DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2024

Nomor: 14
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pedoman penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan ini menetapkan pengertian dan ruang lingkup SAKIP, meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi akuntabilitas kinerja, serta sistem informasi kinerja instansi pemerintah. Diatur pula kewenangan perangkat daerah, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pembentukan Tim SAKIP, tata cara penyampaian dokumen kinerja, serta pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment) berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi kalimantan utara perlu disusun pedoman _ pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
c.bahwa_ berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 10. 11. 12. PeraturanPemerintahNomor18Tahun2016tentang PerangkatDaerah (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2016Nomor114,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5887) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan PemerintahNomor72tahun 2019tentangPerubahan atasPeraturanPemerintahNomor18Tahun2016 tentang PerangkatDaerah (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2019Nomor187,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6402); PeraturanPemerintahNomor30Tahun2019tentang Penilaian KinerjaPegawaiNegeriSipil(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2019Nomor77, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6340); PeraturanPresidenNomor29Tahun2014tentang SistemAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor80); PeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasiNomor53Tahun2014 tentangPetunjuk TeknisPerjanjianKinerja,Pelaporan KinerjadanTataCaraReviuatasLaporanKinerja InstansiPemerintah(BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun2014Nomor1842); Peraturan MenteriPendayagunaanAparaturNegara danReformasiBirokrasiNomor88Tahun2021 tentangEvaluasi AkuntabilitasKinerja_Instansi Pemerintah;(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun 2021Nomor1569); PeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasiNomor89Tahun2021 tentang PenjenjanganKinerja InstansiPemerintah (BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2021Nomor 1570); PeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara DanReformasiBirokrasiRepublik IndonesiaNomor3 Tahun2023Tentang PerubahanAtas Peraturan MenteriPendayagunaanAparatur NegaraDan ReformasiBirokrasiNomor25Tahun2020Tentang RoadMapReformasiBirokrasi2020-2024; Peraturan MenteriPendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasiNomor9Tahun 2023tentang Evaluasi ReformasiBirokrasi(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun 2023 Nomor601); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Definisi Operasional 1.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. Li 12. 13: 14. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP adalah _ aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna _peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk 15. 16. |aCe 18. 19. 20. 28. 29. 30. 31. mendukungpencapaiansasaran,tujuanprogram dan kebijakan Kegiatanadalah bagiandariprogram yang dilaksanakanoleh satuataubeberapa satuankerja padaunitkerjaatauPerangkatDaerahsebagaibagian daripencapaiansasaran terukurpadasuatuprogram danterdiridarisekumpulantindakanpengerahan sumberdayabaikyang berupapersonil(sumber daya manusia),barangmodaltermasukperalatan, teknologi,dana,dankombinasidaribeberapaatau kesemuajenissumberdayatersebutsebagaimasukan (input)untukmenghasilkankeluaran(output)dalam bentukbarang/jasa. Programadalah penjabarankebijakanpemerintah daerahdalambentuk upaya yangberisisatuatau beberapaKegiatandenganmenggunakansumberdaya yangdisediakanuntukmencapaihasilyangterukur sesuaidenganmisiGubernur Indikator KinerjaUtamaadalahukurankeberhasilan organisasidalam mencapaitujuandanmerupakan ikhtisarHasilberbagaiProgramdanKegiatansebagai penjabarantugasdanfungsiorganisasi. Perencanaanadalah suatuprosesuntukmenentukan tindakanmasadepan yangtepat,melaluiurutan pillhandengan memperhitungkansumberdaya yang tersedia. RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah, yangselanjutnyadisingkatRPJMDadalahdokumen perencanaan Daerahuntukperiode5 (lima)tahun RencanaKerjaPemerintahDaerah yangselanjutnya disingkatRKPDadalahdokumenperencanaan pembangunanDaerah untukperiode1(satu)tahun. SasaranStrategisadalahhasilyang akandicapai secaranyataolehinstansipemerintahdalamrumusan yanglebihspesifik,terukur,dalamperiodetahunan, semesteran,triwulanatau bulanan. PengukuranKinerjaadalahprosessistematisdan berkesinambungan untukmenilai keberhasilandan kegagalanpelaksanaankegiatan sesuaidengan program,kebijakan,sasarandantujuanyangtelah ditetapkandalammewujudkanvisi,misidanstrategi, atau Kegiatanmanajemenyangmembandingkan tingkat Kinerjayangdicapaidenganstandardan Indikator Kinerjayangtelah ditetapkan. Perjanjian Kinerjaadalahlembar/dokumen yang berisikanpenugasandaripimpinaninstansiyanglebih tinggikepada pimpinaninstansiyanglebihrendah untuk melaksanakanProgram, Kegiatandan sub KegiatanyangdisertaidenganIndikator Kinerja, target Kinerjadananggaran. LaporanKinerjaadalahikhtisaryang menjelaskan secara ringkasdan lengkap tentang capaianKinerja yang disusun berdasarkan rencanakerjayang ditetapkandalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan danbelanja negara/anggaran pendapatan danbelanja Daerah 32. 33. 34. 35. EvaluasiAKIPadalahaktivitasanlisissetiapyang sistematispemberiannilai,atribut,apresiasi,dan pengenalan permasalahan,sertapemberiansolusiatas masalah yang ditemukanguna_peningkatan akuntabilitasdanpeningkatankinerja_instansi pemerintah PenggunaAnggaranadalahpejabatpemegang kewenangan penggunaananggaranPerangkatDaerah. AparatpengawasanInternPemerintahyang selanjutnyadisingkatAPIPadalah PerangkatDaerah yangmenyelenggarakan urusanpemerintahdibidang pengawasan. SistemInformasiKinerjaadalahtatalaksanadan prosedurpengumpulan,pengolahan,analisis, penyajian,pemanfaatan,danpendokumentasiandata kinerjasecaraterintegrasi(satudatadigital).

BAB II

PENYELENGGARAAN SAKIP 2.1. Logic Model Penyelenggaraan SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Penyelenggaraan SAKIP di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memiliki logic model sebagai berikut:

Pasal 2

SAKIP secara berjenjang dilaksanakan oleh:

a.Pemerintah Daerah;
b.Perangkat Daerah;
c.unit kerja Perangkat Daerah; dan
d.ASN.

Pasal 3

Penyelenggaraan SAKIP terdiri atas:

a.Perencanaan Kinerja;
b.Pengukuran Kinerja;
c.pelaporan Kinerja;
d.Evaluasi akuntabilitas Kinerja internal; dan
e.Sistem Informasi Kinerja. Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman penyelenggaraan SAKIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyusun RPJMD. Perangkat Daerah menyusun rencana strategis sebagai dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan dan rencana kerja untuk periode 1 (satu) tahunan. Penyusunan dokumen RPJMD dan rencana strategis berdasarkan visi misi Gubernur dan melalui tahapan Penjenjangan Kinerja.

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)Penyusunandokumensebagaimanadimaksud pada ayat(3)dilaksanakansesuaidenganketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud melakukan Pengukuran Kinerja. Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara_ berkala (triwulan) dan tahunan dan disampaikan dalam Sistem Informasi Kinerja.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan. Berdasarkan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja tahunan Perangkat Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah disampaikan melalui laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Laporan Kinerja Perangkat Daerah dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Berdasarkan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Gubernur melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 7

(1)APIP melaksanakan Evaluasi AKIP.
(2)Dalam melaksanakan Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APIP dapat dibantu oleh instansi lain yang penunjukannya ditetapkan oleh Inspektur Daerah.
(3)Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APIP dapat menggunakan instrumen evaluasi berbasis sistem elektronik.
(4)Hasil Evaluasi AKIP disampaikan kepada Perangkat Daerah yang di evaluasi.

Pasal 8

(1)Setiap kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti Hasil Evaluasi AKIP yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
(2)Tindak lanjut kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1} mengacu pada rekomendasi perbaikan dari hasil Evaluasi APIP.
(3)Hasil tindaklanjut Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Inspektorat Daerah.

Pasal 9

Pelaksanaan Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan dan Pasal 8 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERJANJIAN KINERJA 3.1. Komponen Perjanjian Kinerja Komponen Perjanjian Kinerja terdiri atas:

Pasal 10

(1)Setiap Perangkat Daerah melakukan pengelolaan data Kinerja secara periodik per triwulan ke dalam Sistem Informasi Kinerja Pemerintah Daerah.
(2)Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa seluruh perjanjian kinerja, data realisasi/target/capaian kinerja dan realisasi penggunaan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah.
(3)Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Perencanaan Daerah.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…