DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 8 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menetapkan pembentukan RSUD dr. H. Jusuf SK sebagai unit organisasi bersifat khusus dengan otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan kepegawaian. Peraturan ini mengatur kedudukan RSUD sebagai UPTD dengan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), susunan organisasi, tugas dan fungsi masing-masing bagian, serta tata kerja rumah sakit.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK; b. c. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 2. 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 7. 8. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada __Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. JUSUF SK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. w Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD dr. H. Jusuf SK adalah rumah sakit umum Daerah milik Pemerintah Daerah yang menerapkan sistem badan layanan umum Daerah, yang berlokasi di Kota Tarakan. Otonomi adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah dan kepegawaian. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Direktur adalah Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas RSUD dr. H. Jusuf SK. Komite Manajemen Risiko adalah satuan kerja yang melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dari kelompok jabatan fungsional yang bertugas mengelola dan mengkoordinasikan seluruh risiko terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan tugas unit pemilik mnsiko yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan kerja yang melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dari kelompok jabatan fungsional yang bertugas membantu terselenggaranya pengawasan kinerja_ terhadap hasil pelaksanaan tugas unit kena yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Komite Medik adalah kelompok tenaga medik yang keanggotaannya dipilih dari staf medis fungsional. Komite Keperawatan adalah kelompok tenaga perawat yang keanggotaannya dipilih dari staf keperawataan fungsional. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya adalah kelompok tenaga kesehatan penunjang yang keanggotaannya dipilih dari staf tenaga kesehatan fungsional lainnya. Komite Etik dan Hukum adalah kelompok tenaga yang bertugas dalam bidang etika dan hukum yang keanggotaannya dipilih dari tenaga fungsional. Komite Pengendalian dan Pencegahan Infeksi adalah kelompok tenaga yang bertugas dalam bidang pengendalian dan pencegahan infeksi yang keanggotaannya dipilih dari tenaga medis dan keperawatan fungsional. Komite Mutu adalah kelompok tenaga yang bertugas dalam bidang mutu pelayanan pasien dan keselamatan pasien yang keanggotaannya dipilih dari tenaga fungsional. Komite Program Pengendalian Resistensi Antimikroba adalah kelompok tenaga yang bertugas dalam bidang PPRA yang keanggotaannya dipilih dari tenaga fungsional. Komite Farmasi dan Terapi adalah kelompok tenaga yang bertugas dalam bidang pelayanan farmasi dan terapi yang keanggotaannya dipilih dari tenaga fungsional. Komite Etik Penelitian Kesehatan adalah kelompok tenaga yang bertugas melaksanakan pengkajian etik penelitian bidang kesehatan dan kedokteran. Komite Koordinasi Pendidikan adalah komite yang menyelenggarakan fungsi koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di rumah sakit. Staf Medis Fungsional adalah dokter, (dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter subspesialis) yang bekerja di rumah sakit dalam jabatan fungsional. Staf Keperawatan Fungsional adalah kelompok perawat yang bekerja di rumah sakit dalam jabatan fungsional. 8. 9.

26.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dan/atau pegawai BLUD dalam satuan kerja perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.
27.Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Gubernur membentuk RSUD dr. H. Jusuf SK sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional. Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD dr. H. Jusuf SK memiliki Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. RSUD dr. H. Jusuf SK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah sakit umum Daerah kelas B non pendidikan. BAB KEDUDUKAN

Pasal 3

RSUD dr. H. Jusuf SK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berkedudukan sebagai UPTD yang bersifat khusus di bidang kesehatan dengan pola pengelolaan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RSUD dr. H. Jusuf SK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi RSUD dr. H. Jusuf SK, terdiri atas:

a.Direktur.
b.Wakil Direktur Umum, membawahkan:
1. 1.bagian perencanaan;
2. 2.bagian sekretariat; dan 3.

(2)
(3)
(4)
1. c.Wakil Direktur Keuangan, membawahkan:
  1. 1.bidang anggaran dan perbendaharaan;
  2. 2.bidang akuntansi; dan
  3. 3.bidang pengelolaan pendapatan.
2. d.Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
  1. 1.bidang pelayanan medis;
  2. 2.bidang pelayanan keperawatan; dan
  3. 3.bidang pelayanan penunjang.
3. e.Dewan Pengawas;
4. f.komite, yang meliputi: Komite Medik; Komite Keperawatan; Komite Tenaga Kesehatan Lainnya; Komite Etik dan Hukum; Komite Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI); Komite Mutu; Komite Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA); Komite Farmasi dan Terapi; Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK);
  1. 10.Komite Manajemen Risiko; dan
  2. 11.Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK).
5. g.SPI;
6. h.Instalasi pelayanan medis, Instalasi penunjang medis dan non medis; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Staf Medis Fungsional;
7. j.Staf Keperawatan Fungsional; dan
8. k.Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui masing-masing Wakil Direktur yang bersangkutan. Bagan organisasi RSUD dr. H. Jusuf SK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

RSUD dr. H. Jusuf SK mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat dengan upaya penyembuhan, pencegahan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RSUD dr. H. Jusuf SK mempunyai fungsi: a.

(1)
(2)perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan paripurna sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; pemberian pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan; penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan; perumusan, perencanaan, pembinaan, pengoordinasian, penyelenggaraan dan pengendalian di bidang pelayanan medis; perumusan, perencanaan, pembinaan, pengoordinasian, penyelenggaraan dan pengendalian di bidang pelayanan keperawatan; perumusan, perencanaan, pembinaan, pengoordinasian, penyelenggaraan dan pengendalian di bidang pelayanan rujukan; perumusan, perencanaan, pembinaan, pengoordinasian, penyelenggaraan dan pengendalian di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; perumusan, perencanaan, pembinaan, pengoordinasian, penyelenggaraan dan pengendalian di bidang pengelolaan keuangan dan akuntansi; perumusan, perencanaan, pembinaan, pengoordinasian, penyelenggaraan dan pengendalian di bidang pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum; pembinaan pada kelompok jabatan fungsional; dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang Kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. d. e. f. g. h. 1.

Pasal 7

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan RSUD dr. H. Jusuf SK. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD dr. H. Jusuf SK;
b.penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD dr. H. Jusuf SK sesuai dengan kewenangannya;
c.pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD dr. H. Jusuf SK; dan
d.evaluasi, pencatatan dan pelaporan. j k.

Pasal 8

Wakil Direktur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memimpin, menyusun _kebijakan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengevaluasi penyelenggaraan sekretariat, perencanaan dan organisasi, pendidikan dan penelitian (diklit). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Umum mempunyai fungsi:

a.perumusan pelaksanaan teknis kebijakan dibagian sekretariat, perencanaan dan organisasi, pendidikan dan penelitian (diklit);
b.pemberian arahan dan petunjuk teknis dibagian Sekretariat, perencanaan dan organisasi, pendidikan dan penelitian (diklit);
c.pendistribusian, pengkoordinasian, pengendalian pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibagian sekretariat, perencanaan dan organisasi, pendidikan dan penelitian (diklit);
d.penyempurnaan konsep naskah dinas_ keluar sesuai dengan kewenangannya;
e.penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
f.pelaksanaan pembinaan instalasi dibawah koordinasinya; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur. Wakil Direktur Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 9

Dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian perencanaan mempunyai fungsi:

a.penyusunan rencana kegiatan bagian perencanaan;
b.penyusunan pelaksanaan dan pelayanan administrasi perencanaan kebutuhan tenaga, sarana dan peningkatan kompentensi bagian perencanaan;
c.pengoordinasian pengumpulan dan pengelolaan data bahan penyusunan perencanaan dan penyusunan rencana rumah sakit;
d.penyusunan bahan perencanaan dan program antar bagian/bidang;
e.penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan dan pelayanan di bidang montoring dan evaluasi;
f.penyusunan bahan peningkatan mutu kegiatan bagian perencanaan berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja;

(3)
(4)
(1)
(2)
(3)-9.
1. g.penyusunan administrasi dan teknis rencana kerja rumah sakit;
2. h.pembinaan pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai; dan
3. i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.. Pengelompokan uraian fungsi bagian perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
4. a.kelompok sub-substansi penyusunan program; dan
5. b.kelompok sub-substansi monitoring dan evaluasi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian sekretariat mempunyai fungsi:

a.penyusunan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pelayanan administrasi rencana kegiatan tata usaha;
b.penyusunan dan pengelolaan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan,. dan pelayanan administrasi rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
c.penyusunan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi hukum;
d.penyusunan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi hubungan masyarakat;
e.penyusunan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi pengembangan pemasaran;
f.penyusunan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi kerjasama rumah sakit;
g.penyusunan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan instalasi;
h.pembinaan pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai; dan
i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengelompokan uraian fungsi bagian sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
a.kelompok sub-substansi tata usaha dan hukum;
b.kelompok sub-substansi rumah tangga; dan
c.kelompok sub-substansi hubungan masyarakat, pemasaran dan kerjasama rumah sakit.

(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)Bagian Seketariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum. Ke waian dan Dikli K

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian organisasi, kepegawaian, dan diklit mempunyai fungsi:

a.penyusunan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi organisasi;
b.penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan mutasi pegawai;
c.penyusunan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi pengembangan pegawai;
d.penyusunan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi serta pendidikan dan pelatihan;
e.penyusunan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi serta penelitian dan perpustakaan;
f.pembinaan pegawai dengan mengarahkan, membimbing, menegur, memberikan usulan sanksi dan penghargaan untuk peningkatan kinerja pegawai; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengelompokan uraian fungsi bagian organisasi, kepegawaian, dan penelitian (diklit) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a.kelompok sub-substansi organisasi;.
b.kelompok sub-substansi mutasi pegawai; dan
c.kelompok sub-substansi pendidikan, pelatihan, penelitian dan perpustakaan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…