(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari:
a.Sekretaris Daerah;
b.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
1.Biro Pemerintahan, Perbatasan, dan Otonomi Daerah, membawahkan : a) Bagian Pemerintahan, membawahkan : 1) Subbagian Tata Pemerintaihan; 2) Subbagian Administrasi Pertanahan; dan 3) Subbagian Tata Usaha Biro. b) Bagian Perbatasan dan Penataan Wilayah, membawahkan : 1) Subbagian Batas Wilayah; 2) Subbagian Toponimi; dan 3) Subbagian Pengembangan Wilayah. c) Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahkan : 1) Subbagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD; 2) Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah; dan 3) Subbagian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2.Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
a) Bagian Agama dan Kesehatan, membawahkan : 1) Subbagian Agama; 2) Subbagian Kesehatan; dan 3) Subbagian Tata Usaha Biro. b) Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, membawahkan : 1) Subbagian Pendidikan dan Kebudayaan; 2) Subbagian Perpustakaan dan Kearsipan; dan 3) Subbagian Pemuda dan Olahraga. c) Bagian Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial, membawahkan : 1) Subbagian Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan 3) Subbagian Tenaga Keija dan Transmigrasi.
3.Biro Hukum, membawahkan :
a) Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), membawahkan : 1) Subbagian Bantuan Hukum; 2) Subbagian Penyelesaian Sengketa; dan 3) Subbagian Penyuluhan dan HAM. b) Bagian Penyusunan Produk Hukum Daerah, membawahkan : 1) Subbagian Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah; 2) Subbagian Rancangan Peraturan Daerah; dan 3) Subbagian Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum. c) Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum, membawahkan : 1) Subbagian Wilayah I; 2) Subbagian Wilayah II; dan 3) Subbagian Tata Usaha Biro.
c.Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, membawahkan :
1.Biro Perekonomian, membawahkan :
a) Bagian Sarana Perekonomian, membawahkan : 1) Subbagian Sarana dan Prasarana Perusahaan Daerah; 2) Subbagian Promosi Sarana Perekonomian Daerah; dan 3) Subbagian Penanaman Modal dan PTSP. b) Bagian Industri dan Jasa, membawahkan : 1) Subbagian Perindustrian dan Perdagangan; 2) Subbagian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan 3) Subbagian Kepaiiwisataan dan Perhotelan. c) Bagian Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam, membawahkan: 1) Subbagian Pertanian, Ketahanan Pangan, Petemakan dan Kelautan; 2) Subbagian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Perkebunan; dan 3) Subbagian Tata Usaha Biro
2.Biro Administrasi Pembangunan, membawahkan :
a) Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program, membawahkan : 1) Subbagian Perencanaan dan Pengendalian Program; 2) Subbagian Pengembangan Kebijakan Program Pembangunan; dan 3) Subbagian Tata Usaha Biro. b) Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, membawahkan : 1) Subbagian Monitoring dan Evaluasi APBD; 2) Subbagian Monitoring dan Evaluasi APBN; dan 3) Subbagian Administrasi dan Evaluasi Pembangunan. c) Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, membawahkan : 1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; 2) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan 3) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
3.Biro Infrastruktur dan Sumber Daya, membawahkan :
a) Bagian Infrastruktur Fisik dan Bangunan membawahkan : 1) Subbagian Perhubungan; 2) Subbagian Pekeijaan Umum; dan 3) Subbagian Perumahan dan Permukiman. b) Bagian Administrasi Perencanaan Daerah dan Kawasan Ekonomi Khusus, membawahkan : 1) Subbagian Perencanaan Daerah; 2) Subbagian Kawasan Industri; dan 3) Subbagian Pengembangan Kawasan. c) Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan : 1) Subbagian Energi; 2) Subbagian Sumber Daya Mineral; dan 3) Subbagian Tata Usaha Biro.
d.Asisten Administrasi Umum, membawahkan :
1.Biro Organisasi, membawahkan :
a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahkan : 1) Subbagian Kelembagaan I; 2) Subbagian Kelembagaan II; dan 3) Subbagian Analisis dan Formasi Jabatan. b) Bagian Pengembangan Kineija Instansi, membawahkan : 1) Subbagian Akuntabilitas Kineija; 2) Subbagian Peningkatan Kineija; dan 3) Subbagian Kepegawaian Setda. c) Bagian Tata Laksana, membawahkan : 1) Subbagian Tata Laksana Pemerintahan; 2) Subbagian Tata Laksana Pelayanan Publik; dan 3) Subbagian Tata Usaha Biro.
2.Biro Hubungan Masyarakat, membawahkan :
a) Bagian Kehumasan, membawahkan : 1) Subbagian Hubungan Internal dan Ekstemal; 2) Subbagian Publikasi; dan 3) Subbagian Data dan Dokumentasi. b) Bagian Protokol, membawahkan : 1) Subbagian Tamu Pemda; 2) Subbagian Upacara dan Peijalanan Pimpinan; dan 3) Subbagian Tata Usaha Biro. c) Bagian Keijasama, membawahkan : 1) Subbagian Keijasama Pemerintah; 2) Subbagian Keijasama Non Pemerintah; dan 3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Keijasama.
3.Biro Umum, membawahkan :
a) Bagian Administrasi Umum, membawahkan : 1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Setda 2) Subbagian Arsip dan Ekspedisi; dan 3) Subbagian Tata Usaha Biro. b) Bagian Administrasi Keuangan Setda, membawahkan : 1) Subbagian Keuangan; 2) Subbagian Pengadaan; dan 3) Subbagian Verifikasi. c) Bagian Rumah Tangga, membawahkan : 1) Subbagian Rumah Tangga Pimpinan; 2) Subbagian Urusan Dalam; dan 3) Subbagian Pengelolaan Barang dan Aset Setda.
e.Staf Ahli Gubemur; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
2.Ketentuan Pasal 80 sampai dengan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: