DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan (dua) Bagian dan 30 (tiga puluh) Pasal baru yaitu Pasal 17A, Pasal 17B, Pasal 17C, Pasal 17D, Pasal 17E, Pasal 17F, Pasal 17G, Pasal 17H, Pasal 171, Pasal 17J, Pasal 17K, Pasal 17L, Pasal 17M, Pasal 17N, Pasal 170, Pasal 17P, Pasal 170, Pasal 17R, Pasal 17S, Pasal 17T, Pasal 17U, Pasal 17V, Pasal 17W, Pasal 17X, Pasal 17Y, Pasal 17Z, Pasal 17AA, Pasal 17BB, Pasal 17CC, dan Pasal 17DD Ketentuan BAB II Bagian Kedua diubah menjadi Bagian Keempat

Isi peraturan

Menimbang

a. bahwa uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Lembaga fungsi penunjang lain Provinsi Kalimantan Utara telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2017: bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada struktur organisasi dan tata kerja Lembaga fungsi penunjang lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyempurnaan, b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Fungsi Penunjang Lain Provinsi Kalimantan Utara, c.

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 2. Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398): Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362): 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402): 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157), 7. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197), 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539), 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN LEMBAGA FUNGSI PENUNJANG LAIN PROVINSI KALIMANTAN UTARA. Pasal! Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Fungsi Penunjang Lain Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 8) diubah sebagai berikut: 44- Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) Bagian dan 30 (tiga puluh) Pasal baru yaitu Pasal 17A, Pasal 17B, Pasal 17C, Pasal 17D, Pasal 17E, Pasal 17F, Pasal 17G, Pasal 17H, Pasal 171, Pasal 17J, Pasal 17K, Pasal 17L, Pasal 17M, Pasal 17N, Pasal 170, Pasal 17P, Pasal 170, Pasal 17R, Pasal 17S, Pasal 17T, Pasal 17U, Pasal 17V, Pasal 17W, Pasal 17X, Pasal 17Y, Pasal 17Z, Pasal 17AA, Pasal 17BB, Pasal 17CC, dan Pasal 17DD, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Bagian Kedua Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Pasal 17A

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. Melaksanakan kebijakan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan kawasan perbatasan: b. Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi: Cc. Melaksanakan koordinasi penetapan rencana kebutuhan anggaran pengelolaan kawasan perbatasan, d. Melaksanakan koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi: e. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi, f. Menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, g. Menyelenggarakan kewenangan Pemerintah sesuai dengan asas desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang stabilitas daerah.

Pasal 17B

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. Mengarahkan penyusunan rencana program Sekretariat dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja: Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif: Mendistribusikan tugas kepada Subbagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing- masing, Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas: Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas: Memfasilitasi kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja, Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai: Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang: Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan. b. c. d. e. f 8 h. 1.

Pasal 17C

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan: Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu, b. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatanya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik: . Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas: Menyiapkan bahan penyusunan RKA, DPA, DIPA, LAKIP, sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan: Menyiapkan bahan koordinasi penetapan standar pelayanan minimal sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk acuan dalam melaksanakan tugas: Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai, . Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan perencanaan program dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas, Mengevaluasi dan menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran secara periodik berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya, Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkanya kepada pimpinan. d. e. f & h. 1.

Pasal 17D

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. Menyiapkan bahan penyusunan rencanan program Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai acuan, . Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu, Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatanya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas, b. d. I- e. Menyiapkan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat sesuai dengan peraturan agar tertib administrasi: f. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi: g. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai, h. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan dengan instansi terkait berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas, i. Menyusun dan membuat laporan inventaris barang/asset secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi: j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya, k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkanya kepada pimpinan.

Pasal 17E

Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama, mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. Merumuskan bahan kebijakan umum di bidang perencanaan dan kerjasama pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan: b. Merumuskan bahan perencanaan program, kegiatan dan anggaran pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan jangka waktu tertentu sesuai skala prioritas, Cc. Merumuskan bahan inventarisasi dan arah pengembangan potensi dan sumber daya kawasan perbatasan, d. Merumuskan penyelarasan terkait perencanaan, anggaran, program dan kegiatan pengelolaan kawasan perbatasan bersama dengan instansi terkait lainnya: Merumuskan bahan evaluasi dan kajian usulan kerjasama pengelolaan kawasan perbatasan dari pemangku kepentingan baik dari dalam maupun luar negeri: Merumuskan bahan pelaporan hasil pelaksanaan tugas. e. f£

Pasal 17F

Kepala Subbidang Perencanaan dan Penganggaran, mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. b. Menyusun bahan rencana anggaran dan program kerja (RKA) subbidang: Melakukan inventarisasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan jangka waktu tertentu sesuai skala prioritas: Mempersiapkan, menginventarisasi dan menyusun bahan kebijakan dan kebutuhan anggaran pengelolaan kawasan perbatasan, Menyusun petunjuk teknis perencanaan dan penganggaran pengelolaan kawasan perbatasan: Melaksanakan kegiatan koordinasi perencanaan dan penganggaran kawasan perbatasan dengan instansi-instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya, Melaksanakan identifikasi sumber pembiayaan pengelolaan kawasan perbatasan sebagai bahan analisa penganggaran: Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. d. e. f£

Pasal 17G

Kepala Subbidang Kerja Sama dan Litbang, mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. b. Menyusun bahan rencana anggaran dan program kerja (RKA) subbidang, Menyusun petunjuk, pedoman dan kebijakan teknis pelaksanaan dan tindak lanjut kerjasama dan penelitian dan pengembangan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, Menyusun proposal kerjasama pembangunan daerah dari lembaga pemerintah, swasta baik dalam dalam maupun luar negeri, d. g. Mempersiapkan, menginventarisasi dan menyusun bahan kebijakan penelitian dan pengembangan kawasan perbatasan, Menyusun pelaksanaan kegiatan kerjasama dan penelitian dan pengembangan dari lembaga pemerintah, institusi pendidikan dan organisasi kemasyarakatan, Melaksanakan kegiatan koordinasi kerjasama dan penelitian dan pengembangan secara terpadu dan berkesinambungan dengan instansi-instansi terkait, Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. e.

Pasal 17H

Kepala Bidang Koordinasi dan Pelaksanaan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. Merumuskan bahan kebijakan umum koordinasi pelaksanaan pengelolaan infrastruktur fisik, ekonomi, kesra dan pemerintahan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah: Merumuskan bahan kebijakan umum koordinasi pelaksanaan pengelolaan potensi dan sumber daya manusia kawasan perbatasan sesuai dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Merumuskan bahan inventarisasi pelaksanaan pengelolaan infrastruktur fisik, ekonomi, kesra dan pemerintahan kawasan perbatasan, Merumuskan bahan inventarisasi pelaksanaan pengelolaan potensi darat dan laut kawasan perbatasan, Merumuskan bahan dan melaksanakan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara sesuai dengan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan: Merumuskan bahan kebijakan umum peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam kerangka pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan: Merumuskan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas. b. c. d. e. £ 10-

Pasal 171

Kepala Subbidang Pengelolaan Wilayah Batas Negara dan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. b. Menyusun bahan rencana anggaran dan program kerja (RKA) subbidang, Menyusun petunjuk, pedoman dan kebijakan teknis koordinasi pengelolaan infrastruktur fisik, ekonomi, kesra dan pemerintahan kawasan perbatasan, Menyusun bahan inventarisasi pengelolaan infrastruktur fisik, ekonomi, kesra dan pemerintahan kawasan perbatasan secara berkala, Melaksanakan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara sesuai dengan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan instansi- instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya, Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. c. d. e. £

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…