DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) di Provinsi Kalimantan Utara. Ruang lingkup TJSLBU meliputi pelaksanaan TJSLBU, pembentukan forum TJSLBU, pemberian penghargaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, duta TJSLBU, dan pendanaan. Pelaksanaan TJSLBU dilakukan secara langsung oleh Badan Usaha atau melalui pihak ketiga, bermitra dengan masyarakat, dan/atau berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya. Ruang lingkup TJSLBU meliputi di dalam dan di luar Badan Usaha. Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan TJSLBU dibentuk forum TJSLBU.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha yang berperan dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat, perlu dibentuk forum tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha;
b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung .Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, Gubernur mempunyai kewenangan untuk menerapkan Forum koordinasi tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tanggung Jawab Sosiai dan Lingkungan Badan Usaha; GUBERNURKALIMANTANUTARA, DENGANRAHMATTUHAN YANG MAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANGUBERNURPROVINSIKALIMANTANUTARA NOMOR11 TAHUN2023 TENTANG TANGGUNGJAWABSOSIALDANLINGKUNGANBADANUSAHA GUBERNUR KALIMANTAN U'TARA SALINAN BABI KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. PERATURANGUBERNUR TENTANGTANGGUNGJAWAB SOSIALDANLINGKUNGANBADANUSAHA. Menetapkan MEMUTUSKAN: Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung J awab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5305);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan ProdukHukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubemur ini meliputi:

a.Pelaksanaan TanggungJawab Sosial Dan LingkunganBadan Usaha;
b.Forum;
c.Penghargaan;

Pasal 4

(1)Sasaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha diperuntukkan bagi seseorang, kelompok atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan.
(2)Tidak layak secara kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilikikriteria:
1. a.kemiskinan;
2. b.ketelantaran;
3. c.disabilitas;
4. d.keterpencilan;
5. e.tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
6. f.korban bencana; dan/ atau
7. g.korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.menangani permasalahan sosial dan memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial;dan
b.meningkatkan citra dan keuntungan serta terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Badan Usaha dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Daerah sebagai bentuk peran serta dalam pembangunan sosial secara berkelanjutan.

4.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
5.Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang bertujuan memperolehkeuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat.
6.Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkankomitmen dan peran Badan usaha melalui implementasi tanggungjawab sosial dan lingkungannya.
7.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkandiri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8.Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami/Istri dan anak kandung.
9.Duta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Duta adalah seseorang yang memiliki tugas mempromosikankegiatan sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh Forum dalam kerangka penyelenggaraanTanggungJawab Sosial dan LingkunganBadan Usaha. Pasa!9 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha di lingkungan area sekitar Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)huruf a meliputi:

a.memberikan prioritas kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitar Badan Usaha sesuai kebutuhan dan persyaratan Badan Usaha;

Pasal 8

TanggungJawab Sosial dan Lingkungan di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:

a.menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan Keluarga;dan
b.melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan dan Keluarga.

Pasal 7

(1)Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha meliputi:
1. a.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di dalam Badan Usaha;dan
2. b.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di luar Badan Usaha.
(2)Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan komitmen dan upaya Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan karyawan Badan Usaha dan Keluarga yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(3)TanggungJawab Sosial dan Lingkungandi luar Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat di lingkungan:
1. a.area sekitar Badan Usaha; dan
2. b.secara nasional. Pasa16 Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha paling sedikit di bidang:
3. a.Kesejahteraan Sosial;
4. b.pendidikan;
5. c.kesehatan;
6. d.seni dan budaya;
7. e.keagamaan;
8. f.kewirausahaan;
9. g.infrastruktur; dan
10. h.lingkungan.
11. d.Pelaporan
12. e.Pembinaan Dan Pengawasan;
13. f.Sanksi Administrasi;
14. g.Duta TanggungJawab Sosial Dan LingkunganBadan Usaha; dan
15. h.Pendanaan.

BAB II

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LlNGKUNGAN BAD AN USAHA

Pasal 13

(1)Gubernur membentuk Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1)di Daerah.
(2)Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibentuk dengan tujuan untuk:
1. a.mengoptimalkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Linglrungan Badan Usaha eli Daerah.
2. b.membantu dan memfasilitasi Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
3. c.mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.
(1)Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dibentuk Forum.
(2)Badan Usaha diwajibkan menjadi anggota Forum.
1. a.secara langsung oleh Badan Usaha;
2. b.melalui pihak ketiga;
3. c.bermitra dengan masyarakat; dany.atau
4. d.berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium.

BAB III

FORUM Pasalll TanggungJawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dilaksanakan:

Pasal 10

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha di lingkungan secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3} huruf b meliputi peran serta dalam:

a.penanganan bencana;
b.pelaksanaan program prioritas nasional dalam kesejahteraan masyarakat; dan
c.penanganan masalah sosial di wilayah lain.
b.memberikan pemberdayaan, jaminan, perlindungan, atau rehabilitasi sosial kepada pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial di sekitar Badan Usaha;
c.membantu sarana dan prasarana lingkungan masyarakat di sekitar Badan Usaha;dan
d.mengembangkan potensi sumber daya manusia di sekitar Badan Usaha.

Pasal 17

Forum sebagaimana dimaksud daTamPasaTI3 ayat (1)mempunyai tugas:

a.membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
h.menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan pemangku kepentingan Forum mengenaijenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta program penanganannya;
c.mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan Kesejahteraan Sosial masyarakat; dan

(1)Anggota Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan Badan Usaha.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota serta tugas dan tanggung jawab anggota Forum diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…