasi dengan dokumen perencanaan Daerah, dan penyelenggaraan kegiatan mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
(3)Penyelenggaraan NEK sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), merupakan wujud dukungan Pemerintah Daerah atas komitmen pemerintah dalam pengurangan Emisi GRK Nasional.

BAB V

PENYELENGGARAAN NEK

Pasal 7

(1)Pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dapat dilakukan melalui Penyelenggaraan NEK.
(2)Penyelenggaraan NEK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan pada Sektor dan Sub Sektor.
(3)Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.energi;
2. b.limbah;
3. c.proses industri dan penggunaan produksi
4. d.pertanian;
5. e.Kehutanan, dan/ atau
6. f.Sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4)Sub Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.pembangkit;
2. b.transportasi;
3. c.bangunan;
4. d.limbah padat;
5. e.limbah cair;
6. f.sampah;
7. g.industri;
8. h.persawahan;
9. i.peternakan;
10. j.perkebunan;
11. k.kehutanan;
  1. 1.Pengelolaan gambut dan mangrove; dan
12. m.sub sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sub Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi energi.

Pasal 8

Penyelenggaraan NEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme :

a.Perdagangan Karbon;
b.Pembayaran Berbasis Kinerja/Resuit Based Payment;
c.Pungutan Atas Karbon; dan/atau
d.Mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 9

(1)Entitas pelaksana NEK terdiri atas:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.Pelaku Usaha; dan
3. c.Masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat memfasilitasi Penyelenggaraan NEK kabupaten/ kota.
(3)Entitas pelaksana NEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Pelaku Usaha pada Sub Sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
(4)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah mendapatkan persetujuan atau izin Perdagangan Karbon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Entitas pelaksana NEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
1. a.masyarakat hukum adat,
2. b.pemegang persetujuan perhutanan sosial paling rendah memperoleh klasifikasi silver atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. c.kelompok Masyarakat pelaksana program kampung iklim yang memiliki program mitigasi paling rendah memperoleh kategori madya.
4. d.kelompok Masyarakat yang melaksanakan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alarn; dan
5. e.entitas lainnya sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Perdagangan karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan melalui mekanisme:
1. a.perdagangan Emisi; dan
2. b.Offset Emisi GRK.
(2)Perdagangan Emisi dan Offset Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.bursa karbon; dan/atau
2. b.perdagangan langsung. 10
(3)Bursa karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.pencatatan cadangan karbon;
2. b.perdagangan karbon, dan
3. c.status kepemilikan unit karbon.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 98 Tahun 2021

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 98 Tahun 2021

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022