DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III JENIS RETRIBUSI JASA USAHA BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN BAB V PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN BAB VI PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB VII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN BAB X PEMANFAATAN RETRIBUSI BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. BAB | KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4 11. 12. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD,adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan pajakdaerah dan retribusi daerah. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Perangkat Daerah. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. 5. 6. 7. 8. 9. . Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 10 kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga danbentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Kekayaan Daerah adalah semua harta benda berwujud yang memiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk bagian-bagiannya, kelengkapannya, serta peralatannya, kecuali uang dan surat berharga lainnya. Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaannya, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pegadaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemeliharaan, pengembangan, penjualan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, penghapusan, sewa obeli, penggunausahaan, serta penatausahaan. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemanfaatan atas kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Tanah adalah tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Bangunan adalah bangunan atau gedung yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Sarana Laboratorium adalah sarana pengujian mutu hasil di bidang perikanan, peternakan, perindustrian, perdagangan, kehutanan, dan pengujian lainnya. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan’ beroda _beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga penggerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Ruangan adalah suatu tempat yang mempunyai ukuran dan tata ruang yang baik dan layak serta dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Sarana Olahraga adalah sarana yang dipergunakan untuk kegiatan berolahraga dan kegiatan lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penjualan hasil produksi Pemerintah Daerah antara lain bibit/benih ikan dan udang, bibit/benih tanaman, bibit/benih ternak dan produksi usaha daerah lainnya. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa kepelabuhanan dan pemanfaatan fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu) yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentasi tertentu. yang ditetapkan untuk menghitung besarannya retribusi terhutang. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemungutan atas Pemakaian Kekayaan Daerah. Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan prinsip komersial. Pendaftaran dan Pendapatan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Retribusi. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan. 41. 42. 43. 44, 45. 46. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi. Kinerja Tertentu adalah hasil kerja yang diukur berdasarkan pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup materi Peraturan Gubernur ini meliputi: Jenis Retribusi Jasa Usaha; Pelaksanaan Pemungutan Retribusi; Penagihan dan Penerbitan Surat Teguran; Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi; Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kedaluwarsa; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; Intensif Pemungutan; a. b. ¢. d. e. f. g. . Pemanfaatan Retribusi.

BAB III

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 3

Jenis Retribusi yang dimasukkan golongan Retribusi Jasa Usaha meliputi:

a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu retribusi yang dipungut atas pemakaian kekayaan Daerah dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan jasa dengan tarif Retribusi;
b.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yaitu Retribusi yang dipungut atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah dihitung berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah;

(1)
(2)Retribusi Tempat Khusus Parkir yaitu Retribusi yang dipungut atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan tempat khusus parkir; Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yaitu Retribusi yang dipungut atas pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah diukur berdasarkan frekuensi/jangka waktu penggunaan pelayanan tempat Penginapan /Pesanggrahan/ Villa; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yaitu Retribusi yang dipungut atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; Retribusi Pelayanan Kepelabuhan yaitu Retribusi yang dipungut atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan kepelabuhanan. ¢. d. v e. f.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah Pemungut yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

a.melakukan Inventarisasi Objek Retribusi;
b.mengusulkan Bendaharawan Penerima dan/atau Bendaharawan Penerima Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
c.melaksanakan pemungutan dan penyetoran Retribusi;
d.melaksanakan koordinasi dalam melaksanakan pungutan Retribusi;
e.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur dan BPPRD. BPPRD selaku koordinator pemungutan Retribusi bertugas untuk:
a.melakukan evaluasi pelaksanaan pungutan Retribusi bersama dengan Perangkat Derah Pemungut;
b.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

Pasal 5

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke kas daerah. Tata cara penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi meliputi: pendaftaran dan pendataan Objek Retribusi; penetapan Retribusi; pembayaran Retribusi; pembukuan dan pelaporan Retribusi.

Pasal 6

Wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan Retribusi dari Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan dan mengisi formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau mengajukan surat permohonan berdasarkan jenis Objek Retribusi. Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdomisili di Daerah atau di luar Daerah. Formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor induk. Bentuk formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Jangka waktu pengembalian formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penerimaan formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 8

Berdasarkan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila terjadi kelalaian dan/atau keterlambatan penyampaian kembali SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan dari Wajib Retribusi, maka Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi SKRD secara Jabatan dengan ketetapan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT. Bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut. SKRD dan/atau SKRDKBT ditandatangani oleh petugas penetapan yang ditunjuk oleh Kepala SKPD pemungut. Bentuk formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat pelayanan Retribusi diberikan. Jatuh tempo pembayaran Retribusi paling selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan. Berdasarkan SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendaharawan Penerima dan/atau Bendaharawan Penerima Pembantu pada Perangkat Daerah dan UPT Pemungut. Bendaharawan Penerima dan/atau Bendaharawan Penerima Pembantu pada Perangkat Daerah dan UPT Pemungut membuat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi. Bendaharawan Penerima paling lambat 1 (satu) hari sejak uang kas diterima, wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Daerah pada Bankaltimtara, sedangkan Bendaharawan Penerima Pembantu paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Daerah pada Bankaltimtara.

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)Penyetoran ke Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menggunakan Formulir Surat Tanda Setoran. Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekening Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak penerimaan Retribusi. Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD. Setiap Perangkat Daerah Pemungut wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembayaran Retribusi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bentuk formulir Tanda Bukti Pembayaran dan Surat Tanda Setoran, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Laporan Tunggakan Retribusi Daerah, Laporan Penerimaan dan Penyetoran Retribusi Daerah serta Laporan Ketetapan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah Pemungut, atas nama Gubernur dapat memberikan izin pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Tata cara pengajuan permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut.

Pasal 11

Pemberian izin pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 2 (dua kali) pembayaran dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD. Pemberian izin pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas ketetapan Retribusi senilai diatas Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pemberian izin penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hanya diberikan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan SKRD. Pemberian izin penundaan pembayaran Retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (3) diberikan atas ketetapan Retribusi senilai diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…