Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pedoman pencatatan saldo awal tahun2017 dalam laporan keuangan perangkat daerah.
Memuat teks peraturan…
menetapkan saldo awal realisasi sesuai dengan perubahan nomenklatur perangkat daerah yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah: . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana b. dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pencatatan Saldo Awal Tahun 2017 Dalam Laporan Keuangan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106): 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3569): Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111 Website : http://kaltim.go.id 10. li. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3688): 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851): Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4805): Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 12. 13. 14. 15. 16. 17, 18. 19. 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4578): Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4585), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614): Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202), Pearaturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13), -A-
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : l, Saldo Awal adalah dasar pencatatan keuangan tahun berjalan yang di dapat dari akhir pencatatan keuangan tahun sebelumnya. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 3. Satuan Keraja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
BAB II
Jenis perubahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :
SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, maka Saldo Akhir Tahun Anggaran 2016 untuk seluruh Laporan Realiasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas diambil dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 yang telah di audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, maka Saldo Akhir Tahun Anggaran 2016 berupa Laporan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, adalah gabungan dari Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, yang telah di audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, maka berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, untuk Saldo Akhir Tahun Anggaran 2016, masih nihil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, maka berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, untuk Laporan Realiasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2016 diambil dan dicatat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan menyertakan Berita Acara pelimpahan pembukuan oleh SKPD terdahulu tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 9 November 2017 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. AWANG FAROEK ISHAK Diundangkan di Samarinda pada tanggal 9 November 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. RUSMADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 43. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM, H. SUROTO, SH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006 LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENCATATAN SALDO AWAL TAHUN 2017 DALAM LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN ATAU NOMENKLATUR PENAMAAN DAN TIDAK MENGALAMI PENGGABUNGAN/ PENGURANGAN SEMULA MENJADI SKPD BARU KETERANGAN NO KODE NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB8 UNIT NO KODE NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI TA 2016 ORGANISASI TA 2017 1 11.01.1.1 Dinas Pendidikan 2 M1.01.1.2 UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar 3 M1.01.1.3 UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan . 4 1.01.1.4 UPTD Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 1 1.01.1.1 |Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5 R.04.1.2 UPTD Taman Budaya & |2.04.1.3 JUPTD Museum Negeri Provinsi Kalimantan Timur "Mulawarman" 7 MN.02.1.1 Dinas Kesehatan 8 1.02.1.2 UPTD Laboratorium Kesehatan 9 M1.02.1.3 UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat . 10 I7.0o2”7.4 UPTD Balai Pelatihan Kesehatan 2 |1.02.1.1 (Dinas Kesehatan 1 M.02.1.5 UPTD Akademi Keperawatan 12 M1.02.1.6 UPTD Jaminan Kesehatan Provinsi 13 M1.02.1.7 UPTD Laboratorium Kesehatan (BLUD) 3 M1.02.1.2 UPTD Laboratorium Kesehatan (BLUD) 14 1.02.2.1 RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda 4 1.02.2.1 IRSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda 15 M1.02.2.2 RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda (BLUD) s M.02.2.2 IRSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda (BLUD) 16 41.02.3.1 RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan 6 M1.02.3.1 IRSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan 17 1.02.3.2 RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan (BLUD) 7 M1.02.3.2 IRSUD dr. Kanujoso Ojatiwibowo di Balikpapan (BLUD) 18 M1.02.5.1 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam 8 M1.02.4.1 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam 19 1.02.5.2 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (BLUD) 9 11.02.4.2 IRumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (BLUD) 20 M.063.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 21 M1.03.1.2 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Tengah 22 1.03.1.3 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Timur 10 1.03.1.1 JDinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat 23 M.03.1.4 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Selatan 24 1.03.1.5 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Utara 25 1.06.1.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 11 14.03.1.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 26 11.07.1.1 Dinas Perhubungan 21 M.07.1.2 JUPTD SMK Pelayaran 12 |12.09.1.1 Dinas Perhubungan 28 M1.07.1.3 UPTD Jembatan Timbang 29 1.08.2.1 Badan Lingkungan Hidup 13 12.05.1.1 Dinas Lingkungan Hidup 30 M.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 14 12.02.1.1 Dinas Pa ptgr ea Pemberdayaan Perempuan dan 31 4.413.1.41 Dinas Sosial 32 4.4 3. 1.2 UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda SEMULA MENJADI SKPD BARU KETERANGAN NO KODE NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT NO KODE NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI TA 2016 ORGANISASI TA 2017 33 14.13.1.3 UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda 34 4.43.1.4 UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma Samarinda 15 4.08.1.1 Ibinas Sosial 35 4.13.4.5 UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda 36 I4.13.1.6 UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu Tanjung Selor 37 M.43.1.7 UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Samarinda 38 4.414.141.141 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 39 4.14.41.2 UPTD Balai Pengembangan Produktivitas 40 Ina 13 UPTD Balai Laihan Kena industri Balikpapan 16 12.01.1,1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 41 4.141. 4 UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang 42 W4.15.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 43 |1.15.1.2 JUPTO Metrologi 17 Io 44 1.4 Npinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil 44 1.15.1.3 UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang an Menengah 45 4M.15.1.4 TUPTO Pusat Pelatihan, Pengembangan dan Promosi UKM 46 41.16.1.1 Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah 48 12.412.4.17 IDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 47 M.18.1.4 Dinas Pemuda dan Olah Raga 48 11.18.1.2 UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya 19 12.13.1.1 Dinas Pemuda dan Olah Raga 49 4.18.1.3 UPTD Sekolah Khusus Olahragawan Internasional 50 M.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 20 M4.0s.2.1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 51 M4.19.2.1 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 21 4.0s.1.1 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 52 141.19.3.1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 22 141.0s.3.1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 53 14.20.1.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 23 14.01.1.1 IDewan Perwakilan Rakyat Daerah sa 41.20.2.1 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah »4 14.01.2141 IKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 55 #1.20.3.1 Biro 25 I4.01.3.1 (Biro Umum 56 h.20.3.2 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokoi 28 14.01.3.2 Biro Hubungan Masyarakat 57 I1.20.3.3 (Biro Hukum 27 14.01.3.3 Biro Hukum s8 4.20.3.4 Biro Organisasi 28 4. 01.3.4 (Biro Organisasi 59 141.20.3.5 Biro Pemerintahan 29 4 1.3.5 IBiro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah 60 M.20.3.6 Biro Sosial 30 4.01.3.6 Biro Kesejahteraan Rakyat 61 1.20.3.7 Biro Perekonomian 31 I4.01.3.7 (Biro Perekonomian 70 M.20.3.12 Biro Pembangunan Daerah 32 I4.01.3.8 Biro Administrasi Pembangunan 71 11.20.3.13 Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama 33 14.01.3.5 1Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah 72 M1.20.3.15 (Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur 34 14.05.2.1 ISekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur 73 1.20.4.1 Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur 35 14.01.4.1 ISekretariat DPRD Provinsi 74 1.20.6.1 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 75 1.20.6.2 UPTB Balai Pengujian Mutu dan Standarisasi Konstruksi 36 |4.07.1.1 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah SEMULA MENJADI NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT SKPD BAR KETERNGAN NO KODE RGANISASI TA 2016 NO KODE ORANISASI TA 2017 76 1.20.7.1 Inspektorat Provinsi Kalimatan Timur 37 14.02.4.1 Iinspektorat 77 1.20.8.1 Kantor Penghubung 38 la.01.5.1 (Badan Penghubung Provinsi 78 1.20.10.41 Badan Pendidikan dan Pelatihan a9 l4.068.1.1 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 79 I1.20.11.1 Badan Kepegawaian Daerah a0 14.05.1.1 Badan Kepegawaian Daerah 80 M1.20.12.1 Dinas Pendapatan Daerah 81 M.20.12.2 JUPTD Samarinda —— 82 11.20.12.3 JUPTD Tenggarong — 83 I1.20.12.4 UPTD Melak — — TT — 84 l1.20.12.5 JUPTD Sengata — TT 85 I1.20.12.6 UPTD Bontang . TT 86 |1.20.12.7 JUPTD Balikpapan — 87 11.20.12.8 JUPTD Tanah Grogot Na 41 1 4.04.1.41 IBadan Pendapatan Daerah 88 |1.20.12.9 JUPTD Penajam 89 11.20.12.410 JUPTD Tarakan 90 11.20.12.41 JUPTD Malinau — 91 11.20.12.12 JUPTD Nunukan Nan — 92 )1.20.12.13 JUPTD Tanjung Selor 93 4. 20.12. 14 IUPTD Tanjung Redeb 94 11.20.12.15 JUPTD Tideng Pale — “ — 95 11.22.4.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 42 12.07.1.4 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 96 12.01.2.1 Dinas Perkebunan 97 2 .-01.2.2 TuPTD Pengawasan Benih Perkebunan” TT ss I2.01.2.3 UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan 43 |8.03.1.1 Dinas Perkebunan | 99 12.01.2.4 UPTD Teknologi Terapan Perkebunan 100 12.01.3.1 Dinas Peternakan 111 12.01.3.2 UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat 44 13.03.2.1 Ibinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 112 12.01.3.3 UPTD Pembibitan dan Inseminasi Buatan Api-api 113 12.02.1.1 Dinas Kehutanan ana Do .02.1.2 UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Soeharto 115 12.02.1.3 UPTD Planotogi Kehutanan Wilayah Tengah 116 I2.02.1.4 UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam Samarinda | 117 12.02.1.5 UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Samarinda 118 I2.02.1.6 JUPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan TT as 13.04.4.41 Ibinas Kehutanan 119 2 021.7 UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Selatan “ 120 12.02.1.8 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan Samarinda, 9 November 2017 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM ttd DR. H. AWANG FAROEK ISHAK PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006 SEMULA MENJADI NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT SKPD BARU KETERANGAN NO KODE ORGANISASI TA 2016 NO| KODE ORGANISASI TA 2017 121 2.02.1.9 UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Utara 122 I2.02.1.10 UPTD Planologi Kehutanan Tarakan — 123 2.021. 11 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus 124 12.03.1.1 Dinas Pertambangan dan Energi 46 13.05.41.1 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 125 |2.04.1.1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 47 43.02.1.1 Dinas Pariwisata 126 1I2.05.1.1 Dinas Kelautan Dan Perikanan 127 R2.05.1.2 UPTD Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan 128 |2.05.1.3 JUPTD Batai Benih Sentral Air Payaudan AirLaut Manggar”) 4g |3.01.1.4 Ibinas Kelautan Dan Perikanan | 129 2.05.1.4 UPTD Balai Benih Sentral Air Tawar Sebulu 130 12.05.1.5 UPTO Balai Benih Udang Tanjung Tengah KEPALA BIRO HUKUM SURGTO. SH LAMPIRAN II”: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENCATATAN SALDO AWAL TAHUN 2017 DALAM LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MENGALAMI PERUBAHAN ATAU NOMENKLATUR PENAMAAN KARENA MENGALAMI PENGGABUNGAN/PENAMBAHAN Samarinda, 9 November 2017 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, KEPALA BIRO HUKUM, ttd . SURUTO, SH PEMBINA UTAMA MUDA NIP, 19620527 198503 1 006 DR. H. AWANG FAROEK ISHAK SEMULA MENJADI SKPD BARU KETERANGAN NO KODE NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT NO KODE NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI TA 2016 ORGANISASI TA 2017 131 11.20.3.8 Biro Keuangan 132 h .20.3.10 TuPT sub. Bagian Perbend. Wil.Selatan 133 Th 20.3.41 TuPTt. Sub Bagian Perbend. Wil. Utara 50 | 4.04,2,1 (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 134 1.20.3.14 (Biro Perlengkapan 135 M.20.3.9 Biro Keuangan sebagai PPKD s1 4.04.2.2 (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD 136 I1.24.1.1 Badan Arsip Daerah 52 12.17.1.41 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 137 M.25.1.1 Dinas Komunikasi dan Informatika 53 12.10.1.1 Dinas Komunikasi dan Informatika 138 M.25.2.1 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 139 11.26.1.1 Badan Perpustakaan 54 I2.47.4.41 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 140 I2.01.11 TDinas Pertanian Tanaman Pangan 141 Pe.o1.1.2 UPTD Sekolah Pertanian Pembangunan 142 Pb. 0.1.3 UPTD Balai Benih Induk Hortikultura 143 f2.01.1.4 UPTD Balai Benih Induk Padi dan Palawija | . 144 BD 0115 UPTU Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 55 | 2.03.1.1 IDinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 145 12.01.1.6 UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan ta6 I1.21.1.1 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 147 1.21.1.2 UPTB Balai Pelatihan Pertanian LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENCATATAN SALDO AWAL TAHUN 2017 DALAM LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG BARU TERBENTUK Samarinda, 9 November 2017 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM D KEPALA BIRO HUKUM, R. H. AWANG FAROEK ISHAK H. SUROTO, SH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006 SEMULA MENJADI SKPD BARU KETERANGAN NO KODE NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT NO KODE NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI TA 2016 ORGANISASI TA 2017 49 14.01.3.9 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Biro Infrastruktur BARU dan Sumber Daya 4.04.1.11 JUPTD Ujoh Bilang Badan Pendapatan BARU Daerah LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENCATATAN SALDO AWAL TAHUN 2017 DALAM LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG HILANG ATAU DIHAPUSKAN Samarinda, 9 November 2017 Salinan sesuai dengan aslinya GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM, ttd G UR DR. H. AWANG FAROEK ISHAK .sukoto, SH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006 SEMULA MENJADI SKPD BARU | KETERANGAN NO KODE NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT NO Kobe NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI TA 2016 ORGANISASI TA 2017 Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah 148 1.06.2.1 TertinggalRSUD Tarakan di Tarakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dampak Perda 149 I1.02.4.1 56 | 4.04.2.3 Io. 9 Tahun 2016 101 0.4.2 RSUD Tarakan di Tarakan (BLUD) IBadan Narkotika Nasional
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.