DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Penentuan Nilai Perolehan Air (NPA); Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah; Penggolongan Pengguna Air Tanah; Sistem Pembayaran dan Pelaporan Pajak; Pengawasan dan Penegakan Hukum; Tujuan Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air Tanah.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksusd pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Kalimantan Utara tentang Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;

c.bahwa sektor pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat mendukung pembiayaan pelaksanaan Otonomi Daerah, penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
b.bahwa sumber daya air termasuk di dalamnya air tanah dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat;
a.bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Penetapkan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi menjadi kewenagan Pemerintah Provinsi;
1. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);
2. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
3. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
4. 6.Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. 5.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5049);
9. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. 21.Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 40 Tabun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tabun 2014 Nomor40)
11. 20.Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 37 Tabun 2014 tentang lZID pemanfaatan air permukaan di Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor37);
12. 19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 1822);
13. 18.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 558);
14. 17.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
15. 16.Peraturan Menteri Peketjaan Umum dan Peru mahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor534);
16. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
17. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
18. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5280); Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
20. 1.Daerah adalah ProvinsiKalimantan Utara.
21. 2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. 3.Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Utara.
23. 4.Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan ProvinsiKalimantan Utara.
24. 5.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiKalimantan Utara.
25. 6.Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan.
26. 7.AirTanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
27. 8.Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lainnya.
28. 9.Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan.
29. 10.Wajib Pajak adalah wajib pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
30. 11.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
31. 12.Subjek Pemakai atau KelompokPemakai Air adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau pengguna air tanah, terdiri dari Non Niaga, Niaga Kecil, Industri Kecil, AMDK(Air Minum Dalam Kemasan), Niaga Besar, Industri Besar, PLTU/Perusahaan Listrik dan Pertambangan MinyakBumi/Pertambangan MineralBatu Bara.
32. 13.Badan adalah sekumpulan orang danj'atau modal yang merupakan kesatu an , baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya.
33. 14.Nilai Perolehan Air (NPA)adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenakan pajak air tanah, besarnya sarna dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Menetapkan: PERATURANGUBERNUR TENTANGNILAIPEROLEHANAIR SEBAGAI DASAR PENGENAANPAJAK PENGAMBILANDAN PEMANFAATAN AIR TANAH DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTANUTARA. MEMUTUSKAN:

(1)Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air (NPA).
(2)Nilai Perolehan Air (NPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
1. a.Jenis sumber air;
2. b.Lokasi sumber air;
3. c.Tujuan pengambilan dan /atau pemanfaatan air;
4. d.Kualitas air;
5. e.Luas area tempat pemakaian air;
6. f.Volume air yang diambil; dan
7. g.Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan Iatau pemanfaatan air.
(3)Nilai Perolehan Air (NPA) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mengandung dua komponen yaitu:
1. a.Volume air yang diambil; dan
2. b.Harga dasar air (HDA). Pasa12
  1. 15.Harga Dasar Air (HDA)adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenakan pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah, besarnya sarna dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
  2. 16.Harga Air Baku (Hab) adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume di suatu daerah yang besarnya sarna dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah tesebut dibagi dengan volume produksinya (ms].
  3. 17.Faktor Nilai Air (Fna) adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan peruntukan dan pengelolaan, yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya.
  4. 18.Kompensasi Pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi sebagai akibat pengambilan air tanah.
  5. 19.Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan adalah biaya yang dipungut dengan subsidi silang pengarnbilan air tanah dari subyek kelompok pengguna aJI.
  6. 20.Konservasi Air Tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
  7. 21.Pencemaran Air Tanah adalah masuknya atau dimasukannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalarn air tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air tanah turun sampai ketingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.
  8. 22.Penggendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
  9. 23.Dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/ atau kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
(1)Faktor Nilai Air (FNA)sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf b memuat komponen sebagai berikut:
1. a.Sumber Daya A1am (SDA)air tanah;
2. b.Kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan darr/atau pemanfaatan air tanah; dan
3. c.Peruntukan dan pengelolaan air tanah.
(2)Kriteria komponen Sumber Daya Alam air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a ditentukan oleh faktor:
1. a.Jenis Air Tanah, yang terdiri dari:
  1. 1.Air tanah dangkal;
  2. 2.Air tanah da1am;dan
  3. 3.Mata air.

BAB II

KOMPONENNILAIPEROLEHANAIR

Pasal 5

BABIII KOMPONENDANBOBOTFAKTORNILAIAIR(FNA)

(1)Besarnya Harga Dasar Air (HDA)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)ditentukan oleh:
1. a.Harga Air Baku (HAB);dan
2. b.Faktor NilaiAir (FNA).
(2)Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar Rp 1.250,00/m3 (seribu dua ratus lima puluh rupiah per meter kubik). Pasa14 ada ayat (1)ditetapkan sebagai berikut: No Komponen Bobot
1. l.Sumber Daya Alam 60%
  1. 2.Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengolahan 40%
(1)Harga Dasar Air (HDA)sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b dihitung dalarn satuan rupiah yang memuat komponen sebagai berikut:
1. a.Sumber daya alarn air dan;
2. b.Kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan.
(2)Komposisi komponen Harga Dasar Air (HDA)sebagaimana dimaksud p Pasa13
(4)Volume air yang diambil adalah besarnya volume air yang diambil dan dihitung dalam satuan kubik (m''].
(5)Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi air yang diambil darr/atau dimanfaatkan sebagai berikut:
1. a.0 m-' sid 50 m-';
2. b.51 m3 sId 250 m>;
3. c.251 m" sid 500 m";
4. d.501 m" sid 750 m";
5. e.751 m3 sid 1.000 m>;
6. f.1.001 sid 2500 m"; dan
7. g.>2500 m>,
8. b.Lokasi Sumur Air Tanah, meliputi:
  1. 1.Ada sumber daya air alternatif sepertijaringan PDAM;dan
  2. 2.Tidak ada sumber daya air alternatif.
9. c.Kualitas Air Tanah, terdiri dari:
  1. 1.Kualitas baik; dan
  2. 2.Kualitasjelek.
(3)Komponen Kompensasi Pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dikenakan biaya kompensasi bagi semua jenis pengambilan air tanah dan bagi semua tingkat dampak pengambilan air tanah baik yang telah maupun belum menimbulkan kerusakan lingkungan, yang meliputi:
1. a.biaya pemulihan yang diperlukan akibat teIjadinya penurunan muka air tanah;
2. b.biaya pemulihan yang diperlukan akibat teIjadinya salinisasi;
3. c.biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka tanah (land subsidence);dan
4. d.biaya pemulihan yang diperlukan akibat teIjadinya pencemaran air tanah.
(4)Komponen Peruntukan dan Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c, dibedakan berdasarkan subjek pemakai atau kelompokpemakai air tanah, yang ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Non Niaga:
  1. 1.lnstitut/Perguruan/Lembaga tinggi;
  2. 2.Kantor Pengacara;
  3. 3.LembagaSwasta Non Komersial;dan
  4. 4.Rumah Tangga mewah dengan Sumur Bor.
2. b.NiagaKecil:
  1. 1.Usaha kecilyang berada dalam rumah tangga;
  2. 2.Usaha kecillosmen;
  3. 3.Rumah makarr/Restoran kecil;
  4. 4.Rumah sakit swasta/Poliklinik/Laboratorium/Praktek dokter;
  5. 5.Hotelnon bintang; dan
  6. 6.Perdagangan niaga kecillainnya.
3. c.Industri kecil:
  1. 1.Perikanan;
  2. 2.Peternakan;
  3. 3.Hotelbintang 1, 2, dan 3;
  4. 4.Perdagangan industri kecillainnya; dan
  5. 5.Rusun sederhana.
4. d.Air Minum Dalam Kemasan (AMDK):
  1. 1.Industri air minum dalam kemasan; dan
  2. 2.Industri minuman olahan.
5. e.Niagabesar:
  1. 1.Hotelbintang 4, 5;
  2. 2.Apartemen;
  3. 3.Steambath dan salon;
  4. 4.Bank;
  5. 5.Nightclub/Bar/CafejRestoran besar;
  6. 6.Bengkelbesarj Servicestation;
  7. 7.Perusahaan terbatas/BUMN/BUMD;dan
  8. 8.Real estate. 1 ttung secara progresi se agar en u: Subjek 0-50 51-250 251-500 501- 751- 1001- >250 No 1000 2500 Pemakai m3 m3 m3 750 m3 m3 m3 Om3 1 Non Niaga 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0,3 0.4 2 Niaga Ked! 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 3 Industri Ked! 3.0 3.3 3.6 3.9 4.2 4,5 4.8 4 AMDK 5.0 5.4 5.8 6.2 6.6 7.0 7.4
(6)Bobot komponen biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (7) ditetapkan berdasarkan subjek pemakai atau kelompok pemakai air tanah dan volume air yang diambil darr/atau dimanfaatkan yang dihi if b . b ik t pada ayat (2)sebagai berikut: No Kriteria Bobot 1 Dalam Jangkauan PDAM 6 2 Luar J angkauan PDAM 3 3 Mata Air 1
(1)Untuk menentukan besarnya Faktor Nilai Air (Fna) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan dengan cara memberikan bobot nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
(2)Bobot komponen sumber daya alarn air bawah tanah yang terdiri dari jenis sumber air, lokasi sumber air dan kualitas air sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (2) dibedakan berdasarkan kriteria ada atau tidak adanya sumber daya air altematif atau jaringan PDAM.
(3)Komponen sumber daya alam air tanah yang berada di dalam jaringan PDAM diberi bobot yang lebih besar dibanding dengan komponen sumber daya air tanah di luar jaringan PDAM.
(4)Pemberian bobot lebih besar untuk komponen sumber daya alam air tanah yang berada dalam jaringan PDAMsebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimaksudkan agar subjek pemakai atau kelompok air tanah dimanfaatkan sumber daya air altematif atau jaringan PDAM.
(5)Bobot komponen sumber daya alarn air tanah sebagaimana dimaksud Pasal 6
1. f.Industri Besar
  1. 1.Pabrikes;
  2. 2.Pabrik makananyrninuman;
  3. 3.Pabrik kimia/Obat-obatan/Kosmenk:
  4. 4.Gudang pendingin;
  5. 5.Pabrik tekstil
  6. 6.Pabrik baja; dan
  7. 7.Industri lainnya.
2. g.PLTU/ Perusahaan Listrik; dan
3. h.Pertambangan Minyak Bumi/Pertarnbangan Mineral Batu Bara.
(5)Subjek pemakai atau kelompok pemakai air tanah sebagaimana termaksud pada ayat (4) dikenakan biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah.
(6)Biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana termaksud pada ayat (5), dibedakan besarnya biaya kompensasi pada setiap subjek pemakai atau kelompokpemakai air tanah.
(7)Biaya kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan satu menjadi biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
(5)Nilai Perolehan Air (NPA) ditetapkan dalam bentuk tabel sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubemur Provinsi Kalimantan Utara ini. NPAc. = Volume x Harga Dasar Air (HDA); = ((Faktor Nilai Air (Fna) x Harga Air Baku (Hab)); = Volume x Faktor Nilai Air (Fna) x Harga Air Baku. NPA Harga Dasar Air (HAD) a. b.
(1)Nilai Perolehan Air (NPA) sebagai dasar pengenaan Pajak Pengambilan darr/atau Pemanfaatan Air Tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (m3) dengan Harga Dasar Air (HDA).
(2)Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
(3)Harga Dasar Air (HDA) diperoleh dengan mengalikan Faktor Nilai Air (Fna) dengan Harga Air Baku (Hab).
(4)Cara perhitungan Nilai Perolehan Air {NPA}sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus sebagai berikut: BABIV PERHITUNGANNILAIPEROLEHANAIR DANPAJAK PENGAMBILAN DANPEMANFAATANAIRTANAH Pasal 8
(1)Besamya Faktor Nilai Air (FNA) diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen yang berasal dari sumber daya alam air dengan bobot komponen yang berasal dari biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
(2)Besarnya Faktor Nilai Air (FNA) komponen sumber daya alam air diperoleh dengan cara mengalikan bobot komposisi komponen HDA yang berasal dari sumber daya alam air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan bobot komponen sumber daya alam air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
(3)Besamya Faktor Nilai Air (FNA)komponen pemulihan pengambilan dan pemanfaatan air tanah diperoleh dengan cara mengalikan bobot komponen pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan bobot biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
(4)Hasil perhitungan Faktor Nilai Air (FNA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

5 Niaga Besar 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10 6 Industri Besar 10.0 10.6 11.2 11.8 12.4 13.0 13.6 7 PLTU/ Perusaha 11.0 11.7 12.4 13.1 13.8 14.5 15.2 an Listrik Pertambangan 8 Minyak Bumi/ 12 12.8 13.6 14.4 15.2 16.0 16.8 Pertambangan Mineral Batu Bara IRIANTOLAMBRIE Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 25 Oktober 2016 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 10

BABV KETENTUANPENUTUP Pajak PABT;;;;:Tarif Pajak x NilaiPerolehan Air (NPA)

(1)Besarnya Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah (Pajak PABT) dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pajak dengan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah ditetapkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
(3)Cara Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dengan rumus sebagai berikut. Pasa19 : Faktor Nilai AirJumlah : 400/0 dikalikan Bobot Komponen KompensasiKompensasi IV. FAKTOR NILAI AIR Berdasarkan berbagai komponen tersebut di atas maka Faktor Nilai Air dapat dirumuskan sebagai berikut: Sumber daya alarn : 60% dikalikan Bobot Komponen Sumber Daya Alam No Komponen Bobot

1.Sumber Daya Alam 60%
2.Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengolahan 40% III. BOBOT KOMPONEN HARGA DASAR AIR 0- 51- 251- 501- 751- 1001- >2500 No Subjek Pemakai 50 250 500 750 1000 2500 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 1 Non Niaga 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 2 Niaga Keeil 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 3 Industri Keeil 3.0 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 4 AMDK 5.0 5.4 5.8 6.2 6.6 7.0 7.4 5 Niaga Besar 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10 6 Industri Besar 10.0 10.6 11.2 11.8 12.4 13.0 13.6 7 PLTU/Perusahaan 11.0 11.7 12.4 13.1 13.8 14.5 15.2 Listrik Pertarnbangan Minyak Bumi/ 8 Pertambangan 12 12.8 13.6 14.4 15.2 16.0 16.8 Mineral Batu Bara II. BOBOT KOMPENEN KOMPENSASI No Kriteria Bobot 1 Dalam J angkauan PDAM 6 2 Luar J angkauan PDAM 3 3 Mata Air 1
1.BOBOT KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM NILAI PEROLEHAN AIR LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NO Subjek Pemakai/Kelompok Pemakai Air Volume Air 1m3} dan Bobot Komponen Kompensasi 0-50 51-250 251-500 501-750 751-1000 1001-2500 >2500 1 Non Niaga 4,5S0 4.5S0 4,600 4,600 4,650 4,650 4,700 2 Niaga Kecil 5,000 5,100 5,200 5,300 5,400 5,SOO 5,600 3 Industri Keeil 6,000 6,150 . 6,300 6,450 6,600 6,7S0 6,.900 4 AMDK 7,000 7,200 7,400 7,600 7,800 8,000 8,200 5 Niaga Besar 8,000 8,250 8,500 8,750 9,000 9,250 9,500 6 Industri Besar 9,500 9,800 10,100 10,400 10,700 11,000 11,300 7 PLTUjPerusahaan Listrik 10,000 10,350 10,700 11,050 11,400 11/750 12,100 8 Pertambangan Minyak Bumi/Pertambangan Mineral Batu Bara 10,500 10,900 11,300 11,700 12,100 12,500 12,900 A. TABEL NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) DI DALAM JANGKAUAN PDAM V. NILAI PEROLEHAN AIR ;.. Perhitugan Nilai Perolehan Air: NPA = (Volume x Faktor Nilai Air x Harga Dasar air)

c.TABEL FAKTOR NILAI AIR (Fna) MATA AIR NO Subjek Pemakai/Kelompok Pemakai Air Volume Air 1m3) dan Bobot Komponen Kompensasi 0-50 51·250 251-S00 501-750 751-1000 1001·2S00 >2500 1 Non Niaga 0.64 0.64 0.68 0.68 0.72 0.72 0..76 2 Niaga Keeil 1.00 1.08 1.16 1.24 1.32 1.40 1.48 3 Industn Kedl 1.80 1.92 2.04 2.16 2.28 2.40 2.52 4 AMOK 2.60 2.76 2.92 108 3.24 3_40 3.56 5 Niaga Besar 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 6 Industri Besar 4.60 4.84 5.08 5.32 5.56 5.80 6.04 7 PLTUjPerusahaan Listrik 5.00 5.28 5.55 5.84 6.12 6.40 6.68 8 Pertambangan Minvak Bumi/Pertambangan Mineral Batu Bara 5.40 5.72 6.04 6.36 6.68 7.00 7.32 B. TABEL FAKTOR NILAI AIR (Fna) DI LUAR JANGKAUAN PDAM NO Subjek Pemakai/Kelompok Pemakai Air Volume Air 1m3) dan Bobot Komponen Kompensasi (J..50 51·250 251-500 501-750 751-1000 1001-2500 >2500 1 Non Niaga 1.84 1.84 1.88 1.88 1.92 1.92 1.96 2 Niaga Keeil 2.20 2.28 2.36 2.44 2.52 2.60 2.68 3 Indusiri Kedl 3.00 3.12 3.24 3.36 3.48 3.60 3..72 4 AMDK 3.80 3.96 4.12 4.28 4.44 4.60 4.76 5 Niaga Besar 4.60 4.80 5..00 5.20 5.40 5.60 5.80 6 Industri Besar 5.80 5.04 6.28 6.52 6.75 7.00 7.24 7 PLTUjPerusahaan Istnk 6.20 6.48 6.76 7.04 7.32 7.60 7.88 8 Pertambangan Minyok Bumi!Pertambangan Mineral Batu Bara 5.60 6.92 1.24 7.56 7.88 8.20 8.52 A. TABEL FAKTOR NILAI AIR (Fna) DI DALAM JANGKAUAN PDAM NO Subjek Pemakai/Kelompok Pemakai Air Volume Air 1m3) dan Bobot Komponen Kompensasi (J..50 51-250 251-500 501·750 751-1000 1001-2500 >2500 1 Non Niaga 3.64 3.54 3.68 3.68 3.72 3.72 3.76 2 Niaga Kedl 4.00 4.08 4.16 4.24 4.32 4.40 4.48 3 Industn Kedl 4.80 4.92 5.04 5.16 5.28 5,40 5.52 4 AMOK 5.60 5.76 5.92 6.08 6.24 6.40 6.56 5 Niaga Besar 6.40 5.60 5.80 7.00 7.20 7.40 7.60 5 Induslri Besar 7.60 7.84 8.08 8.32 8.56 8.80 9.04 7 PlTU!Perusahaan l~trik 8.00 8.28 8.56 8.84 9.12 9.40 9.68 8 Pertambangan Minyok Bumi!Pertambangan Mineral Batu Bara 8.40 8.72 9.04 9.36 9.68 10.00 10.32 Pajak Pemanfaatan Air Tanah = 200/0 X NPA = Rp. 2.171. 500 Volume Range V Fna Hab Total Volume 0-50 m3 = 50 x 8.00 x Rp 1,250 ;;;: Rp 500,000 Volume 51 - 250 m3 = 200 x 8.3 x Rp 1,250 = Rp 2,070,000 Volume 251 - 500 m3 = 250 x 8.6 x Rp 1,250 = Rp 2,675,000 Volume 501 - 750 rn3 = 250 x 8.8 x Rp 1,250 = Rp 2,762,500 Volume 751 - 1000 m3 = 250 x 9.1 x Rp 1,250 = Rp 2,850,000 NPA = RplO,857,500
1. 1.Subjek Pemakaijkelompok pakai adalah PLTUjPerusahaan Listrik dengan jumlah volume pemanfaatan air tanah sebesar 1.000 m" didalamjangkauan PDAM Rumus NPA = Vx HDA NPA Nilai Perolehan Air Volume Pemakaian dimana, HDA = FnaxHab V Air jadi, NPA = Vx Fnax Hab HDA Harga Dasar Air Pajak air bawah tanah 200/0x NPA Fna Faktor Nilai Air Hab Harga Air Baku Contoh Perhitungan Pajak Pemanfaatan Air Tanah NO Subjek Pernakai/Kelompok Pemakai Air Volume Air 1m3) dan Robot Komponen Kompensasi 0·50 51·250 251·500 501·750 751-1000 1001-2500 >2500 1 Non Niaga 800 BOO 850 850 900 900 9S0 2 Niaga Kecil 1,250 1,350 1,450 1.550 1,650 1)50 1,850 3 Industri Kecil 2,250 2,400 2,550 2,700 2,850 3,000 3,150 4 AMDK 3,250 3,450 3,650 3,850 4,050 4,250 4,450 5 Niaga Besar 4,250 4,500 4,750 5,000 5,250 5,500 5,750 6 lndustri Besar 5,750 6,050 5,350 5,650 6,950 7,250 7,550 7 PLTU!Perusahaan Listrik 6,250 6,600 6,950 7,300 7,650 8,000 8,350 8 Pertambangan Minyak Bumi/Pertambangan Mineral Batu Bara 6,750 7,150 7,550 7,950 8,350 8,750 9,150 C. TABEL NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) MATAAIR NO Subjek Pernakai/Kelompok Pernakai Air Volume Air 1m3) dan Bobot Komponen Kompensasi O·SO 51·2SO 251·500 501·750 751·1000 1001-2500 >2S00 1 Non Niaga 2,300 2,300 2,350 2,350 2,400 2,400 2,450 2 Niaga Kecil 2,750 2,850 2,950 3,050 3,150 3,250 3,350 3 Indultn Kecil 3,750 3,900 4,050 4,200 4,350 4,500 4,650 4 AMDK 4,750 4,950 5,150 5,350 5,550 5,750 5,950 5 Niaga Besar 5,750 6,000 6,250 6,500 5,750 7,000 7,250 6 Industri Besar 7,250 7,550 7,850 8,150 8,450 8,750 9,050 7 PLTU/Perusahaan Listrik 7,750 8,100 8,450 8,BOO 9.150 9,500 9,850 8 Pertambangan Minyak Bumi/Pertambangan Mineral Batu Bara 8,250 8,650 9,050 9,450 9,850 10,250 10,650 B. TABEL NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) DI LUAR JANGKAUAN PDAM Rp 228,420=20%x NPA= Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Volume Range V Fna Hab Total Volume 0-50 m3 = 50 x 3.6 x Rp 1,250 = Rp 227,500 Volume 51 - 250 m3 = 200 x 3.6 x Rp 1,250 = Rp 910,000 Volume 251 - 500 m3 = 1 x 3.7 x Rp 1,250 = Rp 4,600 NPA = Rp 1,142,100
2. 4.Subjek Pemakaijkelompok pakai adalah Non Niaga dengan jumlah volume pemanfaatan air tanah sebesar 251 m" didalam jangkauan PDAM Rp 545.500=20% x NPA= Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Volume Range V Fna Hab Total Volume 0-50 m3 = 50 x 2.60 x Rp 1,250 = Rp 162,500 Volume 51 - 250 m3 = 200 x 2,76 x Rp 1,250 = Rp 690,000 Volume 251 - 500 m3 = 250 x 2,92 x Rp 1,250 = Rp 912,500 Volume 501- 750 m3 = 250 x 3,08 x Rp 1,250 = Rp 962,500 NPA = Rp 2,727 ,500
3. 3.Subjek Pemakaijkelompok pakai adalah AMDKdenganjumlah volume pemanfaatan air tanah sebesar 750 m" pada mata air = Rp. 3.621.50020% X NPAPajak Pemanfaatan Air Tanah = Volume Range V Fna Hab Total Volume 0-50 m3 = 50 x 6.20 x Rp 1,250 = Rp 387,500 Volume 51 - 250 m3 = 200 x 6.48 x Rp 1,250 = Rp 1,620,000 Volume 251 - 500 m3 = 250 x 6.76 x Rp 1,250 = Rp 2,112,500 Volume 501 - 750 m" = 250 x 7.04 x Rp 1,250 = Rp 2,200,000 Volume 751 - 1000 m3 = 250 x 7.32 x Rp 1,250 = Rp 2,287,500 Volume 1001 - 2500 m3 = 1000 x 7.60 x Rp 1,250 = Rp 9,500,000 NPA = Rp18,107,500
4. 2.Subjek Pemakaijkelompok pakai adalah PLTUjPerusahaan Listrik dengan jumlah volume pemanfaatan air tanah sebesar 2.000 m" diluar jangkauan PDAM GUBERNUR KALIMANTANUTARA, 40,170Rp=20% x NPA= Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Volume Range V Fna Hab Total Volume 0-50 m3 = 50 x 0.6 x Rp 1,250 = Rp 40,000 Volume 51 - 250 m3 = 200 x 0,6 x Rp 1,250 = Rp 160,000 Volume 251 - 500 rn3 = 1 x 0.7 x Rp 1,250 = Rp 850 NPA = Rp 200,850
5. 6.Subjek Pemakaij'kelompok pakai adalah Non Niaga dengan jumlah volume pemanfaatan air tanah sebesar 251 m" pada mata air Rp 115,470=20%xNPA= Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Volume Range V Fna Hab Total Volume 0-50 m3 = 50 x 1.8 x I92_ 1,250 = Rp 115,000 Volume 51 - 250 m3 = 200 x 1.8 x R_p1,250 = Rp 460,000 Volume 251 - 500 m3 ;; 1 x 1.9 x R_p 1,250 = Rp 2,350 NPA = Rp 577,350
6. 5.Subjek Pemakai/kelompok pakai adalah Non Niaga dengan jumlah volume pemanfaatan air tanah sebesar 251 m" diluar jangkauan PDAM
7. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. 1.Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); Mengingat
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksusd pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubemur Kalimantan Utara tentang Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
c.bahwa sektor pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat mendukung pembiayaan pelaksanaan Otonomi Daerah, penyelenggaraan Pernerintahan dan Pembangunan Daerah;
b.bahwa sumber daya air termasuk di dalamnya air tanah dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
a.bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Penetapkan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi menjadi kewenagan Pemerintah Provinsi; GUBERNURKALIMANTANUTARA, NILAIPEROLEHANAIRSEBAGAIDASARPENGENAANPAJAK PENGAMBILANDANPEMANFAATANAIRTANAHDr WILAYAHPROVINSI KALIMANTANUTARA DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAKUASA PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA NOMOR 15 TAHUN2016 TENTANG GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
1. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 ten tang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);
2. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. 9.Peraturan Pemerintah Nomor6S Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4161);
5. 6.Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No.mor229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. 5.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
7. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5059);
8. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5049);
9. 21.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 40 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor40)
10. 20.Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 37 Tahun 2014 tentang izm pemanfaatan air permukaan di Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor37);
11. 19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1822);
12. 18.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 558);
13. 17.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
14. 16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor534); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran NegaraRepubik Indonesia Notnor 5280);
15. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor4859); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :
16. 1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
17. 2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. 3.Kepala Daerah adalah Gubemur Kalimantan Utara.
19. 4.Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Utara.
20. 5.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.
21. 6.Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan.
22. 7.Air Tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
23. 8.Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lainnya.
24. 9.Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan.
25. 10.Wajib Pajak adalah wajib pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
26. 11.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
27. 12.Subjek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau pengguna air tanah, terdiri dari Non Niaga, Niaga Kecil, Industri Kecil, AMDK(Air Minum Dalam Kemasan), Niaga Besar, Industri Besar, PLTUjPerusahaan Listrik dan Pertambangan MinyakBumi/Pertambangan Mineral Batu Bara.
28. 13.Badan adalah sekumpulan orang darr/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya.
29. 14.Nilai Perolehan Air (NPA)adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenakan pajak air tanah, besamya sarna dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Menetapkan: PERATURANGUBERNUR TENTANGNILAI PEROLEHANAIR SEBAGAI DASAR PENGENAANPAJAK PENGAMBILANDAN PEMANFAATAN AIR TANAH DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTANUTARA. MEMUTUSKAN:

(1)Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah NilaiPerolehan Air(NPA).
(2)Nilai Perolehan Air (NPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
1. a.Jenis sumber air;
2. b.Lokasisumber air;
3. c.Tujuan pengambilan dan Iatau pemanfaatan air;
4. d.Kualitas air;
5. e.Luas area tempat pemakaian air;
6. f.Volumeair yang diambi1;dan
7. g.Tingkat kerusakan linglrungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan Iatau pemanfaatan air.
(3)Nilai Perolehan Air (NPA)sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mengandung dua komponen yaitu:
1. a.Volumeair yang diambil; dan
2. b.Harga dasar air (HDA).

Pasal 2

15.Harga Dasar Air (HDA)adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenakan pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah, besarnya sarna dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
16.Harga Air Baku (Hab) adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume di suatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah tesebut dibagi dengan volume produksinya (m-'].
17.Faktor Nilai Air (Fna) adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan peruntukan dan pengelolaan, yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya.
18.Kompensasi Pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi sebagai akibatpengambilan air tanah.
19.Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan adalah biaya yang dipungut dengan subsidi silang pengambilan air tanah dari subyek kelompok pengguna air.
20.Konservasi Air Tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
21.Pencemaran Air Tanah adalah masuknya atau dimasukannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air tanah turun sampai ketingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai. dengan peruntukannya.
22.Penggendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
23.Dampak Lingkunganadalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/ atau kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

(1)Faktor Nilai Air (FNA)sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf b memuat komponen sebagai berikut:
1. a.Sumber Daya Alam (SDA)air tanah;
2. b.Kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah; dan
3. c.Peruntukan dan pengelolaan air tanah.
(2)Kriteria komponen Sumber Daya Alam air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan oleh faktor:
1. a.Jenis Air Tanah, yang terdiri dari:
  1. 1.Air tanah dangkal;
  2. 2.Air tanah dalam; dan
  3. 3.Mata air.

Pasal 5

(1)Besarnya Harga Dasar Air (HDA)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan oleh:
1. a.Harga Air Baku (HAB);dan
2. b.Faktor NilaiAir (FNA).
(2)Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar Rp 1.250,OO/m3 (seribu dua ratus lima puluh rupiah per meter kubik).

BAB III

KOMPONENDANBOBOTFAKTORNILAIAIR (FNA)

Pasal 4

ada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: No Komponen Bobot

1.Sumber Daya Alam 600/0
2.Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengolahan 40%

(1)Harga Dasar Air (HDA)sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b dihitung dalam satuan rupiah yang memuat komponen sebagai berikut:
1. a.Sumber daya alam air dan;
2. b.Kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan.
(2)Komposisi komponen Harga Dasar Air (HDA)sebagaimana dimaksud p Pasal 3
(4)Volume air yang diambil adalah besarnya volume air yang diambil dan dihitung dalam satuan kubik (m-].
(5)Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi air yang diambil dan Zatau dimanfaatkan sebagai berikut:
1. a.0 m3 sId 50 m";
2. b.51 m3 sId 250 m";
3. c.251 m3 sId 500 m>;
4. d.501 m3 sid 750 m";
5. e.751 m3 sId 1.000 m";
6. f.1.001 sId 2500 m3; dan
7. g.>2500 m3.
8. b.Lokasi Sumur Air Tanah, meliputi:
  1. 1.Ada sumber daya air altematif seperti jaringan PDAM;dan
  2. 2.Tidak ada sumber daya air altematif.
9. c.Kualitas Air Tanah, terdiri dari:
  1. 1.Kualitas baik; dan
  2. 2.Kualitasjelek.
(3)Komponen Kompensasi Pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dikenakan biaya kompensasi bagi semua jenis pengambilan air tanah dan bagi semua tingkat dampak pengambilan air tanah baik yang telah maupun belum menimbulkan kerusakan lingkungan, yang meliputi:
1. a.biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka air tanah;
2. b.biaya pemulihan yang diperlukan akibat tetjadinya salinisasi;
3. c.biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka tanah (land subsidence); dan
4. d.biaya pemulihan yang diperlukan akibat tetjadinya pencemaran air tanah.
(4)Komponen Peruntukan dan Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c, dibedakan berdasarkan subjek pemakai atau kelompokpemakai air tanah, yang ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Non Niaga:
  1. 1.InstitutjPerguruanjLembaga tinggi;
  2. 2.Kantor Pengacara;
  3. 3.LembagaSwasta Non Komersial;dan
  4. 4.Rumah Tangga mewah dengan Sumur Bor.
2. b.NiagaKecil:
  1. 1.Usaha kecilyang berada dalam rumah tangga;
  2. 2.Usaha kecillosmen;
  3. 3.Rumah makanjRestoran kecil;
  4. 4.Rumah sakit swastaj PoliklinikjLaboratoriumjPraktek dokter;
  5. 5.Hotel non bintang; dan
  6. 6.Perdagangan niaga kecillainnya.
3. c.Industri kecil:
  1. 1.Perikanan;
  2. 2.Petemakan;
  3. 3.Hotel bintang 1, 2, dan 3;
  4. 4.Perdagangan industri kecillainnya; dan
  5. 5.Rusun sederhana.
4. d.AirMinum Dalam Kemasan (AMDK):
  1. 1.Industri air minum dalam kemasan; dan
  2. 2.Industri minuman olahan.
5. e.Niagabesar:
  1. 1.Hotel bintang 4, 5;
  2. 2.Apartemen;
  3. 3.Steambath dan salon;
  4. 4.Bank;
  5. 5.NightclubjBarjCafejRestoran besar;
  6. 6.BengkelbesarjService station;
  7. 7.Perusahaan terbatasjBUMNjBUMD;dan
  8. 8.Real estate. ihitung secara Qrogresifse agar en t: Subjek 0-50 51-250 251-500 501- 751- 1001- >250 1000 2500No Pemakai m3 m3 m3 750 m3 o m3 m3 m3 1 Non Niaga 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 2 Niaga Ked! 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 3 Industri Ked! 3.0 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 4 AMDK 5.0 5.4 5.8 6.2 6.6 7.0 7.4
(6)Bobot komponen biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) ditetapkan berdasarkan subjek pemakai atau kelompok pemakai air tanah dan volume air yang diambil dan Iatau dimanfaatkan yang db' b iku ada ayat (2J sebagai berikut: No Kriteria Bobot 1 Dalam Jangkauan PDAM 6 2 LuarJang_kauan PDAM 3 3 MataAir 1
(1)Untuk menentukan besamya Faktor Nilai Air (Fna) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan dengan cara memberikan bobot nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
(2)Bobot komponen sumber daya alam air bawah tanah yang terdiri dari jenis sumber air, lokasi sumber air dan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibedakan berdasarkan kriteria ada atau tidak adanya sumber daya air alternatif atau jaringan PDAM.
(3)Komponen sumber daya alam air tanah yang berada di dalam jaringan PDAM diberi bobot yang lebih besar dibanding dengan komponen sumber daya air tanah di luar jaringan PDAM.
(4)Pemberian bobot lebih besar untuk komponen sumber daya alam air tanah yang berada dalam jaringan PDAMsebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimaksudkan agar subjek pemakai atau kelompok air tanah dimanfaatkan sumber daya air altematif atau jaringan PDAM.
(5)Bobot komponen sumber daya alam air tanah sebagaimana dimaksud p Pasal 6
1. f.Industri Besar
  1. 1.Pabrikes;
  2. 2.Pabrik makanan zminuman;
  3. 3.Pabrik kimia/Obat-obatan/Kosmetik;
  4. 4.Gudang pendingin;
  5. 5.Pabrik tekstil
  6. 6.Pabrik baja; dan
  7. 7.Industri lainnya.
2. g.PLTUjPerusahaan Listrik; dan
3. h.Pertambangan Minyak BumijPertambangan Mineral Batu Bara.
(5)Subjek pemakai atau kelompok pemakai air tanah sebagaimana termaksud pada ayat (4) dikenakan biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah.
(6)Biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana termaksud pada ayat (5), dibedakan besamya biaya kompensasi pada setiap subjek pemakai atau kelompok pemakai air tanah.
(7)Biaya kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan satu menjadi biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
(1)Nilai Perolehan Air (NPA)sebagai dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air Tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (m3)dengan Harga Dasar Air (HDA).
(2)Volume air yang diambil dan Iatau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
(3)Harga Dasar Air (HDA)diperoleh dengan mengalikan Faktor Nilai Air (Fna) dengan Harga Air Baku (Hab).
(4)Cara perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA)sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dengan rumus sebagai berikut:
1. a.NPA = Volumex Harga Dasar Air (HDA);
2. b.Harga Dasar Air (HAD) = ((Faktor Nilai Air (Fna) x Harga Air Baku (Hab));
3. c.NPA = Volumex Faktor Nilai Air (Fna) x Harga AirBaku.
(5)Nilai Perolehan Air (NPA)ditetapkan dalam bentuk tabel sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubemur Provinsi Kalimantan Utara ini. BABIV PERHITUNGANNILAIPEROLEHANAIRDANPAJAKPENGAMBILAN DANPEMANFAATANAIR TANAH Pasal 8
(1)Besarnya Faktor Nilai Air (FNA)diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen yang berasal dari sumber daya alam air dengan bobot komponen yang berasal dari biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
(2)Besarnya Faktor Nilai Air (FNA) komponen sumber daya alam air diperoleh dengan cara mengalikan bobot komposisi komponen HDAyang berasal dari sumber daya alam air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)dengan bobot komponen sumber daya alam air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
(3)Besarnya Faktor Nilai Air (FNA)komponen pemulihan pengambilan dan pemanfaatan air tanah diperoleh dengan cara mengalikan bobot komponen pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan bobot biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
(4)Hasil perhitungan Faktor Nilai Air (FNA)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubemur ini.

Pasal 7

5 Niaga Besar 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10 6 Industri Besar 10.0 10.6 11.2 11.8 12.4 13.0 13.6 7 PLTU/Perusaha 11.0 11.7 12.4 13.1 13.8 14.5 15.2 an Listrik Pertambangan 8 MinyakBumij 12 12.8 13.6 14.4 15.2 16.0 16.8 Pertambangan MineralBatu Bara 1 ~~. Jo'- e,~Jrot"',"".50; gR lefe.~itr Ptftfoh (f, - \r-' H.~"TfOIH~1" Jrc\~.tf\ l) ~ __lV1~8f _ . ~,J. R.~~~ l'DVfT'f:. H,Jt.\'"fCt~ .f\...i ~l~ g.tt{l ~ s-r , M_..S;t rJo~~ J,..o~an~ Pfs H. SvGTOV'O,f\I.G hfG'lCl ~~ ttPM ~. ___""I1' ......, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 25 Oktober 2016 Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalarn Keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Pasall0 BABV KETENTUAN PENUTUP Pajak PABT= TarifPajak x NilaiPerolehan Air (NPA)

(1)Besarnya Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah (Pajak PABT) dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pajak dengan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah ditetapkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
(3)Cara Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dengan rumus sebagai berikut.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…