DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur pembentukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. 3. 4. 5. 2

6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5). MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 10. 11. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 4, Dinas adalah Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara. 7. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, UPTD Budidaya LAut dan Payau, dan UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II. 8. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat UPTD PMHP adalah Unit Pelaksana Teknis Penerapan Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara yang terletak di Kota Tarakan. 9. UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau, yang selanjutnya disingkat UPTD PBLP adalah Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Laut dan Payau pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara yang terletak di Kota Tarakan. UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II yang selanjutnya disingkat UPTD PPT Il adalah Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara yang terletak di Kota Tarakan. 4 12.Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Budidaya Perikanan Air Payau/Pantai, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Tengkayu II.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan UPTD kelas A pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, yaitu:
1. a.UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan di Tarakan;
2. b.UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau di Tarakan;
3. c.UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II di Tarakan;
(2)Bagan struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam:
1. a.Lampiran I UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
2. b.Lampiran II UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau
3. c.Lampiran III UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 5

Pasal 3

(1)UPTD PMHP, UPTD PBLB, UPTD PPT II adalah unsur pelaksana teknis Operasional Dinas di Lapangan.
(2)UPTD PMHP, UPTD PBLB, UPTD PPT II masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi UPTD Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yaitu UPTD PMHP, terdiri dari:

a.Kepala UPTD;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seki Penerapan Mutu
d.Seksi Pengujian
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Susunan organisasi UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau yaitu UPTD PLPB , masing-masing terdiri dari:

a.Kepala UPTD;
b.Subbagian Tata Usaha; Seksi Budidaya Laut9 Seksi Budidaya Payau
e.Kelompok Jabatan Fungsional. d. 6

Pasal 6

Susunan organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkayu II yaitu UPTD PPT II, masing-masing terdiri dari:

a.Kepala UPTD;
b.Subbagian Tata Usaha;
a.Seksi Operasional Seksi Pengembangan
c.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

UPTD PMHP mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) dan analisa bahaya pengendalian titik kritis (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) unit usaha perikanan, melaksanakan pengujian laboratoris terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir perikanan. b. 7

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPTD PMHP, menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis balai pengendalian dan pengujian mutu hasil perikanan;
b.pembinaan dan pengawasan penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) pada unit usaha perikanan;
c.pelaksanaan pengujian secara laboratoris terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir perikanan;
d.penyelenggaraan pelayanan informasi di bidang pengembangan dan pengendalian mutu hasil perikanan;
e.pelaksanaan monitoring produk perikanan yang ada di pasar lokal;
f.pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian dan pembinaan mutu hasil perikanan;
g.penyelenggaraan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi sistem mutu serta keamanan hasil perikanan;
h.penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
i.penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
j.pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 9

(1)Kepala UPTD PMHP mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengendalian/pengawasan mutu dan pengujian mutu.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PMHP menyelenggarakan fungsi:
1. a.perencanaan program dan kegiatan penerapan dan pengujian mutu hasil perikanan; 8
2. b.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu hasil perikanan;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengujian mutu;
4. d.penelaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
5. e.penandatanganan sertifikat hasil uji;
6. f.pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
7. g.pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
8. h.pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
9. i.penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Pasal 10

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan program dan kegiatan UPTD;
2. b.pengelolaan urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
3. c.pengelolaan urusan kepegawaian;
4. d.pengelolaan urusan keuangan;
5. e.pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian dan pembinaan mutu hasil perikanan;
6. f.pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi sistem mutu serta keamanan hasil perikanan;
7. g.pelaksanaan penerimaan dan pengagendaan contoh;
8. h.penyusunan dan pendokumentasian laporan hasil analisa (LHA); dan i, penyusunan pelaporan kegiatan UPTD dan pelaksanaan tugas. 9
(1)
(2)

Pasal 11

Seksi Penerapan Mutu mempunyai tugas membantu kepala UPTD dalam melaksanakan pengendalian mutu hasil perikanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penerapan Mutu menyelenggarakan fungsi: menyusun rencana kerja Seksi;a. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penilaian kinerja;

c.melaksanakan identifikasi dan evaluasi data teknis unit pengolahan dan mutu hasil perikanan;
d.melaksanakan identifikasi dan evaluasi kebutuhan serta penyiapan peralatan dan bahan perekayasaan teknologi pengolahan ikan;
e.melaksanakan perekayasaan pengembangan mutu teknologi diversifikasi produk olahan hasil perikanan;
f.melaksanakan kegiatan bimbingan teknis kelayakan sarana, prasarana dan penanganan ikan serta penggunaan bahan tambahan di unit-unit sentra produksi, unit pengolahan, unit distribusi dan unit pemasaran hasil perikanan;
g.melaksanakan kegiatan monitoring dan pembinaan terhadap mutu hasil perikanan di unit-unit sentra produksi, unit pengolahan, unit distribusi dan unit pemasaran hasil perikanan;
h.melaksanakan bimbingan teknis sistem mutu serta pengawasan pelaksanaannya di unit pengolahan hasil perikanan untuk tujuan ekspor ;
i.melaksanakan penyiapan bahan rancangan dokumen mutu dalam sistim mutu laboratorium penguji sesuai standar nasional yang ditetapkan;
j.melaksanakan kegiatan manajerial, monitoring dan evaluasi/audit internal pelaksanaan sistim mutu di laboratorium penguji berdasarkan standar nasional yang di tetapkan; 10
k.melaporkan hasil evaluasi/audit internal pelaksanaan sistim mutu laboratorium penguji kepada kepala UPTD dan melaksanakan rekomendasi teknis perbaikan sistim;
1. 1.melaksanakan rekapitulasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Mutu;
m.melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
n.memberi tugas, mengarahkan dan memeriksa hasil kerja bawahan;
1. 0.menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…