DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur prosedur dan tata cara pemberian izin usaha pertambangan untuk mineral bukan logam dan batuan di wilayah provinsi tersebut. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan dilakukan secara legal, teratur, dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk tetap dapat melaksanakan proses pelayanan pemberian izin dan pengendalian usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Kalimantan Utara perlu adanya suatu pedoman pelaksanaan pemberian izin usaha pertambangan,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Provinsi Kalimantan Utara. : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959): U 1 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059): S.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 6.Undang —- Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ( Lembaran Negara Tahun 2012 nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362): 1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 : T 8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110): 9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang PelaksanaanUsaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111): 10.Peraturan Pemerintah "Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142): N 2 11. 12. 13. 14. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172): N Keputusan Presiden Nomor 36 /P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Drs. Triyono Budi Sasongko, M.Si sebagai Pj. Gubernur Kalimantan Utara Masa Jabatan 2015-2016: Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 43 Tahun 1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32), Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang PelaksanaanReklamasi dan Pasca Tambang pada kegiatan usaha Pertambangan Mineraldan Batubara: 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan : 1. 2. 10. 11. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara: Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara PemerintahanDaerah yang merupakan pelaksana unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom, Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Utara: Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan permurian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang: Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan: IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi: Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas: Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan atau batubara dan tidak terkait dengan batas administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional: Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP,adalah wilayah yang diberikan kepada pemeganglUP, Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 4 12. 13.

(1)
(2)Reklamasi ialah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya, dan Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini hanya mengatur kegiatan usaha pertambangan di dalam wilayah usaha pertambangan (WUP). Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan sesuai pengelompokan komoditas tambang yang terdiri dari :

a.mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluoorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gampinguntuk semen, dan
b.batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), siate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung guarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batukali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urugan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. 5

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dimaksudkan sebagai pedoman dan upaya pengendalian pelaksanaan usaha penambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka pengamanan, pelestarian dan perlindungan lingkungan sehingga fungsi lingkungan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan bertujuan untuk memberikan kepastian penyelenggaraan pengusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah melalui kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

BAB IV

PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 5

(1)Setiap usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Kalimantan Utara diwajibkan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Gubemur.
(2)IUPdiberikan melalui tahapan :
1. a.Pemberian WIUP:dan
2. b.Pemberian IUP.

Pasal 6

(1)WIUP adalah wilayah di dalam wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Utara dan merupakan kawasan peruntukan pertambangan.
(2)WIUP mineral bukan logam dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah. 6

Pasal 7

(1)IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan, dan
2. b.IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan,pengolahan dan permurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
(2)Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud padaayat (2).

BAB V

SYARAT IZIN

Pasal 8

Untuk memperoleh WIUP, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis kepada Gubernur melalui Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah dilengkapi dengan persyaratan :

a.Perorangan: 1. 2. 3. 4. 5. Fotocopy KTP, NPWPKalimantan Utara, Daftar tanah lengkap dengan Peta dan Koordinat Rencana WIUP: Surat Perjanjian antara pemiliklahan dengan pemohon WIUP: dan Surat Keterangan Domisili:
b.Koperasi/ badan usaha: 1. na 8 ON Fotocopy KTP, NPWP Kalimantan Utara, Peta dan Koordinat Rencana WIUP: Surat Perjanjian antara pemilik lahan dengan pemohon WIUP: Surat Keterangan Domisili Akte pendirian perusahaan (badan usaha) dan/ atau akte Pendirian (Koperasi) yang bergerak di usaha pertambangan, 7
1. 6.Susunan pengurus (koperasi), Susunan direksi & daftar pemegang saham (badan usaha):
2. 7.Neraca Perusahaan: dan
3. 8.Daftar peralatan yang dimiliki.

Pasal 9

Untuk memperoleh IUP Eksplorasi, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis kepada Gubernur melalui Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah selambat-lambatnya S5 (lima) hari kerja setelah diterimanya penetapan WIUP ,dilengkapi dengan persyaratan :

a.Penetapan WIUP,
b.Peta WIUP:
c.Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan / Geologi atau tenaga ahli lain yang berpengalaman minimal 3 tahun di bidang pertambangan (dilengkapi KTP):
d.Bukti pembayaran biaya Pencadangan Wilayah & Pencetakan Peta WIUP:
e.Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi:
f.Pernyataan mematuhi ketentuan perudang-undangan di bidang pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup,
g.Surat Pernyataan kesanggupan memperbaikijalan, dan
h.Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan reklamasi setelah proses eksplorasi selesai ( bagi pemohon IUP eksplorasi mineral bukan logam).

Pasal 10

Untuk memperoleh IUP Operasi Produksi, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis kepada Gubernur melalui Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut

a.Peta Wilayah sesuai kaidah SIG nasional: 8 » 9 2g

(1)
(2)Laporan lengkap eksplorasi, Laporan Studi Kelayakan, Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang, Rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB), Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Operasi Produksi, Tersedianya tenaga ahli pertambangan / geologi, atau tenaga ahli lain yang berpengalaman minimal 3 tahun di bidang pertambangan (dilengkapi KTP), 8 Laporan keuangan tahun Terakhir,h. Pernyataan mematuhi ketentuan perundang-undangan Lingkungan Hidup, 1. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan reklamasi: Surat Pernyataan kesanggupan memasang tanda/ patok batas lahan: dan k. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup. 1

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…