DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2017

Nomor: 15
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Utara. Peraturan ini memberikan panduan terkait prosedur, kriteria, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli yang membantu gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); a. 2. 3. ee) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa_ kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala 5. Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5 ); Keputusan Presiden Nomor 18/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Dr. H. Irianto Lambrie sebagai Gubernur Kalimantan Utara dan H. Udin Hianggio sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Utara masa Jabatan Tahun 2016 — 2021; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 2 MEMUTUSKAN : : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI GUBERNUR KALIMANTAN UTARA. RAB! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. adalah Gubernur Kalimantan Utara 2.
4.Tenaga Ahli Gubernur adalah Tenaga Ahli Gubernur yang berasal dari Pakar dan Profesional di bidang tertentu. BA a PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 2

Tenaga Ahh Gubernur diangkat danares1 diberhentikan oleh Gubernur.

2.Tenaga Ahli Gubernur diangkat bukan dari PNS dan berdasarkan kebutuhan. 3
3.Tenaga Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila berasal dari Perguruan Tinggi.* Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah. 4. BAB Ul KOMPETENSI DAN PERSYARATAN

Pasal 3

1.Pengangkatan Tenaga Ahli Gubernur dilakukan dengan memperhatikan kompetensi yang meliputi:

a.pendidikan formal;
b.pengalaman kerja/riwayat jabatan, dan Cc. keahlian di bidang tertentu. .Pengangkatan Tenaga Ahli Gubernur harus 2. memenuhi persyaratan : a. b. 08 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia dan taat kepada Negara Kesatuan tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. tidak pernah dihukum penjara_ karena melakukan tindak pidana; d. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; e. melampirkan fotokopi identitas diri, pendidikan paling rendah Sarjana atau yang setara kualitasnya; f. melampirkan fotokopi ijazah dan/atau sertifikasi keahlian; h. melampirkan Daftar Riwayat Hidupi. 4

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Cra.Tenaga Ahli Gubernur mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur terhadap masalah tertentu. yang diperlukan sesuai bidang keahliannya baik diminta maupun tidak. q boDalam melaksanakan tugasnva Tenaga Ahlhi rugasny Gubernutr berkoordinasi dengan Sékretaris Daerah dan Para Pejabat Eselon I!I/Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. COTenaga Ahli Gubernur bertanggungjawa langsung kepada Gubernur.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN MASA JABATAN

Pasal 5

Lb 1.Tenaga Ahli Gubernur berhak atas honorarium setiap bulan yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pengangkatan Tenaga Ahli. 2.Biaya operasional Tenaga Ahli Gubernur disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Tenaga Ahli Gubernur, wajib:

a.setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah,; b.menaati dan melaksanakan tugas sesuai bidangnya;
c.Menyimpan rahasia jabatan,
d.Membuat laporan hasil pekerjaan sesual bidang tugas masing-masing. wy

Pasal 7

Masa jabatan Tenaga Ahli Gubernur ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa jabatan berikutnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 3 Januari 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, PR H- Sunangyah, MS fasten faiminstras” uf 7 1. Kepaln Bae “Pa SAR, MS Penanica Wulvamned Tha ra ff IRIANTO LAMBRIE than Diundangkan di Tanjung “h pada tanggal 3 Januari 2017 Der SEKRETARIS DAZRAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, BADRUN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 33 6

Pasal 7

Masa jabatan Tenaga Ahli Gubernur ditetapkan selama1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa jabatan berikutnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…