DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyesuaian Prioritas Pembangunan, Perubahan Alokasi Anggaran, Penyesuaian Program dan Kegiatan Strategis, Integrasi dengan Kebijakan Nasional dan Regional, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja, Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pembangunan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017.

a.bahwa berdasarkan Pasal 285 Peraturan MenteriMenimbang GUBERNUR KALIMANTANUTARA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANUTARA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNANDAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARATAHUN 2017 TENTANG PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANUTARA NOMOR 13 TAHUN 2016 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
1. 5.Peraturan Pemerintah Nomot 55 TahUh 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
2. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. 2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
5. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Mengingat
6. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. 11.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
8. 10.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140);
11. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4577);
12. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
13. 18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5);
14. 17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah Provinsi Kaliman tan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2);
15. 16.Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1);
16. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
17. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
a.Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2017.
b.Penyusunan RKPD Kabupaterr/Kota. Perubahan RKPD Kalimantan Utara Tahun 2017 disusun sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan pada BAB III Pasal 3 ayat (1) diubah dan menambah satu huruf selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 diubah sebagai berikut: PasalI PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANUTARA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARATAHUN 2017 MEMUTUSKAN:
2. 20.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 09);
3. 19.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 ten tang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 01); Menetapkan

(2)Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasa14, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
1. e.Bab V Pembangunan Daerah Tahun 2016; Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah; Penutup.Bab VIf. dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
2. c.Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
3. d.BabIV Prioritas dan Sasaran Pendahuluan; Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD
(1)a. BabI
1. b.Bab II
  1. 2.Ketentuan pada BAB IV Pasal 4 diubah selengkapnya berbunyi sebagai berikut: C. Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 menguraikan perubahan asumsi makro ekonomi daerah, perubahan pokok-pokok kebijakan pendapatan daerah, serta pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar programjkegiatan dan j atau antar jenis belanja. IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA Ditetapkan di Tanjung SeIor padatanggru 25 Oktober 2016 penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. denganIniGubernurPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II BADRUN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 25 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH PROV SI KALIMANTANUTARA, IRIANTO LAMBRIE ttd GUBERNUR KALIMANTANUTARA Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 25 Oktober 2016 penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. denganIniGubernurPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
2. a.bahwa berdasarkan Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;
3. b.bahwa telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017;
4. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017. Menimbang GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 13 TAHUN 2016 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
  1. 5.Peta'tUtatt Pemerintah Nemor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4575);
  2. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 ten tang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
  4. 2.undang-undeng NOmOI' 33 Tahurt 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Mengingat
  6. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  7. 11.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
  8. 10.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  10. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
  11. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  12. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
  13. 18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimaritan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5);
  14. 17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2);
  15. 16.Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1);
  16. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
  17. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  18. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200.8 ten tang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
5. a.Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2017.
6. b.Penyusunan RKPD Kabupaterr/Kota. Perubahan RKPDKalimantan Utara Tahun 2017 disusun sebagai berikut:
  1. 1.Ketentuan pada BAB III Pasal 3 ayat (1) diu bah dan menambah satu huruf selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 201.7 diu bah sebagai berikut: PasalI PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANUTARA NOMOR. 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARATAHUN 2017 MEMUTUSKAN:
  2. 20.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 09);
  3. 19.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 01); Menetapkan
(2)Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan RKPD ProvinsiKalimantan Utara Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasa14, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
1. e.Bab V Pembangunan Daerah Tahun 2016; Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah; Penutup.Bab VIf. dan Capaian Kinerja PenyelenggaraanPemerintahan;
2. c.BabII! Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
3. d.BabIV Prioritas dan Sasaran Pendahuluan; Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD
(1)a. Bab I
1. b.Bab II
  1. 2.Ketentuan pada BAB IV Pasal 4 diubah selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
2. c.Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 menguraikan perubahan asumsi makro ekonomi daerah, peruhahan pokok-pokok kebijakan pendapatan daerah, serta pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program/kegiatan dan / atau antar jenis belanja. No, NAMA JABATAN PARAF 1 ~. t{.(;td.CUil\ I M_~i 2 3 l(' 4 lr.,fraAnck enV\ <8. HA ~ r . 4 IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 25 0k t 0 be r 201 6 penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. denganInIGubernurPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II '4 2 aV-fi~ \:to-tlJlfSW.,N.g, . , NAMA PARAFJABATAN Ac,-'sbtVl ~fr~lIIOru:ll\J~ 1 ~ "'(,1(A\~ ~iW\",\'J.cA Jc<1A f{Mtl ~U~I"'lW\ BAD RUN . \. Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 25 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVI I KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE ttd GUBERNUR KALIMANTAN UTARA Ditetapkan di Tanjung Selor padatangg~ 25 Oktober 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. PasalII

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…