DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur perubahan terkait Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Provinsi Kalimantan Utara. Secara umum, peraturan ini mencakup hal-hal berikut: Perubahan Struktur Organisasi, Penyesuaian Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Organisasi, Penataan Personel

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4, 10. 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lkembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3);

12.Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5. MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 21), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat membawahkan :
  1. 1.Subbagian Perencanaan, Keuangan dan BMD;
  2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. 3.Subbagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
3. c.Bidang Pembinaan SMA, membawahkan :
  1. 1.dihapus;
  2. 2.dihapus; dan
  3. 3.dihapus
4. d.Bidang Pembinaan SMK, membawahkan :
  1. 1.dihapus;
  2. 2.dihapus; dan
  3. 3.dihapus.
5. e.Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, membawahkan: 1. dihapus; 2. dihapus; dan 3. dihapus. f. Bidang Kebudayaan :
  1. 1.Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
  2. 2.Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
  3. 3.Seksi Kesenian.
6. g.Bidang Pembinaan Ketenagaan:
  1. 1.Seksi PTK SMA dan Pendidikan Khusus;
  2. 2.Seksi PTK SMK; dan
  3. 3.Seksi Tenaga Kebudayaan.
7. h.Unit Pelaksana Teknis;
8. i.Satuan Pendidikan; dan Jj. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran |! yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 12 Januari 2018 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE 2 4 ! ae: yy |DreH.BARon,Msi SEFREURG DAE rear ASISTEN Apmimistpast Veum ~~ san Drove swore, SHH KERALA Bio HuEUm Q | Dre .H-ZAINODOIN HZ.MCi Pres SMG Bieo CLEANUAL 1 1. dihapus; 2. dihapus; dan 3. dihapus. f. Bidang Kebudayaan :

1.Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
2.Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
3.Seksi Kesenian.

g.Bidang Pembinaan Ketenagaan:
1. 1.Seksi PTK SMA dan Pendidikan Khusus;
2. 2.Seksi PTK SMK; dan
3. 3.Seksi Tenaga Kebudayaan.
h.Unit Pelaksana Teknis;
i.Satuan Pendidikan; dan
j.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 12 Januari 2018 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 12 Januapi 2018 SEKRETARIS DAERAP PROVINSI KALIMANTAN UTARA v BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 13 h. i. j.
(2)Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

1.dihapus;
2.dihapus; dan
3.dihapus. Bidang Kebudayaan :
1.Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
2.Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
3.Seksi Kesenian. Bidang Pembinaan Ketenagaan:
1.Seksi PTK SMA dan Pendidikan Khusus;
2.Seksi PTK SMK; dan
3.Seksi Tenaga Kebudayaan. Unit Pelaksana Teknis; Satuan Pendidikan; dan Kelompok Jabatan Fungsional. f. Peraturan Gubernur ini. Pasal Il Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural. Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 12 Januari 2018 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Sd IRIANTO LAMBRIE memerintahkan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (TIPE A) : 13 Tahun 2038 8ANGGAL : anuari NOMOR pet LH. BADRUD, M. Si cerveues | DAGC An IY 2 Pes. ZAwoupow 42,Ms; Asietew Aprimisreagt _ > fproro \cuoee, Sa.M.y ‘eran bite wEum IRIANTO LAMBRIE TeMi. stow. Marans, Si 'Y5 ALO ti DUBAI SAL KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT EZZH SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN, UMUM DAN PENYELENGGARAAN KEUANDAN DAN BMD KEPEGAWAIAN TUGAS PEMBANTUAN I I I I | BIDANG BIDANG BIDANG PEMBINAAN BIDANG PDI AANPEMBINAAN SMA PEMBINAAN SMK PENDIDIKAN KHUSUS KEBUDAYAAN KETENAGAAN ——____-_} J _________t SEKSI SEKSI PTK SMA — = CAGAR BUDAYA DAN | DAN PENDIDIKAN PERMUSEUMAN KHUSUS SEKSI = | SEJARAH DAN ork suk TRADISI a | | SEKSI SEKSI KESENIAN TENAGA KEBUDAYAAN UPT CABANG DINAS GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, NS UMymMPp Li BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (TIPE A) LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR >13 Tahun 2018 TANGGAL : 12 Januari 2018 Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal12 Januafi 2018 SEKRETARIS DAE ROVINSI KALIMANTAN UTARA C BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 13 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE KEPALA SEKRETARIAT 1 I at SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN., UMUM DAN PENYELENGGARAAN KEUANDAN DAN BMD KEPEGAWAIAN TUGAS PEMBANTUAN i I i J G BIDANG BIDANG BIDANG PEMBINAAN BIDANG BIDAN KELOMPOK JABATAN PEMBINAAN OMPOK JABA PEMBINAAN SMA PEMBINAAN SMK PENDIDIKAN KHUSUS KEBUDAYAAN KETENAGAAN J | | ———___—_} SEKS! SEKS! PTK SMA = CAGAR BUDAYA DAN DAN PENDIDIKAN PERMUSEUMAN KHUSUS SEKSI — 4 — SEJARAH DAN = PEE ShKTRADISI a" 7 7 SEKSI 4 TENAGA KESENIAN KEBUDAYAAN N UPT CABANG DINAS BAGAN STRUKTUR ORGANSBSASI LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (TIPE A) NOMOR :13 Tahun 2018 TANGGAL :12 Januari 2018 IRIANTO LAMBRIE KEPALA SEKRETARIAT if | SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN, UMUM DAN PENYELENGGARAAN KEUANDAN DAN BMD KEPEGAWAIAN TUGAS PEMBANTUAN | | I | l BIDANG BIDANG BIDANG PEMBINAAN BIDANG BIDANG KELOMPOK JABATAN PEMBINAANPEMBINAAN SMA PEMBINAAN SMK PENDIDIKAN KHUSUS KEBUDAYAAN KETENAGAAN J —___} | SEKSI SEKSI PTK SMA —~ 4 4 CAGAR BUDAYA DAN DAN PENDIDIKAN PERMUSEUMAN KHUSUS SEKSI 4 = - SEJARAH DAN a Pr snk TRADISI | | a SEKSI a SEKSI 5523 I L1 KEBUDAYAAN UPT CABANG DINAS GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, FUNGSIONAL Ek

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…