DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2014

Nomor: 30
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Arsip Pemerintahan Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Timur.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan tepercaya guna menjamin perlindungan hak-hak keperdataan rakyat, dibutuhkan penyelenggaraan kearsipan Pemerintahan Desa/ Kelurahan yang andal sebagai bagian dari penyelenggaraan kearsipan nasional;
b.bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang baik dan bersih dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, perlu diatur pengelolaan kearsipan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Pemerintahan Desa/Kelurahan Arsip Di Provinsi Kalimantan Timur;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN DI PROVINS! KALIMANTAN TIMUR Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

a.bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan tepercaya guna menjamin perlindungan hak-hak keperdataan rakyat, dibutuhkan penyelenggaraan kearsipan Pemerintahan Desa/ Kelurahan yang andal sebagai bagian dari penyelenggaraan kearsipan nasional;
b.bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang baik dan bersih dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, perlu diatur pengelolaan kearsipan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Pemerintahan Desa/Kelurahan Arsip Di Provinsi Kalimantan Timur;
1. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. 2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. 4.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
12. 12.Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018; 2
13. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. 4.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
15. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
17. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
18. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
19. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 ten tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
21. 12.Keputusan Presiden Nomor 137 /P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubemur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018;
22. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa, sebagai telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010;
23. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
24. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);
25. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
26. 17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09);
27. 18.Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 49); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan Arsip Pemerintahan Desa/Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan Arsip Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberlakukan sebagai acuan bagi Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip di Provinsi Kalimantan Timur. 3

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa, sebagai telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09);
18.Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 20 I I ten tang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 49); Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN ARSIP PEMERINTAHAN KELURAHAN DI PROVINS! KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1

PEDOMAN DESA/ Pedoman Pengelolaan Arsip Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Desa/Kelurahan adalah merupakan bagian tidak

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan Arsip Pemerintahan Desa/Kelurahan scbagaimana dimaksud dalam Pasal I diberlakukan sebagai acuan bagi Pemerintahan Desa/ Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip di Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengelolaan arsip pemerintahan desa/kelurahan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 26 Juni 2014 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. AWANG FAROEK ISHAK Diundangkan di Samarinda pada tanggal 26 Juni 2014 Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. RUSMADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 30. Salman sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM, H. SUROTO. SH PEMBINA TINGKAT I NIP. 19620527 198503 1 006 4 Pasal 3 Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 26 Juni 2014 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. AWANG FAROEK ISHAK Diundangkan di Samarinda pada tanggal 26 Juni 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. RUSMADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 30. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BI O HUKUM, H. R O SH PEMBINA TINGKAT I NIP. 19620527 198503 1 006 LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang baik dan bersih guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat serta menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya guna melindungi kepentingan keperdataan masyarakat maka diperlukan sistem pengelolaan arsip yang baik di pemerintahan desa/kelurahan. Oleh karena itu dalam rangka menjamin keselamatan dan kelestarian arsip pemerintahan desa/kelurahan diperlukan sebuah pedoman sebagai acuan penyelenggaraan pengelolaan arsip di desa/kelurahan. B. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya pedoman ini adalah untuk memberikan panduan kepada lembaga kearsipan dalam melakukan pembinaan kepada pemerintahan desa/kelurahan tentang kegiatan kearsipan dan pengelolaan arsip desa/kelurahan pada khususnya. Tujuan disusunnya pedoman ini adalah agar lembaga kearsipan mampu melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pengelolaan arsip di lingkungan pernerintah desa/kelurahan untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Ruang Lingkup Pedoman ini disusun untuk pengelolaan arsip pemerintahan desa/kelurahan, dengan cakupan bahasan sebagai berikut:

1.Pembuatan Naskah Dinas;
2.Pengurusan Surat;
3.Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip;
4.Penyusutan Arsip. LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang baik dan bersih guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat serta menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya guna melindungi kepentingan keperdataan masyarakat maka diperlukan sistem pengelolaan arsip yang baik di pemerintahan desa/kelurahan. Oleh karena itu dalam rangka menjamin keselamatan dan kelestarian arsip pemerintahan desa/kelurahan diperlukan sebuah pedoman sebagai acuan penyelenggaraan pengelolaan arsip di desa/kelurahan. B. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya pedoman ini adalah untuk memberikan panduan kepada lembaga kearsipan dalam melakukan pembinaan kepada pemerintahan desa/kelurahan tentang kegiatan kearsipan dan pengelolaan arsip desa/kelurahan pada khususnya. Tujuan disusunnya pedoman ini adalah agar lembaga kearsipan mampu melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pengelolaan arsip di lingkungan pemerintah desa/kelurahan untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Ruang Lingkup Pedoman ini disusun untuk pengelolaan arsip pemerintahan desa/kelurahan, dengan cakupan bahasan sebagai berikut :
1.Pembuatan Naskah Dinas;
2.Pengurusan Surat;
3.Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip;
4.Penyusutan Arsip. D. Pengertian Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :
1.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2.Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. Lembaga kearsipan terdiri atas Arsip Nasional Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut ANRI), arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi.
3.Naskah Dinas adalah alat komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis.
4.Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
5.Sekretaris Desa adalah satuan kerja yang kegiatan pokoknya meliputi pengendalian dan pengarahan arsip aktif, serta penyimpanan dan mengelola arsip inaktif yang berasal dari unit-unit pengolah.
6.Stempel Pemerintah Desa adalah alat stempel atau cap yang dipergunakan untuk mengesahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan atau Sekretaris Desa di Lingkungan Pemerintah Desa.
7.Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
8.Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
9.Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
10.Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
11.Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
12.Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
13.Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI dan/atau lembaga kearsipan.
14.Arsip konvensional/arsip kertas adalah arsip yang isi informasinya berupa teks, gambar atau grafik dan terekam dalam media kertas.
15.Arsip audio visual adalah arsip yang isi informasinya dapat dipandang dan/atau didengar, seperti foto, film, video, dan audio/rekaman suara.
16.Arsip foto adalah arsip yang isi informasinya berupa gambar statik (still image), yang penciptaannya menggunakan peralatan khusus.
17.Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu peyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. 2 D. Pengertian Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :
1.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2.Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. Lembaga kearsipan terdiri atas Arsip Nasional Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut ANRI), arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi.
3.Naskah Dinas adalah alat komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis.
4.Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
5.Sekretaris Desa adalah satuan kerja yang kegiatan pokoknya meliputi pengendalian dan pengarahan arsip aktif, serta penyimpanan dan mengelola arsip inaktif yang berasal dari unit-unit pengolah.
6.Stempel Pemerintah Desa adalah alat stempel atau cap yang dipergunakan untuk mengesahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan atau Sekretaris Desa di Lingkungan Pemerintah Desa.
7.Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
8.Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
9.Arsip lnaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
10.Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. I1. Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
12.Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
13.Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI dan/atau lembaga kearsipan.
14.Arsip konvensional/arsip kertas adalah arsip yang isi informasinya berupa teks, gambar atau grafik dan terekam dalam media kertas.
15.Arsip audio visual adalah arsip yang isi informasinya dapat dipandang dan/atau didengar, seperti foto, film, video, dan audio/rekaman suara.
16.Arsip foto adalah arsip yang isi informasinya berupa gambar statik (still image), yang penciptaannya menggunakan peralatan khusus.
17.Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu peyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
18.Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
19.Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
20.Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. E. Sistematika Penyajian Dalam penulisan pedoman ini dimulai dengan Bab I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, pengertian umum dan sistematika penyajian, Bab II Konsep Dasar Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintahan Desa, yang menguraikan tentang konsep pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kearsipan dinamis di pemerintahan desa/kelurahan, Bab III Pembuatan Naskah Dinas, yang mencakup pokok- pokok pengetikan naskah dinas, jenis dan format naskah dinas, Penggunaan lambang dan stempel pemerintah desa, kewenangan dan pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, Bab IV Pengurusan Surat, mencakup asas dan tanggung jawab, prosedur, dan penomoran surat. Bab V Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip, mencakup pengorganisasian, penataan arsip aktif, penataan arsip inaktif, penggunaan arsip, pemeliharaan dan pengamanan. Bab VI Penyusutan Arsip, mencakup ketentuan umum dan prosedur penyusutan arsip. Bab VII Penutup. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 3
18.Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
19.Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
20.Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. E. Sistematika Penyajian Dalam penulisan pedoman ini dimulai dengan Bab I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, pengertian umum dan sistematika penyajian, Bab II Konsep Dasar Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintahan Desa, yang menguraikan tentang konsep pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kearsipan dinamis di pemerintahan desa/kelurahan, Bab III Pembuatan Naskah Dinas, yang mencakup pokok- pokok pengetikan naskah dinas, jenis dan format naskah dinas, Penggunaan lambang dan stempel pemerintah desa, kewenangan dan pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, Bab IV Pengurusan Surat, mencakup asas dan tanggung jawab, prosedur, dan penomoran surat. Bab V Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip, mencakup pengorganisasian, penataan arsip aktif, penataan arsip inaktif, penggunaan arsip, pemeliharaan dan pengamanan. Bab VI Penyusutan Arsip, mencakup ketentuan umum dan prosedur penyusutan arsip. Bab VII Penutup. BAB 11 KONSEP DASAR PENYELENGGARAAN KEARS!PAN PEMERINTAHAN DESA A. Konsep Desa/ Kelurahan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Susunan Organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat. Sementara Kelurahan, setingkat dengan Desa namun terdapat sedikit perbedaan antara keduanya yaitu jika pemerintah desa bersifat otonom, maka kelurahan tidak. Selain itu kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam perkembangannya suatu desa dapat berubah statusnya menjadi kelurahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan koordinasi dengan camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang dimaksud dengan penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana serta sumber daya lainnya. Ruang lingkupnya meliputi kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan serta lembaga kearsipan. B. Konsep Penyelenggaraan Kearsipan Dinamis di Pemerintah Desa/ Kelurahan Arsip merupakan informasi keseluruhan proses dalam organisasi. Oleh karenanya, arsip harus dikelola agar bermanfaat bagi pencipta, penerima dan pemakainya. Untuk dapat sampai ke pemakai, arsip dinamis harus dikelola dengan baik agar memudahkan penemuan kembali. Pengelolaan arsip dinamis ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, persyaratan pertanggungjawaban dan harapan komunitas. Sebagai suatu sistem manajemen arsip dinamis memperlihatkan adanya tiga unsur dasar yang meliputi input (masukan) berupa informasi, sarana/prasarana/SDM, biaya, proses pengelolaan yang mencakup daur hidup arsip, bagaimana arsip tersebut diciptakan, didistribusikan, digunakan, dirawat untuk dipakai dan ditentukan nasib akhirnya, untuk kemudian output (keluaran) menghasilkan informasi yang siap disajikan bagi pengguna informasi. Ketiga unsur tersebut mengarah pada tujuan yakni menyediakan arsip yang tepat, kepada orang yang tepat pada waktu yang cepat dan biaya yang serendah mungkin, Ricks (1992: 13). Kewenangan kegiatan pemerintahan di desa/kelurahan secara keseluruhan berada pada kepala desa/lurah. Dengan begitu banyak dan kompleksnya tugas kepala desa/ lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, maka kewenangan di bidang administrasi desa/kelurahan didegelasikan oleh kepala desa/lurah kepada sekretaris desa/kelurahan. Kewenangan di bidang kearsipan yang merupakan bagian dari kegiatan bidang administrasi desa/kelurahan mencakup seluruh proses daur hidup arsip mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan desa/kelurahan, maka diperlukan pembinaan secara vertikal dan horizontal. 4 Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat. Sementara Kelurahan, setingkat dengan Desa namun terdapat sedikit perbedaan antara keduanya yaitu jika pemerintah desa bersifat otonom, maka kelurahan tidak. Selain itu kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam perkembangannya suatu desa dapat berubah statusnya menjadi kelurahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan koordinasi dengan carnal dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang dimaksud dengan penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana serta sumber daya lainnya. Ruang lingkupnya meliputi kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan serta lembaga kearsipan. B. Konsep Penyelenggaraan Desa/Kelurahan Kearsipan Dinamis di Pemerintah Arsip merupakan informasi keseluruhan proses dalam organisasi. Oleh karenanya, arsip harus dikelola agar bermanfaat bagi pencipta, penerima dan pemakainya. Untuk dapat sampai ke pemakai, arsip dinamis harus dikelola dengan baik agar memudahkan penemuan kembali. Pengelolaan arsip dinamis ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, persyaratan pertanggungjawaban dan harapan komunitas. Sebagai suatu sistem manajemen arsip dinamis memperlihatkan adanya tiga unsur dasar yang meliputi input (masukan) berupa informasi, sarana/prasarana/SDM, biaya, proses pengelolaan yang mencakup daur hidup arsip, bagaimana arsip tersebut diciptakan, didistribusikan, digunakan, dirawat untuk dipakai dan ditentukan nasib akhirnya, untuk kemudian output (keluaran) menghasilkan informasi yang siap disajikan bagi pengguna informasi. Ketiga unsur tersebut mengarah pada tujuan yakni menyediakan arsip yang tepat, kepada orang yang tepat pada waktu yang cepat dan biaya yang serendah mungkin, Ricks (1992: 13). Kewenangan kegiatan pemerintahan di desa/kelurahan secara keseluruhan berada pada kepala desa/lurah. Dengan begitu banyak dan komplcksnya tugas kepala desa/lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, maka kewenangan di bidang administrasi desa/kelurahan didegelasikan oleh kepala desa/lurah kepada sekretaris desa/kelurahan. Kewenangan di bidang kearsipan yang merupakan bagian dari kegiatan bidang administrasi desa/ kelurahan mencakup seluruh proses daur hidup arsip mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan desa/kelurahan, maka diperlukan pembinaan secara vertikal dan horizontal. Dengan adanya pendelegasian kewenangan di bidang administrasi desa/kelurahan, maka penyelenggaraan kearsipan desa/kelurahan yang dilakukan oleh sekretaris desa/kelurahan dipertanggung jawabkan kepada kepala desa/lurah. Tanggung jawab tersebut adalah dalam hal pengelolaan arsip desa/kelurahan, yang meliputi kegiatan :

a.Penyusunan manual/standar pengelolaan arsip desa/kelurahan;
b.Pengurusan surat dinas/korespondensi;
c.Pemberkasan arsip aktif desa/kelurahan;
d.Penyimpanan dan pemanfaatan arsip desa/kelurahan;
e.Penyusutan arsip desa/kelurahan; Semua hasil kinerja pengelolaan administrasi desa/kelurahan yang dilakukan oleh sekretaris desa/kelurahan dipertanggung jawabkan kepada kepala desa/lurah. Jenis arsip yang tercipta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sebagai berikut :
1. 1.Peraturan dan Keputusan Kepala Desa;
2. 2.Perencanaan dan Pembangunan Desa;
3. 3.Pengelolaan Keuangan;
4. 4.Kekayaan Desa;
5. 5.Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa;
6. 6.Kerjasama Desa;
7. 7.Pemilihan Kepala Desa;
8. 8.Masalah kependudukan dan kemasyarakatan;
9. 9.Kasus-kasus sosial politik, hukum dan budaya; dan
10. 10.Korespondensi ; Tata Naskah Dinas sebagai sub sistem paling awal dalam tata kearsipan mempunyai dampak lansung dan luas dalam perjalanan arsip menuju pelestariannya, sehingga perlu diatur sejak awal agar lebih terarah dan terpelihara dalam penggunaan dan pengelolaannya. Pembuatan arsip desa dilakukan melalui penyusunan konsep dan net surat jawaban/surat keluar, pembuatan laporan rutin, laporan berkala, laporan khusus, pembuatan peraturan desa/kelurahan, liputan kegiatan desa/kelurahan dan Iain-lain, sebagai bentuk pertanggungjawaban/rekaman kinerja perangkat desa/kelurahan. 5 Dengan adanya pendelegasian kewenangan di bidang administrasi desa/kelurahan, maka penyelenggaraan kearsipan desa/kelurahan yang dilakukan oleh sekretaris desa/kelurahan dipertanggung jawabkan kepada kepala desa/lurah. Tanggung jawab tersebut adalah dalam hal pengelolaan arsip desa/kelurahan, yang meliputi kegiatan :
a.Penyusunan manual/standar pengelolaan arsip desa/kelurahan;
b.Pengurusan surat dinas/ korespondensi;
c.Pemberkasan arsip aktif desa/kelurahan;
d.Penyimpanan dan pemanfaatan arsip desa/kelurahan;
e.Penyusutan arsip desa/kelurahan; Semua hasil kinerja pengelolaan administrasi desa/kelurahan yang dilakukan oleh sekretaris desa/kelurahan diperlanggung jawabkan kepada kepala desa/lurah. Jenis arsip yang tercipta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sebagai berikut :
1. 1.Peraturan dan Keputusan Kepala Desa;
2. 2.Perencanaan dan Pembangunan Desa;
3. 3.Pengelolaan Keuangan;
4. 4.Kekayaan Desa;
5. 5.Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa;
6. 6.Kerjasama Desa;
7. 7.Pemilihan Kepala Desa;
8. 8.Masalah kependudukan dan kemasyarakatan;
9. 9.Kasus-kasus sosial politik, hukum dan budaya; dan
10. 10.Korespondensi; Tata Naskah Dinas sebagai sub sistem paling awal dalam tata kearsipan mempunyai dampak lansung dan luas dalam perjalanan arsip menuju pelestariannya, sehingga perlu diatur sejak awal agar lebih terarah dan terpelihara dalam penggunaan dan pengelolaannya. Pembuatan arsip desa dilakukan melalui penyusunan konsep dan net surat jawaban/surat keluar, pembuatan laporan rutin, laporan berkala, laporan khusus, pembuatan peraturan desa/kelurahan, liputan kegiatan desa/kelurahan dan lain-lain, sebagai bentuk pertanggungjawaban/rekaman kinerja perangkat desa/kelurahan. A. Pokok-pokok Pengetikan Naskah Dinas
a.Ketentuan Umum. Pengetikan Naskah Dinas dilakukan dengan memperhatikan formulir, ruang, tepi, alinea, penomoran, pemberian nomor halaman dan kata penyambung.
b.Pengetikan Tata Naskah Dinas. Pengetikan Tata Naskah Dinas terutama yang disusun dalam bentuk surat agar diketik di atas formulir ukuran folio. Bidang luas kertas yang dipergunakan untuk pengetikan Naskah Dinas harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut : Ukuran dan Jenis Huruf
1. 1.Ukuran huruf yang digunakan dalam Naskah Dinas adalah 12 pitch (12 pt)/pica standar.
2. 2.Jenis huruf yang digunakan dalam Naskah Dinas adalah :
a.Times New Roman atau sejenisnya, jika mempergunakan komputer.
b.Huruf Pica, jika menggungkan mesin ketik manual. Pengaturan Margin
1. 1.Margin atas 3,5 cm
2. 2.Margin bawah 2,5 cm
3. 3.Margin kiri 3,5 cm
4. 4.Margin kanan 2,5 cm Pengaturan Spasi
5. 1.Nomor surat, lampiran dan perihal berjarak 1 spasi.
6. 2.Jarak antara point (1) dengan tujuan surat 2 spasi.
7. 3.Jarak tujuan surat 1,2 spasi.
8. 4.Jarak antara tujuan surat dan isi surat 2 spasi.
9. 5.Jarak antara isi surat dengan kelompok penutup surat 2 spasi. 6 A. Pokok-pokok Pengetikan Naskah Dinas
a.Ketentuan Umum. Pengetikan Naskah Dinas dilakukan dengan memperhatikan formulir, ruang, tepi, alinea, penomoran, pemberian nomor halaman dan kata penyambung.
b.Pengetikan Tata Naskah Dinas. Pengetikan Tata Naskah Dinas terutama yang disusun dalam bentuk surat agar diketik di atas formulir ukuran folio. Bidang luas kertas yang dipergunakan untuk pengetikan Naskah Dinas harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Ukuran dan Jenis Huruf I. Ukuran huruf yang digunakan dalam Naskah Dinas adalah 12 pitch (12 pt)/ pica standar.
1. 2.Jenis hurufyang digunakan dalam Naskah Dinas adalah:
a.Times New Roman atau sejenisnya, jika mempergunakan komputer.
b.Huruf Pica, jika menggungkan mesin ketik manual. Pengaturan Margin
1. 1.Margin atas 3,5 cm
2. 2.Margin bawah 2,5 cm
3. 3.Margin kiri 3,5 cm
4. 4.Margin kanan 2,5 cm Pengaturan Spasi
5. 1.Nomor surat, lampiran dan perihal berjarak 1 spasi.
6. 2.Jarak antara point (I) dengan tujuan surat 2 spasi.
7. 3.Jarak tujuan surat 1,2 spasi.
8. 4.Jarak antara tujuan surat dan isi surat 2 spasi.
9. 5.Jarak antara isi surat dengan kelompok penutup surat 2 spasi. 7 Contoh Tata Cara Pengetikan : KOP NASKAH DINAS 3,5 spasi Lampiran Perihal KepadaYth. } spasi 2 spasi di } 1,2 spasi 2 spasi Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun 3,5 cm Tembusan Yth. (apabila ada) 1 2 3 2 cm r 2 spasi Krepaia Nama 2,5cm B. Jenis dan Format Naskah Dinas
10. 1.Peraturan Desa Naskah Dinas yang bersifat mengatur, memuat kebijakan pokok, bersifat umum, berlaku untuk seluruh satuan organisasi/unit kerja dalam instansi pemerintah dan dapat menjadi dasar bagi penyusunan naskah dinas lainnya. Contoh format naskah dinas Peraturan Desa : NAMA JABATAN PERATURAN NOMOR /TAHUN TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA N A M A JARATAN Menimbang Mengingat Menetapkan • a bahwa • i MEMUTUSKAN : : PERATURAN

BAB LLL

PEMBUATAN NASKAH DlNAS Naskah Dinas adalah sarana komunikasi tertulis yang dirumuskan dalam suatu format tertentu dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Pembuatan naskah dinas menyangkut materi yang berawal dari penentuan jenis naskah dinas, format atau susunan dan teknik penulisan, penomoran, penggunaan kertas, kewenangan penandatangan, penggunaan kop dan cap dinas.

Pasal 1

TENTANG Ditetapkan di pada tgl NAMA JABATAN, TTD DAN CAP JABATAN NAMA LENGKAP 7 Contoh Tata Cara Pengetikan : KOP NASKAH DINAS 3,5 spasi Nomor I Lampiran I I spasi Perihal I ? 2 spasi Kepada Yth .}1.2spasi ···············I } 2 spas ... 'h 3,5 cm Tempat, Tanggal, Bulan, Tabun Nama Tembusan Yth. (apabila ada) !.. . 2 . 3 . } 2,5 cm B. Jenis dan Format Naskah Dinas

1.Peraturan Desa Naskah Dinas yang bersifat mengatur, memuat kebijakan pokok, bersifat umum, berlaku untuk seluruh satuan organisasi/unit kerja dalam instansi pemerintah dan dapat menjadi dasar bagi penyusunan naskah dinas lainnya. Contoh format naskah dinas Peraturan Desa : NAMA JABATAN PERATURAN NOMOR ......./TAHUN TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA NAMA JABATAN..8..».».»... Menimbang a. bahwa... Mengingat I ,· MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN......0808.0.00088.....TENTANG.......... Pasal I Dtetapkan di ....coo.oo+ pada tgl NAMA JABATAN, TTD DAN CAP JABATAN NAMA LENGKAP
2.Keputusan Kepala Desa Adalah naskah yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan kegiatan. Wewenang penetapan dan penandatangan ada pada pimpinan tertinggi setiap instansi/pejabat yang menerima pendelegasian wewenang. Susunan : kepala, konsiderans, diktum, batang tubuh, kaki. Contoh format naskah dinas Keputusan Kepala Desa : NAMA JABATAN KEPUTUSAN NOMOR .../.../.../2014 TENTANG NAMA JABATAN Menimbang : a. bahwa Mengingat : 1 MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 25 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 25 Tahun 2016