DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 10 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum BAB II Pembentukan Komisi Informasi Provinsi BAB III Kedudukan, Tugas Dan Tanggung Jawab BAB IV Susunan Organisasi BAB V Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pergantian Antar Waktu BAB VI Sekretriat BAB VII Pertanggungjawaban BAB VIII Hak Keuangan BAB IX Pendanaan BAB X Ketentuan Peralihan BAB XI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Informasi Provinsi. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); S A L I N A N
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M. KOMINFO/ 03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI INFORMASI PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5.Dinas adalah Dinas yang menangani urusan komunikasi dan informatika.
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
7.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
8.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
9.Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di daerah.
10.Komisi Informasi Provinsi yang selanjutnya disingkat KIP adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi di Provinsi Kalimantan Utara.
11.Sengketa lnformasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan Publik dan pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12.Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator KIP.
13.Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh KIP.
14.Ajudikasi non litigasi adalah penyelesaian ajudikasi diluar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.
15.Orang adalah perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik.
16.Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik.
17.Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.

BAB II

PEMBENTUKAN KOMISI INFORMASI PROVINSI

Pasal 2

1.Gubernur membentuk KIP.
2.KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau aplikasi nonlitigasi.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1)KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga mandiri yang berkedudukan di Provinsi
(2)KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah Gubernur dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 4

KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:

a.menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik di provinsi melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi;
b.melakukan sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan hak atas Informasi Publik;
c.mendorong Badan Publik untuk memberikan layanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan pendampingan teknis kepada Badan Publik dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; dan
d.mengevaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik dan implementasi keterbukaan informasi publik di Badan Publik.

Pasal 5

(1)Dalam menjalankan tugasnya, KIP mempunyai tanggung jawab:
1. a.memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
2. b.meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki Komisi Informasi oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;
3. c.meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
4. d.mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
5. e.membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja KIP; dan
6. f.menyusun standar teknis layanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Ruang lingkup wewenang KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik yang berada ditingkat Provinsi.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan KI Provinsi terdiri dari:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
3. c.3 (tiga) orang anggota.
(2)Bagan Organisasi KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota KIP.
(4)Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara musyawarah seluruh anggota KIP dan dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka dilakukan dengan pemungutan suara.
(5)Anggota KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

(1)Anggota KIP berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari Unsur Pemerintah dan Unsur Masyarakat.
(2)Ketua, wakil ketua dan anggota KIP dapat diberikan honorarium sebagai komisioner sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(3)Anggota KIP dari Unsur Pemerintah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, selain mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil juga berhak mendapatkan honorarium sebagai komisioner.
(4)Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 8

(1)Untuk dapat diangkat menjadi anggota KIP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.memiliki integritas dan tidak tercela;
3. c.tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
4. d.memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
5. e.memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
6. f.bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota KIP;
7. g.bersedia bekerja penuh waktu;
8. h.berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
9. i.sehat jiwa dan raga.
(2)Proses seleksi calon anggota KIP dari Unsur Masyarakat dilakukan oleh Tim Seleksi.
(3)Rekrutmen calon anggota KIP dilaksanakan oleh Tim Seleksi Pemerintah Provinsi secara terbuka, jujur, dan objektif.
(4)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(5)Pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Calon anggota KIP dari Unsur Pemerintah diajukan oleh Gubernur melalui mekanisme yang berlaku.
(7)Daftar calon anggota KIP dari Unsur Pemerintah dan Unsur Masyarakat sebelum diajukan ke DPRD wajib diumumkan untuk mendapat masukan dari masyarakat.
(8)Setiap orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan disertai alasan.
(9)Persyaratan calon anggota Komisi Informasi dari Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai berikut:
1. a.paling rendah pejabat eselon IIIa;
2. b.paling rendah golongan IVa; dan
3. c.memiliki usia pensiun lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal pengajuan.

Pasal 9

(1)Calon anggota KIP dari Unsur Masyarakat hasil seleksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diajukan oleh Tim seleksi kepada Gubernur paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
(2)Calon anggota KIP dari Unsur Pemerintah dan Unsur Masyarakat diajukan oleh Gubernur kepada DPRD paling sedikit 10 (orang) dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
(3)DPRD memilih calon anggota Komisi Informasi melalui uji kepatutan dan kelayakan serta mengirimkan hasilnya kepada Gubernur.
(4)DPRD mengurutkan hasil uji kepatutan dan kelayakan bagi calon anggota KIP berdasarkan ranking nilai dan dikelompokkan dalam 2 (dua) unsur, yakni Unsur Pemerintah dan Unsur Masyarakat.
(5)Anggota KIP yang telah dipilih oleh DPRD selanjutnya ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur.

Pasal 10

(1)Pemberhentian anggota KIP dilakukan berdasarkan Keputusan KIP dan diusulkan kepada Gubemur untuk ditetapkan pemberhentiannya;
(2)Anggota KIP berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.telah habis masa jabatannya;
3. c.mengundurkan diri;
4. d.dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
5. e.sakit jiwa raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut- turut; atau
6. f.melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh KIP;
(3)Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

(1)Pergantian Antar Waktu anggota KIP dilakukan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.
(2)Anggota KIP antar waktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota KIP pada periode dimaksud.
(3)Anggota KIP sebagai Pengganti Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…