DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2020

Nomor: 12
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan dalam Pasal ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 22), ditambahkan (satu) huruf baru yaitu huruf f

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan objektif dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara, bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyempurnaan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara: b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 2- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362), 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494): 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402), 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157), 7.

8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197):
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539):
10.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16). MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 22), ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut: 1

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas:
1. a.Inspektur,
2. b.Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan: 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian. 4-
3. c.Inspektur Pembantu Wilayah I: - Jabatan Fungsional.
4. d.Inspektur Pembantu Wilayah II: - Jabatan Fungsional.
5. e.Inspektur Pembantu Wilayah III: - Jabatan Fungsional.
6. f.(Inspektur Investigasi dan Pengaduan Masyarakat: - Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 21. sanusxi 2“ - GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, —i DEH-SUMANGYAH,M.AP— Selereraras Oneran : : jOrs 4 ZAMUDDAN H2MSI PSUTEN MOMIMINAN UMUM $A ii. aa ALNAN TPUKAR SH Pk .kepal Biro HUKUM D.M- ABDI Mapaip S-M.SI kerata Blto OLANI SAI IRIANTO LAMBRIE LA Ai-A
1. c.Inspektur Pembantu Wilayah I: - Jabatan Fungsional.
2. d.Inspektur Pembantu Wilayah II: - Jabatan Fungsional.
3. e.Inspektur Pembantu Wilayah III: - Jabatan Fungsional.
4. f.(Inspektur Investigasi dan Pengaduan Masyarakat: - Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 24 Sonuexi 1020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE 4- Cc. Inspektur Pembantu Wilayah I: - Jabatan Fungsional.
1. d.Inspektur Pembantu Wilayah II: - Jabatan Fungsional.
2. e.Inspektur Pembantu Wilayah III: - Jabatan Fungsional.
3. f.Inspektur Investigasi dan Pengaduan Masyarakat: - Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 24 Janzari 2 TV GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 21. Janwri” .0 SEKRETARIS DAERAH PROVINSPKALIMANTAN UTARA, TK, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 2
1. c.Inspektur Pembantu Wilayah I: - Jabatan Fungsional.
2. d.Inspektur Pembantu Wilayah II: - Jabatan Fungsional.
3. e.Inspektur Pembantu Wilayah III: - Jabatan Fungsional.
4. f.Inspektur Investigasi dan Pengaduan Masyarakat: - Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. a Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 24 J.. .ri 2020 L DEALAMUMINULIAS pguren AON Uang V4, GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, - MEMAN JAUHARI 7S PU-KEPALA Gito WuKum 0 ttd Na 1 WS-M-ALOUL MADIIO SMS KUALA Giro Oredansa , IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 24 s4 xi 2020 SEKRETARIS DAE AANTAN UTARA, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 41» H PROVINS IM ng LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT (TIPE B) Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 24 Jmusi 1-2) GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, cc IRIANTO LAMBRIE 1 Drugumanayan,Map SpretaMc Dawan - jPrsu-2amu00 H2M-A Auteri omuilamaa umum 4, C0MAN JaunaAu, Su PU. kepala Biro Vukum ( . LOES-N PMDUL Madun SIMLI Ketam KO Oremauna Mn INSPEKTUR SEKRETARIAT 1 SUBBAGIAN KEUANGAN PERENCANAAN DAN SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN INSPEKTUR WILAYAH 1 INSPEKTUR WILAYAH II INSPEKTUR WILAYAH III INSPEKTUR INVESTIGASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT T KELOMPOK JABATAN FTINGSIONAT. TERTENTIT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAT. TERTENTU KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAT. TERTENTII LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT (TIPE B) Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 24 cmuari 2.20 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE INSPEKTUR SEKRETARIAT SUBBAGIAN KEUANGAN PERENCANAAN DAN SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN INSPEKTUR WILAYAH I INSPEKTUR WILAYAH II INSPEKTUR WILAYAH III INSPEKTUR INVESTIGASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT l l 1 J KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN FI INGRIONAI TFWPNTH FUNGSIONAT. TERTENTII FIINGSIONAI. TERTENTI! PFUNGSINNAT. TERTENTI! LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT (TIPE B) Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 24 Janu 22 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 24 Jan: 1 200 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI IMANTAN UTARA, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 12 INSPEKTUR SEKRETARIAT SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM PERENCANAAN DAN DAN KEPEGAWAIAN INSPEKTUR WILAYAH I INSPEKTUR WILAYAH II INSPEKTUR WILAYAH III INSPEKTUR INVESTIGASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 1 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT (TIPE B) Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 24 caluari “rc L DILA-ZAINUDOIN Hz,msi ASistem Aommungaa Umum Y4, GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, i :Avne AUMAN /£H Pit-kermiA Bike HuuM 1 ttd Drt.n.A60uL MADHO LM KEPALA OreanPMA Mino ORARI YAA IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 24 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI B8ALIMANTAN UTARA, “SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 1» INSPEKTUR SEKRETARIAT SUBBAGIAN KEUANGAN PERENCANAAN DAN SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN INSPEKTUR INVESTIGASI INSPEKTUR WILAYAH I INSPEKTUR WILAYAH II INSPEKTUR WILAYAH JII DAN PENGADUAN MASYARAKAT 1 | Ll I KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU FUNGSIONAL TERTENTU FUNGSIONAL TERTENTU FUNGSIONAL TERTENTU 0

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…