DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2029 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan secara terkoordinasi. Diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, sasaran, arah kebijakan strategis, serta rencana aksi yang mencakup lima pilar keselamatan, yaitu sistem yang berkeselamatan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, pengguna jalan yang berkeselamatan, dan penanganan korban kecelakaan. Selain itu, diatur pula mengenai pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi RAK LLAJ, peran Forum LLAJ, serta sumber pendanaan yang berasal dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jaian, serta pengelolaannya.
6.Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat KLLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
7.Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat RUNK LLAJ adalah dokumen perencanaan keselamatan jalan Pemerintah untuk periode 20 (dua puluh) tahun,
8.Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut RAK LLAJ adalah dokumen perencanaan KLLAJ Provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Manajemen KLLAJ adalah seluruh usaha pemangku kepentingan yang terorganisir dan terintegrasi untuk mewujudkan KLLAJ yang ditetapkan dalam RUNK LLAJ.
10.Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
11.Penanggung Jawab Pilar adalah kementerian/lembaga yang bertanggungj awab pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi pilar dalam program nasional KLLAJ.
12.Kelompok Keija Pilar yang selanjutnya disebut Pokja Pilar adalah kelaompok keija setiap pilar keselamatan.
13.Penanggung Jawab Pokja Pilar adalah Perangkat Daerah/instansi yang bertanggungj awab mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi RAK LLAJ.
14.Tim Koordinasi RAK LLAJ adalah tim yang dibentuk dalam rangka menyusun, melaksanakan dan mengendalikan serta mengevaluasi RAK LLAJ dengan keanggotaan masing-masing Pokja Pilar dan unsur eksternal. mengkoordinasikan perencanaan.

Pasal 2

Peraturan Gubemur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam mensinergikan pelaksanaan, dan pengendalian KLLAJ dan sebagai dasar koordinasi bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RAK LLAJ kabupaten/kota. dokumenpen5msunan perencanaan.

BAB II

RAK LLAJ

Pasal 3

(1)RAK LLAJ disusun dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.sasaran Pemerintah Daerah;
2. b.arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ dan RAK LLAJ kementerian/lembaga;
3. c.kebutuhan regulasi Daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Daerah;
4. d.rencana aksi dan target kineija; dan
5. e.rencana pendanaan.
(3)RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.RUNKLLAJ;
2. b.RAK LLAJ kementerian/lembaga; dan
3. c.rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
(4)RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 4

(1)RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dijabarkan dalam Program dan Kegiatan KLLAJ.
(2)Program dan kegiatan KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) pilar keselamatan yang meliputi:
1. a.pilar 1 (satu) yaitu sistem yang berkeselamatan;
2. b.pilar 2 (dua) yaitu jalan yang berkeselamatan;
3. c.pilar 3 (tiga) yaitu kendaraan yang berkeselamatan;
4. d.pilar 4 (empat) yaitu pengguna jalan yang berkeselamatan; dan
5. e.pilar 5 (lima) yaitu penanganan korban kecelakaan.
(3)Pilar 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah selaku Penanggung Jawab Pokja Pilar 1 (satu).
(4)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan yang fokus kepada:
1. a.penyusunan regulasi, harmonisasi peraturan dan sosialisasi RAK LLAJ; dan
2. b.monitoring dan evaluasi penyelenggaraan KLLAJ.
(5)Pilar 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan selaku Penanggung Jawab Pokja Pilar 2 (dua).
(6)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kegiatan yang fokus kepada;
1. a.penanganan daerah rawan kecelakaan (geometri jalan, struktur jalan, dan normalisasi bagian jalan);
2. b.penguatan kapasitas sumber daya manusia bagi penyelen^araan jalan serta manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
3. c.pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan prasarana jalan.
(7)Pilar 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan selaku Penanggung Jawab Pokja Pilar 3 (tiga),
(8)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi kegiatan yang fokus kepada: a, penyelenggaraan sistem informasi pengujian kendaraan bermotor;
1. b.penguatan sumber daya manusia dan peningkatan lembaga diklat penguji kendaraan bermotor;
2. c.peningkatan instrumen kendaraan untuk pembatasan kecepatan;
3. d.penyelenggaraan kepatuhan kelaikan kendaraan;
4. e.pengembangan sistem keselamatan LLAJ;
5. f.peningkatan fasilitas keselamatan jalan;
6. g.pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di daerah rawan kecelakaan; dan
7. h.forum LLAJ,
(9)Pilar 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dikoordinasikan oleh kepolisian Daerah selaku Penanggung Jawab Pokja Pilar 4 (empat).
(10)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi kegiatan yang fokus kepada:
1. a.kampanye dan sosialisasi keselamatan LLAJ;
2. b.peningkatan kepatuhan pengguna jalan; dan
3. c.penegakan hukum terpadu.
(11)Pilar 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan selaku Penanggung Jawab Pokja Pilar 5 (lima).
(12)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) meliputi kegiatan yang fokus kepada:
1. a.penyelenggaraan layanan gawat darurat terpadu;
2. b.promosi dan sosialisasi penanganan kecelakaan;
3. c.rehabilitasi paska kecelakaan; dan
4. d.monitoring dan evaluasi penanganan korban kecelakaan. d,

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN, SERTA EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

(1)Penanggung jawab pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ adalah Gubemur.
(2)Pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ dilakukan secara terkoordinasi oleh Tim Koordinasi RAK LLAJ dengan menggunakan manajemen KLLAJ.
(3)Manajemen KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan;
2. b.pelaksanaan tindakan langsung secara sinergi; dan
3. c.pemberian dukungan fungsi.
(4)Badan usaha turut berpartisipasi dalam pelaksanaan RAK LLAJ.
(5)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui Forum LLAJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Penanggung Jawab Pokja Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memprakarsai pelaksanaan pembahasan dalam Forum LLAJ.
(7)Pengendalian RAK LLAJ bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara program dan kegiatan KLLAJ yang tertuang dalam RUNK LLAJ dengan pelaksanaan dan hasil RAK LLAJ, serta kesesuaian antara eapaian RAK LLAJ dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
(8)Pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ dilakukan melalui:
1. a.pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan;
2. b.pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor;
3. c.pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor; perlengkapan provinsi / kabupaten / kota kewenangannya;
4. e.penegakan hukum ketentuan persyaratan keselamatan berlalu lintas provinsi; dan
5. f.penanganan korban kecelakaan.
6. d.penyediaan jalan di jalan dengansesuai

Pasal 6

(1)Pelaksanaan RAK LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, yang kemudian dikolaborasikan menjadi laporan tahunan pelaksanaan RAK LLAJ.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Penanggungjawab Pokja Pilar melalui Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) dan ayat (6).
(3)Tim Koordinasi RAK LLAJ menyusun laporan tahunan RAK LLAJ berdasarkan evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Laporan tahunan RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur, dan dibahas pada Forum LLAJ provinsi dalam rangka meminta masukan.
(5)Ketua Tim Koordinasi melalui Gubernur menyampaikan laporan tahunan hasil pembahasan evaluasi RAK LLAJ kepada Penanggung Jawab Pilar dan akan dibahas dalam Forum LLAJ Nasional.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan penyelenggaraan RAK LLAJ bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b.sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Pit. Kepala Biro Hukum Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 Mei 2025 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 4 ttd Radiah Bt Yolohio, S.H., M.AP. NIP. 19731002 200604 2 012 ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 Mei 2025 Fj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA ttd BUSTAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025 NOMOR 13

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…