DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2024

Nomor: 11
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Maret 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menetapkan teknis pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK, Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan pegawai non-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. THR dan Gaji Ketiga Belas dihitung berdasarkan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan pengecualian untuk PNS yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi pemerintah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur’ tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa_ kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang -(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322). Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 691 1); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 ( Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 9); Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 47), 4, 5. 7. 8. 9. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024. BAB | KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 10. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Calon Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disebut Calon PNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur serta pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada Aparatur Negara yang meliputi : a.PNS dan Calon PNS; b.Gubernur dan Wakil Gubernur; c.Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; d.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; e.Pegawai Non-pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan

f.PPPK.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 tidak diberikan kepada PNS :

a.sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK terdiri atas :
1. a.Gaji pokok;
2. b.Tunjangan keluarga;
3. c.Tunjangan pangan;
4. d.Tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS, paling banyak meliputi : 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS; Tunjangan keluarga; Tunjangan Pangan; ao fF Pp Tunjangan umum; dan
1. e.Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri atas :
1. a.Gaji pokok;
2. b.Tunjangan keluarga; dan
3. c.Tunjangan Jabatan.
(4)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak terdiri atas :
1. a.Uang Representatif;
2. b.Tunjangan Keluarga; dan
3. c.Tunjangan Jabatan.
(5)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan BLUD dan Pegawai non ASN yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan BLUD palig banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret Tahun 2024. Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya. Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah. Khusus untuk pegawai PPPK pajak penghasilan tidak ditanggung pemerintah.

Pasal 6

Gaji Ketiga Belas sebagaimana dalam Pasal 2 yaitu sebesar Penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2024. Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024 Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024. Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah. Khusus untuk pegawai PPPK pajak penghasilan tidak ditanggung pemerintah.

Pasal 7

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 18 Maret 2024 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 18 Maret 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 NOMOR 11 Salinan Sesuai dengan Aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara ukumKepala B Muh Gozali, S.E., M.H NIP. 19700103 200112 1 003

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…