DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum BAB II Maksud, Tujuan Dan Sasaran BAB III Pelaksanaan BAB IV Perencanaan Dan Penganggaran BAB V Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan BAB VI Pembiayaan BAB VII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit (transisi epidemiologi) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, diabetes dan sebagainya;
c.bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan dalam pembangunan kesehatan, meningkatkan produktivitas penduduk dan untuk menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, maka perlu dilakukan upaya promotif dan preventif secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa ;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362); S A L I N A N
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Utara.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappeda dan Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara.
8.Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah Lembaga Negara Indonesia yang berada di Provinsi Kalimantan Utara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.
9.Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat pembangunan kesehatan, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

(1)Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
(2)Tujuan khusus ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:
1. a.meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
2. b.meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
3. c.meningkatkan peran Perangkat Daerah dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

Pasal 4

Sasaran GERMAS adalah seluruh pimpinan daerah, pimpinan institusi pemerintah dan masyarakat, Dunia Pendidikan, swasta dan dunia usaha, Organisasi kemasyarakatan, Individu, keluarga dan masyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1)Pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen bangsa meliputi:
1. a.Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Kecamatan, maupun Desa/Kelurahan;
2. b.dunia pendidikan
3. c.swasta dan dunia usaha;
4. d.Organisasi Kemasyarakatan; dan
5. e.individu, keluarga dan masyarakat.
(2)Pelaksanaan GERMAS dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 6

GERMAS diwujudkan melalui:

a.peningkatan peningkatan aktivitas fisik;
b.peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
c.penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
d.peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
e.peningkatan kualitas lingkungan; dan
f.peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 7

(1)GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif, diantaranya:
1. a.melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari;
2. b.konsumsi buah dan sayur setiap hari;
3. c.tidak merokok;
4. d.tidak mengkonsumsi alkohol;
5. e.cek kesehatan secara rutin;
6. f.membersihkan lingkungan;
7. g.menggunakan jamban sehat; dan
8. h.pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
(2)Setiap pelaksana GERMAS wajib menerapkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pelaksana GERMAS di Kabupaten/Kota dikoordinir oleh Sekretaris Daerah/ Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang terkait.

Pasal 8

(1)Untuk kelancaran pelaksanaan GERMAS Gubernur membentuk Forum GERMAS sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS di Daerah.
(2)Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bappeda dan Litbang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan media massa.
(4)Forum GERMAS mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana kerja yang mengacu kepada kebijakan nasional;
2. b.mengoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan; dan
3. c.melakukan monitoring dan evaluasi.
(5)Forum GERMAS melakukan rapat minimal 1 kali dalam setahun.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 9

(1)Setiap Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing.
(2)Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda dan Litbang.
(3)Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah dalam GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1)Forum GERMAS melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GERMAS.
(2)Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.memantau/observasi kegiatan di lapangan; dan
2. b.dengar pendapat/rapat untuk analisis hasil kegiatan serta tindak lanjut.
(3)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…