DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2023

Nomor: 26
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Sistimatika Dokumen Rispam Provinsi; Tugas dan Tanggung Jawab; Wewenang; Partisipasi Masyarakat; Monitoring dan Evaluasi; Jangka Waktu; Perubahan; Pendanaan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, rencana induk sistem penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota disusun dan ditetapkan oleh Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud da1am huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2023- 2042; Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111 Website : http://kaltimprov.go.id

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/ PRT/ M /2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor 1 154); 4
13.Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonomi Provinsi Kalimantan Timur.
3.Gubernur adalah Gubemur Kalimantan Timur.
4.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonomi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kal.imantan Timur.
5.Bupati adalah Bupati Kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
6.Walikota adalah Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
7.Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
8.Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
10.Rencana Induk SPAM Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut RISPAM Provinsi adalah suatu rencana jangka panjang yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya. 5
11.Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
12.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
13.Unit air baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyediaan air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.
14.Unit produksi adalah sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran, peralatan pemantauan, dan bangunan penampungan air minum.
15.Unit distribusi adalah sarana untuk mengalirkan air minum dari pipa transmisi air minum sampai unit pelayanan.
16.Unit pelayanan adalah sarana untuk mengambil air minum langsung oleh masyarakat yang terdiri dari sambungan rumah, hidran umum dan hidran kebakaran.
17.SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.
18.SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM BJP merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan.
19.Air Minum Domestik adalah Air Minum untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari.
20.Pengembangan Kelembagaan adalah kegiatan untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan SPAM yang mengikuti tata kelola perusahaan yang profesional dan akuntabel.
21.Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Provinsi Kalimantan Timur.
22.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Badan adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur. 6

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam Penyelenggaraan SPAM.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.terwujudnya penyelenggaraan SPAM dalam rangka menjamin hak rakyat atas akses air minum yang layak dan aman;
b.terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
c.tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan penyelenggara pelayanan Air Minum, dan
d.tercapainya penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.sistematika dokumen RISPAM Provinsi;
b.tugas dan tanggung jawab;
c.wewenang;
d.partisipasi masyarakat,
e.monitoring dan evaluasi;
f.jangka waktu;
g.perubahan; dan
h.pendanaan.

BAB II

SISTIMATIKA DOKUMEN RISPAM PROVINSI

Pasal 5

(1)Sistematika dokumen RISPAM Provinsi terdiri atas:
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Gambaran Umum;
3. c.BAB III : Kondisi SPAM Eksisting;
4. d.BAB IV : Standar/Kriteria Perencanaan;
5. e.BAB V : Proyeksi Kebutuhan Air;
6. f.BAB VI : Potensi Air Baku;
7. g.BAB VII : Rencana Induk dan Pra Desain SPAM;
8. h.BAB VIII : Analisis dan Keuangan; dan
9. i.BAB IX : Pengembangan Kelembagaan Pelayanan Air Minum.
(2)Dokumen RISPAM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 7

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan RISPAM Provinsi, Gubernur bertugas dan bertanggungjawab dalam:

a.melakukan konsultasi publik dalam penyusunan RISPAM Provinsi;
b.melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan RISPAM Provinsi kepada perangkat daerah provinsi/Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya;
c.menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan RISPAM Provinsi,
d.membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana SPAM secara berkelanjutan sesuai ketentuan dalam RISPAM Provinsi,
e.melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
f.mendorong partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM sesuai ketentuan dalam dokumen RISPAM Provinsi,
g.monitoring dan evaluasi pelaksanaan RISPAM Provinsi;
h.meninjau RISPAM Provinsi setiap 5 (lima) tahun sekali; dan
i.menyusun laporan tahunan pelaksanaan RISPAM Provinsi.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Gubernur dapat melimpahkan kewenangannya kepada Dinas.
(2)Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan perangkat Daerah lain yang terkait.
(3)Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyusun laporan pelaksanaan RISPAM Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bilamana diperlukan.
(4)Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

WEWENANG

Pasal 8

Dalam pelaksanaan RISPAM Provinsi, Gubernur mempunyai wewenang:

a.mengesahkan dokumen RISPAM Provinsi sebagai pedoman atau acuan Penyelenggaraan SPAM Daerah; 8
b.menetapkan prioritas Penyelenggaraan SPAM berdasarkan ketentuan dalam dokumen RISPAM Provinsi;
c.mengarahkan perangkat Daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya agar menjalankan dokumen RISPAM Provinsi sesuai prioritas yang ditetapkan secara berkelanjutan;
d.melakukan perubahan dokumen RISPAM Provinsi jika dalam pelaksanaannya terdapat ketentuan yang bertentangan dengan rencana pembangunan Daerah dan perkembangan penataan ruang wilayah Daerah, dan
e.menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak lain guna mempercepat pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana SPAM sesuai ketentuan target dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RISPAM Provinsi.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan RISPAM Provinsi, masyaralcat dapat berpartisipasi dalam hal:

a.pemberian saran dalam penentuan prioritas penyelenggaraan SPAM berdasarkan ketentuan dalam dokumen RISPAM Provinsi;
b.pengawasan pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM berdasarkan ketentuan dalam dokumen RISPAM Provinsi; dan
c.pelaksanaan sosialisasi ketentuan dalam dokumen RISPAM Provinsi.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

(1)Gubernur melalui Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RISPAM Provinsi.
(2)Pelaksanaan monitoring dan eval.uasi pelaksanaan RISPAM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
(3)Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretarlat Daerah. 9

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 122 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 122 Tahun 2015