DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2016

Nomor: 28
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, nama, visi dan misi, nilai,motto, tujuan dan strategi, sejarah pendirian, kelas, alamat dan logo, kedudukan rumah sakit, tugas dan fungsi rumah sakit, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, dewan pengawas, tugas, kewajiban dan wewenang, tata kerja dewan pengawas, pejabat pengelola rumah sakit, Satuan Pemeriksa Internal (SPI), komite-komite, komite etik dan hukum, komite keperawatan, komite pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), komite farmasi dan terapi, Staf Medis Fungsional (SMF), instalasi, kelompok jabatan fungsional, peraturan internal staf medik (medicial staff by laws), kewenangan klinis (clinical privilege), penugasan klinis (clinical appointment), Peraturan pelaksanaan tata kelola klinis, tata cara reviu dan perbaikan peraturan internal staf medis, kerahasiaan informasi medis, kebijakan, pedoman, dan prosedur, perencanaan dan penganggaran, akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan penilaian kinerja, tuntutan umum, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan adanya perubahan paradigma rumah sakit dari lembaga sosial menjadi lembaga sosio-ekonomik, berdampak pada perubahan status rumah sakit yang dapat dijadikan subyek hukum, perlu adanya antisipasi dengan kejelasan tentang peran dan fungsi dari masing-masing pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan rumah sakit,
b.bahwa untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelola rumah sakit dan staf medis fungsional maka perlu dibuatkan Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Internal (Hospital by Laws) Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur,

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106),
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431),
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), 10. 11. 12. 13. 14, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5072), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepubliklIndonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP., S.H. sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2013-2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159.b/1988 tentang Rumah Sakit: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/ PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360), 4. 5. 6. 7. 8.
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
17.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/ SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws):
18.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 231/MENKES/SK/I!/2011 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Di Kota Samarinda Milik Pemerintah Kalimantan Timur,
19.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur,
20.Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 81 Tahun 2011, tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Daerah Provinsi Kalimantan Timur,
21.Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor S1 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Khusus Jiwa Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur. Peraturan Internal (Hospital By laws) adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf medis. 3 4 5. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Peraturan internal korporasi (corporate bylaws) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi (corporate governance) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, dan komite medik di rumah sakit. Peraturan internal staf medis (medical staff bylaws) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (clinical governance) untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit. Pemilik Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakamadalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dewan Pengawas adalah Dewan yang mewakili Pemilik, terdiri dari Ketua dan Anggota yang bertugas melakukan Pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Rumah Sakit. Direktur adalah pimpinan tertinggi yaitu seseorang yang diangkat menjadi Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur oleh Gubernur. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis. Komite Etik dan Hukum adalah wadah non-struktural yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun dan merumuskan medicoetikolegal dan etika pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etika rumah sakit dan pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan "hospital by laws” dan ”medical staf by laws”, gugus tugas bantuan hokum dalam penanganan masalah hukum di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) adalah wadah non struktural yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur. Staf Medis Fungsional (SMF) adalah kelompok dokter dan/atau dokter spesialis yang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-masing di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur. Rapat Rutin Dewan Pengawas adalah setiap rapat terjadwal yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas, yang bukan termasuk rapat tahunan dan rapat khusus. Rapat Tahunan Dewan Pengawas adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pemilik atau Dewan Pengawas setiap tahun sekali. Rapat Khusus Dewan Pengawas adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pemilik atau Dewan Pengawas di luar jadwal rapat rutin untuk mengambil keputusan hal- hal yang dianggap khusus, Dokter adalah dokter dan/atau dokter spesialis yang melakukan pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam. Dokter tetap atau dokter purna waktu adalah dokter dan/atau dokter spesialis yang sepenuhnya bekerja di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan berstatus sebagai pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur, yaitu dokter dan/atau dokter spesialis yang diundang/ditunjuk karena kompetensinya untuk melakukan atau memberikan pelayanan medis dan tindakan medis di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam untuk jangka waktu dan/atau kasus tertentu. 6. 7. 8. Ji 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

(1)Dokter Kontrak dan/atau Dokter Honorer adalah dokter, baik dokter dan/atau dokter spesialis yang diangkat dengan status tenaga kontrak dan/atau tenaga honorer di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan masa kerja untuk jangka waktu tertentu. Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis I (PPDS I) adalah dokter yang sedang mengikuti pendidikan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur. Sub Komite adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Komite Medik, yang bertugas untuk mengatasi masalah khusus, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur atas usul Komite Medik. Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (clinical appointment). Penugasan klinis (clinical appointment) adalah penugasan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (clinical privilege). Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (clinical privilege) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut. Audit Medis adalah upaya evaluasi secara professional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis. Mitra bestari (peer group) adalah sekelompok staf medis dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis. Pendidikan Sistem Magang adalah sistem pendidikan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur dengan penekanan pada pelaksanaan pelayanan medis dan juga tenaga administrasi, di mana Peserta didik didampingi oleh tenaga klinis dan non klinis.

BAB II

NAMA, VISI DAN MISI, NILAI, MOTTO, TUJUAN DAN STRATEGI

Pasal 2

Nama rumah sakit ini adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur.

(2)Visi Dan Misi terdiri dari:
1. a.Visi yaitu "Menjadikan Rumah Sakit Rujukan Pelayanan Kesehatan Jiwa se Kalimantan Tahun 2018".
2. b.Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur mempunyai misi:
  1. 1.Meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa yang prima.
  2. 2.Meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan jiwa.
(3)Nilai/filosofi Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur :
1. a.Nilai-Nilai: Sikap kerja pegawai rumah sakit dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai-nilai Nilai :SEHAT JIWA yaitu : Sederhana, Efesiensi, Harmonis, Aktif, Tertib, Jujur, Inisiatif, Wawasan, Antisipasi.
2. b.Filosofi: Filosofi Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur adalah Bekerja Dengan niat tulus dan iklas serta profesional.
(4)Motto Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur yaitu SAMARINDA memiliki makna dan arti, sebagai berikut: SA - Satu dalam kata,satu dalam perbuatan MA - Maju terus harapan kami RIN # Rindu akan sukses obsesi kami DA - Dari pada berbicara saja, lebih baik berbuat.
(5)Tujuan

1.Meningkatkan mutu manajemen pelayanan kesehatan jiwa.
2.Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan rumah sakit
3.Meningkatkan pengelolaan akses pelayanan rumah sakit

BAB III

Sejarah Pendirian, Kelas, Alamat dan Logo

Pasal 3

(1)Rumah sakit jiwa Pusat (RSJP) samarinda didirikan pada tahun 1933 di atas tanah seluas 20.157 m2 yang dibiayai oleh kesultanan Kutai dan merupakan Rumah Keperawatan Sakit Jiwa Pada tahun 2005 Luas Rumah sakit bertambah dengan adanya bangunan baru Gedung Narkoba seluas 1.035,8M2. Pada awalnya RSPJ didirikan bersama dengan Rumah Sakit Umum yang ditetapkan ketua Bestwer College Samarinda. Tanggal 20 April 1949 No. 558/IH-9-Fed, masalah pembiayaan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa Samarinda diserahkan oleh kesultanan Kutai dan Kerajaan di Kalimantan Timur. Pada tanggal 1 Januari 1951, pembiayaan diambil alih oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Surat Keputusan bulan November 1951, kantor Rumah Sakit Jiwa dipisahkan dari Rumah Sakit Umum. Struktur organisasi berdasarkan SK Menkes No135/Menkes/SK/IV/1978, Rumah Sakit Jiwa ditetapkan sebagai Rumah Sakit Jiwa kelas B Sejalan Dengan pelaksanaan otonomi Daerah UPTD, Rumah Sakit Jiwa Pusat Samarinda dilimpahkan kepada pemerintah Daerah sesuai surat Menkes No. 1732/Menkes-Kesos/XII/2000 tentang pengalihan UPTD ke Pemerintah Kabupaten/kota dan surat revisi Depkes no. 196/Menkes-sos /111/2001, tanggal 7 Maret 2001 tentang revisi penentaan UPTD kepada pemerintah provinsi, pengoperasian Rumah Sakit Jiwa Samarinda dalam tahun 2001 di bawah pemerintah kota Samarinda Pada tahun 2005, untuk menghilangkan stigma di masyarakat, Rumah Sakit Jiwa Samarinda berubah nama menjadi Rumah Sakit Atma Husada Mahakam dengan Surat Keputusan Gubernur no. 03 tahun 2005, tanggal 17 Januari tahun 2005. Keputusan tersebut diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah dengan Klasifikasi Kelas B. Pada Tahun 2011 berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 231 /Menkes/SK/I1/2011 serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam ditetapkan sebagai Rumah Sakit Khusus Kelas A.
(2)Rumah Sakit Jiwa Kalimantan Timuradalah Rumah Sakit Khusus Kelas A,
(3)Alamat Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam yaitu Jl. Kakap No.23 Kel. Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir, Provinsi Kalimantan Timur.
(4)Logo Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

BAB IV

KOMITE FARMASI DAN TERAPI

Pasal 4

Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah dan merupakan unsur pendukung atas tugas Gubernur di bidang pelayanan kesehatan.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT

Pasal 5

(1)Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 81 tahun 2011 Tugas pokok Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (NAPZA).
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan penelitian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, perumusan kebijakan bidang pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya (NAPZA) sesuai rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah: b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, serta zat zat adiktif lainnya (NAPZA) sesuai rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah daerah: pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian urusan umum dan keuangan, d. . perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian urusan e. umum dan keuangan, rumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan bidang medik dan keperawatan, f rumusan, perencanaan, pembinaan dan koordinasi dan pengendalian, penunjang dan pengembangan sumberdaya manusia serta peningkatan mutu, g pembinaan kelompok jabatan Fungsional, dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB VI

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah selaku pemilik Rumah Sakit terdiri dari : menetapkan peraturan tentang Pola Tata Kelola/ Hospital Bylaws dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit beserta perubahannya, mengangkat dan menetapkan Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, a. b. . memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan, . mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang disetujui oleh Dewan d. Pengawas: memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi, dan menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan. e. £

Pasal 7

Tanggung jawab pemerintah daerah selaku pemilik Rumah Sakit terdiri dari:

a.Pemerintah dalam hal ini Gubernur selaku pemilik bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang didelegasikan ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Pemerintah bertanggung jawab menutup defisit anggaran rumah sakit yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah diaudit secara independen, b. Pemerintah bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan atau kesalahan dalam pengelolaan rumah sakit.

BAB VIII

TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Pasal 8

(1)Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur.
(2)Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
(3)Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur:
1. a.pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit: b.pejabat dilingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah: dan Cc. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan rumah sakit:
(4)Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas terdiri atas :
1. a.memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota pengelola rumah sakit, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana yang merugikan daerah: dan d. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 9

(1)Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Ss
(2)Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola rumah sakit, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada waktu pembentukan Rumah Sakit sebagai BLUD.
(3)Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Gubernur.
(4)Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila : tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik: tidak melaksanakan ketentuan perundang- undangan, terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit atau: dan dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas Rumah Sakit. a. b. d.

Pasal 10

(1)Ketua Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Direktur Rumah Sakit:
(2)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua dalam suatu masa kepengurusan Dewan Pengawas, maka Gubernur mengangkat seorang Ketua untuk sisa masa jabatan hingga selesainya masa jabatan atas usul Direktur Rumah Sakit,
(3)Tugas Ketua Dewan Pengawas adalah: a. memimpin semua pertemuan Dewan Pengawas:
1. b.memutuskan berbagai hal yang berkaitan dengan prosedur dan tatacara yang tidak diatur dalam Peraturan Internal (Hospital Bylaws/Statuta) Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur melalui Rapat Dewan Pengawas: c. bekerja sama dengan Pengelola Rumah Sakit untuk menangani berbagai hal mendesak yang seharusnya diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas. Bilamana rapat Dewan Pengawas belum dapat diselenggarakan, maka Ketua dapat memberikan wewenang pada Direktur untuk mengambil segala tindakan yang perlu sesuai dengan situasi saat itu: dan d. melaporkan pada rapat rutin berikutnya perihal tindakan yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c di atas, disertai dengan penjelasan yang terkait dengan situasi saat tindakan tersebut diambil.
(4)Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial:
(5)Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Gubernur dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas atas beban Rumah Sakit.
(6)Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dalam rangka membantu kegiatan Dewan Pengawas, sedangkan Sekretaris Dewan Pengawas tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…