DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur mengenai Perubahan beberapa uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Badan Pererencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara Peraturan ini terdiri dari II Pasal dan 25 Perubahan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2017: bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada struktur organisasi dan tata kerja Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyempurnaan: b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 2. Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398): Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362), 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494): 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402): 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157), 7.

8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197):
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539):
10.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16). MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN BADAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 6) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan BAB II Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. Menetapkan Rencana Strategis Badan berdasarkan RPJMD, visi dan misi serta program Gubernur di bidang keuangan dan asset daerah: menetapkan usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan badan berbasis kinerja dan berdasarkan rencana strategis serta masukan dari Sekretariat dan Bidang-Bidang lingkup Badan, menetapkan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi keuangan dan aset daerah: menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD: mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran: melakukan pengendalian pelaksanaan APBD: memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem pengeluaran kas daerah: memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk, mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD: melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi: Menyelenggarakan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah: b. d. e. f . menyelenggarakan pengelolaan utang dan piutang daerah, menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah: melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan aset/barang milik daerah: melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang/aset milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur, n. 1. k. 1 m. n. g. melakukan penilaian terhadap hasil kinerja bawahan, dan melaksanakan tugas-tugas Kedinasan lainnya sesuai dengan arahan Gubernur melalui Sekretaris Daerah. r. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 3.

Pasal 28

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. b. menyelenggarakan Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara: menyiapkan bahan/data untuk menyusun dan menyempurnakan kebijakan di bidang kerumah tanggaan/umum, surat menyurat, pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, kelembagaan, ketatalaksanaan dan produk- produk hukum, membagi tugas kepada Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, sesuai dengan bidang tugas masing-masing: mengarahkan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai denganm prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan: membina administrasi kepegawaian, keuangan dan penataan organisasi ketatalaksanaan, hukum dan penyusunan program, monitoring dan evaluasi: mengoordinasikan penyusunan program jangka menengah, tahunan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan, mengoordinasikan Penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan, mengoordinasikan koordinasi pelaksanaan penatausahaan keuangan, mengoordinasikan koordinasi pelayanan dan penyiapan bahan atas pegawasan, menyelenggarakan administrasi keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan, d. e. f 8 h. 1. k. melakukan peningkatan mutu dan profesionalisme sumber daya manusia bidang keuangan dan aset, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan, menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai standar yang ditetapkan: melakukan penilaian terhadap hasil kinerja bawahan, dan melaksanakan dan melaporkan tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 1 m. n. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 4.

Pasal 30

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. b. Cc. menerima, menganalisa dan mengendalikan administrasi surat menyurat: melaksanakan pengelolaan kearsipan: mengoordinir pengelolaan barang daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah: membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventarisasi barang: melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan: mengatur dan mengoordinir urusan rumah tangga badan, pemeliharaan kantor, keamanan dan tugas lainnya, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun inventarisasi data kepegawaian, menyusun dan mengatur ketatalaksanaan, melakukan penilaian terhadap hasil kinerja bawahan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. d. e. £ & h. I- Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 5.

Pasal 31

Kepala Bidang Anggaran dan Bina Administrasi Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.merencanakan operasional pelaksanaan kegiatan program kerja pada Bidang Anggaran dan Bina Administrasi Keuangan: membagi tugas kepada Kepala Subbidang Anggaran Belanja Tidak langsung dan Pembiayaan, Kepala Subbidang Anggaran Belanja Langsung dan Kepala Subbidang Bina Administrasi Keuangan Daerah, sesuai dengan bidang tugas masing-masing, mengarahkan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai standar yang ditetapkan, melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, mengoordinasikan pengumpulan bahan pembiayaan daerah, melaksanakan Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, melaksanakan koordinasi penyusunan dan pembahasan RKA, RKAP, DPA dan DPPA SKPD, melaksanakan penyiapan bahan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan- bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan APBD dan rancangan perubahan APBD, melaksanakan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran kas SKPD dan SKPKD, melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD dan SKPKD: melaksanakan monitoring dan evaluasi anggaran SKPD, b. d. e. & h. 1. k. 1 m. n. Pp. melaksanakan pengawasan dan pembinaan administrasi keuangan kepada kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam rangka meningkatkan pembinaan keuangan daerah, melaksanakan evaluasi APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. a Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 6.

Pasal 35

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.menyelenggarakan perencanaan operasional pelaksanaan kegiatan program kerja pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, menyelenggarakan pembagian tugas kepada Kepala Subbidang Pengelolaan Kas, Kepala Subbidang Perbendaharaan dan Kepala Subbidang Penatausahaan Pelaksanaan Belanja, sesuai dengan bidang tugas masing-masing: menyelenggarakan pemrosesan administrasi usulan penunjukan pejabat pengelola keuangan dan SKPD, melaksanakan penerbitan Keputusan Gubernur tentang pembukaan rekening bendahara SKPD, melakukan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank yang telah ditunjuk, melakukan verifikasi terhadap laporan Surat Pertanggungjawaban fungsional dan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan rekening koran, melaksanakan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah dan penempatan kelebihan kas dalam bentuk setara kas dan atau investasi jangka pendek, menyelenggarakan pelaksanaan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah, menyelenggarakan pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah: menyelenggarakan pelaksanaan penerbitan SP2D, b. c. d. e. £ & h. L. k. 1. m. menyelenggarakan pelaksanaan verifikasi dan penerbitan SKPP: penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, menyelenggarakan pengarahan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai standar yang ditetapkan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. n. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 7.

Pasal 36

Kepala Subbidang Pengelolaan Kas mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. b. menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah, menyelenggarakan buku kas umum bendahara umum daerah dan bukum pembantu yang diperlukan, melaksanakan verifikasi terhadap laporan Surat Pertanggungjawaban fungsional dan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan rekening koran, melaksanakan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah dan penempatan kelebihan kas dalam bentuk setara kas dan/atau investasi jangka pendek, memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank yang telah ditunjuk, melakukan verifikasi penerimaan dan pengeluaran kas SKPD, melaksanakan pengelolaan kas non anggaran, menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik, memberikan penilaian terhadap kinerja bawahan: dan melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. d. e. £ h. 1. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 8.

Pasal 39

Kepala Bidang Akuntansi dan Aset mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.menyelenggarakan perencanaan operasional pelaksanaan kegiatan program kerja pada Bidang Akuntansi dan Aset: menyelenggarakan pembagian tugas kepada Kepala Subbidang Akuntasi Pendapatan dan Belanja, Kepala Subbidang Pelaporan, dan Kepala SubbidangPenatausahaan Aset, sesuai dengan bidang tugas masingmasing: menyelenggarakan pengarahan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan: menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan akuntansi daerah maupun akuntansi SKPD: menyelenggarakan pelaksanaan pengujian rekening belanja atas SP2D yang telah terbit apakah sudah sesuai dengan ketentuan berlaku: menyelenggarakan pelaksanaan restitusi/ pengembalian pendapatan daerah: menyelenggarakan pelaksanaan akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD: menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan daerah triwulan, semester dan tahunan: menyelenggarakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang laporan keuangan daerah: menyelenggarakan pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah: menyelenggarakan penelitian dokumen penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan rekening koran, menyelenggarakan penyiapan administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR): menyelenggarakan penyajian informasi keuangan daerah: pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD: b. d. e. f & h. 1. k. 1 m. n. 10. penyusunan perumusan kebijakan daerah bidang penatausahaan aset, pelaksanaan administrasi dan akuntansi aset daerah: pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap kegiatan penatausahaan aset, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan penatausahaan: menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai standar yang ditetapkan: dan melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ketentuan BAB II Bagian Ketiga diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 9.

Pasal 43

Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.mengoordinasikan penyusunan rencana program Badan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja: menyusun rencana strategis Badan berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja, mengoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Badan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Badan berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas: mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang-Bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing: menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi: b. d. e. f£ 11.
g.mengoordinasikan kegiatan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pendapatan dan menetapkan standar pelayanan minimal UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas:
h.melakukan kerjasama di bidang pendapatan daerah dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program:
i.memfasilitasi kegiatan bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran,
j.melakukan monitoring dan evaluasi bidang Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui tingkat pencapaian program,
k.melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas dan sinkronisasi kegiatan:
1. 1.melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai,
m.mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat, Bidang dan UPTD berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
n.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a.mengarahkan penyusunan rencana program Sekretariat dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja,
b.menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan kebijaksanaan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif: 12.
c.mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing,
d.mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas:
e.mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas,
f.memfasilitasi kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja,
g.melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai,
h.mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang:
i.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Kepala Subbagian Program dan Perencanaan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program Subbagian Program dan Perencanaan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan:

b.menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu:
c.mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik:
d.mengawasi dan mengendalikan kegiatan Subbagian Program dan Perencanaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing- masing untuk optimalisasi tugas: 13. 414-
e.menyiapkan bahan penyusunan RKA, DPA, DIPA, LAKIP sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan:
f.menyiapkan bahan koordinasi penetapan standar pelayanan minimal UPTD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk acuan dalam melaksanakan tugas,
g.melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai,
h.menyiapkan bahan koordinasi kegiatan perencanaan program dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas,
i.mengevaluasi dan menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran secara periodik berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya,
j.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…