DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai prosedur dan ketentuan pelaksanaan usaha jasa pertambangan di wilayah Kalimantan Utara, khususnya dalam sektor mineral dan batubara. Beberapa aspek penting yang diatur dalam peraturan ini antara lain: Perizinan Usaha Jasa Pertambangan, Klasifikasi Usaha Jasa Pertambangan, Standar Pelaksanaan, Kewajiban dan Tanggung Jawab, Pengawasan dan Sanksi, Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Mengingat : 1. Undang-Undanag Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959),

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817):
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indorresia Nomor 4437), 2 10. 11. 12. 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724): 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4866): 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282): Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5124): Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172): Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha 3 Menetapkan Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341):
14.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 534):
15.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara. MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.
3.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selanjutnya di sebut Dinas ESDM adalah Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi energi dan sumber daya mineral.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi energi dan sumber daya mineral.
5.Jasa pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
6.Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
7.Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah usaha jasa selain usaha jasa pertambangan yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan.
8.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan 4 pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.
9.Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. 10.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambanan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. l1.Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang. 12.Konstruksi pertambangan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan. 13.Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. 14.Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan. 15.Pengangkutan adaah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan. 16.Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi social menurut kondisi local di seluruh wilayah penambangan. 17.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan utuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. 18.Lingkungan Pertambangan adalah lingkungan pertambangan yang merupakan instrumen untuk memproteksi lingkungan hidup yang terkena dampak kegiatan usaha pertambangan pada wilayah sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. 19.Keselamatan dan kesehatan kerja adalah instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja dan bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan resiko kecelakaan kerja (zero accident). s 20.Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan. 21.Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disebut SKT, adalah surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti yang melakukan kegiatan secara terus menerus di lokasi tambang. 22.Klasifikasi adalah penggolongan bidang usaha jasa pertambangan berdasarkan kategori konsultan, perencana, pelaksana dan pengujian peralatan. 23.Kualifikasi adalah penggolongan usaha jasa pertambangan berdasarkan tingkat kemampuan keuangan perusahaan. 24.Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 25.Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal adalah perusahaan jasa yang berbadan hukum Indonesia atau bukan berbadan hukum, yang didirikan di kabupaten/kota atau provinsi, yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan sebagian besar berasal dari kabupaten/kota atau provinsi setempat serta beroperasi dalam wilayah kabupaten/kota atau provinsi yang bersangkutan. 26.Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional adalah perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum Indonesia yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan beroperasi di wilayah Republik Indonesia atau diluar wilayah Republik Indonesia. 27.Perusahaan Jasa Pertambangan Lain adalah perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. 28.Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. 29.Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan usaha jasa pertambangan bertujuan untuk :
1. a.Menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan,
2. b.Mewujudkan tertib penyelenggaraan usaha jasa pertambangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan:
3. c.Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi local dalam usaha pertambangan melalui 6 usaha jasa pertambangan dengan mewujudkan kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil.
(2)Penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan dibidang pertambangan mineral dan batubara yang meliputi teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, lindungan lingkungan pertambangan, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait lainnya.

BAB II

BENTUK, JENIS DAN BIDANG

Pasal 3

(1)Pelaku usaha jasa pertambangan dapat berbentuk :
1. a.Badan usaha, yang terdiri atas: 1) Badan Usaha Milik Negara, 2) Badan Usaha Milik Daerah, 3) Badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas.
2. b.koperasi, atau C. perseorangan yang terdiri atas 1) orang perseorangan 2) perusahaan komanditer 3) perusahaan firma
(2)Berdasarkan wilayah kerjanya pelaku usaha jasa pertambangan dikelompokkan dalam :
1. a.Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal:
2. b.Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional,
3. c.Perusahaan Jasa Pertambangan Lain,
(3)Perusahaan jasa Pertambangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
1. a.Badan Usaha Milik Daerah,
2. b.Badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan komanditer, Perusahaan firma, Orang perseorangan, Yang beroperasi terbatas di wilayah kabupaten/kota atau provinsi tersebut.
(4)Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
1. a.Badan Usaha Milik Negara,
2. b.Badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas:
3. c.Orang perseorangan. d. e. f. 7

Pasal 4

(1)Pengusahaan Jasa Pertambangan dikelompokkan atas :
1. a.Usaha Jasa Pertambangan, dan
2. b.Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.
(2)Jenis Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang : penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan: konstruksi pertambangan: pengangkutan, lingkungan pertambangan: pascatambang dan reklamasi, dan/atau keselamatan dan kesehatan kerja. b. Konsultasi, perencanaan dan pengujian peralatan di bidang:
  1. 1.Penambangan, atau
  2. 2.Pengolahan dan pemurnian.
(3)Bidang Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sub bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Bidang Usaha Jasa Pertambangan Non Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

BAB III

PENGGUNAAN DAN KEGIATAN JASA PERTAMBANGAN

Pasal 5

(1)Pemegang IUP atau IUPK dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kerja kegiatannya mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
(2)Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional.
(3)Dalam hal tidak terdapat Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan lain.
(4)Pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain sebagaimana 8 dimaksud pada ayat (3) apabila setelah melakukan pengumuman ke media massa lokal dan/atau nasional, tidak ada Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan pemegang IUP atau IUPK. (S5) Dalam hal Perusahaan Jasa Pertambangan Lain mendapatkan pekerjaan di bidang jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Jasa Pertambangan Lain harus memberikan sebagian pekerjaan yang didapatkannya kepada Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal sebagai sub kontraktor sesuai dengan kompetensinya.
(6)Pemegang IUP atau IUPK dalam menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menerapkan asas kepatuhan, transparan dan kewajaran.

Pasal 6

Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa pertambangan berbentuk orang perseorangan hanya dapat melakukan kegiatan jasa pertambangan sebagai berikut:

a.Jenis usaha jasa pertambangan konsultasi atau perencanaan, dan/atau
b.Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.

Pasal 7

(1)Setiap pemegang IUP atau IUPK yang akan memberikan pekerjaan kepada perusahaan jasa pertambangan didasarkan atas kontrak kerja yang berdasarkan kepatutan, transparan dan kewajaran.
(2)Pemegang IUP atau IUPK dilarang menerima imbalan (fee) dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa pertambangan.

Pasal 8

(1)Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan persetujuan Gubernur.
(2)Anak perusahaan dan/atau afiliasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha, yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP atau IUPK.
(3)Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan apabila :
1. a.tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah kabupaten/kota dan/atau provinsi tersebut: atau
2. b.tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat atau mampu, berdasarkan kriteria :
  1. 1.memiliki investasi yang cukup,
  2. 2.memiliki modal kerja yang cukup: dan 9
  3. 3.memiliki tenaga kerja yang kompeten di bidang pertambangan, sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pemegang IUP atau IUPK.
(4)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah pemegang IUP atau IUPK :
1. a.melakukan pengumuman lelang jasa pertambangan ke media massa lokal dan/atau nasional tetapi tidak ada yang berminat atau mampu secara finansial dan teknis,
2. b.menjamin tidak adanya transferpricing atau transferprofit dan telah dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 9

(1)Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan sendiri kegiatan penambangan.
(2)Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatan penambangan kepada usaha jasa pertambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup.
(3)Penguapan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan penggalian, pemuatan dan pemindahan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup dengan atau tanpa didahului peledakan.
(4)Dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, optimalisasi pemanfaatan dan konservasi sumber daya mineral jenis timah aluwvial, pemegang IUP atau IUPK yang berbentuk BUMN atau BUMD dalam pelaksanaan kegiatan penggalian endapan timah aluvial, dapat menyerahkan pekerjaannya kepada perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau masyarakat sekitar tambang melalui program kemitraan, setelah mendapat persetujuan Gubernur.
(5)Pemegang IUP atau IUPK dengan metode tambang bawah tanah, dalam pembuatan akses tunnel/shaft menuju vein ore / seam coal, penyaliran dan peranginan, dapat menyerahkan pekerjaannya kepada perusahaan Usaha Jasa Pertambangan Bidang Konstruksi Pertambangan Subbidang Penerowongan (Tunneling).
(6)Pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan peralatan milik perusahaan pemegang SKT melalui mekanisme penyewaan alat berat.

Pasal 10

(1)Penggunaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang IUP atau IUPK.
(2)Tangung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, dan lindungi lingkungan pertambangan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…