DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Maret 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur prosedur dan persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin melanjutkan pendidikan atau mengikuti program belajar selama masa kerjanya di instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAIT GUBERNUR TIITTAIIG PTDOMAT{ IZUIT BELAJAR BAGI PEGAWAI UEGERI SIPIL DI LINGKUITGAIT PTMERIIYTAII PROVINSI KALIMAITTAIY UTARA. Menetapkan

BAB I

KETEIYTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Kaiimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Guber:nur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara termasuk dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6.Izln Belajar adalah Pemberian izin oleh Gubernur kepada PNS untuk meianjutkan pendidikan forrna-t kejenjang yang lebih tinggi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Daerah, diluar jam ke{a dan tidak mengganggu tllgas kedinasan.
7.Perguruan Tinggi adalah Penyelenggara Pendidikan Tinggi Negeri dan/atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi {BAN-rrr).
8.Program Studi adalah Satuan Pendidikan Pada Fakultas atau Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan izin Penyeienggara Program Studi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Koordinator Perguruan Tinggi Sr.vasta {Kopertis) dan tsadan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-F"|).
9.Persyaratan Administrasi adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur.
10.Persyaratan Akademis adalah Kemampuan memenuhi Persyaratan ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan. ll.Tim Seleksi Penetapaan adalah Tim yang melakukan penyeleksian atas persyaratan umllm dan persyaratan khusus kepada PNS yang mengajukanlzin Beiajar.

BAB II

MATTSUD DA}Y TUJT'AN

Pasal 2

Izin Belajar diberikan dengan maksud untuk persyaratan meningkatkan kompetensi PNS agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan pendidikan bagi PNS Tzll Belajar dilaksanakan pada Perguruan Tinggi dengan Program studi yang terakreditasi. Tujuan pemberian lzin Belajar adalah untuk mencukupi kekurangan akan tenaga ahli, terampii berpengetahuan luas dan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah daerah dengan pembinaan dan pengembangan karier di daerah. Penetapan Izin Belajar merupakan wewenang Gubernur dan dapat didelegasikan kepada Pejabat dibawahura. (i) t2) (3i

BAB III

PERSYARATAI{ ADMINISTRASI

Pasal 3

PNS lzin Belajar harus memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai bedkut :

a.Umum
1. 1.berstatus PNS;
2. 2.mernperoleh rekomendasi pimpinan SKPD;
3. 3.rnembuat surat perrryataan tidak menuntut jabatan;
4. 4.rnasa ke{a minimal 1 {satu} tahun dalam pangkat terakhir;
5. 5.setiap unsur penilaian DP3/SKP harus bernilai minimal baik dalam 2 {dua) tahun tera.khir;
6. 6.ticlak sedang dalam proses/menjalani hukuman disiplin maupun sanksi administratif lainnya atau proses peradilan pidana;
7. 7.direkomendasikan oleh Tim seleksi Penetapan PNS lzin Belajar;
8. 8.pendidikan diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Negeri atau Swasta yang terakreditasi minimal B, bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali Uniersitas Terbuka; dan
9. 9.kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak menganggu kelancaral pelaksanaan tugas kedinasan;
b.Khusus
1. 1.Program Diploma Ill/sederajad: a) pendidikan minimal SLTA/sederajad; b) pangkat Golongan Ruang minimal Pengatur Murla Tk. i/rrb; ci usia maksimal40 (empat puluh) tahun; dan d) batas waktu penyelesaian pndidikan maksimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) buIan, kecuali -vang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas rvaktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan perguruan tinggi -yang bersangkutan.
2. 2.Program Diploma IV / S.1: a) pendidikan rninimal SlTA/sederajad; b) pangkat Golongan Ruang minimal Pengatur/Ilc; c) usia maksirnal40 (empat puluh) tahun; dan d) batas rvaktu penyelesaian pndidikan maksimal 5 {lima) tahun, kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyeiesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan perguruan tinggi yang bersangkutan.
3. 3.Program S.2: a) pendidikan ruinimal Diploma IV/S.1; b) pangkat Golongan Ruang minimal Penata Muda/IIIa; dan c) batas waktu penyelesaian pendidikan dengan ketentuan : 1) ilmu sosial maksimal 2 {dua) tahun 6 (enam) bulan; 2) Ilmu eksakta maksirnal 3 (tiga) tahun; 3) Ilmu kedokteran maksimal 3 (tiga) tahun, kecuali yang dirnajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan pergurllan tinggi yang bersangkutan.
4. 4.Program S.3: a) pendidikan minimal S.2; b) pangkat Golongan Ruang minimal Penata Muda Tingkat IliILb; dan c) batas waktu penyelesaian pendidikan dengan ketentuan : ilIlmu sosial maksimal 3 (tigai tahun 6 {enam} bulan; 2)Ilmu eksakta maksimal4 (empat) tahun; 3)Ilmu kedokteran maksimal 4 (empat) tahun, kecuali yang di"vajibkan untuk merrempuh pendidikaan profesi, batas waktu penyelesaiaan pendidikan disesuaikan dengan ketentuan perguruan tinggi yang bersangkutan. BAB TV PROSEDUR DAIT PROSES PENGA*N'AN

Pasal 4

(1)PNS yang akan menempuh lzttr Belajar mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Kepegawaian dan Diklat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan memperoleh persetujuan tertulis dari pimpinan SKPD yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 {tiga) bulan sebelum dilaksanakannya seleksi masuk ujian penyaringan mahasiswa baru dari Perguruan Tinggi;
(2)setiap permohonan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Tim Seleksi Penetapan Izin Belajar, hasilnya akan disampaikan kepada pemoiron; PNS yang telah disetujui oleh Tim Seleksi Penetapan selanjutnya mendaftarkan diri ke Perguruan Tinggi untuk mengikuti seleksi masuk ujian penyaringan mahasisrva baru dari Perguruan Tinggi. hasil seleksi masuk ujian penyaringan yang diterima selanjutnya harus dilaporkan oleh PNS pemohon kepada Tirn Seleksi Penetapan lzin Belajar melalui Kepala lliro Kepegarvaian dan Diklat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan melampirkan bukti iulus; berdasarkan hasil seleksi masuk/ujian penyaringan dan pertimbangan Tim Seleksi Penetapan Izin Belajar, maka Gubernur menetapkan PNS yang bersangkutan untuk melaksanakan izin Belajar;
(3)
(4){5)

Pasal 5

Tata cara kefa dan susunan anggota Tim Seleksi Penetapan PNS Izin Belajar selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;

BAB V

PEMBIAYAAIY

Pasal 6

Biaya pendidikan lzin Belajar dibebankan pada PNS dan dapat diberikan bantuan penunjang biaya pendidikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan yang beriaku. BAB \rI HAK DAIT KTWA"JIBAIII

Pasal 7

tl) PNS yang melaksanakan Izin Beiajar berhak untuk :

a.selama lnasa Izin Belajar PNS berhak menerima gaji;
b.memperoleh penyelenggaraan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang Lrerlaku antara lain: penilaian SKP, penetapan kenaikan gaji berkala, pengusulan kenaikan pangkat dan pemberian cuti.

(2)PNS yang melaksanakan Izin Belajar berkewajiban untuk :
1. a.melaporkan hasil akademik setiap enam bulan sekali;
2. b.meiaksanakan kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk berprestasi setinggi-tingginya;
3. c.menyelesaikan masa studi yang telah ditentukan dengan tepat waktu;
4. d.melaporkan diri dan hasil studi akhir pendidikan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Kepegawaian dan Diklat Sekretariat Daerah Provinsi Kaiimantan Utara setelah dinyatakan luius oleh Perguruan Tinggi selambat- lambatnya satu bulan sejak tanggal w.isuda. BAB 1III PTIITGAWASAN

Pasal 8

Kepala Biro Kepegawaian dan Diklat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara bertugas mengawasi, menilai dan mengevaluasi PNS lzin Beiajar dengan membuat laporan kemajuan belajar PNS yang melaksanakan pendidikan kepada (iutrernur.

BAB VIII

KITTITTUAIT PTNUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur ctalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanrlya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. Peraturan gubernur diundangkan.

Pasal 10

ini mulai berlaku Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. pada tanggal memerintahkan penempatannya Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 20 Maret 2OI4 PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Diundangkan di Tanjung Selor DAERATI Drs. H. BADRUN"M.Si NrP. 19600617 198501 { 001 BERITA DABRAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAI{UN 2AL4 NOMOR 12 pada tanggal STKRTT'

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…