DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Pajak Daerah dengan sistematika sebagai berikut : Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pembentukan dan Kedudukan; Bab III Susunan Organisasi; Bab IV Tugas dan Fungsi; Bab V Tata Kerja; Bab VI Standar Layanan; Bab VII Kepegawaian; Bab VIII Pendanaan; Bab IX Ketentuan Peralihan; Bab X Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan penunjang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara. S A L I N A N Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5.Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8.UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara yang berkedudukan di Tanjung Selor.
9.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD PPA.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, yaitu UPTD PPA.

Pasal 3

(1)UPTD PPA adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
(2)UPTD PPA di pimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan organisasi UPTD PPA terdiri dari:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pengaduan;
4. d.Seksi Tindak Lanjut;
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:

a.pemberian layanan pengaduan tentang permasalahan perempuan dan anak;
b.pemberian layanan pendampingan hukum;
c.pemberian layanan pendampingan psikologis;
d.pemberian layanan pendampingan bimbingan rohani;
e.pemberian perlindungan khusus;
f.pemberian layanan mediasi terkait kasus anak;
g.pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa;
h.pemberian rujukan bagi perempuan dan anak untuk pemberian layanan lanjutan;
i.pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

Pasal 7

(1)Kepala UPTD PPA mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlidungan khusus dan masalah lainnya.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
1. a.mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan pada UPTD PPA;
2. b.menyusun program kerja UPTD PPA;
3. c.menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
4. d.mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
5. e.membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
6. f.melaksanakan tugas administrasi UPTD PPA.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a.penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
b.pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
c.penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
d.pelayanan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
e.pelaksanaan kerumahtanggaan.

Pasal 9

Seksi Pengaduan mempunyai tugas:

a.melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
b.melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
c.melakukan pengelolaan kasus; dan
d.melindungi korban di penampungan sementara.

Pasal 10

Seksi Tindak Lanjut mempunyai tugas:

a.melaksanakan mediasi;
b.melakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya; dan
c.melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…