DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS LAMBANG DAERAH BAB III DESAIN LAMBANG DAERAH BAB IV ARTI, BENTUK, WARNA, MAKNA DAN UKURAN LOGO DAERAH BAB III PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN LOGO DAERAH BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Lambang Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun '2AO4 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4Ba4\; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {l,embaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TamLrahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A72 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5362); Mengingat

4.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia {kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1633); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomar 7I, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor i636); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '2AO7 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a737\; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pen5,'eienggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Inrlonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: aSe3); b. 1. 2. 3. 6. 7.
8.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2OO7 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 161, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 47goj,. MEMUTUSKAN: MeNetApKAn : PERTURAN GUBBRNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG LAMBANC} DAERAH PtrMERINTAH DABRAH PROVINSI KALiMANTAN UTARA.

BAB I

KTTTIITTUAIT UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.I-ambang Daerah adalah adaiah panji kebesaran dan simbol kultural bagi mas_yarakat daerah Kalimantan Utara yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; '). Logo Daerah adalah l,ogo Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalirnantan Utara;
4.Kepa1a Daerah adalah Gubernur Kalimantan Utara;
5.Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Kalimantan Utara;
6.Pemerintahan Daerah adalah penyeienggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
9.Gedung Pemerintah adalah gedung-gedung ),ang dibangun oleh pemerintah yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan meiiputi Kantor, Rumah Dinas, Mess, Asrama. dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10.Barang-barang Daerah adalah barang-barang yang dibuat dan atau digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

BAB II

JTlltIS LAIYIBAITG DAERAH

Pasal 2

Lambang Daerah meliputi :

a.Logo Daerah;
b.Bendera Daerah;
c.Bendera jabatan kepala daerah; dan
d.Himne Daerah.

BAB III

PENGGUNAAIT DAI{ PENEMPATAN LOGO DATRATI

Pasal 3

(l) l.ogo Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

(2)Bendera Daerah Segi Empat Panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah.
(3)Bendera Daerah sebagaimana terseLrut dalam Lampiran II Peraturan ini.
(4)Bendera Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berbentuk segi empat memanjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan ditengah-tengahnya terdapat gambar Lambang Negara dengan wan:ra dasar biru. tS) Gambar Lambang Negara pada Bendera Jabatan Kepala Daerah berwarna emas dengan pinggiran berwarna emas.

BAB IV

ARTI, BENTUK, WARNA, MAIilIIA DAN UKURAN LOGO DAIRA}I

Pasal 4

l,ogo Daerah terdiri atas 9 (sembilan) bagian, yaitu :

a.Bintang;
b.Tulisan Kalimantan Utara;
c.Gerbang Perbatasan Merah Putih;
d.Perisai dengan ukiran khas budaya Dayak, Buiungan dan Tidung dengan Mandau dan Tombak bersilangan didepannya;
e.Padi dan Kapas yang diikat dengan pita, jumlah padi 22 buttr, pita 4 (empat) simpui, dan kapas 13 buah;
f.Laut Bergelombang;
g.4 (empat) Garis Gelombang yang menggambarkan Sungai;
h.Dibagian bawah ada tulisan "BENUANTA" diatas pita warna putih kuning.

Pasal 5

Bentuk keseluruhan Logo Daerah, bersudut 5 (lima) yang mengandung arti dan makna berazaskan falsafah Negara Pancasila, dengan warna dasar biru muda langit yang melambangkan keindahan, kesejahteraan, kedamaian dan kewibawaan.

Pasal 6

Warna l,ogo Daerah mempunyai arti:

a.Warna Putih, melambangkan kesucian, keikhlasan, kejujuran;
b.Warna Biru, melambangkan keindahan, kesejahteraan, kedamaian, kewibawaan;
c.Warna Hijau melambangkan kesuburan, kemakmuran ketaqwaan, pertumbuhan;
d.Warna Hitam, melambangkan ketegasan, perlindungan, ketokohan;
e.Warna Merah, melambangkan keberanian, kekuatan;
f.Warna Kuning, melambangkan kemuliaan, keagungan, kesuksesan.

Pasal 7

Makna Logo Daerah :

a.Bintang melambangkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;
b.T\rlisan KALIMANTAN UTARA, melambangkan Provinsi Kalimantan Utara;
c.Gerbang Perbatasan Warna Merah Putih, melambangkan bahwa Provinsi Kalimantan Utara merupakan wilayah yang trerada di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d.Perisai dengan ukiran khas budaya Dayak, Bulungan dan Tidung, dengan Mandau dan Tombak Bersilang, melambangkan budaya masyarakat di Kalimantan Utara terdapat suku dan budaya yang beragam yang hidup saling berdampingan rukun, bersatu dan harmoni, penuh semangat pantang mundur untuk membangun dan seialu siap dalam mengahadapi tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam; Padi dan Kapas, melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang merupakan tujuan seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Utara; Laut Bergelombang, melambangkan potensi sumber daya alam yang ada di lautan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara, Bergelombang melambangkan kehidupan yang dinamis; 4 (empat) buah sungai berwarna putih, bermakna sebagai urat nadi perekonomian dari 5 {lima) kabupaten /kota yang menghubungkan masyarakat di pedalaman dengan daerah pantai dan perbatasan {Sungai Kayan, Sungai Sesayap, Sungai Sembakung dan Sungai Sebuku); Tulisan Motto 'BENUANTA" di atas Pita Kuning, merupakan motto/semboyan dari Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kalimantan Utara adalah Wilayah Kita/Daerah Kita yang harus dibangun dan dipertahankan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 8

T\rlisan "PROVINSI KALIMANTAN UTARA" pada logo daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara salah satu Daerah Otonomi Baru di Pulau Kalimantan.

BAB III

PENGGUNAAIT DAI{ PENEMPATAN LOGO DATRATI

Pasal 9

Logo daerah dapat digunakan pada bangunan resmi pemerintah daerah provinsi, gapura, tanda batas antar provinsi, kabupaten dan kota, kop surat, stempel satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan atau nama lainnya dan kantor kelurahan/desa atau nama lainnya, serta atau sebagai lencana atau gambar dan / atau kelengkapan busana. Logo daerah tidak dapat digunakan pada pertemuan resmi Kepala Daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri. Logo Daerah tidak dapat digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 10

Logo daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat ditempatkan dibagian luar dan/atau dibagian dalam bangunan resmi pemerintah daerah. Penempatan logo daerah dibagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1) tidak lebih tinggi atau tidak sejajar dengan posisi penempatan lambang daerah. Penempatan Logo Daerah dibagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :

a.Ruang Kerja Kepaia Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
b.Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.Ruang Kerja Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
d.Ruang Tamu Di Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
e.Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan Lembaga Pendidikan, Ruang Guru, Ruang Tata Usaha, Ruang Kelias, Ruang Pertemuan/Aula dan Ruang Tamu pada bangunan sekolah/ flasilitas pendidikan milik pemerintah daerah. o b. h.

(1){21
(3)
(1)(2\ (s) e. f.
(1)(4| Penempatan l,ogo Daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan claerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan laanbang negara.

Pasal 11

Logo Daerah dapat ditempatkan bersama-sarna dengan logo lembagalain/badan usaha komersial pada ruang tertruka dan/atau ruang tertutup. Penempatan iogo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi rlari posisi Logo Daerah.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…