DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2022

Nomor: 14
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYUSUNAN BAB III SISTEMATIKA Sistematika RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut: a. Bab I Pendahuluan; b. Bab II Gambaran Umum Konclisi Daerah; c. Bab Ill Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; e. Bab V Arab Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota; f. Bab VJ Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; h. Bab VIII Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 29 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023. I. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 ten tang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); I 1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 lentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerinlah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Serita Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 462);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistern lnformasi Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefi.kasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peratu.ran Pelaksanaan Peratu.ran Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republi.k Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
23.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
24.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor l);
26.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037; dan
28.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026. MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DAERAH PROVINS! Dalam Peraturan Gubcrnur ini, yang dimaksud dengan: I. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.

2.Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Utara.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubemur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pembangunan Daerah adalah perubahan yang d.ilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
6.Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
7.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
8.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun.
9.Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalirnantan Utara yang selanjutnya disebut Renja-PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan dibidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode l (satu) tahun. I I. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 dimaksudkan untuk:

a.Sebagai pedoman dalam menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.
b.Sebagai pedoman penyempumaan rancangan akhir RKPD Kabupaten/Kota.
c.Sebagai pedoman dalam menyusun KUA PPAS APBD Tahun 2023.
d.Digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB II

PENYUSUNAN

Pasal 3

RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu I (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

I) Sistematika RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a.Bab I Pendahuluan;
b.Bab II Gambaran Umum Konclisi Daerah;
c.Bab Ill Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
d.Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e.Bab V Arab Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
f.Bab VJ Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
g.Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
h.Bab VIII Penutup. 2) Rincian lebih Ianjut mengenai RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubemur ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal :,J J=i 2c2� GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, � ZAINAL ARJFIN PALIWANG _J

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalirnantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal :,:> Juni 2022 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ZAINAL AR!FIN PALIWANG RENCANA KERJA PEMERINT AH DAE RAH (RKPD) PROVlNSI KALlMANTAN UT ARA TAIIUN 2023 Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 dengan tema Pengembangan lndustri Dan Peningkatan Nllal Tambah Produk lndustri Berbasls Sumber Daya Lokal telah selesai disusun sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni setiap pemerintah daerah harus menyusun RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pernerintah Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya, RKPD akan menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023. Selain itu, RKPD ini akan menjacti pedoman bagi kabupaten/kota dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota Tahun 2023, sehingga diharapkan terwujud sinergi perencanaan antartingkatan pemerintahan. Penyusunan RKPD Tahun 2023 ctilakukan dengan mempedomani RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, Rancangan RKP Tahun 2023, dan Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalarn proses penyusunannya menggunakan berbagai pendekatan dan melibatkan oerbagai pihak termasuk kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Tanjung Selor, �Juni 2022 Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum Kata Pengantar • Mengingat GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 29 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagairnana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023.
1. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 lentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. 4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. 5.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3 1 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. 13.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. 14.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. 15.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 1312);
15. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
16. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 ten tang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Lapo ran dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. 22.Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Oaerah Tahun 2023;
22. 23.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
23. 24.Keputusan Menteri Oalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. 25.Peraturan Oaerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Oaerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor I, Tambahan Lembaran Oaerah Tahun 2016 Nomor I);
25. 26.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Oaerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
26. 27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kali man tan Utara Tahun 2017-2037; dan
27. 28.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026. MEMUTUSKAN : Menetapkan REN CANA KERJA PEMERINTAH OAERAH PROVINS! PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Oalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: l . Oaerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.

2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubemur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
6.Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
7.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
8.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun.
9.Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Renja-PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan dibidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 1 1 . Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 dimaksudkan uruuk:

a.Sebagai pedoman dalam menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.
b.Sebagai pedoman penyempumaan rancangan akhir RKPD Ka bu paten/ Kota.
c.Sebagai pedoman dalam menyusun KUA PPAS APBD Tahun 2023.
d.Digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB II

PENYUSUNAN

Pasal 3

RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu I (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pernerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…