DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Tujuan dan Sasaran RKPD, Prioritas Pembangunan Daerah, Strategi dan Kebijakan Pembangunan, Program dan Kegiatan Prioritas, Pendanaan dan Alokasi Anggaran, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017. 2017;

a.bahwa sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 dan sesuai ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun Rencanan Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA GUBERNUR KALIMANTANUTARA, RENCANAKERJA PEMBANGUNANDAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARATAHUN 2017 TENTANG NOMOR 1 TAHUN 2016 PERATURANGUBERNUR KALIMANTANUTARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA Mengingat Menimbang 2
1. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4585);
2. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5155);
3. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
4. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 3
6. 13.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4816);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 1, Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 481 7);
11. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

l.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
1. 2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
2. 3.Gubernur adalah Gubemur Kalimantan Utara. Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNANDAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA TAHUN2017 MEMUTUSKAN:
3. 15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1);
4. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor517);
5. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
6. 14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 ten tang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95); 5
7. 4.KabupatenjKota adalah KabupatenjKota di Provinsi Kalimantan Utara.
8. 5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
9. 6.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
10. 7.Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus rnenerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
11. 8.Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
12. 9.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa,
13. 10.Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen untuk periode 1 (satu) tahun.
14. 11.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 6 BABIII MAKSUDDANTUJUAN Pasa13

(1)Penetapan RKPD Tahun 2017 dimaksudkan sebagai pedoman dalam:
1. a.Penyusunan KUAdan PPAS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2017; dan
2. b.Penyusunan RKPD Kabupatenj Kota.
(2)Penetapan RKPD Tahuri 2017 mernpunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan Kabupaterr/Kota serta dengan provinsi yang berbatasan. Prioritas Kaidah Daerah, serta Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Pernbangunan Daerah Tahun 2017 Pelaksanaannya.

12.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asurnsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)- SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 7 Memuat Prioritas dan Arah Kebijakan; Arah Kebijakan Pengembangan; Prioritas Pembangunan Tahun 2017 serta Matrik Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan.

e.BAB VI: PENUTUP

(2)lsi beserta uraian sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. DAERAH TAHUN 2017PRIORITAS Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas Pembangunan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANd. BAB V Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah; dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
1. c.BAB IV PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah; Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2015, serta Permasalahan Pembangunan Daerah. RANCANGANKERANGKAEKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
2. c.BAB III
3. b.BAB II BABIV SISTEMATlKA Pasa14
(1)Sistematika RKPD Tahun 2017 meliputi:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN Memuat Latar Belakang; Dasar Hukum; Hubungan Antar Dokumen; dan Sistematika Dokumen RKPD; serta Maksud dan Tujuan. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA 8 IRIANTOLAMBRlE GUBERNUR KALIMANTAN UTARAt Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 Juni 2016 pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar Peraturan Gubernur mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABV KETENTUANPENUTUP Pasa15 1
  1. 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara 5362);
  2. 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017.
3. a.bahwa sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 dan sesuai ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun Rencanan Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017; DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTANUTARA, RENCANA KERJA PEMBANGUNANDAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARATAHUN 2017 TENTANG NOMOR 1 TAHUN 2016 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANUTARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA Mengingat Menimbang 2
  1. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  2. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); ,., J Tentang Nasional
  6. 13.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019; 12, Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahuri 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
  7. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  8. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  10. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 4

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
3.Gubernur adalah Gubemur Kalimantan Utara, Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 MEMUTUSKAN:
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nornor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Tahapan, Tata Cara Penvusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95); 5
4.Kabupaterr/Kota adalah Kabupateri/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
6.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
7.Pembangunan Daerah adalah peru bahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
8.Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
9.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.
10.Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 6 BABIII MAKSUDDANTUJUAN Pasal 3

(1)Penetapan RKPD Tahun 2017 dimaksudkan sebagai pedoman dalam:
1. a.Penyusunan KUAdan PPAS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2017; dan
2. b.Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota.
(2)Penetapan RKPD Tahun 2017 mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan KabupatenjKota serta dengan provinsi yang berbatasan.

12.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang mernuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pernbiayaan serta asurnsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kaliman tan Utara yang selan j u tnya dise bu t PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)- SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 7 Gubernur ini.

d.BAB V
c.BAB IV
c.BAB III
b.BAB II PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah; Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2015, serta Permasalahan Pembangunan Daerah. RANCANGANKERANGKAEKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah; dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas Pembangunan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 Memuat Prioritas dan Arah Kebijakan; Arah Kebijakan Pengembangan; Prioritas Pembangunan Tahun 2017 serta Matrik Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan.
e.BAB VI: PENUTUP

(2)lsi beserta uraian sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BABIV SISTEMATlKA Pasal 4
(1)Sistematika RKPD Tahun 2017 meliputi:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN Memuat Latar Belakang; Dasar Hukum; Hubungan Antar Dokumen; dan Sistematika Dokumen RKPD; serta Maksud dan Tujuan. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA 8 BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 1 BAD RUN .. SEKRETARIS DAERAH PRO iNSI KALIMANTAN UTARA, Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 27 Juni 2016 IRIANTO LAMBRIE ttd GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal . 23 Juni 2016 pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. memerin tahkanrnengetahuinya,orangsetiapAgar Peraturan Gubemur mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa15 BABV

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…