DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur pembentukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa poin penting yang diatur dalam peraturan ini adalah: Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan, Struktur Organisasi UPT Kesehatan, Tugas dan Fungsi UPT Kesehatan, Tata Kerja UPT Kesehatan, Koordinasi dan Kerja Sama, Pendanaan dan Pengelolaan Sumber Daya

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara. a. b. ¢. . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1. Indonesia Tahun 1945; . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 1

3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara’ Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5). MEMUTUSKAN : Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA. 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 3. yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 5. yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang6. kesehatan Provinsi Kalimantan Utara. Unit Pelaksanaan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 7. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang menunjukan tugas dan tanggungjawab wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan keahlian dan/atau 8. keterampilan. Instalasi Farmasi adalah unit pengelola obat atau unit pengelola teknis yang mengelola obat dan perbekalan kesehatan untuk mendukung 9. ketersediaan obat dalam pelayanan kesehatan dasar. 3
10.Obat adalah bahan atau paduan bahan-bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi termasuk produk biologi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)UPT Instalasi Farmasi merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan kelas B.
(2)UPT Instalasi Farmasi dipimpin oleh kepala yang secara_teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan.

Pasal 4

(1)UPT Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan obat meliputi perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan pelaporan serta perbekalan kesehatan.
(2)UPT Instalasi Farmasi selain memiliki tugas sebagaimana dalam ayat (1) juga melaksanakan tugas perencanaan operasional UPT. 4

Pasal 5

Untuk melaksanankan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, UPT Instalasi Farmasi mempunyai fungsi:

a.Pelaksanaan analisa kebutuhan obat, perbekalan kesehatan untuk semua unit pelayanan Dinas Kesehatan;
b.Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat, perbekalan kesehatan;
c.Penyiapan, pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan obat dan perbekalan kesehatan;
d.Pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;
e.Pelaksanaan evaluasi pengelolaan obat, perbekalan kesehatan untuk seluruh Dinkes kabupaten /Kota;
f.Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan urusan dalam / rumah tangga; dan
g.Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan organisasi UPT Instalasi Farmasi terdiri dari :
1. a.Kepala UPT;
2. b.Kepala Subbagian Tata Usaha;
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur UPT Instalasi Farmasi tercantum sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. 5

BAB V

URAIAN TUGAS

Pasal 7

Kepala UPT Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas : a.Menyusun analisa kebutuhan obat dan perbekalan’§ kesehatan Kabupaten/ Kota;

b.Melaksanankan kegiatan seleksi obat dan memberikan informasi mengenai obat dan perbekalan kesehatan Kabupaten/ Kota;f
c.Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan Ke Dinas Kesehatan Kab/ Kota;
d.Mebuat laporan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan;
e.Melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan;
f.Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

a.Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan UPT;
b.Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
c.Mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventarisasi UPT;
d.Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
e.Melaksanakan teknis administrasi kepala UPT;
f.Menyusun laporan hasil pelaksanaan program kegiatan UPT sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
g.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 6

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPT pada Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan :

a.perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
b.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
c.lembaga/organisasi yang terkait dengan UPT pada Dinas Kesehatan baik nasional maupun internasional, dan
d.unit organisasi terkait lainnya atau perorangan di dalam dan di luar UPT pada Dinas Kesehatan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT pada Dinas Kesehatan harus menyusun :

a.peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan UPT pada Dinas Kesehatan; dan
b.analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT pada Dinas Kesehatan.

Pasal 11

Setiap unit kerja membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…