DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum BAB II Tanggung Jawab BAB III Perencanaan Dan Pelaksanaan BAB V Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi BAB VI Pembinaan BAB VII Pendanaan BAB VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Kalimantan Utara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475); S A L I N A N
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Sistem Data Gender dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimanta Utara Tahun 2018 Nomor 13). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Provinsi adalan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara.
7.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda-Litbang adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi melakukan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
8.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
9.Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dan dapat berupa oleh keadaan sosial dan masyarakat.
10.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki- laki dan perempuan.
12.Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
13.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
15.Focal Point PUG adalah aparatur yang rensposif dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
16.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
17.Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain pada tahun 2000 dan direkomendasikan penggunaannya dalam beberapa kebijakan untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender.
18.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
19.Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai yang diharapkan.
20.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunaan dan pelayanaan masyarakat yang responsif gender.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam:
1. a.memberikan pedoman bagi aparatur Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara;
2. b.mewujudkan perencanaan yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan gender;
3. c.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
4. d.mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender;
5. e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;
6. f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.Tanggungjawab;
b.Perencanaan dan pelaksanaan;
c.Pelaporan, monitoring dan evaluasi;
d.Pembinaan;
e.Pendanaan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

(1)Gubernur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG.
(2)Tanggungjawab sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RPJMD.
(3)Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur masyarakat.
(4)Lembaga Non Pemerintah dapat ikut serta dalam PUG dan berfungsi sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Provinsi berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender yang ditungkan dalam RPJMD, Rencana Strategis PD, dan Rencana Kerja dan Anggaran PD.
(2)Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 6

(1)RPJMD, Rencana Strategis PD, Rencana Kerja dan Anggaran PD yang responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikoordinir oleh Bappeda-Litbang.
(2)Rencana Kerja dan Anggaran PD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

(1)Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analisys Pathway) atau metode analisis lain.
(2)Analisis gender terhadap Rencana Kerja dan Anggaran PD dilakukan oleh masing-masing PD bersangkutan;
(3)Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Rencana Strategis PD, Rencana Kerja dan Anggaran PD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
(4)Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan GBS.
(5)Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA PD.

Pasal 8

(1)Gubernur bertangung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG skala Provinsi.
(2)Pelaksanaan tanggung jawab Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibantu oleh Wakil Gubernur.
(3)Koordinasi pelaksanaan PUG secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 9

(1)Dalam upaya percepatan kelembagaan PUG di seluruh PD Provinsi dibentuk Pokja PUG Provinsi.
(2)Pokja PUG sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Gubernur.
(3)Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala PD.
(4)Pembentukan Pokja PUG Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Pokja PUG Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

a.mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;
b.menyusun program kerja setiap tahun;
c.mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
d.menyusun rencana kerja pokja PUG setiap tahun;
e.bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur;
f.memfasilitasi PD atau Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender Provinsi;
g.melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
h.menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
i.menyusun RANDA PUG di Provinsi; dan
j.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing PD.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…