DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2019

Nomor: 15
Tahun: 2019
Ditetapkan: 10 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum BAB II Pembentukan BAB III Kedudukan, Tugas Dan Fungsi BAB IV Sekretariat BAB V Pendanaan BAB VI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekertariat komisi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Informasi Provinsi. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053); S A L I N A N
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9.Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
2.Dinas adalah Dinas yang menangani urusan komunikasi dan informatika.
3.Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Kaltara adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
4.Komisi Informasi Provinsi yang selanjutnya disingkat KIP adalah Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.
5.Sekretariat KIP adalah sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.
6.Sekretaris KIP adalah Kepala Sekretariat KIP sekaligus selaku Panitera KIP.
7.Panitera adalah Sekretaris KIP yang bertanggung jawab mengelola administrasi permohonan penyelesaian sengketa, membantu mediator, membantu Majelis Komisioner di dalam persidangan, mencatat persidangan, membuat Berita Acara Persidangan, dan menyusun laporan hasil persidangan.
8.Panitera Pengganti adalah pegawai di lingkungan Komisi Informasi yang ditunjuk oleh Panitera untuk bertanggung jawab membantu menjalankan tugas-tugas Panitera.
9.Komisioner KIP adalah Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

1) Gubernur membentuk sekertariat KIP. 2) Sekertariat KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Sekretariat KIP dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang pengelolaan informasi publik pada Dinas.
(2)Sekretariat KIP dipimpin oleh Sekretaris yang sekaligus sebagai Panitera KIP yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas yang secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas, dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Komisioner KIP, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Sekretariat KIP mempunyai tugas memberikan dukungan pelayanan administratif kepada KIP dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang penyelesaian sengketa informasi publik.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat KIP menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan penyusunan program Sekretariat KIP;
2. b.penyelenggaraan fasilitasi penyiapan program KIP;
3. c.penyelenggaraan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis kepada KIP;
4. d.penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan kegiatan KIP;
5. e.pelaksanaan administrasi kesekretariatan KIP;
6. f.pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan KIP; dan
7. g.pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KIP.

BAB IV

SEKRETARIAT

Pasal 5

(1)Susunan Sekretariat KIP terdiri dari:
1. a.Sekretaris;
2. b.Urusan Program dan Keuangan;
3. c.Urusan Umum dan Kepegawaian;
4. d.Urusan Penyelesaian Sengketa Informasi.
(2)Sekretaris selaku Panitera, dalam melaksanakan tugas sebagai kepaniteraan, dapat menunjuk Panitera Pengganti.
(3)Susunan Sekretariat KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex- officio melekat pada Bidang Komunikasi dan Informasi pada Dinas.
(4)Bagan susunan Sekretariat KIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Sekretaris KIP mempunyai tugas:

a.memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KIP;
b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas urusan program dan keuangan, urusan umum dan kepegawaian, dan urusan penyelesaian sengketa informasi;
c.menjalankan tugas dan fungsi Kepaniteraan KIP;
d.mengoordinasikan dan memfasilitasi tugas edukasi, sosialisasi dan advokasi; dan
e.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KIP.

Pasal 7

(1)Urusan Program dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris KIP , mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis;
2. b.pembinaan;
3. c.pengoordinasian;
4. d.penyelenggaraan secara terpadu pelayanan administrasi.
(2)Penyelenggaraan secara terpadu pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.Fasilitasi KIP dalam bidang administrasi program; dan
2. b.Fasilitasi KIP dalam bidang administrasi keuangan.
(3)Urusan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu paling banyak oleh 2 (dua) orang staf.

Pasal 8

(1)Urusan Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris KIP, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis,
2. b.pembinaan,
3. c.pengoordinasian; dan
4. d.penyelenggaraan secara terpadu pelayanan administrasi.
(2)Penyelenggaraan secara terpadu pelayanan administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.fasilitasi KIP dalam bidang administrasi kepegawaian; dan
2. b.fasilitasi KIP dalam bidang administrasi umum.
(3)Urusan Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu paling banyak oleh 2 (dua) orang staf.

Pasal 9

(1)Urusan Penyelesaian Sengketa Informasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris KIP mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis,
2. b.fasilitasi; dan
3. c.pelayanan operasional dan administrasi di bidang penyelesaian sengketa informasi.
(2)Pelayanan operasional dan administrasi di bidang penyelesaian sengketa Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.fasilitasi KIP dalam memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang memiliki sengketa informasi publik;
2. b.fasilitasi KIp dalam meminta catatan atau bahan yang dimiliki badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;
3. c.fasilitasi KIP dalam meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
4. d.fasilitasi pelaksanaan sidang mediasi dan/atau sidang ajudikasi nonlitigasi; dan
5. e.memberikan dukungan administrasi kepada Komisioner dalam melaksanakan sidang mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
(3)Urusan Penyelesaian Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu paling banyak oleh 2 (dua) orang staf.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

(1)Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. b.Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas.
(3)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang;
3. c.biaya perjalanan dinas;
4. d.biaya pemeliharaan;
5. e.biaya penunjang kegiatan; dan
6. f.belanja gaji/honor dan tunjangan Komisioner KIP.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008