DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2023

Nomor: 14
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini menetapkan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Kalimantan Utara tahun 2023-2043. RKTP ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan, rencana pembangunan kehutanan, rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, perencanaan kehutanan jangka panjang dan menengah antar sektor, serta pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan. RKTP ini berpedoman pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dan memuat antara lain: pendahuluan, potensi dan realitas kehutanan di Kaltara, arahan indikatif kebijakan, visi dan misi, analisis SWOT, kebijakan dan strategi, kontribusi sektor kehutanan, serta penutup. Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKTP, minimal 5 tahun sekali dan 1 tahun sebelum RKTP berakhir. Pendanaan pelaksanaan Pergub ini berasal dari APBD dan sumber lain yang sah.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2023 - 2043; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSl TAHUN 2023 - 2043 I BALINAN I

4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tabun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2023 Nomor
41.Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-U ndangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5362);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ten tan g Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara RepuhJik Indonesia Tabun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubab terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Peraturan Pemerintah Nomar 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tab un 2021 Nornor 3I9);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tam Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5);

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unSUT penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonorn Provinsi Kalimantan Utara.
3.Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
4.Kepala Dinas adalah KepaJa Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
5.Rencana Kehutanan adalah produk perencanaan kehutanan yang dituangkan dalam bentuk dokumen rencana spasial dan numerik serta disusun menurut skala geografis, fu ngsi pokok kawasan hutan dan jenis pengelolaannya serta dalam jangka waktu pelaksanaan dan dalam penyusunannya telah memperhatikan tata ruang wilayah dan kebijakan prioritas pembangunan yang terdiri dari rencana kawasan hutan dan rencana pembangunan kehutanan.
6.Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi yang seJanjutnya disingkat RKTP adalah rencana yang berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan eli luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontnbusi sektor kehutanan wilayah provinsi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun,
7.Evaluasi adalah suatu proses untuk meogukur pencapaian tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematik dan teratur, basilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan hutan.
8.Pengendalianadalah suatu proses atau upaya untuk mengurangi atau menekan penyimpangan yang rnungkin terjadi sehingga diperoleh suatu basil sesuai denganyang telah ditetapkan melalui pernantauan, pengawasan dan penilaian kegiatan, BABI KETENTUAN UMUM Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI TAHUN 2023 - 2043. MEMUTUSKAN:

(2)Uraian sistematika RKTP Tabun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) t.ercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. BABVI POTENSI DAN REAUTAS; ARAHAN INDlKATIF KEBIJAKAN PENGURUSAN HUTAN PROVlNSl; VISI DAN MiSt PENGURUSAN HUTAN PROVlNSl; INDlKASlKEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN. DANPEWANG. KEBIJAKAN DAN STRATEGIS; KONTRIBUSI MANFMT EKONOMI, SOSlAL, DAN UNGKUNGAN SEKTOR KEHUTANAN PADA PEMBANGUNAN PROVINSI; dan BABVITI : PENUTUP. PasaJ 4
(1)RKTP Tahun 2023-2043 disusun dengan sistematika sebagai berikut BAB 11 SISTEMATlKA RKTP Pasal 3 RKTP berpedoman pada Rencana Kehutanan 1'ingkat Nasional, RKTP dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:
1. a.penyusunan rencana pengetoJaan hu tan di tingkat kesatuan pengelolaan hutan;
2. h.penyusunan rencana pembangunan kehutanan;
3. c.penyusunan rencana ketja usaha pemanfaatan hutan;
4. d.perencanaan kehutanan jangka panjang dan menengah antar sektor; dan/ atau
5. e.Pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.

BAB VII

BABIV BABV BABI BABn SABm PENDAHUWAN;

Pasal 2

Pasal 6 Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubemur im bersumber dan:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/ atau
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Gubemur melakukan Pcngendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kehutanan.
(2)Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kebutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan dievaJuasikembalipalingsingkat 5 (lima) tahun sekali dan disusun 1 (satu) tahun sebelurn RKTP berakhir.
(3)Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kehutanan sebagarmana dirnaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dari rencana yang telah ditetapkan.
(4)Dalam melakukan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas.
(5)Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kehutanan sebagairnana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAS [II PENGENDALIAN DAN EVALUASI MUHAM D GOZALI S.E., M.H N[P 19 001032001121003 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerab vinsi Kalimantan Utara Kepal 0 Hukum SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 14 ttd Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 Juni 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVlNSl KALIMANTAN UTARA, ZAINAL ARlFIN PALIWANG Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 Juni 2023 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd

Pasal 7

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara, BABV KETENTUAN PENUTUP Rencana Kenutanan Tingkat Provinsi disuaun berdasarkan basil inventarisasi hutan tingkat provinsi dan memperhatilcan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) (peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/ SETJEN/KUM.l/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat NasionaI (RKTN)Tahun 2011-2030). Berdasarkan Peraturan Menten Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322) Pasal 245 menyatakan bahwa rencana kawasan hutan disusun menurut skala geografis,fungsi pokok kawasan hutan danjangka waktu perencanaan, salah satunya adalah Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP). Selain itu juga 1.1 Latar Belakang Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepobonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, dimana hutan memberikan hasil/rnanfaat berupa benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari butan. Oleh karena itu diperlukan sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Dalam rangka pengelolaan hutan, salah satu proses yang sangat penting untuk dilakukan adalah Perencanaan Kehutanan, Salah satu penjabaran Perencanaan Kehutanan adaJah perlunya disusun Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP). DAB 1 PEBDAllULUAR i SALIN AlfI LAMPlRAN :....:._j PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVTNSI TAHUN 2023 - 2043 - I - Selanjutnya PasaJ 256 dan Pasal 258 menyebutkan bahwa reneana kehutanan yang berskaJa provinsi merupakan jenis pereneanaan dalam fungsi pokok kawasan hutan yang bersifat lebih spesifik dan terukur dan harus memuat paling sedikit:

a.Gambaran urnum kondisi, luas dan potensi sumberdaya hutan, mandat dan isu strategis terkait dengan pengurusan hutan di wilayah provinsi;
b.Visi, misi dan arahan-arahan kebijakan pengurusan hutan eli wilayah provinsi dan menjadi aeuan arah pembangunanjangka panjang provinsi;
c.Indikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam proses transformasi potensi manfaat sumberdaya hutan di wilayah provinsi menjadi barang dan jasa hutan yang mendukung hidup dan kehidupan;
d.Penjabaran altematif skenario pencapaian visi dan misi dan sasaran sebagai dasar araban penyusunan rencana investasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan pada bagian kawasan hutan nasional yang telah siap dimanfaatkan dan/atau digunakan di tingkat wilayah provinsi, serta penyusunan rencana pembangunan pada bagian kawasan hutan yang masih memerlukan proses rehabilitasi, restrukturi sasi dan revitalisasi sampai dengan siap keloLa investasi melalui pentabapan rencana permanganate kehutananjangka panjang, menengah dan pendek tingkat Provinsi;
e.Perkiraan kontribusi ekonomi, sosial dan lingkungan dan barang dan jasa sektor kehutanan dalamjangka panjang terhadap pembangunan provinsi; danjatau
f.Penjabaran araban dan perkiraan kontribusi sektor kehutanan eli wilayah provinsi. di sebutkan bahwa rencana yang lebih tinggi baik dalam eakupan wilayah maupun jangka waktunya menjadi aeuan bagi rsncana yang lebih nmdah yang telah disusun dan disahkan berdasarkan basil inventarisasi lapangan dapat menjadi masukan dalam revisi rencana yang Jebib tinggi. Dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan RKTP Kalimantan Utara adaJah sebagai berikut
l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. 3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraruran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 1.2 Daaar Hukum Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi betjangka waktu 20 (dua puluh) tahun, selanjutnya dapat ditinjau dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun, Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodir dinamika pembangunan kehutanan, dan disusun 1 (satu) tabun sebelum berakhirnya rencana kehutanan tersebut.
4. 5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 t.entang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2022 tentang Cipta Kerja Menjacli Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2023 Nomor4l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimsna telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. 7.Undang-Undang Nomor 20 rabun 2012 ten tang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. 8.Undang-U ndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencega.han dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara lndonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undan g- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana teJah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tcntang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2021 Nomor 33, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepubLik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. 12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
12. 13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 ten tang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana PengelolaanHutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 319); t4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tab un 2017 tentang Renca.na Tata RuangWilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lernbaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);
13. 15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tabun 2021-2026 [Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tabun 2021 Nomor 5); Memperhatikan Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.l/Menhut-ll/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, sisternatika penulisan dokumen RKTP Kalimantan Utara ada1ah sebagai beriku t: 1.5 Slatematika
14. 1.RKTP merupakan araban makro pemanfaatan dan penggunaan spasial potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan eli luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan untuk jangka waktu 20 tabun.
15. 2.Jangka waktu selama 20 Tabun (2023 - 2043) dan die vaJuasi paling sedikit 5 (lima) tab un sekali,
16. 3.Basis analisis adalah kawasan hutan negara yang meliputi Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Ruang lingkup dokumen RKTP Kalimantan Utara ini meliputi: 1.4 Ruang Llngkup Penyusunan dokumen RKTPKalimantan Utara ini dimaksudkan untuk memberikan rujukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di wilayah Kalimantan Utara, pengelola kawasan hutan di tingkat tapak serta kepada para pihak terkait dalam pengurusan kehutanan dan yang membutuhkan ruang kehutanan. Sedangkan tujuan penyusunan dokumen RKTP ini adalah tersedianya arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial/ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan eli luar kehutanan yang menggunakan kawasan butan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara untuk jangka waktu 20 tahun. 1.3 Maksud Dan TujuaD BAB VIII. PENUTUP BAB VI. KEBIJAKAN DAN STRATEGI BAB vu. KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSlAL, DAN LINGKUNGAN SEKTOR KEHUTANAN PADA PEMBANGUNAN PROVINSI BAB V. INDlKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG 5.1 AnaJisa kek ua tan, keJemahan, peluang dan ancaman (terkait proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan SOH menjadi barang jasa nyata dalarn mendukung hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat di provinsi). 5.2 Sintesis hasil analis (butir-butir dasar araban skenario). 4.2 Misi. 2.2 Kontribusi Sektor Kehutanan Provinsi (Ekonomi, Ekologi dan Sosial Budaya). 2.3 Kondisi Kelembagaan Sektor Kehutanan Provinsi. 2.4 Isu Strategis Terkait Pengurusan Hutan di Wilayah Provinsi. 1.1 Law Belakang. 1.2 Dasar Hukum. 1.3 Maksud dan Tujuan. 1.4 Ruang Lingkup. 1.5 Sistematika Penulisan. BABI. PENOAHULUAN -----.. _ _---_ . - -- ~- ,- a b IKabupaten/ Batu Bate HataD 8at&a H1ItaD LuuKa_ Koaemaal LIDhaC Pro4.abi Prod .... ProdU:si Hutan Mota Te.I1Iatu KoGftnl Kallapaten/KAllta (Hektu) (Bddat) (Rdrtwl (Bektul O\cktvi Bulunzan . 2OS.59403 465.09791 272.79171 5.59611 - . 949.0~ TllI"t\knn 7.06772 . - 7.06772 Nunukan 284.0TJYG 150....59 78 lb\l.ll.J 70 sr'l.()lfl 7tl 14.598ti1 1S':r.l.9'l'J Uti Malinau 988.01702 696.642.58 1.545.892 31 315.548 72 30.174 11 3.636.274 75 TI""l TldllM . . Q.08428 lS3.Q05.ClO I 9678~ 171768 23 Jumlah 1.273.09100 U,". T6411 2. 189.TA-.20 1.OTS..429.Qf_ 60.G4774 S.667.12QM Tabe12.1. Status dan Fungsi Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan perkembangan pengukuhan kawasan hutan sesuai Keputusan Menteri Liugkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6631/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/1O/2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan tahun 2020 dan Peta Administrasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah tabun 2017 Provinsi Kalimantan Utara, luas kawasan hutan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan tahun 2021 adalah 5.657.120,14 hektar. Rincian status dan fungsi kawasan hutan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Luu Kawaaan Butan2.1.1 Potensi dan Konclisi Umum Rutan Provinai2.1 POTENSI DAII REALITAS BAB2 Kawasan hutan merupakan tutupan lahan yang mendominasi wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebesar 74,96% dari luas daratan wilayah provinsi. Luas dan sebaran kawasan hutan pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.3. Tabel 2.3 Luas dan Sebaran Kawasan Hutan pada Setiap Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Sumber:
17. 1.Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
18. 2.Keputusan Menteri Lingkungan I Iidup dan Kehutanan Nomor.SK.8106/Menlhk PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 teniang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara Sampai dengan Tahun 2017.
19. 3.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.SK.6631/Menlhk- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuban Kawasan Hutan Provinsi Kalunanlan Utara Sampai dengan Tahun 2020. 1'ah_2014 TaJuUl2018 P~fu:i PentIIahu Uti PuAaId Rutan bh .. 1021 (1aektart (hektu, (1ldltul 'I'aJt... :Ie) 14 .,4 TUu 2018./4 - I~kdtu _ :.IO'll (Jaekb'l Kawaaan KonservaaJ (KSA/KPAI 1.266.901,8 1.27 ~.J02," 1.272.091,00 5.200,641 ·11,47 3 7 r--- I Kawaaan Hutan Lindu~ (tiLl 1.06".20 1.S 1.059.673.S 1.059.764.11 ·4.528,01 90.53 9 8 Kawtlllllln HUIAn ProduDI 2.271.8S6,2 2.184 G30,2 t2 189788,20 87.226.08 5158,00 I Terbatu IHPTJ 8 0 Kawuan Hutan Produkai Telap 1.049.77 J ,0 1.078.532,9 1.075.429.09 28.761.89 ·3.103,88 JII~ 8 ; - Kawuan Hutan Produlcl. yang 59.093.62 60.047.74 60 047,74 954.12 . daE!!. Dlkonverel IHPKI Jumlah 5711824,'1 5654 <l86.C) ·~.tl~7 .4<1 ..!.I..M.ld 0 6 15.657.120 H Gambar 2.1 Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2021 berdasarkan perkembangan pengukuban kawasan hutan sampai dengan 27 Oktober 202) I luas kawasan hutan Provinsi Kalimantan Utara mengalami perubahan. Pengurangan luas kawasan dari tahu n 2014 sampai dengan tahun 2018 seluas 56.837,44 hektar dan penambahan luas Kawasan hutan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 202) seluas 2.133,18 hektar. Rincian perubahan luas kawasan hutan menurut fungsi hutan adalah sebagaimana disajikan pada Tabe12.2. Tabe12.2 Perubahan Luas Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014, Tahun 2018 dan Tahun 2021 Sumber:
20. 1.Keputusan Menteri Lingkungan Ilidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.130/Meolhk/Setjen/Pkl.O/2/20 17 tentang Penetapan Peta F'ungsi Ekosistem Gambut Nasional.
21. 2.Keputusan Menteri Lmgkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.SK.6631/MENLHK-PKTL/KUII/?LA.2/l 0/2021 ten tang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan l lutan Provinsi Kalimantan Utara Sampat dengan Tabun 2020. Selain itu terdapat ekosistem Mangrove dalam kawasan hutan seluas 119.011.64 Hektar, yang t.erdiri atas Hutan Mangrove Primer seluas 12.173,65 hektar, Hutan Mangrove Sekunder seluas 33.327.79 Ha serta tambak seluas 73.510,20 hektar. Tutupan Mangrove primer merupakan tutupan terkecil yakni seluas 12.173,65 hektar. Hal ini rnengindikasikan adanya perubaban fungsi Mangrove dalam kawasan hutan menjadi tambak. Pembukaan tambak mengakibatkan konflik laban berkaitan dengan lokasi tambak yang berada dalam kawasan hutan negara yang dikelola tanpa adanya Persetujuan 115,518.56 115,518.56 Gambut 9~846.1 a Jumlah 98,846.10 ~--~~------~~----~ Tutupan Lahan Total (hektar) Hutan Produksi (hektar) Di Provinsi Kalimantan Utara terdapat tutupan lahan berupa lahan gambut yang sebagian besar berada eli daJamkawasan hutan, Lahan gambut di dalarn kawasan hutan seluas 115.518.56 hektar. Rincian tutupan laban gambut dapat dilihat pada tabel 2.4. fabel. 2.4 Gambut dalam Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara sumner . Dinas Kehutanan Provins! Kalimantan IJtm'O, (2021) tt) Perseniase luas kauiasan butan berdasarkaii luas wiJayah Prouinsi Kalimantan Utaro Kabup8teDl w~ 1 KIU/KPA LauKawuu HPK 8aba per 1m. (Ddttar) IIJIT BP (Bdtt.u Kabu.-tell/KDta IKot». (Hektw) (Dektar) (De.ld:ul (Debar) ~ l (Bdttar) o~~ % I BuluQ8jl 1.392 57:a~ . 205.594,03 465.097,91 ZT2791,71 5.596,71 949.080,36 12,58n Tatakan '25.080.00 7.06772 . - ;.06772 000 Nunuka.n 1 384 190~ 284.073.98 150.459,78 Iff.)713.70 274.082,76 1"5~,8 892 9'.29.08 n.ss 71- " 2ti~.070,~ - 1.545.89'2,3 JO 174,1 13·636.274.7Mlihnuu 988.011,02 696.642.S8 I 31'.~.8.1'2 1 5 48,Ht TWillTldulll' 18l.S8~QQ 9.081 28 153.005.90 I ~':~ 171.768 za 228 K...J.imil .. tb 7.&46.497 1.an.091, 1.089.764, !a.l.9-.788.2 1.07$.4:19, 1~'''''7.'7 S.6S'7.1ao. 74,96nUlIIra oci 00 11 0 09 .. 14 Sumber: Dinas Kehutanon ProlllnSl Kalimantan Utarn (2021) - Jenls Pemanfaatan aId Tabun 202l Keteran,an 'I (heJrtar) I IUPHHK/PBPH-Hutan (lam 2.070.122,23 -- - lUPHHK/PBPH Hutan Tanaman 244.262,00 IIUPHHK/PBPH-Restorasi Dalam proses permohanan j Ekosistem 61.262,78 ~JumJah 2.375.647,01 Tabel 2.6 Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan sid Tahun 2021 Kawasan hutan dimanfaatkan dan digunakan untuk berbagai keperluan baik sektor kehutanan maupun sektor non kehutanan. Rincian pemanfaatan kawasan hutan sarnpai dengan tahun 2021 disajikan pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7.
22. 2.1.2 Realltaa PeJDaJllaatan dan Penggunaan Kawasan Butan Sumber: 1. Pcta Penggunaan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021
23. 2.Keputusan Menteri Kehuranan No.SK718/Menhut-Il/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kahmantan Utara.
24. 3.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanen Nomor.SK.6631/MenIhk- PKTL/KlJH/PLA.2/10/2021 tentang Pete Perkernbangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara Sampai dengan Tahun 2020. Hutan Hutan Hutan Produksi JumJah Tutupan Lahan Llndung Prod u ksj yang Dapat (hektar) [hcktar] Dikonversi Jhektari (hektar) I- Hutan Mangrove Primer - 12.173,65 - 12.173,65 Hutan Mangrove" 4,62 32.830,84 492,33 33.327,791 Sekunder Tarnbak -- -- - - 73.366,49 143,71 73.510,20 I Jumlah 4,62 118.370,99 636,03 11<).011,64 Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Secara rinci ekosistem Mangrove dalam kawasan hutan dapat dilihat pada Tabel 2.5. Tabel 2.5 Mangrove dalam Kawasan Hutan - II - Wilayah Provinsi Kalimantan Utara cenderung mengalami penurunan pada 3 kurun waktu. Dalam kurun waktu tahun 2017 - 2018 angka deforestasi pada : butan primer seluas 715, 1 hektar (21,5%), hutan sekunder seluas 5.861,5 hektar (69,0%) dan pada hutan tanaman seluas 2.468,1 (9,5%). Dalam Kurun Waktu tahun 2018 - 2019 angka deforestasi pada : hutan primer seluas 280,8 hektar (25,3%), hutan sekunder 2.807,0 hektar (59,1%) dan pada hutan tanaman seluas 5.442,8 hektar (15,5%}. Sedangkan dalam kurun waktu Tabun 2019 - 2020, angka deforestasi pada : hutan primer seluas 72,1 hektar (28,2%) dan pada hutan sekunder seluas 864,2 hektar, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.9 2.1.3 Realitas Deforestui Sumber : Balar Pemaniapan Kaurasan. Hutan WiJayah IV Samannda, 2021 Jenla Pengunaan ., d Tahun 2021 Ret (he_tar) lzin Pinjam Palmi Kawasan Kab. Bulungan, Kab. Hutan (lPPKH)/ Persetujuan 19.015,43 Malinau, Kab.Tana Penggunaan Kawasan Hutan Tidung, Kab, Nunukan, (PPKH) dan Kota Tarakan . Tabel 2.8 Penggunaan Kawasan Hutan eli Provinsi Kalimantan Utara Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan eli luar sektor kehutanan diberikan daJaro bentuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 0PPKH)/Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Data penggunaan kawasan hutan sampai tahun 2021 disajikan pada Tabe12.9. Sumber: Data Reaiisasi mit Pemutanati Sosial dan Kemitraan Lillgkungan Dinas Kelllltallnn Prollinsi Kalimantan tnara sl d Tahun 2Q21 Jenia Pemantaatan ,/4 Ta.hun2Q21 Status Kawuan Rutan (helrtar) Hutan Oesa 88.192 HPdan HL Hutan Tanaman Rilkya1 2.858 HP Rutan Kemasyarakatan 8.539 HP, HL dan HPK Pengakuan dan Perlindungan - - Kemitraan Kehutanan Hutan Adat - - Jumlah 99.5a9 - Tabel 2.7 Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sid Tahun 2021 Dalam klasifikasi statistik perekonomian, sektor kehutanan termasuk dalam sub sektor pada sektor pertanian. Sektor kehutanan berperan penting dalam perekonomian wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini dapat dilihat dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian Provinsi Kalimantan Utara. Dimana, walaupun kontribusi Sub sektor kehutanan cenderung mengalami peningkatan dan Tah un 2017 sid Tahun 2021, namun persentase kontribusi sub sektor kehutanan terhadap sektor pertanian cenderung mengalami penurunan, mengingat pada saat yang bersamaan sub sektor - sub sektor lainnya pada sektor penanian juga mengalami peningkatan dari tahun 2017 sid tahun 2021. kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.10. 2.2.1 Kontribuai Sub-sektor Kehutanan Terhadap Perekonomian 2.2 Kontrlbuai Sub-sekior Kehutanan (EkoDOmi,Ekologi dan SoaJal Buuya) Berdasarkan data deforestasi hutan dan tahun 2017 sampai dengan 2020 tersebut totalluas deforestasi dari tahun 2017 sampai tahun 2020 yaitu seluas 18.511.6 hektar. Kernenterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Deforesiasi Indonesia Tabun 20 L7-2018. Deforestasi lndonesia Tahun 2018-2019. Deforestasi Indonesia Tahun 2019-2020. Direktorat Inventansasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorar .Jenderal Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Website Sumber : - - f--. .- ~~~. .- - .....--- ........,..,... ,....... -.....- ... ......- -- :_r_ -- -'- -- 1_,- .-- - " _I. - • -I" - " _I .._I. - .. _I" 'l 1M •• .~., ., .. Hi .. • &, .J II \li_ •• .. ,.~ I • U .-._ • . ...J .. • • ,I _IJ _fO, OI ,J • .J .. " .' ..1 . _.. t ....,.,....... 1... '" •__!:!!!~ I ..Il ..t' ~ 1'!_1 ~. ,,,_, .. r•• ~ I-!.! ~!.! 1·,1\ _J~j n .~. .~ 117 -~ j. --- " • 1M ... .... OS "oj , 100, ,,, ,.. Ii " •• f * • • UlWl , i --- ,~I~ M" ". ~ " •.1 ". • ,.. 00 • .J ,• ~, • _.( . .... I -.It ft~ ml' "1"ju _. , .J -, _. •• M41a; ""flU IMJ ... ,.t u to.... I I Tabe12.9 Deforestasi Kawasan Hutan.dari Tahun 2017 sid Tahun 2020 Sumber: www.slpuhhdephut.net tanggai akses 28 Juli 2022. - -- Kelompok .Jenis Kayu Bulat Tahun Meranti I Rimba Kayu lndah Jumlah Campuran (m3) (m3) (ml) (m3) • 2017 727.145,13 161.449,04 769,22 889.363,39 2018 778.96445 208.195,39 46699 987.626,83 L 2019 779.515,04 119.661,28 266,17 899.442,49 2020 611.111,53 82.156,80 33,19 693.301,52 I 2021 627.144,56 116.969,55 226,79 744.340,90 Kontribusi sektor kehutanan berperan penting daJam industri berbahan baku kayu bulat, khususnya terhadap perusahaan pengoJah kayu menjadi Plywood, Block board, Saum Timber, Moulding, Garden Furniture,dan lain-lain. Produksi kayu bulat eli wilayah Provinsi Kalimantan Utara cenderung mengaJa.mi peningkatan, hal ini menunjukkan potensi produksi kayu bulat mendukung perkembangan industri kayu olahan yang mempengaruhi perkembangan perekonomian. Produksi Kayu Bulat di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 disajikan dalam Tabel 2.11. Tabe12.11 Produksi Kayu Bulat di Provinsi Kalimantan Utara Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utaro Merwn/t Tahun. 2017 - 2021 (-0.01)62 7,58 82,2 5 6,133,42 2021 'I -~I lncl.Jbtor Satuan 2017 2018 2019 _, Jumlah Kontribusl Sub- Millar 13.440.423.647.853.993,05~.275,42 4.63 sektor Kehutanan Rp - .__ Jumlah PORB Miliar 12.548,213.754,115.312.916.567,0 18,0 (ADHB) Sektor Pertanian Rp 0 5 1 3 Kontribusi Sektor Kchutanan Persen 27.42 26.52 26.08 25.81 25. terhadap PORB Sektor Pertanian Tabel 2.10 Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2021 . ertumbuha JenllHHBK Ketv". ! Minyak Kayu Pu tih Dihasilkan dari pohon kayu putih (Melaieuca leucadendron Linn.) yang merupakan pahon penghasil minyak kayu putih yang dikembangkan eli UPTD KPH Tarakan Madu Lebah Kelulut Oihasilkan dari lebah yang tidak bersengat yang (T'rigona) telah dikembangkan di UPTO KPH Tarakan, Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan Nunukan I Madu Hutan Dihasilkan dan lebah Apis dorsata yang bersarang eli pohon pohon banggeris. Madu ini terdapat di UPfD KPH Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan telah dikembangkan di UPTD KPH Nunukan den~ nama Madu SutaY I Ulat Su tern Memiliki potensi ekonomi yang menghasilkan seral atau benang sutera, Makanan utama ulat I ini adalah tanaman Murbei. Ulat Sutera dan Murbei ini teJah dikembangkan di UPfD KPH I Nunukan. Tanaman Hias Tanaman yang memiliki potensi ekonomi dan (Anggrek- anggrekan, estetika yang tinggi. Jenis HHBK ini banyak Kantong Serna r). terdapat di U?TD KPH Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan Nunukan Rotan (sega, HHBK yang memiliki potensi ekonorm tinggi dan semambu, cUl) dimanfaatkan untuk produk anyam-anyaman - m_aupun mebeulair. Sebagian besar HHBK ini Di SiS! lain, hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara juga memberikan hasil berupa Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang ctisajikan dalam Tabe12.13 Tabe12.13 Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Provinsi Kalimantan Utara Sumber : Portal WebSIte Sistem Informasi PNBP Kementenan Lingkungan Hidup dan Kehutanon 2022 I Tahun nDH I DR I lM'H-HP IRp II 1000) (Usn lIlooo) (Rpx 1000) i 2017 68.333.982,80 i 14.729,19 j - 2018 83.547.028,34 16.612.15 - I 2019 74.300.504,03 I 14.547,48 I - 2020 58.196.122,02 t_ 11.056.03 1.185.980,00 I - 8.572.795!00 I2021 62.430.683 20 1l.961.71 - . Sektor kehutanan Provinsi Kalimantan Utara juga sebagai sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dan pengelolaan sumber daya alam kehutanan, PNBPProvinsi Kalimantan Utara periode 2017 - 2021 dan sub-sektor kehutanan disajikan dalam Tabel 2.12. Tabel 2.12 Penerimaan Negara Bukan Pajak Provinsi Kalimantan Utara Untuk pemanfaatan sumber daya hutan lebih difokuskan pada hasil hutan berupa kayu, kedepan potensi sumber daya hutan berupa hasil hutan bukan kayu dapat dikelola secara optimal dilakukan dengan pendampingan oleh UPTD KPH se-Kalimantan Utara sedangkan realisasi HHBK di setiap U'Pt'D KPH masih dalam tahap pengembangan. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHSK) yang telah terealisasi di Provinsi Kalimantan Utara berupa produksi Tanaman Pewarna Tersebar eli UPTD KPH Tarakan, Bulungan, Tana (Karam un ting, Kunyit Tidung, Malinau dan Nunukan d!!1_ Tanaman Racun Tersebar eli UPTD KPH Bulungan, Tana Tidung, (Ullas}, Malinau dan Nunukan, Sarang Burung Walet HHBK yang memiliki potensi ekonomi tinggi dan banyak dimanfaa tkan untuk kesehatan. Tersebar di UPTD KPH BuJungan, Tana Tidung, I Malinau dan Nunukan banyak terdapat di U?TO KPII Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan Nunukan Bambu/Rebung HHBK yang memiliki potensi ekonomi tinggi dan Bambu dimanfaatkan untuk produk makanan, anyam- anyaman maupun mebeulair. Sebagian besar HHBK ini banyak terdapat di UPTD KPH Bulungan, Tana Tidu~ Malinau dan Nunukan Damar dan Terdapat di UPTD KPH Bulungan, Tana Tidung, gahektarru alam Malinau dan Nunukan Buah-buahan Hutan Terdapat di UPTD KPH Bulungan, Tana Tidung, (durian, cempedak, Malinau dan Nunukan mata kucmg, langsat, ~ul dll) Tanaman Obat- Dimanfaatkan sebagai tanaman obat herbal dan obatan (Pasak Bumi, terdapat di UPTD KPH Tarakan, Bulungan, Tana Sirih Merah, Akar Tidung, Malinau dan Nunukan Kuning, Akar Kelawit, Tanaman APPA d.m_ - -- Sarang Semut Dimanfaatan untuk obat-obatan dan terse bar eli UPTD KPH Tarakan, Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan Nunukan - Hewan Buruan (Babi Tersebar di UPTD KPH Bulungan, Tana Tidung, Payau, Pelanduk, Landak Malinau dan Nunukan dl1), - - _J Dalam mewujudkan fungsi ekologis maka diperlukan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pengelolaan ekosistem yang berkeJanjutan, dan kontribusinya dalam jasa pariwisata, jenis jasa wisata dan lakasi jasa wisata Sumber: RPPLH ProlllflSl Kaiimaman Utam (2019) Status Jasa Lingkungan Jasa Lingkungan Sangat Tinggi Sedang Rendah Sangat Tinggi Rendah - Penyedia Pangan 156.444 4.409.511 2.199.845 225.795 3.126 Penyedia Air 13.820 2.410.609 3.274.129 895.208 400.954 Penzatur Air 3.986.374 l.709.005 540.191 723.686 35.466 Pengatuf Iklim 4.921.367 1.476.279 222.609 353.060 21.405 Mitigasi Bencana 5.391.297 1.164.455 324.638 97.488 16.844 Banjir Mrtigasi Bencana 5.440.0521 7 1{>.8~l) ~13.971 310.410 12.828 Lon sor Mitigasi Bencana 3.953.559'2.132.002 I 692.890 185.839 30.432 Kebakaran Hutan dan Lahan lJumlah 23.863.513 14.018.72 7.768.273 '2.791.486 521.055 0 Hutan Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi untuk berkontnbusi dalam hal Iaea lingkungan dan wisata di datam kawasan hutan yang sangat potensial untuk dikembangkan. Potensi jasa lingkungan terse but terutama dalam hal sebagai penyerap dan penyimpan karbon, penyedia pangan, penyedia air, pengatur air, pengatur iklim, mitigasi bencana banjir, mitigasi bencana longsor, mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Secara rinci jasa lingkungan tersebut di wilayah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagaimana disajikan pada Tabe12.14 sedangkan kontribusinya dalam jasa pariwisata dapat dilihat pada TabeJ 2.15 Tabel 2.14 Luas Jasa Lingkungan Berdasarkan Status Jasa di Provinsi Kalimantan Utara 2.2.2 KODtribusi Sub-selrtor KehutanaD Terhadap Llngkungan (Ekologi) getah karet yang dihasilkan dari fUPHHK-HT pada tahun 2020 sebanvak 23,90 ton dan pada tahun 2021 sebanyak 303.97 ton. Wtsata Budaya *Adat Ustf.adat aslt di
25. 1.Kabupaten Bulungan,
26. 2.Kabupaten Malinau,
27. 3.Kabupaten Nunukan
28. 4.Kabupaten Tana Tidung • Wisata Buciaya Kampung Asal Duri, Desa Tideng Pale Timur • Wisata Budaya Kampung Asal Bandan, Desa Buong Baru Whata ReUgf. :
29. 5.Wisata Religi Batu Mapan, Oesa Tideng Pale, Kabupaten Tana Tidung i Wisata Budaya I Religi Ket,._nman --- ~ Kabupaten Malinau
30. 1.Air Terjun Setulang di Desa Setulang,
31. 2.Air Terjun Martin Billa di Desa Long Loreh,
32. 3.Air Terjun Sungai Gita Desa Paking, KabupaUln Tana Tkfung
33. 4.Air Terjun Gunung Rian, Kec. Muruk Rian
34. 5.Air Terjun Desa Buong Baru
35. 6.Air Terjun Batu Mapan, Desa Tideng Pale
36. 7.Air Terjun Mangkaban, Desa Bebakung
37. 8.Wisata Pernandian Sungai Rongkang, Oesa Sedulun Kabupat:.n Bulungan
38. 9.Air Terjun Batu Tumpuk di Desa Pimping
39. 10.Air Terjun Sulok eli Desa Pimping
40. 11.Air Terjun Meluncur Oesa Peso,
41. 12.Air Terjun Belu'ling Desa Long Tungu,
42. 13.Air Terjun Biape Desa Nahektar' Aya
43. 14.Air Terjun Beletung Oesa Long Sam,
44. 15.Air Terjun Lutung Desa Long Peso,
45. 16.Air Terjun Desa Long Telenjau,
46. 17.Air Terjun Desa Metun Sajau Terdapat di dalarn kawasan hutan yang tersebar eli:
47. 1.Kabupaten Bulungan,
48. 2.Kabupaten Malinau,
49. 3.Kabupaten Nunukan dan
50. 4.Kabupaten Tana Tidung • Ekowisata Kujau, Desa Kujau Wisata Pendidikan Jenis Jasa Wisata Wisata AJam Air Terjun Tabe12.15 Jasa Wisata Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 2.15. • J 8· Hutan Kabupaten Tana Tidung
51. 1.Hutan Mangrove LPHD Bebatu, Desa Bebatu
52. 2.Hutan Mangrove dan Bekantan, Desa Sengkong KOM Ta.nzIcan
53. 3.Objek wisata kawasan hutan Mangrove Tarakan, Kabupaten Bulungan
54. 4.Hutan Mangrove Kecamatan Bunyu dan Tanjung Palas I Wisata Alam I Mangrove Wisata Air Panas dan Air Panas : Mata Air Kabupaten Tana Tidung 1.Air Panas Desa Buong Baru I Jrabupaun Bulungan I 2. Air Panas Oesa Pimping Kecamatan Tanjung Palas Utara
55. 3.Air Panas Desa Sajau Kecamatan Tanjung Palas TimUT Sumber Mata Air Alam : Kabupaten Bulungan:
56. 4.Kecamatan Tanjung PalasTirnur
57. 5.Kecamatan Tanjung Palas Barat
58. 6.Kecamatan Peso HOO
59. 7.Kecamatan Peso Kabupaten MaUnau :
60. 8.Sumber mata air panas Semolon eli Desa Pakingdan
61. 9.Sumber mala arr panas Desa Punan Bengalon IWisata Arung Jeram Kabupaten BuZungan :
62. 1.Sungai Keburau Di Desa Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat,
63. 2.Sungai Kayan Kecamatan Peso
64. 3.Sungai Poho Desa Long Pelban Kecamatan Peso Kabupaten MaUnau :
65. 4.Sungai Mentarang Kecamatan Mentarang Hulu Dan
66. 5.Sungai Bahektaru Desa. Apau Ping Kecamatan Bahektaru Hulu Kabupaten Nunukan : 6.Sungai Sembakung Kecamatan Lumbis Pansiangan • 19· Pada tahun 2021 jumlab desa di Provinsi Kalimantan Utara terdapat 482 desa/kelurahan. Dari 482 desa tersebut 240 desa/kelurahan berada di Kabupaten Nunukan, 20 kelurahan Kota Tarakan, 32 desa di Kabupaten Tana Tidung 81 desa eli Kabupaten Bulungan dan 109 desa eli Kabupaten Malinau. Desa yang dimaksud termasuk kelurahan dan unit pemukiman transmigrasi/upt yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. (Sumber: Kalimantan Utara dalam angka 2022, Badan Pusat Statistik 2022). Keterlibatan rnasyarakat di dalam / sekitar hutan terhektardap pembangunan eli sektor kehutanan dilaksanakan oleh UPTD KPH. Selain itu, sektor kehutanan juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. Sebagaimana diketahui bahwa daJam klasifikasi statistik perekonomian, sektor kehutanan merupakan sub sektor dari sektor pertaruan yang berperan penting dalam pembangunan nasional, khususnya dalarn hal pengentasan kemiskinan dan penyedia lapangan kerja. Seperti yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara, sektor pertanian yang di dalamnya tennasuk sub-sektor kehutanan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dibanding sektor-sektor lainnya (30,46%). Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.2. 2.2.3 Kontribual Sub-sektor KehutanAn Terbadap Sosial Budaya I Wisata A1am Gunung IKota Tarakan dan Perbukitan Eksotik 1. Camping Ground, Gunung Selatan Kabupaten Bulungan
67. 2.Gunung Putih Kecamatan Tanjung Palas
68. 3.Bentang Alam Perbukitan Yang Eksotik Dengan Topografi Curam dan Gunung Batu Kecamatan Tanjung PaJas Barat
69. 4.Daerah Sarang Gunung Walet Kecamatan Peso, Peso Hilir dan Tanjung Palas Barat,
70. 5.Lembah Sungai Berbentuk huruf V di Kecamatan Tanjung Palas Barat,
71. 6.Hulu Sungai Mara Kecamatan Tanjung Palas _________ ..l-_B_ara_t,..:...__Ka_bu---I....a_tenBulungan I Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi yang menangani urusan kehutanan dan bertanggungjawab kepada Gubemur Kalimantan Utara melaJui sekretaris daerah. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara diatur dalam Peraturan Daerah (perda) Provinsi Kalimantan Utara Noma! 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan lata Keua Dinaa Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan tugas pokok , fungsi dan dan tata kerjanya diatur berdasarkan Peraturan Gubemur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Namor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah PrOVInS] Kalunantan Utara dan Pergu b 66 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Sesuai Perda tersebut, tugas pokok Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah khususnya di bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas dekonsentrasi 2.3 Kondlsi Kelembagaan8ektor Kebutanan Provinsi Sumber . BPS-Survet Angkalan Kerjo Nosionol (Sakernos) Tohun 2021. K l. JaM ~ OlIn "-an. ~. Ea.lal MNJ...... ~~ I 135 J II,Iot_ dan Kom",,'_' I 104 OE~nl.alr GaI"G_ p~_ 0'0 C ~tn PengoUI'Won P......~ _6:37 HT,...._,_idM\~ _ 5.27 f ~=i<~ ~oe A~n Oambar 2.2. Persentase Penduduk Usia Kerja (l5 Tahun Ke Atas) yang 8ekerja Menurut Lapangan Usaha di Kalimantan Utara, Agustus 2021. ,....----- Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai fungsi:
a.Perurnusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah daerah;
b.Perumusan, perencanaan , pernbinaan dan pengendalian kebijakan teknis perencanaan hutan;
c.Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengelolaan hutan; Rencana Strategi Dinas Kehutanan 2021 - 2026 Provinsi Kalimantan Utara n-2
d.Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis konservasi sumber daya alam hektaryati dan ekosistemnya;
e.Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan; Gambar 2.3 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Struktur Orgainasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagaimana yang disajikan pada Gambar 2.3.
1. 1.Kepala Dinas.
2. 2.Sekretariat, yang membawahi:
a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b.Sub Bagian Keuangan;
c.Sub Bagian Perencanaan.
1. 3.Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, yang membawahi:
a.Seksi Perencanaan & Tata Hutan;
b.Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
c.Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP.
1. 4.Bidang Perlindungan Hutan & KSDAE.yang membawahi:
a.Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan;
b.Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Laban;
c.Seksi Konservasi Sumber Daya Alam & Ekosistem.
1. 5.Bidang Pengelolaan DAS & Rehektarbilitasi Hutan dan Lahan, yang membawahi: a Seksi PengeJolaan Daerah Aliran Sungai;
b.Seksi Rehektarbilitasi Hutan dan Lahan;
c.Seksi Perbenihan Tanaman Hutan,
f.Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
g.Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
h.Pelaksanaan unit pelaksana teknis dinas;
i.Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
j.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana terse but, adalah tugas pokok dan fungsi yang melekat dan tanggung jawab Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai unsur pelaksana: J (satu) KepaJa Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 5 (lima) Kepala UPfD KPH, 8 (delapan) Kepala Sub Bagian dan 22 (dUB puluh dual Kepala Seksi, dengan rincian se bagai berikut
1. 6.Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat & Hutan Adat yang memba.wahi: a.SekslPenyuluhan;
b.Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
c.Seksi Hutan Adat
1. 7.UPTDKPHTarakan, membawahl 3 (tiga) seksi, yaitu:
a.Sub Bagian Umum;
b.Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
c.Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya AJam dan Ekosistim dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan.
1. 8.UPTDKPHBulungan, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu: a Sub Bagian Umum;
b.Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
c.Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistim dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan.
1. 9.UPTDKPHNunukan, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
a.Sub Bagian Umum;
b.Seksi Perencanaan dan. Pemanfaatan Hutan;
c.Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistim dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan. lO.UPTKPHMalinau, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
a.Sub Bagian Umum;
b.Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
c.Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistim dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan.
1. 11.UPTD KPHTana Tidung, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
a.Sub Bagian Umum;
b.Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
c.Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Oaya Alam dan Ekosistim dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan.
1. 12.Kelompok Jabatan Fungsional Struktur organisasi Dines Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. • Tata kelola dan sumber daya hutan dan ekosistem • Desentralisasi pengurusan hutan dan penyelenggaraan kehutanan • Penegakan hukum daJam pengelolaan sumberdaya hutan dan ekosistem • Peran penting kehutanan Provinsi Kalimantan Utara I d_alamgeo£Olitikregional dan global • Deforestasi, degradasi hutan dan kerusakan sumberdaya hutan • Kelestarian keanekaragaman hektaryati dan ekositem • Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan • Peru bahan iklim Lintas Aspek Lingkungan • Kemiskinan masyarakat di sekitar butan dan perdesaan • Kontribusi kehutanan da1am perekenomian pembangunan nasional dan daerah • Ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi • Keberlangsungan pembangunan berbagai sektor dan pengembangan wilayah Ekonomi • KebeTdayaan masyarakat adat/Iokal di daIam dan sekitar hutan • Konfiik atas kawasan hutan dan pengelolaan hutan • Ketimpangan struk:tur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan • Tenurial kehutanan Sosial IsuStrat~Aapek lsu strategis kehutanan ditinjau berdasarkan aspek sosial, ekonomi dan Ungkungan, serta lintas aspek dalam pengurusan hutan di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai Tabel 2.16 berikut: 2.4 Isu Strategls Terkait Pengurusan Rutan eli Wllayah Provinsi Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan I Produksi yang dapat Dikonversi yang berada pada I laban gambut dengan kriteria kritis dan sangat I I kritis, serta sasa.ran Rehabilitasi Hutan dan Hutan Lindung, laban gambut dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya di luar laban kritis dan sasaran rehabilitasi, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan daya dukung dan daya tampung tata air tinggi, Seluruh Kawasan Konservasi No. Arahan RKTP Kawasan
2. 1.untuk Konservasi f-- Kawasan untuk Perlind ungan
3. 2.Hutan Alam dan I Ekosistem Oarnbut Kaw a san
4. 3.I Prioritas I Rehabilitasi Kriteda Araban RKTP Berdasarkan hasil analisis, arahan spaslal RKTP Kalimantan Utara dalam rangka pengelolaan hutan eli masa mendatang terdm atas 6 (enamj arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan yang merupakan araban makro. Penentuan arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan RKTP Kalimantan Utara tersebut dilakukan dengan melakukan analisis spasial dengan menggunakan peta tematik deogan skala 1 : 250.000 yang didasarkan pada kriteria arahan ruang pemanfaatan Kawasan Hutan RKTP. Kriteria araban ruang pemanfaatan kawasan hutan RKTP Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana disajikan pada Tabel 3. 1 Tabe13.1 Kriteria Araban Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan RKTP Kalimantan Utara 3.1 AIlalJ.J. Spulal ARABAN IlIDIKATIF KEMJAKAN PElfGURUSAN HUTAN PROVIIISI KALIMA1ITABUTARA SAB3 lahan kering masyarakat, Fasos Fasum I (Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka I Penataan Kawasan Hutan-PPTPKH) serta Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan daya I dukung tata air rendah. --------------------~ Produksi dan Hutan i Dikonversi dengan sawah, dan pertanian tinggi. Hutan Lindung, Hutan Produksi yang dapat penutupan permukiman, Kawasan
5. 6.untuk Non Kehutanan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang telah Dibebani lzin Hutan Desa/Hutan Kemasyarakatanj Hutan Tanaman Rakyat dan Araban Perhutanan Sosial, serta Hutan Produksi deogan daya dukung tata air rendah, dan daya dukung pangan/energi Laban. Reklamasi, lzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, serta kawasan konservasi dengan I zooasi/blok rehabilitasi. Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang telah I Dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam (HAll Hutan Tanaman (HT}/Restorasi Ekosistem (RE) dan rencana pemanfaatan izin HA, HT, dan RE kemitraan dengan masyarakat sekitamya Diarahkan untuk pemanfaatan hutan skala besar I dengan berbagai skerna, an tara lain Perizinan 8erusaha Pemanfaatan Hutan HA/HT IRE, Kawasan unluk Pemanfaatan Hutan 4. I Kawasan
6. 3.I Prioritas Rehabilitasi tanpa mengurangi fungsi perlindungan, sistem 1- ~!_ta_ta-:_::air serta pengendalian emisi _j Diarahkan untuk percepatan rehabilitasi karena I kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis dan areal bekas pertambangan mela1ui usaha reklamasi, revegetasi mau pun sipil teknis konservasi tanah dan air. Apabila proses rehabilitasinya telah selesai dapat d.ilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan diupayakan untuk pemberdayaan masyarakat Oiarahkan untuk melindungi ekosistem hutan alam dan gambut serta penyediaan karbon. Pemanfaatan ke depan dapat dilakukan dengan I Perlindungan tanpa meninggalkan tujuan utamanya, misalnya
7. 2.Hutan Alam untuk pemanfaatan jasa lingkungan, Hasil Hutan dan Ekosistem Bukan Kayu (HHBK), pemanfaatan kawasan dengan Tqj~1Ul Araban RUaN hmanfaate.n Kawuan HutaDRKTP Diarahkan untuk konservasi sumber daya hutan. Dalam pengelalaannya berprinsip pada perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari dan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi Gambut Kawasan untuk Kawasan
8. 1.untuk Konservasi Secara umum tujuan utama dan arahan ruang pemanIaatan kawasan hutan RKTP Kalimantan Utara adalah sebagai berikut: Tabe13.2 Tujuan Arahan ruang pemanfaatan Kawasan Hutan RKTP Kalimantan Utara No. Araban RKTP Arahan ruang pemanfaatan Kawasan Hutan tersebut menjadi acuan/rujukan untuk 5 (lima) kabupaten/ kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, yaitu: Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung daJam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJPKPH). Enam araban ruang pemanfaatan Kawasan Hutan RKTPKalimantan Utara , yaitu: (1) Kawasan untuk Konservasi: (2) Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut; (3) Kawasan Prioritas Rehabilitasi; (4) Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi; (5) Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat; dan (6) Kawasan untuk Non Kehutanan yang merupakan arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan RKTP Kalimantan Utara pada periode tahun 2023 sampai dengan 2043. I undangan 6. Masyarakat Diarahkan untuk pemanfaatan hutan skala kecil ' dengan berbagai skema, antara LainHutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Kemitraan. Pada kawasan tru diharapkan peran serta dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbuka _I Kawasan im merupakan kawasan yang disiapkan untuk pemenuhan lahan bagi masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan sektor non kehutanan. Prosesnya tetap melalui prosedur I sesuai ketentuan peraturan perundangan- Kawasan untuk Non Kehutanan 5. untuk manfaatan Hutan Berbasis I I Berbasis Korporasi Kawasan AnIlan Ru•• Funpl Rotan ,da1am belrtar, Bo. Pemwutaa Hutaa Hata.o Hutaa Pr04a.b1 )[a"MaD H'llan Koa.Mn'Ml Llad...... Tflht. T~" Kocmmd Jumlah RKTP J. IKawuan unluk I 2fl6 SIO,eM . . . , 266510.~ I\oNervaIll 2 ,=...;",u. HIIIJIn Alam dan 963 606,53 453.564,11 96.360.44 11.122.67 1.524.653,76 EkOllSIml O.mwt [ 3. Ka... aan Pnontu 5-580,96 13866,05 3860,18 .. ..366,87 432,88 28108.93 Rehabilitaat 4 Kawua.n untuk Pe:manfaatan 14.472,86 1.573.548,38 789.570,85 12129,87 2.39()'021,96 Hutall ~rbu .. ,-~. K~I
9. 5.Kawuan untuk I~Olanfaa.taJl 67818,68 I SO.OOI ,56 155.829,89 32.381,41 406.031,54 Hutan BerbuLl i M.~l'Ila1l
10. 6.Kawuan untuk 11.030,26 8.813,95 29.299,04 3.680,92 52.824,17 Non Kehuta.na.n Jumlah 1.272.09l.00 1059 764,1 J 2.J89.7M.20 1.075.42<),09 60.047,74 5657.120.14 Tabel 3.4 Distribusi Araban Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi di Provinsi Kalimantan Utara Ara.hUl R\W.Q& PeuwDfaatan Ke.wue.n B-utan Bo. RK'l? Luu Rutan (ba)
11. 1.Kawasan untuk Konservasi 1.266.510,04 2 Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan 1.524653,76 Ekosistem Gambut
12. 3.Kawasan Prioritas Rehabilitasi 28.10893 4. Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis 2.390.021,96 Korporasi 5. Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis 406.031,54 Masyarakat I 6. Kawasan untuk Non Kehutanan 52.824,17 ~ Jumlah 5.657.120,14 Berdasarkan hasil analisis spasiaJ diperoleh hasilluasan araban ruang pemanfaatan Kawasan Hutan indikatiI RKTP Kalimantan Utara sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.3 dan 3.4 luas masing-masing kawasan yang dinyatakan dalam tabel ini merupakan kondisi luas kawasan hutan sampai dengan bulan Juli 2022. Tabe13.3 Distribusi Luas Berdasarkan Arahan Spasial RKTPKalimantan Utara 3.2 Hun Analisia Berdasarkan Arahan RKTP Optirnasi kawasan hutan ini diperlukan agar kawasan hutan yang ada tetap terkelola dengan baik, bebas dan konflik dan target-target pernbangunan kehutanan tetap terpenuhi Optirnasi kawasan hutan dilakukan selain untuk mengakomodir kebutuhan pembangunan hutan rakyat, kcpentingan sektor non kehutanan serta penyediaan laban permukiman juga merupakan bagian dari resolusi konfiik tenurial yang terjadi di dalam kawasan hutan sampai dengan tahun 2043. Optimasi luas efektif kawasan hutan dilakukan untuk mempertahankan pemenuhan luas kawasan hutan yang didasarkan atas kondisi biofisik hutan, penetapan kawasan hutan dengan mempertimbangkan tata ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, reneana pembangunan nasienal dan daerah, kerawanan bencana, pertanahan serta hak-hak pihak ketiga dan masyarakat. Kawasan hutan yang dipertahankan berupa kawasan hutan yang mempunyai fungsi perlindungan jasa ekosistem terhadap tata air, emisi, dan keanekaragaman hayatJ yang tinggi. dan sangat tinggi, serta kawasan hutan yang sudah dikelola, berpotensi tinggi dan layak untuk dikelola. Sedangkan kawasan hutan yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang terindikasi adanya penguasaan masyarakat lainnya, permukiman, transmigrasi, sawah, tambak atau infrastruktur umum serta pemenuhan kebutuhan sektor lain yang berbasis laban serta pengembangan infrastruktur umum nasional dan daerah. 3.3 Optima," Luaa Efe.ktif Araban Pemanfaatan Pada prinsipnya daJam perencanaan kehutanan, luas kawasan hutan akan tetap dipertahankan serta konflik kawasan dapat diselesaikan. Namun demikian, dengan adanya proyeksi peningkatan kebutuhan lahan dan berbagai sektor serta adanya dinamika pembangunan di daerah maka perlu dilakukan optimasi terhadap kawasan hutan sehingga tercapai harmonisasi kebutuhan lahan multisektor dalam pembangunan agar dapat lebih menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang kebutanan. Kebutuhan terhadap Kawasan Hutan Berdasarkan Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara terjadi di semua fungsi kawasan hutan, tennasuk pada fungsi butan konservasi seluas 33.115 bektar yang mencakup kegiatan pembangunan kemandirian energi (PLTA)di Provinsi Kalimantan Utara, mendukung sistem pertahanan dan keamanan negara serta membuka isolasi masyarakat perbatasan dengan tidak meru bah fungsi kawasan hutan. Selanjutnya, untuk menjaga agar target - target pembangunan kehutanan tetap tercapai dan mengakomodir kebutuhan pembangunan sektor non kehutanan perlu diJakukan optimasi pada semua fungsi dan pada semua araban ruang pemanfaatan kawasan hutan. Dari hasil optimasi uang a vmsi anmantan Utara Arahaa Ruaa& 8tabla claIllPuD.pi KawuaD IbataD (lu.aa 4alam helrtarJ 50. Pemutaatan HutaD Produbl Kaw...aHutaa Hutan Rut:aD Jumlah RKTP Kouern.ai Lladuac Terbat:u Tetap Xoavenl
13. 1.Kawasan unluk 32.79~ 32.792 i Konservasi , ,
14. 2.Kawasan untuk • Perlmdungao Hutan 28.287 6.432 16.382 11.689 62.790 Alam dan Ekosistem - I-- Gambut
15. 3.Kawasan Prioritas 323 830 1.570 2.433 455 5.611 Rehabilitasi -
16. 4.Kawasan untuk Pemanfaatan lIutan - 5 110.285 194.225 9.980 374.495 Berbasis Ko~rasi I l- S. Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan - 5.172 68.609 142.726 33.912 250.418 !--:- Berbasis Masyarakat
17. 6.IKawasan untuk Non 3781 5.928 26.666 3.869 36.841 Kehutanan - Jumlah 33.115 34.672 I 3S2.8~ 383.43~ 59.90S 76:1.947 Tabel 3.5 Kebutuhan terhadap Kawasan Hutan Berdasarkan Revisi Tata R Wil all Pro' . K r Kebutuhan sektor lain terhadap kawasan hutan sampai dengan tahun ~043 diasurnsikan menggunakan usulan perubahan kawasan butan dalam rangka revisi tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Utara seluas 762.947 hektar yang mencakup pada 6 (enam) arahan RKTP. Rincian kebutuhan sektor lain tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5. Keteranganr "] Apabila kegiatan rehabilitasi leJah selesai pada tahun 2041. maka. kawasan pricritas rehabilitasi diarahkan sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya. Araban Ruao.c StatutI dan PIulpI Ka.uaa HataA(blu d.alam beJIt.aJi hm.Dr....... \ Hutu.Prodabt Ju.m1abNo. Xa.Man Rutan Hat&ll Rutan RKTP JtoJlae_rvu1 • Luuluq l Tel'bat .. Tetap KocYenl
18. 1.Kawasan untuk ! - Konservftl5i. l.266.510 04 - - 1.266.510,04
19. 2.Kawasan untuk I Perlindungan Hutao A1am dan - 935.319,53 447.132,14 79.412,10 - 1.461.863.76 Ekosistem Gambut
20. 3.Kawasan Prioritas 13.036,05 2.290.16 1.913,75 - 22.82093 Rehabilitasi 5.580.96
21. 4.KawMaJl untuk Pemanfaacan - I - 14.467,86 1.403.263,38 597.795,72 2.015.526,96Hutan Berbasis KorooJ'8S1. ! I
22. 5.Kaw8.san untuk , 1 Pemanfaatan - 81.392,56 11.573,30 - 155.612,54Hutan Berbasis 62.646,68 Masvarakat
23. 6.Kawas.w UIl.lUk I - -Noo Kehu ranan - - - J1.UIi..lnh ~.212.091,00 ,1.025.470,11 1.934.078,25 690.694 87 - 4.92:2.334,23 - - kawasan butan, pad a tahun 2043 akan dipertahankan kawasan hutan seluas 4.922.334,23 bektar dati 5.657.120,14 hektar atau 87,01 % dari luas kawasan hutan saat ini, Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, terhadap Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) pada 4 (empat) arahan pemanfaatan (kawasan perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut, kawasan prioritas rehabilitasi, kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi dan kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat), dikembalikan fungsinya menjadi Hutan Produksi (HP). Demikian juga terhadap kawasan hutan yang masuk ke dalam Arahan Prioritas Rehabilitasi. Apabila kegiatan rehabilitasi telah selesai dilaksanakan pada tahun 2043, maka kawasan hutan tersebut akan dikembalikan sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya semula. Hasil optimasi kawasan hutan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan tahun 204 disajikan pada Tabel 3.6. TabeI 3.6 Optimasi Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2043 Gambar 3.1 Peta Araban Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)Kalimantan Utara Tahun 2023 - 2043 . --- - --- ---)_..Jo&:"~' l .------ ..-- ----...._......__ .........- --~---- -.- Berdasarkan basil analisis spasiaJ terhadap Peta Kehutanan dan Peta Ternatik yang diperlukan dalam menentukan araban ruang pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Utara, diperoleh basil Peta Arahan lndikatif Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan Rencana Kebutanan Tingkat Provinsi (RKTP)Kalimantan Utara Tahun 2023 2043 sebagaimana Gambar 3.1 3.4 Peta Arahan Ruang PemanfaataD RKTP Kalimantan Ut&ra Tahun 2023 - 2043 (Menjadi Lampiran) .) Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2021 len lang Penyelenggaraan Kehutanan dinyatakan bahwa lIutan Produksi Terbatas (HPll. Hutan Produksi Tetap (HP). dan Hutan Produksi yang Dapal Dikonvcrsi (HPK) digabung menjadi Hutan Produksi (HPJ Oambar 3.2 Peta Araban lndikatif Kawasan Untuk Konservasi RKTP Kalimantan Utara Tahun 2023 - 2043 --- - Gambar 3.3 Peta Arahan lndikatif Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut RKTP Kalimantan Utara Tahun 2023 - 2043 --------- ~r-: --""_l ----1""; - ... ,- ·36· Gambar 3.4 Peta Arahan Indikatif Kawasan Prioritas Rehabilitasi RKTP Kalimantan Utara Tahun 2023 - 2043 1 --.......,...._...., ...... KAUMAHTAN UTAItA 1IIO»0 + ,_ ,.....~-..--.. ~ 1 II _----". Gambar 3.5 Peta Araban Indikatif Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporast RKTPKalimantan Utara Tahun 2023 - 2043 ----.._.__ -- ----,--KAlJlllAHTAJIUTAIIA - _.-- -- Gambar 3.6 Peta Araban lndikatif Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat RKTP Kalimantan Utara Tahun 2023 - 2043 .-_......- \- -+ -~.- .. I -..,.._... KA&aAMTAJiIUTAIt.' J - Gambar 3.7 Peta Araban lndikatif Kawasan untuk Non Kehutanan RKTP Kalimantan Utara Tahun 2023 - 2043 r • ( , A ,J -. ._ J~_ Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara pada sektor kehutanan merupakan kondisi yang menjadi cita - cita untuk diwujudkan melalui pembangunan kehutanan selama 20 tahun mendatang. Visi merupakan harapan bersama seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Selain itu Visi yang memuat arah pembangunan Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara diselaraskan dengan tujuan pembangunan kehutanan yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor41 Tahun 1999, yaitu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan . Mempertahankan keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; Optimalisasi aneka fungsi hutan (konservasi, lindung, dan produksi) untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi,yang seimbang dan lestari; Merungkatkandaya dukung daerah aliran sungai; Meningkatkan kemarnpuan / kapasitas dan keberdayaan masyarakat kehutanan secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sebingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksterna1;dan Meningkatkan distribusi manfaat kehutanan 'yang berkeadilan dan berkelanjutan. Perwujudan vis! pembangunan kehutanan dilakukan melalui misi pembangunan kehutanan, yakni proses yang terdiri atas tahapan (langkah - langkah) yang harus dilalui untuk dapat mencapai visi yang ditetapkan. Perumusan visi dan misi pembangunan kehutanan jangka panjang (20 tahun) merupakan tabap pennng dalam penyusunan RKTP Kahmantan Utara. Perumusan visi dan misi ini merupakan upaya penyerapan aspirasi berbagai pihak dan daJam rangka pelibatan masyarakat dalam pengurusan hutan. Halini sejalan dengan pemahaman bahwa visidan misi pembangunan kehutanan harus secara jelas menyatakan apa yang menjadi cita-cita bersarna stakeholders pembangunan kehutanan sesuai dengan karateristik V1S1 DAN MISI PElfGURUSAN BUT All PROVIlfSl KALDlAlfTAlf UTARA BAB4 Pengelolaan hutan barns menerapkan prinsip-prinsip kelestarian produksi (sustainable yield principlesj yang berarti basil butan yang dimanfaatkan diperoleh dengan dasar pengelolaan lestari. Kelestarian sosial berarti bahwa pembangunan kehutanan mcrupakan scbuah sistem yang mampu menciptakan kesetaraan sosial, menyediakan akses masyarakat dalam pengeloJaan hutan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas politik, Kelestarian tingkungan berarti bahwa pembangunan kehutanan harus mampu melindungi dan memelihara sumber daya hutan 4.1.1 Keleatarian Sumber Da18 Rutan Bermakna bahwa pembangunan kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan kelestarian fungsi ekonorni, sosial budaya dan ekologi (lingkungan) yang dapat memberikan manfaat bagi generasi saat ini dan generasi yang akan datang, Kelestarian ekonomi berarti terwujudnya kelestarian hasil hutan, baik basil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu. Visi pengurusan hutan tersebut memiliki substansi nilai - nilai (values) atau pokok - pokok visi yang rnenjadi dasar pijakan untuk menjabarkan misi pembangunan sebagaimana uraian berikut ini. 4.1 Vial "Terwujuclnya Keleatarian Sumber Daya Rutan untuk Kesejahteraan Muyarakat" untuk mendukuDg: "Tenrujudnya ProviJW Kalimantan Utara YRD& Berubah. Maju dan Sejahtera". dan potensi serta permasaJahan dan isu-isu strategis bidang kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan kondisi kehutanan Provinsi Kalimantan Utara saat ini, tantangan yang dihadapi selama 20 tahun ke depan, mehputi faktor mternal berupa potensi yang dimiliki serta faktor ekstemal antara lain berupa cepatnya pembangunan di luar sektor kehutanan yang terjadi di tingkat lokaI, nasional dan global Dengan demikian, visi dan misi kehutanan Provinsi Kalimantan Utara untuk kurun waktu 2023 - 2043 adalah : Misi merupakan rumusan pemyataan mengenai apa yang akan dikerjakan / dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian tersebut serta berlandaskan pada nilai - nilai visi pengurusan hutan Provinsi Kalunantan Utara, maka ditetapkan misi pengurusan hutan Provinsi Kalimantan Utara dengan uraian sebagai berikut:
24. 1.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kehutanan.
25. 2.Mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan secara lestari.
26. 3.Mewujudkan pemanfaatan potensi hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan .
27. 4.Mewujudkan keberdayaan masyarakat daJam akses kelola hutan. Merupakan cita - cita pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tertuang daIam Rencana Strategis sektor kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 - 2043. 4.2Mbi Suatu keadaan dimana sektor kehutanan dapat mernberikan kontribusi secara ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pembangunan, khususnya dalam hal meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan kesernpatan berusaha, menciptakan lapangan kerja, mcwujudkan kondisi Imgkungan hidup yang layak dan sehat sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasamya, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, air minum dan lam-lain. Di sisi lain, dapat meningkatkan pendapatan Domestik Regional Bruto (ORB), mengurangi ketimpangan ekonomi, menurunkan tmgkat kesenjangan so sial , menurunkan jumlah masyarakat miskin, menurunkan tingkat pengangguran terbuka, dan lain-lain. 4.1.3 Provinsi Kalimantan Utara yan& Berubah, MeJudan Sejahtera secara stabil, menghindari eksploitasi sumber dava hutan tidak ramah lingkungan dan mempertahankan fungsi ekosistem hutan dan daya dukung lingkungan hutan. 4.1.2 Kesejahteraan Muyarakat tinggi; 4) Menmgkatkan kualitas dan diversifikasi serta sertifikasi produk HHBK; 5) MeningkaLkan kualitas sumber daya manusia pengelola HHBK; Untuk meningkatkan kontribusi ekonorni dari sektor kehutanan maka perlu dilakukan bebempa upaya sebagai berikut : 1) Mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi HHBK dan jasa lingkungan; 2) Mengembangkan potensi HHBK dan jasa lingkungan yang inovatif, bemilai jual tinggi, berorientasi pasar dan ramah lingkungan; 3) Menghasilkan produk HHBK dan jasa lingkungan yang berdaya saing 4.2.3 Mewujudkan PemanCaatan Potenai HuiJ Hutan Bukan Kayu (HH8K) dan Jaaa LIngkuDgan; MeJalui penerapan model pengelolaan hutan secara lestari yang memperhatikan beberapa aspek, seperti: 11 Pemantapan Kawasan Hutan dan Penyelesaian Konflik Tenurial. 2) Keutuhan fungsi sistem lingkungan hutan baik dan sisi interaksi, interdependensi, harmoni, keanekaragaman, dan keberlanjutan ekosistern; 3) Pengendalian Perubahan lklimjlingkungan; 4) Pengendalian Pemanfaatan dan Penggunaan Kaw asan Hutan melalui Pernbinaan, Pengawasan Pemantauan dan Evaluasi: 5) Penegakan Hukum Bidang Kehutanan. 4.2.2 MewujudkaD Pengelolaan Sumber Daya Butan 8ecara t.e.tari; 4.2.1 Mewujudbn Tata Ke10la Pemerl.Dtahanyang Balk di 8ldang Kehutanan; Melalui implementasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan bidang kehutanan yang profesional, bertanggung jawab, bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN),efektif, efisien dan dapat rnemberikan pelayanan pnma dan transparan sehingga informasi tentang kebijakan, program dan sistemnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dalam mewujudkan masing - masing misi tersebut di atas maka perlu penjabaran sebagaimana diuraikan di bawah iru. Melalui penerapan skema perhutanan sosial dengan program sebagai berikut : Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA). dan Kemitraan Kehutanan (KK). Implementasi skema perhutanan sosial dengan upaya pemberdayaan masvarakat mehputi : 1) Sosialisasi dan Pendampingan perizinan: 2) Penmgkatan Kapasitas Sumber Oaya Manusia antara lam melalui : • Pelatihan dan Pendidi.kan; • Bantuan teknis pembibitan, pemeliharaan tegakan, tanaman sela, rehabilitasi hutan dan teknis pembukaan lahan; 3) Bantuan informasi dan media; 4) Bantuan pengembangan kelembagaan; 4.2.4 Mew~udkanKebeJdayaan M'uyarabt dalam A.bes Kelola Rutan; 6) Mencan solusi alas kendaJa pengembangan HHBKdengan teknologi dan inovasi serta komersialisasi produk dan turunannya; 7) Mengoptimalkan manfaat hutan dengan memanfaatkan lingkungan hutan yang menghasilkan:
a.Jasa penyediaan yang terdiri atas bahan pangan, au bersih, serat, bahan bakar dan bahan dasar lainnya, materi genetik, bahan obat dan biokimia serta spesies tanaman hias;
b.Jasa pengaturan terdiri atas pengaturan kualitas udara, pengaturan iklim, pencegahan gangguan, pengaturan air, pengolahan limbah, perlindungan tanah, penyerbukan, pengaturan biologis dan pembentukan tanah;
c.Jasa budaya terdiri atas estetika, rekreasi, warisan dan indentitas budaya, spiritual dan keagamaan, penclidikan; dan
d.Jasa pendukung terdiri atas habitat berkembang biak dan perlindungan plasma nutfah. 8) Adanya dukungan regulasi terkait pendapatan daerah yang diperoleh dari pemanfaatan HHBKdan jasa lingkungan. Hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terkait pengelolaan (pengurusan) hutan Provinsi Kalimantan Utara, kbususnya dalam rangka proses transformasi pengelolaan potensi manfaat ekonomi, sosial. dan lingkungan sumber daya hutan menjadi barang dan jasa nyata dalam mendukung hidup dan peri kehidupan serta kesejahteraan masyarakat adalah sebagaimana disajikan pada Tabel S.1. 5.1 AnaHsa KeJruatan, Kelemahan, Peluang dan AneameD INDIKASI KEKUATAN, KELEMABAN, AlfCAMAN DAN PELUANG DABS S) Pengembanganjaringan kemitraan (kerja sama dan pemasaran); 6) Pendampingan sistem administrasi dan keuangan; dan 7) Pendampmgan sistem pennodalan. yang
1. 1.Memberikan kemudahan dalarn proses investasi dr sektor kehutanan berbasis Hierarki
2. 1.Valuasi ekononu atas nilar-nilai tak berwujud (rntattgible benefits) Jang masih relatif kurang
3. 2.Belum optimalnya perolehan (reward) dana bngkungan hidup atas pengelolaan hutan leatari dari pihak yang be rkepentingan
4. 3.Implementasi tata kelola skema pembangunan kehuranen berbasis maeyaralat masih lemah.
5. 4.Maaih kurangnya kunntitas dan kualitas Sumber Day-a ManusLA dalam pengelolaan hutan
6. 5.Terdapat Regulasi dan Kewenangan Pueat-Daerah berubah-ubah.
7. 6.Belum opumalnya kootdinnsi dan einergi para Pihak dulam Pengelolaan kawasan Daerah Ahtan Sungru (DAS).
8. 7.Belum optimalnya Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan.
9. 8.Masih lemahnya ketersediaan aksee pasar produk hasil hULan khueuenya HHBK.
10. 1.Memantnpkan kawasan hutan.
11. 2.Mendukung Energj Baru Terbarukan BT Produksi oleh seeuai dengan Hutan Lestari
12. 1.Potensi kawasan butan sebagai penyimpan cadangan karbon (CarboTt Stock).
13. 2.Kawasan HULM potensial seeara ekonomi (HHK, HHBK. keanekaragaman haynti dan jaea liogkungan)
14. 3.Pengelolaan Hutan Pengusa.ha (PBPH) prinsrp Pengelolaan (contoh: EkoLabeHng)
15. 4.Kawesan HUUUl dengan fungsi hidrologis rnemlliki peran penting bagi keberlangeungan daya dukung lingkungan hldup
16. 5.Terdapat Kownaan Keneervasi dan Kawasan Hutan yang rnempunyar Nilai Konservasi Tinggt (HIgh Conservatton Value/HeY)
17. 6.Regulasi penyelenggaraan kehutanan. pengembangan1. Terbukanva ~manfa8tan PeJuana (OpportunftJI) FAKTOR EXSTERJlAL TabelS.l
18. 7.Terdapat Insotusi pengelola kawu.n hutan I StratecimeDCCUDelreo kekuatan UDtuk~-+-:s~Ua-t-:-e-cl~m-eD-.~ka-n-k:--e1::-e-m-a::-h-an-u-a-tuk--::------i memaDf .. tkan peluan. meoeapap pe1uanc: Kekuatan, Kelernahan, Pcluang dan Ancaman Pengelo1aan Hutan Provlnsi Kalimantan Utara I Kekuatan (Strel1~) Ilelemahan (W.-akn-::--".-S3)---:---------, FAKTOR IIfTERlIAL
19. 5.Memberikan reward atau insentif kepada para pihak yang telah meragelola dan menjaga kawasan hutan dengan balk
20. 6.Mensosialisasikan dan memberikan pemahaman regulasi bidang kehutanan kepada pAra pihak
21. 7.Meningkatkan koordinasi dan ainer81tas dengan para pihak dalam pengeJolaan hutan dan Daerah Aliran Suop! dan dalam maeyarekat khususnva pemanfaatan HHBK dan Jesa Lingkungan
22. 2.Membangun sistem data dan infonnasi bidangl sekror keh u tanan yang terpadu dan terintegrasi
23. 3.Melibatkan masyarakal di dalam dan sekitar kawasan hutan daJam pengelolaan hutan dengan berbagai akerna
24. 4.Meningkatkan pengetabuan pemaharnan masyarakat pengelelaan hutan
25. 6.Mengoptimo.lkan fungsl kawa.sa.n dengan berbaga, program untuk znemperoleh dukungan teknis dan pendanaan dad berbagai pihak.
26. 7.Mengoptimalkan banruan teknie dan pendanaan untuk mempertahankan kelestari.e.n hutan dan merungkatkan pendapatan masyarakat
27. 8.Mengembangkan ker]asama pengelolaan dan pengurusan hutan dengan berb 8.1 pihak (inatansl pemenntnh, awuta, LSM/NOO, perguruanling dan ma yarakat) dan mencermau tiap peluang ketjuama baik kerjasama antar lembaga nasionaJ maupun inrernasional. J_ 9' Peningkatan peran sektor kehutanan dan revitahsasi industri kehutanan.
28. 10.Pembangunan sentra industn JlHBK yang memenuhi sertifikas i pengelolaan butan lestarr.
29. 6.Pendapatan aaLi daerah sektor kehutanan dari pengetolaan HHBK dan Jasa Lingkungan.
30. 7.Tingginya per hatian dunia Internaeional terhodap peleatarian hutan di Kalimantan Utara
31. 8.Terdapat Program SOO s (Sustoinabll' Development Goals)
32. 3.Pembangunan dan perluaean pengolahan haail hutan dan induetrl perkayuan unruk produk setengah Jedi dan jadi sebagai bagian nilai tambah dari produksi kayu
33. 4.Penyediaan dAta dan informasi pctensi HHBK dan JeS8 Lingkungan.
34. 5.Mendorong FatrilltllSl Perizinan dan pendampingan Perhutanan Sosial, HHBK dan jasll lingkungan serra pehbaran masYl\Ulkat dengan rnemperbatikan kearifan lokal.
35. 2.Konclisi turupan hutan yang masih balk mendukung Energi Baru Terbarukan (EST)
36. 3.Terbukanya ak e legal pengelclaan kawasan oleh masyarakat melalul perhutanan SO.IW.
37. 4.Terdapat dukungan teknis dan pendannan dan berbaglli pihak.
38. 5.Tingginya permlnl.Q.anterhadap basil hutan kayu dan hasil hutan bukan ka - 48·
39. 1.Membuat arstem informasi terpadu don terintegraei sektor kehutanan,
40. 2.Memberikan pelatihan kepada masvarakat terkait pengolahan HHBK dan jasa Imgkungan
41. 1.Menyusun Perda tentang inveetasl di sektor kehutanan.
42. 2.Membenkan akses kepada maayarnkat di dalam dan sekirar kawnsan hutan dengan berbagai I skema untuk merungkatkan kesejah teraan.
43. 3.Penyadartehuan masyarakat ten tnng bnhaya dan kerugian CM')adl kebakaran hutan dan laban
44. 4.Melibat.kan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan koneervasi hut.an. 8t.rateli mong:waakan keJcuata.o.untuk me.nobn IUlcaman
45. 1.Kebutuhan lahan dl kawasan hutan untuk perobangunan eli luar sektor kehutanan semakm meningkat.
46. 2.Usaha lam di luar sektor kehutanan yang lebih menjanjikan
47. 3.Tekanan bagi kawasan hutan karena kebu tuhan ekonomi masyaraknt sekrtar hUlan
48. 4.Konflik tenurial olch pemcgang izm dengan maayarak t. S. Kcbalcamn hut"n dan l&han
49. 6.Eksploiuui flora dan fauna yang dilindungi.
50. 3.Bekerjasama dengan para plhak terkart uni uk mempertuas akses pnsar produk hasiJ hutan khususnya HHBK.
51. 4.Melibatkan maayarakat dan pemegang izin daJam pengelolaan butan untuk mengurangi konllik tenurial
52. 5.Melakukan perundakan hukum yang tegas terhad, p 5etlf\p pelanggaran ~~ ~ ~ __~r~e~:RU~:la&~'~t~r~r~~~t~k=ehutan~a~n~~ Strategt. menekaD kelemahu IJ.ntuk meDC'lJ.rUllP IUlcaJDaD
53. 11.Penyu unan regulas! ynng mengarur pendaparan asli daerah dan sektcr kehutanan.
54. 12.Mernperku at kapasitas dan kewenangan m.titusi pengelola kehutanan, opumalisasidata dan mformaai pembangunan kebutanan di Provinai Kalimantan Utara.
55. 13.Mengsinergikan program SOG's dengan Program pembangunan kehutanan di Provinei Kalimantan Utara.
56. 14.Mempcreepnt terbentuknya institusl penJtclola kawasan hutnn IKPHI 5.2.2 KawaaaJl UDtuk PerllDdungan Rutan A1am dan Laban Gambut Sebagian dari Hutan Lindung yang ada di Kalimantan Utara berada di sekitar kota-kota besar atau wilayah urban seperti Tarakan dan Nunukan, dimana mtensitas ancaman kerusakan fungsi hidroorologisnyajuga semakin tinggi dari tahun ke tahun. Hutan lindung tersebut tentu saja menghadapi Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman menunjukkan bahwa meskip un dalam kategori sebagai Kawasan Konservasi tempi dalam kenyataannya penguasaan, pemukiman, dan perambahan terjadi di hampir seluruh kawasan konservasi di Kalimantan Utara. Hal tersebut dikarenakan berbagai sebab, antara lain (1) Keberadaan beberapa kelompok masyarakat yang telah menetap dalam kawasan sebelum penunjukan kawasan hutan; (2) Masih adanya sebagian masyarakat yang belum mengetahui batas Kawasan konservasi: (3) Aksesibilitas kawasan konservasi yang tinggi; serta (4) Perkembangan sosial ekonomi yang begitu dinamis, termasuk di dalamnya adalah pertumbuhan penduduk akibat migrasi yang begitu tinggi, serta pembangunan di luar sektor kehutanan yang memerlukan ruang kawasan hutan. Beberapa kawasan terutama di wilayah DAS dan Sub-DAS di Kalimantan Utara juga merupakan kawasan lindung, dikarenakan kerentanannya dan fungsi pentingnya. Selain itu, paradigma pengelolaan kawasan konservasi mencakup tidak hanya pengawetan dan perlindungan, melainkan juga pemanfaatan lestari Kawasan konservasi yang belum luas dikembangkan. Peraturan perundangan memberikan ruang dalam rangka pengelo1aan (termasuk pemanfaatan terbatas) dalam kawasan konservasi (Kawasan Pelestarian Alam/KPA maupun Kawasan Suaka Alam/KSA), baik untuk ilmu pengetahuan maupun sosial ekonomi. Bahkan peluang untuk melaksanakan pola kolaborasi juga sangat dirnungkinkan, Akan tetapi potensi kawasan konservasi yang terkait dengan jasa lingkungan belum tersedia atau belum dimanfaatkan secara optimal. 5.2 Slnteala Basn Anallala 5.2.1 Kawaaan Untuk Konservasi Penurunan kualitas laban, degradasi dan deforestasi Kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Utara disebabkan oleh berbagai faktor. Hingga akhir tahun 2021, terdapat beberapa lzin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pu sat , sangat mempengaruhi kualitas kondisi hutan karcna eksploitasi yang tidak terkendali dan berlebihan. Degradasi dan deforestasi juga disebabkan kebakaran hutan, pembalakan liar (illegal loggutg), serta pembukaan laban untuk pemuloman dan kepentmgan sektor Jainnya (pertanian laban kering). Meskipun pada sebagian besar kawasan hutan tersebut terdapat pengelola yang bertanggung jawab, tetapi kegiatan rehabilitasi dan reforestasi kawasan hutan masih jauh dan harapan dikarenakan belum optimalnya pengelola untuk melaksanakan kewaj1ban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5.2.3 KaWuaJl Prioritu RehabWtasi tekanan dari berbagai kepentingan ekonomi, sehingga pengembangan pola pengelolaan bersama atau multipihak sangat diperlukan. Hutan Lindung lainnya berada pada wilayah yang relatif terpencil dengan aksesibilitas rendabjuga belum terkendali dengan optimal, sehingga ancaman perambahan ataupun kemungkinan tum pang tindih dengan penggunaan lahan lainnya juga tetap besar. lru berarti akan mengancam fungsi utamanya, yaitu hidroorologis, Adapun Huran Lindung yang berada khususnya di wilayah Pulau Tarakan dan Pulau Nunukan sekaligus berfungsi guna penyedia air untuk embung yang akhir-akhir ini menjadi perhatian utama dalam kaitannya dengan potensi karbon dan sekaligus potensigangguan. Hingga saar ini data potensi hutan eli hampir selurub Hutan Lindung yang ada di Kalimantan Utara masih sangat terbatas, Oengan terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan hasil-hutan bukan kayu.jasa lmgkungan dan kawasan hutan itu sendiri (contoh Hutan Lindung Pulau Nunukan ell Kabupaten Nunukan pada zona Agroforestry], maka ketersediaan datajinformasi menjadi sangat penting. 5~2.4Kawuan Untuk Pemanfaatan Rutan Berbaab Korporaai Pemanfaatan hutan di Kalimantan Utara oleh korporasi atau perusahaan besar terdiri dari PBPH-HA/HT, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Kondisi permasalahan yang ada pada saat iru terhadap pemanfaatan tersebut antara lain : (1) Potensi hutan yang semakin menu run atau kalaupun ada relatiftidak dapat diakses; (2) lklim usahayang tidak menguntungkan disebabkan sisi teknis, dan administratif maupun kompetisi dengan penggunaan laban lainnya; (3) BeJum dapat diperolehnya insentifyang memadai bagi pencapaian sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari Sustainable Forest Management (PHL-SFM)baik dan pemerintah maupun pasar (global) termasuk untuk PBPH- HT; (4) Adanya konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitamya; dan (5) Adanya persaingan pasar bagi produk kayu sejenis (kayu lapis) dengan produk impor. Atas dasar isu yang berkembang di lapangan tersebut, guna mencapai pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan dibutuhkan strategi yang lebih terfokus dan terencana dengan baik serta secara komprehensif (berdasarkan multifungsi hutan). Selain permasalahan tersebut di atas, terdapat juga permasalahan pemegang PBPH yang tidak aktif. Terhadap hal tersebut, akan dilakukan evaluasi secara komprehensif dengan output berupa rekomendasi pencabutan PBPH. Areal PBPH yang izinnya dicabut dipertimbangkan untuk dialihkan pada kegiatan skala keel 1 atau pengelolaan hutan berbasiskan pada masyarakat dengan skema yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah, antara lam Perhutanan Sosial pengembangan pola kemitraan dengan masyarakat lokaL Dengan pola kemitraan tersebut diharapkan dapat menmgkatkan kesejabteraan masyarakat khususnya eli dalam dan sekitar kawasan hutan. 5.2.6 Kawaaan Untuk Non-Kebutanan Adanya kebutuhan akan lahan atau ruang untuk pembangunan non kehutanan menyebabkan adanya alih fungsi Iahan yang berasal dari Kawasan hutan untuk penyediaan lahan atau ruang tersebut. Alih fungsi Kawasan hutan menjadi laban non kehutanan dilakukan dengan mekanisme pelepasan Kawasan hutan, baik melaJui Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Utara rnaupun pelepasan secara parsial. Peruntukan kawasan untuk non kehutanan melipun pemukiman, akses masyarakat, sarana prasarana pemerintahan atau pelayanan publik, laban 5.2.5 Kawuan Untuk Pemanfaatan Rutan BerbuiJI Masyarakat Skema - skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat diharapkan marnpu mendukung komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29 - 41 % sesuai target FOLU Net Sink 2030 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 168/MENLHK/PKTL/PLA. 1/2/2022 tentang INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim. Upaya yang dilakukan sampai saat ini melalui sosialisasl, fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pengembangan usaha perhutanan sosial untuk mendukung program INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK 2030. Bentuk kontribusi keIompok perhutanan sosial berupa KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan SosiaJ) yang bergerak di bidang usaha penyimpanan karbon dan jasa lingkungan. Hal tersebut sudah direncanakan dalam RK.PS (Reocana Kerja Perhutanan Sosial) dan RKT (Rencana Kerja Tahunan) ketompok perhutanan sosiat pada zona lindung. 8eberapa aspek yang menjadi kendala dalam pemanfaatan hutan berbasis masyarakat antara lain: (1) Konflik tenurial di wilayah adat; (2) Kapital (khususnya finansial dan SDM) yang rendah di banyak kelompok masyarakat lokal, khususnya para pengguna hutan: (3) ReguJasi tentang pengakuan masyarakat hukum adat di beberapa kabupaten kota belum ditetapkan oleh pemerintab daerah setempat. pertanian, laban pertambakan, pertambangan, perkebunan kelapa sawit, infrastruktur dan fasilitas publik lainnya. Berdasarkan usuJan review RTRWP Kalimantan Utara, Kawasan hutan yang diusulkan untuk dilepaskan adalah kurang lebih 762.947 hektar. Mengingat usulan kawasan untuk non kehutanan akan difungsikan untuk berbagai macam kepentingan dengan melibatkan para pihak, maka koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan keterpaduan atau pengintegrasian perencanaan, implementasi, pengorgarusasian hingga monitoring serta evaluasi dengan para pihak tersebut menjadi sangat penting. Sebagai catatan tambah an, pada Areal Penggunaan Lain (APL) atau kawasan yang bukan merupakan kawasan hutanjuga dimungkinkan adanya kegiatan berbasis hutan seperti Hutan Rakyat, Hutan Kota dan Kawasan Ekosistem Essensial . Hutan rakyat dimungkinkan dikembangkan eli lahan- lahan milik, baik berupa laban untuk komoditas kehutanan maupun laban hutan yang dikombinasikan dengan komoditas pertanian (agroforestry). Hutan Kota lebih diarahkan bagi upaya pemanfaatan ruang terbuka pubhk untuk mengatasi polusi di perkotaan dan menyediakan ruang terbuka hijau bagi tempat berolahraga atau rekreasi keluarga bagi warga kota. Sedangkan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) diartikan sebagai kawasan bemilai ekosistern penting yang berada di luar Kawasan Suaka Alam (KSA),Kawasan Pelestarian Alam (KPA). dan Taman Buru (TB) }'ang secara ekologis menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman bayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai kawasan yang ditindungi. Milt.Gne Kebijakan Strategi 2023 2033- 2038· 'Nl7 W28-2032 2037 2042 Pmyusunan/ Perbaikan In'\'isi dan V V V " penguatan peraruran daerah Retormasa peraruran ynng mMDbe"ri1can kemudahan tanpa oJ \ "mminmtlkan prmssp tata kt'lola kepemC'rintahan yang baik Transfcrmasi teknologi dan ~ ~ oJ 'I ke1embagaan Pembaruan Siatcm Pembangunan baseline ssstem I 'I 'I' " .. Tala ,,"fOlol.., Kehutanan informnsi kehutanan Pengembangan SlStem insrnuf dan di&nscntif bagi para pihak yang .., V -J .J mt'miliki U)J$aS/UlOvasi. dalam pengelelaan hutan Pmm,g1catan koo.rdinasi df'1'\gOUl sekter-sektcr yang memnnfaatkan jasa ekosistem dan -I ~ , -.! keanekaragrunan haynl, dAn kawasan huian Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mernpunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan juga sering dimaknai sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cam bertindak. Sedangkan strategi adalah pendekatan seeara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan ide Zgagasan, perencanaan, dan eksekusi aktivitasdalam kurun waktu tertentu. Berkenaan dengan pemahaman kebijakan dan strategi tersebut, maka pnontas kebijakan dan strategi Pembangunan Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara untuk mencapai tujuan dan sasaran serta vis! dan misi pembangunan kehutanan tahun 2023 sampai dengan tahun 2043 adalah sebagai berikut : Tabe! 6.1 KebiJa.kan dan Strategi Umwn KEBIJAKAN DAN STRATEGI BAB6 - 5S- FasilitRsi proses dan penzinan kepada peIDohon \<lll8 secara oJ oJ ,t sunggub-SWlggUb mengelola butannya Mengembangkan komitmen dan Mcningkatkan konsLcrtmsi antar St'ktor dan Anlln " .,f " .J Turupan Hutan eli Dnlrun Mnupun di Luar Mf!'Il~mbangkan SlStnD U1~ntil " dan imbal jasa linglrungan ~ "Kawasan Hutan Men.iqgkatkao peran masynrakat daJam perlindungan hutan melalui kc.mitraan dan pemberdayaan ~ .: " " masyarakal Mengembangkan sistem penilaian a1am mengendalikan peru bah an " " kawasan hUlan dalam review RTRWP Mc.mpen:epat penyelesasan 1'\"'V1('W ~ RTRWP t"pat ~lctu " Mengembangkan sistem pengelelaan kawasan hutan ynng oJ .J " ..J berbasis leknologj terkini Pemantapnn Knwasan MenyeJeaai1mn lD.IL'J8lah tenurial Hutan kehutanan dan penyelesainn keterlanjuran pemanfaatan dan oJ V ..J penggu:naan kawasan hutan yang berkeadilan Pasilitasi perencanaan pengelclaan kawasan butan termasuk padn oJ V ~ "hUIM tmk/adRl Mmgir\tf'£l1't-ri\<l1n IrnWflMll hUIIlO dengan tata ruang pada berbagai " " -I ..J tingleS! pemerintahan Memperl.-uat t.:elembag..ian perencananan kehutanan pada ..J .J .J " tingk:at prm-insi dan ungkat tapak, "tem~ I inengembangkan Sistem perencanaan kehutanan .J v .J " berbasis Spatial. Meningk.alkan clan memperkua! Perencanaan koordinasi antar srktor da1am .J " \ Kehutanar, yang peraxaanan UhLltanan Komprehensil, Utuh, MeneLapkan dan rencana kehutanan Berkesinambungan pada ting)aI1 provmsi dan ungkat .J .J " .: tapa]( Mmgembangkan rencana pmgeJoJaan hutan pada kawasan " .J .J ..J stralegjs dan Irowasan perbatnsan butnn Mmgembangkan forum perencanaan kehu t.ana:n dan " " oJ "pusat pelayanan masynrakat I Mm~bangkan SlStNJl morutonng I dan evaluasi pelaksanaan rencnna ~ '.' ..: I kehutanan Menginlegrasilcan reneana kehu t.an.an dengan rencana JM'mbangunan nasion ..1 n-n(,Rna V dan .. "i taia ruang rene-ana pt"TliJldungan cL'Ul pengelolaan lingIrung:an hidu p Mmdorong Penyusunan n-gulasJ daerah [Perda I Pergub] terkart pemao{aatan sumberdaya hutan oJ oJ " ~ dalam rangka me.ningkatkan nilai lambah produk hasil hutnn Pengembangan \\-ildy...h pengusahaan ba&l butan berbasis I7W/ttple voJues of fo~t yang " ..J .: menjamin keberlanJUlan usaha, .. melindungi sistem lata our serta memperoleh pengakuan para pihak Peningkatan Penetapan dan lX~mbangan Produktivil4$ dan Silai komoditaa atratcgis kchutanan oJ -I Tambab Sumbn'daya berdasarkan potensi unggulan HUlrul Sesuai daerab FlIng'JlOya Penggunaan leknoiugl tepat guna yang dapal menmgkatkan niI.ai produk hasil hutan termasuk ~' oJ .J penvediaan bibit, leknik sa.tvilcultur dan proses produksi bastl hutan Mengrmbaogkan upaya efisiensi " " " "industri kehutanan Pengembangan mfrastru ktur " oJ .., oJ pemasaran basil hUIan Mendorong peningkaran daya saing, oJ ..J .., " mlni tambah dan usaha kehutanan Pereepatan pembentukan I kt"itmbagaan KPH Percepaian operasionalisasi KPH .: ~ Menyec:hakun peratumn ~nlh ..J " oJ terkait cperasicnalisasi k.PH , Mmingkatkan potenss kerjasama dan kemitraan de.ngan pelaku " " .., .., Pengarusutamaan KPH usaha Itebutanan dan masvarakat dalam Pl"1lg"'loiRan Mmll1gkatJean penvediaan sarann IJUliUl v V ... \ dan prasarana~PII Meoinglcalkan kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten oJ v .J v untuk mendukung opn-asiona.l.isasi KPH Mt"ningkatkan pemanfaatan hasiJ hutan kayu. basil hU11Ul bukan .., .., .J kayu dan jasa Imgkungan dalrun .. KPH Penerapan multi usaha dalam V oJ V " J)eAA~lolaanka,,'nS:ln hutan OpltmnliAA"il Pt'lDbanguruut infrustruktur Pf!ngelolnan Sumber ~nunjang pembangunan oJ ..: .J .. Daya Hutan le~bulaIUln Mendorong peagembangan pcngdolaan kf!aDt'Ic..·vag;unan havati. HCVF fHiqh Conservahon oJ .J " .. Value Fort'Stj dan MWl\san Ekosistem Esensial Mendorong investasi hlJBU (gT£'m V .., .., " inuesunenQ. Meningkatkan peran pengclolaan Pengembangan dalam pertindungan dan Iconst'rvnss oJ " ..J V sumberdaya bulan Pe!1&"lollUInSumber Daya Ilutan Yang M~erapJcan pola-pola Berkelanjutan perlind~ dan pemanfaotan hutan yang tepat d<-ngM " " v V memperhatikan uaya dukung dan dava tampung air. lcondi91 laban dan teknologi MonitorinJ dan peninglc.oll:m UP.')":J deteksi din.i dan kesiapan para rrihRk t~ll'ImR ~f'gt\O.& inn usaha eli bldang kebutaaan dan V oJ 'I' perkebunan daJam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (kesinpan SDM, sarpras, anggaran data dan inforrnasf] Pencegahan dan Opu mal isasi Pennnggula.rtgan oJ " ..J Pf'nanggulimgan Kebakaran Hutan dan laban .. kebakaran Ilutan dan Me\ltkukal\ pemnntauan (jnn Lahan serta Pengem bangan evaluasi pelaksanaan Rencnna Aksi .J V .J .J Daerah Emisi Gas Rumah Kaca Pembangunan Rendah (RADGRK)dan FOlU Nel Sink 2030 "arbon Penegakan hukum terhadap kasus Icebalcaran hutan dan IaIUUl " .J " ~ Men IDgbl\t",n pengetahuan dan kapasitas masyamkat terkait V oJ ..J dengan perubahan ildim Mencra:plcan &stem Measurement; Reportuag. Venjicalion (MRV) di .J .J V , seuap bidang Ymgpmbangkan dan mmdulnlrl3 pelaksanaan kebijakan " " " , pertumbuhan ekcnoen yang rendah karbon Mcmperlcua1 pemanfaatan jasa-jasa t!kosislem yang mcogurrulgi -.! ..J " -.! drun,w: perubahan tklim MemperkulU peran kawasan konservasi dalam lM'"inglmUUl " .J ..J ..J penyempan dan penvunpanan karbon untuk perubahan .iklim Tabel 6.2 K.ebijakan clan Strategi Kawasan Untuk Konservui Mi!t"1'I1ont: Kcbijakan StrateI' 2023- 20JJ 2O'Z1 ~20J2 2037 2038-2042 Promosi I (If' rna sa ran jasa " " hngkungan " Penvusunan pelU investasi jasa liogkungan dan wisata .J ..J .J .J aJrun Pengernbangan I diversifikasi JOss l.ingkungan dan wisaia ..J ..J ..J " Peningkaran MMf;lat aJam yang kreatif Jas.t Ekosistem Diversifikasr dan peningkatan nilar tambah produk jasa " ... hngkuogan MeLakukan perubahan orientasi kawasan huian yang mandiri (dan ('O....,t center ..J ~ oJ ~ menjadi profit C'f'tUet1 tanpa menghilangkan fungsi konservasi Mrrungkalkan kapasnas lembaga kehutanan tinglGll fTo\'insi dan oJ 0/ ~ " Penguaran I1lpak Kel em 00gaan dan Pmll'lB.lcm..n pengernbangan SDM ..J " .J .J SOM kehutanan Kehutanan. PMllag'aotan kompetens, dan " ..J , ~rtI1ikaSi SD!-d kehutanan ... ... Pemanfaatan knwns."Ul hutan dalam mmdu.kw::lg ketahanan pangan, cur .. , dan mergi Peogel.1lbangan f"nt'rg; baru ~ " -! "terbarukan (EBT) Menin,glmtlca:n ktlcuatan peottrosi PC'~tan Konuibu'U produk kehutanan dalam pasar ~ ... .. , Kehutannn bagi regional dan global Keberlanjutan Sekter MmdofOll8 mtrgl"asl dan aiau Perekonomian Lamnya smergitas pemantantan komoditas " ..J " .J dan wilayah keJola antar sektor Memngkatican J.emampuan subsektor kehuranan dalam .J , \ penyediaan tapangan kerja Pmggunaan PORB IOlwasan Hutan oJ ..J " ... dalam mstrumen ekonemi Darrah M~ngembangkan pelestanan surnber daya hutan dan ekosistem penung dl Iuar .J oJ oJ kawasan hutan negara, antara " lain: Kawasan Ekosistem EsensiaJ Pengamanan keanekaragaman ..J oJ ..J " hayati Kun:scrvusi Konservasi keanekuragarnan .J ..J oJ Keanekaragaman haynti di HeVF " Hayat I Pengelolaan koridor keanekaragaman hayati " " " I V untuk spesies-spesies J'M"nllng Pencegahan perburuan dan perdagangan satwa liar yang .J " " ..: dilindungi Mempromostkan Spe8Ie8 yang bernilai konservasi llnggl pada ..J .J .J laban milik dan komunal Mcngembangkan usaha- usaha restorasi .J ..J ..J v keanekaragaman havau pada Hew Perlmdungan keanekaragaman hayati dan " " ..J " sumber plasma nutfah Peningkatan jenis sarwa liar yang dapat ditangkarkan dl .J .J .J "luar habitalnya Penycsuaian pcraturan penangkaran dan budidaya tumbuhan dan satwa liar " .J .J ..J berkoordinasi dengan Scientific Authority - Pengelolaan Cagar Brosfer, World Heritage Site (WltS). .J .J -I ~ Optimalisasi Aseo/l Heritage Site (AHS) Kawasan yang Diakui Merungkalkan janngan kerja lnternasional sama lnternasional, multi ..J oJ " \ stakehDlder, portnership, tcrmasuk dengan masyarakat Milt'5tQlU' Kf'bijakam S1T"H1"'BJ 2o:n 20'28. 2033- "lIYZ1 '2032 2037 2038-2O<t2 Percepatan rehabiluasi 'I .J " ,J kawasan hu tan Peningkatan Peran DiversWkasi pola rehabihtasi .J " HUIAn dalam dr seluruh fungsi kawasan "4 Pemulihan Day", Pemberian insemif kepada Dukung DAS para pihak yang mempunyru inisiatif mclakukan " " ~ rehabililasi untuk rnenarik investasi di bidang rehabilitasi Tabel 6.4 KebijaJam dan Strategi Kawuan Prioritu RehabWtui Milt-Slant' Kt'bljnkan Stratcgi ~ 2028- 2033- 'NIl 2032 2037 2098-~2 Mengembangkan usaha - usaha resrorasi ckosistem .J ~ .J (Teresterial, Mangrove dan Gambut) Pengembangan pt'tlgdol<U\n hutan alam, mangrove dan ekosistem gambut yang " " " " berke1anjutan [evaluasi perizinan, pernban gunan ~m~t~akdo~gambut) Oprirnasi areal perlindu ngan ,Jhuran alam . mangrove ddJl .: Pemeliharaan dan laban gambu t Penetapan benruk dan pola Pernulihan Sumber kegiatan Perh uianan SOSlaJ Dava Hutan dan dalam kawasan ekossstem .J Ekosistemnya gambut dan kawasan ekosistem t'q('nsta! Penetapan sistem dan pola pengelolaan ckosistem ..J mangrove dan gambut dl luar hutan negara Pcmulihan fungsi lindung dan opttmalisasi pengelolaan .J ~ fungsi budrdaya pada ekosistem garnbul Membangun kapasitas untuk restorasi I rehabilitasi ..J .J produ ktif berbasis rnasvarakat 6.3 Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Perlindungan Rutan Alam dan Eko.iatom Gambut M,7~tonf! Kf'bijakan Strntegl 10'13- 202S 2033 2027 2032 2031 2038-200+2 Pelibataa pihak swasta dalam meningkatkan hasil hutan " oJ .J bukan kavu Optimalisasi Mengembangkan peluang ~ oJ -J pasar produk hasil hutan Pemanfaatan Kawasnn Huian Diverssfikasr pasar dnn produk " oJ .J .J hasil hutan Mengembangkan sistem monitonng dan evaluasi ...J pemanfaatan hasil huran Tabel 6.5 Kebijakan dan Strategi Kawaaan Untuk Pemanfaatan Butan Berbaala Korporaai MnnpenDudah masvarakat untuk mengakses pusat bibn yang berkuahtas (berseruhkat] -oJ dan dalam jumlah yang memadai Mcmpcrkuat sistcm rehabilitasi, reklamasi dan ..J ..J restorasi paM areal yang t erdegradasi Melaksanakan rebabrluasi dengan skema rest0rasl " .J .J partisipatif pada kawasan yang berkonllik Mendorong usaha - usaha rehabilitasi pacta hutan hak dan atau bulan adat ~ .J -J khususnya di daerah kawasan lindung Pengelolaan OAS rang Ierintegrasi antara huJu dan " .J ..[ hilir Mendorong peningkatan keterlibatan mayarakat dalam " ...J pengelolaan DAS Internahsasi n-nC'MA pengelolaan DAS dengan ..J .J sekror terkalt dan rencana lata ruang Wllayah Wr.uanr K,.bijruum traftgi 2Q23. 202S 2033 2m7 J032 2031 ~ 2()-12 M~ngt'1nbangkan kemitraan antara usaha korporast dan .j .J " rnasyaraket dalam ..J pembangunan hutan tanaman serta pemanlaatan hasi! huran Mmdorong peran serta masyarakat dalam perhndungan, pelesrarian serta .j oJ pemanfaatan keanekaragaman havati Mendorong peTan serta masyarakat dalarn .J .J .J ..J perlindungan bulan alarn dan lahan gambut Pemngkatan Akses Penyernpurnaan lala kelola MQ'!'y araka t dalum perhutanan sosial dengan ~ Pengelolaan memperhatikan daya dukung Sumberdaya Hutan dan daya tampung air Perbaikan mekanisme .J oJ pengakuan butan adat Fasrhtasi permodalan mklusif bagi program perhutanan .J .J .J .J sosial Fasditasi pengembangan kluster - kluster komoditas dan produk I .Jpemasaran \ perhutanan ~ s ial dan kemitraan Mcningkalkan efisrensi dan prod ukrifitas usaha oJ oJ oJ .J kehutanan berbasis masyarakat Pengernbangan pendampingan pemanfaaran .J .J oJ " hutan berbasrs rnasvarakat Peningkatan Penguatan badan usaha bagi Kapasrtas masyarakai yang ~ -! "Mas) araka; druam mernanfaatkan atau Pengelolaan Hutan rnengelola hutan Penguatan kapasllas dan kelembagaan untuk Iasilitasi .J oJ .J Tabe1 6.6 KebijakaJl dan Strategi Kawasan Untuk Pem8Dfaatan Rutan Berbaaia Maayarakat Sumberdaya hutan rnerniliki nilai yang beraneka ragam bagi masyarakat sekitar hutan antara lain berupa nilai hasil material. jasa Lingkungan dan jasa sosial. Upaya peningkatan nilai sumberdaya hutan sangat terganrung kepada kemampuan pengelo1aan sumberdaya hutan mulai dari kegiatan produksi basil hutan dan pe rnasaran nya. Pengelolaan sumberdaya hutan harus mampu merungkatkan niJai tambah ekonomi dan ekologi dan hutan. Ini berarti rnemproduksi hasil hutan berupa jasa dan KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN SEKTOR KEHUTANAN PADA PEMBANGUNAN PROVINSI BAB7 Mil~mf" K~bijakan Strateg. 2023- 2028- 2033- 2027 'l<m 2037 iZCJ8 ~2 Meny~an Rks('s Optimalisasi pengembangan usaha non kehutanan yang terin tegrasi Distribusi Fungsi dalam pengelolaan kawasan " " .J -J dan Peruntukan Kawasan Hutan bu tan dengan memperbatikan daya dukung dan daya rampungaiT Tabel 6.7 Kebijakan dan Strategi Kawuan Untuk NOD Kehutanan pra dan pasca penzanan skema Perhutanan Sosial Diversifikasi produk - produk HHBK yang 01ketola " " .J .J masyarakat binaan Perungkatan kapas1l9s dan keterampilan masyarakat binaan rnelalui pelanhan .J -J " V dalam pengolahan dan pemasaran hasil bulan barang yang bermutu tinggi dan beraneka ragarn, mengurangi kesenjangan ekonomi antara penduduk masyarakat sekitar hutan dengan rnasyarakat lam yang mendapat manfaat dari hutan, mernelihara akses tradisional terhadap hutan bagi masyarakat lokal, meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi seluruh masyarakat. Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang bersifat dapat diperbaharui memiliki peran dan kontribusi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia secara lintas generasi. Karena itu, menjadi sangat penting untuk memahami seberapa besar potensi yang terkandung dalam sumber daya hutan sehingga proses pengelolaan dan pemanfaatannya baik dalam konteks manfaat ekonomi, ekologi dan sosiaJ akan dapat dilakukan secara efektif dan optimal. Hasil ana1isis situasi kawasan hutan dan sintesrsnya, kawasan hutan Kalimantan Utara masih memiliki potensi untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan ke depan. Target capaian pembangunan kehutanan di Kalimantan Utara dalam RKTP2023 - 2043 adalah sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan, yaitu Terwujudnya Kelestarian Sumher Daya Rutan untuk Keaejahteraa.n MasyaraJrat" untuk mendnkung: "Terwujudnya Provins. Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera". Guna mewujudkan hal tersebut maka pengurusan kehutanan di Kalimantan Utara akan dikonstruksikan berlandaskan pada sinergisitas basis ekologi, basis ekonomi, dan basis sosial pembangunan sektor kehutanan, dengan pemahaman sebagai berikut: • Basis ekologi (lingkungan) adaJah meningkatkan fungsi perlindungan kawasan konservasi dan kawasan lindung, serta meningkatkan produktivitas dan biodiversitas kawasan dan fungsi hutan. Pembangunan berkelanjutan berbasis pemanfaatan SDA pada hakekatnya merupakan proses perubahan ekosistem yang dapat menghasilkan ekosistem baru yang lebih berkualitas. Dengan demikian aspek lingkungan merupakan bagian penting yang perLu mendapat pertimbangan bagi terwujudnya pembangunan berbasis pemanfaatan SDA yang berkelanjutan. Untuk itu uraian lebih detil mengenai target pengurusan hutan di Provinsi Kalimantan Utara untuk jangka panjang (20 tahun) ke depan akan ditinjau dati 1 (Tujuh) aspek utama: (1) Keb(jakan an Strategi Umum; (2) Keb1Jakan dan: StratEgt Kawasan Untuk Konservcui; (3)Keb1Jakan dan Strategi Kawasan Untuk PerUndungan llutan Alam dan Bkoststem Gambut; (4) Kebijakan dan. Strategf Kawa.san PriDritas RehabiUtnsi; (5) KebjJakan dan Strategf Kawcuan Untuk PerJ'lGlifCUJtanButan Berbasts Korporast; (6) KebCJaIcandan Strategi Kawasan Untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat; (7) KebVakan dan Strategi Kawasan Untuk Non Kehutanan; Basis ekonomi pembangunan kehutanan berkelanjutan adalah menmgkatkan pertumbuhan dan pemerataan dalam pemanfaatan kawasan dan fungsi hutan. Kontribusi ekonomi dari pemanfaatan HHK, HHBKdanjasalingkungan sebagaimana yang telah berkembang sampai saat ini lebih berfokus pada potensi dalam bentuk HHK dan beberapa jenis HHBK. Dengan perubahan paradigma pembangunan kehutanan ke depan, kontribusi ekonomi sumber daya hutan harus diupayakan berasal dan multifungsi kawasan hutan, untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau. Basis sosial-budaya masyarakat adalah meningkatkan partisipasi rnasyarakat, meningkatkan manfaat hutan bagi pengembangan sosial dan budaya masyarakat lokal/adat, serta menguatkan kelembagaan berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan dan fungsi hut.an. Dari definisi hutan sebagai ekosistem, unsur 'yang membangun ekosistem hutan tidak hanya bio-geofisik hutan, tetapi juga aspek sosial dan budaya masyarakat yang secara histons merniliki keterkaitan bahkan ketergantungan lerhadap keberadaan SOH. Oleh karenanya hutan merniliki pula fungsi sosial, atau dengan kata lain bahwa aspek sosial merupakan bagian penting dalam rangka pengelolaan SOH. Perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Posisi strategis sumber daya hutan dalam menopang pembangunan daerah Kalimantan Utara memiliki 2 (dual peran dalam pembangunan yaitu peran hutan dalam pembangunan ekonomi. kedua adalah peran hutan dalam pelestarian lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan ekosistem, tata air, udara, stabilitas tanah dan daya dukung lingkungan serta penopang kerudupan. Dalam menentukan arah Kebijakan dan Strategi Umum perlu adanya kesesuaian kebijakan dalam RKTP terhadap RKTN terdapat 11 Kebijakan diantaranya adalah : a) Pembaruansistem tala kelola kehutanan b] Mcnlngkalkan rutupan hutan di dalam maupun di luar kawasanhutan cl Pernantapan kawasan hutan dl Perencanaan kehutanan )dng komprehensif, utuh, dan berkesinarnbungan e) Peningkatan produktifitas dan nilai tambah surnberdaya hutan sesuai fungsinya n Pengarusutamaan KPH daJampengelotaan nutan gJ Optirnalisasi pengelolaan umber daya hutan 7.1.1. Kebljalran dan Strategi Umum Integrasi antara pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, perlu dikedepankan da1am melakukan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan, untuk mencegah kerusakan lingkungan serta mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang adil dan berkelanjutan. Penjabaran arahan dan perkiraan kontribusi manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan setiap arahan indikauf fungsi kawasan hutan dapat dilihat pada Lampiran Tabe16. 1 sampai 6.7. 7.1 Kontribusi Manfaat Ekonomi Luas total arahan kawasan hutan alam dan lahan gambut wilayah hutan Kalimantan Utara rnencapai 1.524.653,76 ha. Tujuan utama dart kawasan ini adalah diarahkan untuk jasa lingkungan, stok potensi karbon 7.1.3. Kawaaan Butan untuk PerliDclungan Butan Alam clan Laban Gambut Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, pengembangan ekowisata; pemanfaatan dan pengembangan produk-produk HHBK seperti tanaman obat; jasa lingkungan seperti karbon dan air; di kawasan konservasi hams menjadi prioritas dan perlu didukung oleh regulasi yang tepat dan efektif Produk HHBK sertajasa lingkungan hutan merupakan komoditas yang mungkin dikembangkan dan menjadi unggulan sektor kehutanan dari kawasan konservasi di masa depan. Jasa lingkungan berbasis hutan harus terus dlkembangkan dan diinternahsasikan dalam mekanisme pasar balk di tingkat lokal, nasional, regional maupun global seiring dengan kemajuan pendekatan pengukurannya. Oleh karenanya, ke depan nilai jasalingkungan hutan harus diperhitungkan sebagai sumber pertumbuhan baru sektor kehutanan yang cukup signifikan melalui kegiatan pemanfaatan berbasis perlindungan dan pengawetan di kawasan konservasi. Berdasarkan hasil analisis spasial pemanfaatan kawasan hutan, luas araban Kawasan Konservasi seluas 1.271.696,56 hektar yang rnerupakan areal Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM). Secara umum orientasi pengelolaan kawasan konservasi ditujukan untuk perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan penyangga kehidupan dan pengawetan plasma nutfab. 7.1.2. Kawasan Rutan untuk Konservasi hI Pengembangan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan i) Pcncegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan laban serta pcngernbangan pembangunan rendah karbon C02 (roriJondio/cslda) jl Penguatan Kelembagaan dan SDM Kehutanan k) Pemngkatan kontribusi kehutanan bagi kebertanjutan sektor pcrekonomian Jainnya 7.1.5. Kawasan Rutan untuk Pemanfaatan Rutan Berbasia Korporasi Kawasan hutan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi dan bahkan berbasis masyarakat a kan dikonsentrasikan guna memenuhi kebutuhan kayu yang dirasakan belurn mampu untuk mengatasi kebutuhan industri kayu yang ada di Kalimantan Utara. Khusus kayu untuk hutan tanaman, selain dimensinya kecil, juga hanya dimungkinkan untuk core 7.1.4. Kawaaan Rutan untuk RebabWtasi Kawasan ini merupakan lahan kntis yang perlu dilakukan percepatan rehabilrtasi, Luas total araban kawasan prioritas rehabilitasi sampai dengan tahun 2043 adalah seluas 28.165 ha, sehmgga seuap tabun minimal 1.408,25 ha harus dapat direhabi1itasi. Dengan asurnsr dalam satu hektar terdapat 1.100 batang pobon, rnaka jumlah total pohon yang akan ditanarn sarnpai dengan tahun 2042 mencapai 30.981.500 batang pohon. Lebih lanjut, dengan asumsi 1 ha kawasan hasil rehabilitasi dapat menyerap 80 ton CO_, maka pada tabun 2041 jumlah total karbon }ang dapat terserap sebanyak 2.253.200 ton C02/tahun berdasarkan data perhrtungan Badan Standardisasi lnstrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK). Kawasan untuk rehabilitasi melingkupi keseluruhan fungsi hutan (konservasi, lindung dan produksi) dan pelibatan peran serta masyarakat, sehingga desain penanaman maupun pernilihan JenIS pohon (mumi ataupun campuran dalam bentuk agr%restry/silvofishenJ) dengan mernpertimbangkan kondisi tersebut. Hasil rehabilitasi dapat dilakukan pengeJolaan sesuai dengan fungsi dan arahan pemanfaatannya, baik secara ekonorm, sosial dan Lmgkungan. dan penyangga sistem kehidupan. Kawasan ini juga dapat dikembangkan menjadi kaw asan pemanfaatan HHBK secara terbatas, dengan komoditi yang ndak mengubah bentang alam dan bentang luasan keci1. Selain secara ekologis berperan dalam pengendalian pernanasan global, pengendalian bencana ekologi (banjir) dan memiliki potensi penyimpanan karbon. kawasan perlindungan hutan alam dan lahan gambut dapat pula dimanfaatkan secara ekonomi dalarn skema perdagangan karbon. dalam industri plywood, yang dikembangkan saat ini lebih banyak diarahkan untuk industri kertas di luar Kalimantan Utara. Kawasan yang diarahkan untuk pengusahaan hutan skala besar masih relatif luas yaitu sebesar 2.385.729 ha. Namun sebagian luasan terse but berada di HPT (1.569.808 hal yang memerlukan kehati-hatian dalam pengusahaanny a seperti penerapan teknik R1L (Reduced Impact Logging). Skema-skema yang digunakan PBPH dan Restorasi Ekosistem. Pemanfaatan kawasan hutan untuk pengusahaan skala besar utamanya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku puluhan industri perkayuan, seperti penggergajian, plywood dan particle board. Tidak terkecuah kawasan ini diharapkan juga dapat mendukung pasokan kayu untuk kebutuhan lokal masyarakat d. Kalimantan Utara. Pasokan ini diharapkan utarnanya dari kegiatan di hutan alarn. dengan dukungan hutan tanaman. Meskipun sebagian besar pembangunan hutan tanaman saat im lebih difokuskan dalam rangka kebutuhan industri pulp dan kertas, yang justru industrinya tidak berada di Kalimantan Utara, akan tetapi ke depan diharapkan sebagian juga menjadi sumber kayu pertukangan untuk industri besar, mdustri kecil maupun mdustn rumah tangga. Pengelolaan pengusahaan hutan skala besar juga diarahkan pada pengelolaan hutan lestari dan mencapai ekolabel (daJam kerangka sertifikasi dan venfikasi kayu]. Upaya untuk mendorong pengelolaan hutan lestari juga dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan skema pengurangan emisi karbon dan kemungkinan perluasan deforestasi dan degradasi hutan untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030. Hal ini sekaligus menegaskan meskipun pengusahaan hutan skala besar utamanya diarahkan bagi produksi kayu, tetapi aspek lingkungan (perlindungan keanekaragaman hayan, flora dan fauna) dan sosial (penciptaan lapangan kerja dan perlmdungan kebutuhan masyarakat lokal)juga menjadi bagian integral target pengurusan kawasan mi. Kawasan hutan untuk pengusahaan skala kecil juga dimaksudkan untuk memberi solusi dengan mendayagunakan kawasan kawasan hutan tidak produktif, dengan skema pengeJolaan hutan berbasis masyarakat. Hal 7.1.7. Kawuan UDtuk Non Kehutanan 01 dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6631/Menlhk-PKTL/KUJI/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan 2020, terdapat status kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi seluas 63.116 ha. 7.1.6 Kawuan untuk Pemanfaat&n Butan Berbasis Masyarakat Kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat termasuk pengakuan hutan adat diharapkan menjadi salah satu baSIS dan potensi pembangunan kehutanan. Salah satunya dapat melalui pengembangan wisata budaya masyarakat, terintegrasi dengan wisata alamo MelaJui pemngkatan partisrpasi masyarakat dan membangun kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat diharapkan sampai dengan tahun 2043 tidak hanya dapat menyelesaikan konflik kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Utara, tetapi juga mampu menciptakan kelembagaan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan (institutional sustamability) pada aras mikro dan makro. Pada aras mikro, keJembagaan berkelanjutan pengelolaan kawasan hutan ditargetkan dengan meningkatkan program- program kemitraan sektor kehutanan yang berbasis pada modal sosial (soczal capita~ komumtas lokal. Pada aras makro, sampai dengan tahun 2043 diwujudkan suatu kelembagaan pengelolaan kawasan dan fungsi hutan berkelanjutan yang dibangun dengan tidak hanya bertumpu pada pilar regulasi dan interest ekonomi tetapi juga bertumpu pada pilar cultural cognitwe) ang ada dan berkembang dalam masyarakat, Walaupun demikian, peluang peluang pemanfaatan hutan oleh rnasyarakat tidak hanya terbatas pada kawasan untuk pengusahaan hutan skala kecil, tetapi pada prinsipnya dapat dilakukan pada semua arahan kawasan sesuai dengan kaidah ) ang berlaku, rnelalui skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat. lainnya pola-pola skala kecil seperti disebut di atas juga diharapkan dapat mendukung sebagian pemenuhan komitmen Indonesia untuk pengurangan emisi 29% dengan dukungan Intemasional 41 % di tahun 2030. ·71 . 01 masa datang, kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat termasuk pengakuan hutan adat diharapkan menjadi salah satu basis dan potensi pembangunan kehutanan. Salah satunya dapat melalui pengembangan wisata budaya masyarakat terintegrasi dengan wisata alam. Melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan membangun kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat dmarapkan sampai dengan tahun 2043 tidak hanya dapat menyelesaikan konflik kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Utara, tetapi juga mampu menciptakan kelembagaan pengelolaan kawasan butan yang berkelanjutan (institutional sustainabilityl pada aras rmkro dan makro. Pada aras mikro, kelembagaan berkelanjutan pengelolaan kawasan hutan ditargetkan dengan memngkatkan program-program kernitraan sektor kehutanan yang berbasis pada modal sosial (social capita~ komunitas lokal. Pada aras makro, sampai dengan tahun 2043 diwujudkan suatu kelembagaan pengelolaan kawasan dan fungsi hutan berkelanjutan yang dibangun dengan tidak hanya bertumpu pada regulasi dan kepentingan ekonomi tetapijuga bertumpu pada kearifan lokal yang ada dan berkembang dalam masyarakat, Walaupun demikian, peluang-peluang pemanfaatan hutan oleh masyarakat tidak hanya terbatas pada kawasan untuk pengusahaan hutan skala kecil, tetapi pada prinsipnya dapat dilakukan pada 7.2 Kontribusi Manfaat Sosial Penerapan kawasan hutan bemilai konservasi tinggi (High Conservation Value Forest/ HCVF) di dalam unit manajemen non kehutanan (perkebunan) dilaksanakan dengan pengawasan yang ketal. Meskipun untuk kegiatan non kehutanan, diharapkan dukungan fungsi hutan terutama berkaitan dengan keseimbangan lingkungan walaupun minunal tetap menjadi bahan pertimbangan, seperti menempatkan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan atau jalur hijau serta kebun pekarangan di pernukirnan. Program Clean, Green and Health (bersih, hijau dan sehat) yang banyak dicanangkan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. Dari bentuk kontribusi sosial hutan, yang membangun ekosistem hutan tidak hanya unsur bio geofisik hutan, tetapi unsur aspek sosial masyarakat yang secara historis mempunyai keterkaitan bahkan ketergantungan terhadap keberadaan sumberdaya hutan. Oleh karenanya diharapkan keluaran (Output) sebagai berikut :
57. 1.Terbukanya lapangan kerja dan kesernpatan usaha. 2 Terbukanya peluang dan akses masyarakat untuk memanfaatkan kawasan konservasi secara lestan.
58. 3.Terbukanya peluang dan akses masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan lindung pemanfaatan terbatas.
59. 4.Terbukanya peluang bagi masyarakat memperoleh bagian dana kornpensasi skema perdagangan karbon. S. Pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
60. 6.Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang kehutanan (masyarakat sebagai pelaku ekonomi kehutanan skala kecil) semua arahan kawasan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Berikut bentuk kontribusi sosial hutan adalah :
61. 1.Pengembangan wisata budaya masyarakat terintegrasi dengan wisata alarn
62. 2.Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi
63. 3.Pengamanan swadaya masyarakat dan sistem peringatan dini
64. 4.Peningkatan stok karbon lahan gambut dan mangrove S. Pengembangan usaha kehutanan skala kecil berbasis masyarakat melalui skerna-skema HTR. HKm, HA. HD, dan Kemnraan
65. 6.Pengembangan pola kemitraan dalam pengelolaan hutan bersama mas) arakat lokaJ (Segmen-segmen kegiatan pengelolaan hutan)
66. 7.Pengembangan program Pembangunan Masyarakat Desa Ilutan (PMDH CSR) yang partisipatif
67. 8.Sinergi pembangunan multisektor yang rasional dan komprehensif - 71 _ 7.3 Kontrlbusi Manfaat Lingkungan Jasa lingkungan (ecological/ environmental services) seperti air dan keindahan alam, baru mulai mengemuka dalam satu dasawarsa terakhir dan mencapai puncaknya empat tahun terakhir setelah adanya kesepakatan untuk pembayaran kompensasi bagi upaya penyerapan dan penyimpanan karbon dalam kerangka mitigasi dampak perubahan iklim (climate change). Kesinambungan jasa lingkungan ini sangatlah tergantung dari keberlanjutan SOH itu sendiri, dan oleh karenanya juga tetap harus mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan. Jasa lingkungan hutan hingga saat in} masih belum didukung oleh peraturan kebijakan kehutanan .}ang diperlukan antara lain mengenai pernbayaran jasa lingkungan (payment for environmental senncesj ataupun juga hubungan antara daerah hulu sebagai penghasil dan daerah hilir selaku pengguna. Untuk jasa lingkungan, khususnya yang berupa air, juga dipandang penting untuk mendayagunakankawasan-kawasan hutan konservasi. 8eberapa bentuk kontribusi terhadap lingkungan diantaranya adalah sebagai berikut :
68. 1.Kondisi fisik lapangan kawasan konservasi merniliki fungsi konservasi tanah dan air (KTA).
69. 2.Potensi biofisik - keanekaragaman hayati kawasan konservasi dapat dikembangkan wisata alarn dan wisata pendidikan.
70. 3.Perlindungan terhadap kerusakan lingkungan dari bahaya banjir dan tanah longsor (konservasi tanah dan air).
71. 4.Peningkatan potensi sediaan-serapan karbon lahan gambut dan mangrove.
72. 5.Perungkatan fungsi hidrologi kawasan hutan.
73. 6.Peningkatan serapan karbon kawasan hutan.
74. 7.Penerapan kaidah (kriteria-indikator) keJestarian dalam pengelolaan sumber daya hutan produksi melalui sistem sertifikasi pengelolaan hutan lestari. - 7~ - Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Kahmantan Utara Tahun 2023 - 2043 merupakan arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan butan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Utara untuk jangka waktu 20 (dua puluh] tahun. RKTP Kalimantan Utara Tahun 2023 - 2043 disusun guna mewujudkan hutan BAB8 PENUTUP Pembangunan berkelanjutan berbasis pemanfaatan sumber daya alam pada hakekatnya merupakan proses perubahan ekosistem yang dapat menghasilkan ekosistern baru yang lebih berkualitas. Dengan dernikian aspek lingkungan merupakan bagian penting yang perlu mendapat pertimbangan bagi terwujudnya pembangunan berbasis pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Guna menjaJankan fungsi jasa lingkungan ini, konteks program RE (restorasi ekosistem) juga bisa terlibat dalam implementasinya. maka diharapkan keluaran (output) dan bentuk - bentuk kontribusi terhadap lingkungan sebagai benlrut .
75. 1.Merupakan sumber penghasil air bersih bagi kebutuhan masyarakat.
76. 2.Terbuka peluang lapangan pekerjaan dan kesernpatan berusaha bagi masyarakat lokaJ.
77. 3.Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar pengelolaan kawasan yang rasional kedepan.
78. 4.Dapat mencegah terjadinya bencana ekologi bagi kawasan dan masyarakat sekitamya. 5 Menurunkan emisi karbon.
79. 6.Pemulihan kualitas daerah aJiran sungai sebagai salah satu indikator kualitas lingkungan.
80. 7.Menjamin kelestarian lingkungan fisik dan sosial kawasan hutan. OOZALI S.E., M.H 001032001121003 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepal ro ukum " ZAINAL ARIFlN PALIWANG ttd GUBERNUR KALIMANTAN UTARA. lestari yang berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visit misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. RKTP Kalimantan Utara Tahun 2023 - 2043 juga menjadi acuan bagi perencanaan kehutanan pada tingkat yang lebih rendah termasuk perencanaan kehutanan di wilayah kabupaten/kota dan Kesatuan Pengelolaan Hutan serta bagi para pihak yang berkepentingan dengan ruang kehutanan. Perencanaan kehutanan di daerah tidak bisa lepas dan perencanaan yang ada di tingkat pusat, Proses penyusunannya disusun secara berjenjang mulai dan tingkat pusat, provinsi, sampai tingkat tapak dengan mengoptimalkan kondisi dan karakteristik lokal. Tahapan perencanaan pembangunan kehutanan di daerah meliputi: identifikasi perrnasalahan kehutanan yang ada di daerah, iSU-1SU strategis, mengkaji dokumen perencanaan tingkat nasional, RTRW provinsi, selanjutnya melakukan an ali sis sosial ekonomi dan analisis spasial; penentuan visi dan misi kehutanan daerah; penentuan strategi dan kebijakan serta program; menentukan capaian dan tujuan; menentukan target-target dan indikator. Dalam penelitian dapat disimpulkan pula bahwa peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan kehutanan daerah ditinjau dan aspek good qovemance, untuk regulasi di bidang kehutanan sudah disesuaikan dengan arah pembangunan nasionaL.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…