DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan terhadap tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Diatur mengenai penyesuaian ketentuan perjalanan dinas bagi pejabat daerah, ASN, non-ASN, dan pihak terkait lainnya, termasuk prosedur pemberian surat perintah tugas, standar biaya perjalanan, pertanggungjawaban keuangan, serta pembatalan dan perpanjangan tugas perjalanan dinas agar pelaksanaannya lebih tertib, efektif, dan akuntabel.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata cara Pelaksanaan, Penatausahaan Peijalanan Dinas; ; a. b. dan Pertanggungj awaban Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); : 1. 2. 3.

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemefintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8.Peraturan 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara RepubHk Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Menteri Keuangan Nomor
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peijalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan Peijalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 2); dan Pertanggungj awaban MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungj awaban Peijalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 2) diubahy sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan;

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3.Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Utara.
4.Wakil Gubemur adalah Wakil Gubemur Kalimantan Utara.
5.Dewan Perwakilan Ral^at Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubemur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Pejabat Daerah adalah pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk Pimpinan dan Anggota DPRD.
9.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan peijanjian keija yang bekeija pada instansi pemerintah.
10.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. ll.Calon PNS yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang telah lolos seleksi CPNS dan menjalani masa percobaan sebelum diangkat sebagai PNS.
12.Pegawai Pemerintah Dengan Peijanjian Keijayang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan peijanjian keija untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintah. IS.Tenaga Non ASN adalah tenaga yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas pemerintah berdasarkan surat peijanjian antara yang bersangkutan dengan kepala Perangkat Daerah/Kuasa Pengguna Anggaran.
14.Diluar ASN adalah setiap warga Negara Indonesia yang berasal dari profesi tertentu dan tenaganya dibutuhkan untuk menunjang suatu kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya.
15.Tim Gubemur Untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TGUPP adalah tim yang secara khusus diangkat oleh Gubemur yang bertugas membantu Gubemur dalam pemantauan pelaksanaan kebijakan untuk percepatan pembangunan.
16.Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah mitra keija Pemerintah Daerah.
17.Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang selanjutnya disebut Dekranasda adalah Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
18.Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli yang direkrutmen oleh pimpinan fraksi yang dida?arkan pada kompetensi keahlian yang ditentukan oleh pimpinan fraksi.
19.Tenaga Ahli Gubemur adalah tenaga ahli Gubemur yang berasal dari Pakar dan Profesional di bidang tertentu.
20.Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang keterbukaan publik.
21.Peijalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan negara.
22.Peijalanan Dinas Jabatan adalah Peijalanan Dinas melewati batas kota dan atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
23.Peijalanan Dinas Pindah adalah Peijalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang bam berdasarkan surat keputusan pindah/mutasi dan bukan atas permohonan yang bersangkutan.
24.Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
25.Surat Peijalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
26.Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
27.Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
28.Tempat Kedudukan adalah tempat awal melaksanakan tugas dan/ atau melanjutkan tugas.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Peqalanan Dinas dalam negeri dilakukan oleh Gubemur/Wakil Gubemur, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, CPNS, Tenaga Non ASN, Tenaga Ahli, Tenaga Ahli Gubemur, Diluar ASN, TGUPP, ketua/wakil ketua dan anggota TP-PKK, ketua/wakil ketua dan anggota Dekranasda, serta Komisi Informasi. Peijalanan Dinas luar negeri dapat dilakukan oleh Gubemur/Wakil Gubemur, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, CPNS, Tenaga Non ASN, Diluar ASN, Tenaga Ahli, Tenaga Ahli Gubemur, TGUPP, ketua/wakil ketua dan anggota TP-PKK, ketua/wakil ketua dan anggota Dekranasda, serta Komisi Informasi. Dalam hal Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan yang menghadirkan peserta atau narasumber yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah, biaya Peijalanan Dinas berpedoman pada Peraturan Gubemur tentang standar harga/biaya satuan. Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan SPT dan SPD dengan ketentuan:

a.SPT, diterbitkan oleh instansi pengirim peserta/narasumber kegiatan; dan
b.SPD, diterbitkan oleh Pemerintah Daerah selaku penyelenggara kegiatan.

3.Di antara ayat, (4) dan ayat (5) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Peijalanan Dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan yang mengikutsertakan Tenaga Non ASN disesuaikan dengan surat perjanjan kerja (SPK) pengangkatannya, dan terbatas hanya pada kegiatan yang meliputi:
1. a.survei barang/jasa;
2. b.mengantar/ menjemput/ mendampingi tamu;
3. c.menyampaikan/ menyerahkan laporan/ pengumpulan data; dan
4. d.kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi di Perangkat Daerah sesuai dengan bidang masing-masing.
(2)Peijalanan Dinas bagi Pimpinan DPRD disetarakan dengan Gubemur/pejabat eselon I sedangkan Peijalanan Dinas anggota DPRD disetarakan dengan eselon II.
(3)Peijalanan Dinas bagi Tenaga Ahli DPRD disetarakan dengan ASN golongan III.
(4)Peijalanan Dinas ketua/wakil ketua TP-PKK dan ketua/wakil ketua Dekranasda disetarakan dengan eselon II, Pengums Inti TP-PKK dan Dekranasda disetarakan dengan eselon IV dan anggota TP-PKK dan Dekranasda disetarakan dengan Non ASN.
(4a)Perjalanan dinas Diluar ASN, TGUPP, Tenaga Ahli Gubemur, dan Komisi Informasi disetarakan eselon III.
(5)Peijalanan Dinas bagi pejabat pelaksana tugas dibayarkan sesuai dengan jabatan yang telah ditetapkan/ditunjuk dalam surat keputusan/surat penugasan dari Gubemur.

4.Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

SPT Gubemur ditandatangani oleh Gubemur.

(2)SPT Wakil Gubemur ditandatangani oleh Gubemur, dalam hal Gubemur berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Gubemur atas nama Gubemur.
(3)SPT Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Gubemur, dalam hal Gubemur dan Wakil Gubemur berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubemur. SPT staf ahli Gubemur, asisten dan kepala Perangkat Daerah, serta Direktur rumah sakit umum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ditandatangani oleh Gubemur, dalam hal Gubemur berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Gubemur atau Sekretaris Daerah atas nama Gubemur. SPT untuk Pejabat eselon Ill/jabatan fungsional jenjang ahli madya, eselon IV/jabatan fungsional ahli muda, ASN, CPNS dan Tenaga Non ASN di lingkungan sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala biro, dalam hal kepala biro berhalangan ditandatangani oleh pejabat eselon 111 yang ditunjuk atas nama kepala biro.
(6)SPT untuk pejabat eselon lll/jabatan fungsional jenjang ahli madya, eselon IV/jabatan fungsional ahli muda, ASN, CPNS dan Tenaga Non ASN pada Perangkat Daerah ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah, jika berhalangan ditandatangani oleh sekretaris dan/atau pejabat yang ditunjuk atas nama kepala Perangkat Daerah.
(7)SPT untuk pejabat eselon Ill/jabatan fungsional jenjang ahli madya, eselon IV/jabatan fungsional ahli muda, ASN, CPNS, Tenaga Ahli dan Tenaga Non ASN pada Sekretariat DPRD ditandatangani oleh sekretaris DPRD, dalam hal kepala Perangkat Daerah berhalangan maka ditandatangani oleh kepala bagian setelah mendapat persetujuan dari sekretaris DPRD.
(8)Dalam hal pelaksanaan Peijalanan Dinas melibatkan instansi lain, SPT dibuat dan ditandatangani oleh kepala instansi tersebut. SPT untuk Kepala unit pelaksana teknis Daerah ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang berwenang dan dilakukan secara fisik maupun elektronik.
(10)SPT ASN, Non ASN dan pihak lain di lingkungan unit pelaksana teknis Daerah, ditandatangani oleh kepala unit pelaksana teknis Daerah atas nama kepala Perangkat Daerah.
(11)SPT untuk TGUPP dan Tenaga Ahli Gubemur ditandatangani oleh Gubemur.
(12)SPT ketua/wakil ketua dan anggota TP-PKK, ketua/wakil ketua dan anggota Dekranasda, Tenaga Ahli Gubemur, Komisi Informasi, dan Diluar PNS ditandatangani pengguna anggaran (PA) Perangkat Daerah tersebut.
(1)
(4)
(5)
(9)

5.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen:
1. a.uang harian;
2. b.biaya transportasi;
3. c.biaya penginapan;
4. d.uang representasi Peijalanan Dinas.
(2)Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a bersifat Lumpsum; merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan:
1. a.uang makan;
2. b.transportasi lokal; dan
3. c.uang saku.
(3)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf b pertangguiigjawabkan secara riil atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sail.
(4)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk biaya bahan bakar minyak dapat diberikan untuk Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai tempat tujuan (pergi-pulang) dengan mempertimbangkan jarak lokasi tempat tujuan dan jumlah liter bahan bakar minyak dengan melampirkan bukti nota pembelian bahan bakar minyak dan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas roda empat.
(5)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat menginap yang dibayarkan secara Biaya Riil.
(6)Biaya penginapan bagi ajudan gubernur, wakil gubemur dan Ketua DPRD dalam rangka mendampingi dapat mengunakan kamar dihotel yang sama dengan tarif paling rendah sesuai dengan standar hotel yang berlaku.
(7)Dalam hal pelaksana Peijalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan ditempat tujuan dengan melampirkan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
(8)Dalam hal Perjalanan Dinas berada dalam tempat kedudukan tidak terdapat penginapan maka diberikan biaya penginapan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan melampirkan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(9)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf d hanya diberikan kepada pejabat negara, Pejabat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta pimpinan atau anggota DPRD yang menjalankan Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
(10)Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada rincian biaya Perjalanan Dinas.

6.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 18

Jumlah hari Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan ketentuan:

a.jumlah hari Perjalanan Dinas dalam l(satu) bulan paling banyak selama 15 (lima belas) hari kerja sesuai SPT yang telah diterbitkan; dan
b.Perjalanan Dinas yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada humf a, harus mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas dengan membuat surat Persetujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubemur- ini.
1. 7.Pasal 19 humf d dihapus sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pelaksanaan Peijalanan Dinas reses pimpinan dan anggota DPRD:

a.menunjukkan kerangka acuan keija selama melaksanakan masa reses.
b.pimpinan dan anggota DPRD, dalam rangka reses diberikan paling lama 8 (deldpan) hari.
c.dalam hal pelaksanaan masa reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) hari dengan memperhatikan efektivitas dan efesiensi dengan melihat kondisi geografis tempat pelaksanaan reses.
d.dihapus.
1. 8.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Setiap pelaksanaan Peijalanan Dinas bagi Gubemur, Wakil Gubemur, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, 'CPNS, Tenaga Non ASN, Diluar ASN, Tenaga Ahli DPRD, TGUPP, Tenaga Ahli Gubemur, ketua/wakil ketua dan anggota TP-PKK, Dekranasda, dan Komisi Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyerahkan dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas.

9.Ketentuan Pas^ 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Pelaksanaan Peijalanan Dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas kepada bendahara pengeluaran paling lambat 5 (lima) hari keija dari tanggal akhir surat tugas.
(2)Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.SPT yang sah.
2. b.SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat instansi tujuan;
3. c.bukti tiket transportasi;
4. d.boarding pass pulang pergi;
5. e.daftar pengeluaran riil;
6. f.dokumentasi Peijalanan Dinas sesuai dengan kegiatan;
7. g.fotokopi sertifikat/ijazah bagi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis, atau surat keterangan dari penyelenggara;
8. h.bul^ pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
9. i.laporan pelaksanaan tugas.
(3)Format laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf i tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
(4)Gubemur, Wakil Gubemur, pimpinan dan anggota DPRD, PNS,CPNS, Tenaga Non ASN, Diluar ASN, Tenagp Ahli DPRD, TGUPP, Tenaga Ahli Gubemur, ketua/wakil ketua dan anggota TP-PKK, Dekranasda, dan Komisi Informasi yang melakukan Peijalanan Dinas ke luar negeri wajib menyampaikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari keija kepada Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang memberi perintah Peijalanan Dinas, sejak kedatangan di Indonesia (di tempat kedudukan).

10.Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Juni 2025 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Juni 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BUSTAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025 NOMOR 15 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Pit. Kepala Biro Hukum Radiah BT Yolohio, S.H., M.AP NIP. 19731002 200604 2 012 SALINAN LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNJAWABAN PERJALANAN DINAS

a.Contoh Telahaan Staf I’EMERIN I'AH PROVINSI KALIMANTAN UTARA SEKREFARIAT DAERAH Jalaii Kolonel H. Soetadji Nonior 01 Tanjung Selor Kode Pos 77212 .’elp./ Fax. 0552-222454 Email: kaltara@Qmail.com Website; tvvw.kaltaraorov.go.id TELAAHAN STAF Yth. Dari Tanggal Nomor Lampiran Hal I. Persoalan II. Praanggapan III. Fakta-fakta yang mempengaruhi IV. Analisis V. Kesimpulan VI. Saran Nama Jabatan, Nama Pangkat/Golongan NIP
b.Contoh Surat Peijalanan Dinas PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DINAS , Kode Pos .. Email: TANJUNG SELOR No. Telp Website: Lembar Ke Kode No. Nomor SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) 1 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2 Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan peijalanan dinas 3 a. Pangkat dan Golongan
b.Jabatan/Instansi
c.Tingkat Biaya Perjalanan Dinas a. b. c. 4 Maksud Peijalanan Dinas 5 Alat angkut yang dipergunakan 6 a. Tempat berangkat
b.Tempat Tujuan a. b. 7 a. Lamanya Perjalanan Dinas
b.suTanggal berangkat
c.Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *) Pengikut: a. b. c. 8 Tanggal LahirNama Keterangan 1. 2. 3. 4. 5. 9 Pembebanan Anggaran
a.Instansi
b.Akun a. b. Keterangan lain-lain10 Dikeluarkan di Tanggal Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaram * coret yang tidak perlu NIP. Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran NIP. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) I Ke Pada Tanggal Kepala NIP. II Tiba di Pada Tanggal Kepala Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala NIP. NIP. Ill Tiba di Pada Tanggal Kepala Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala NIP. NIP. IV Tiba di Pada Tanggal Kepala Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala NIP. NIP. V Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : Berangkat dari : Ke Pada Tanggal Kepala NIP. NIP. VI Tiba Kembali di : .... (tempat kedudukan) Pada tanggal : Kepala Dinas ; Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintah dan sematar-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya. NIP. Catatan Lain-lainVII VII PERHATIAN; PPTK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan peijalan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya. II
c.Contoh Surat Perintah Tugas ^ PEMERINTAH PROVINSI KAIJMANTAN UTARA SEKRETARIAT DAERAH ^ Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 01 Taiijimg Selor Kode Pos 77212 Telp./ Fax. 0552-222454 Email: kaltara@qmail.com Website: ivvw.kattaraorov.go.id SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR Dasar MEMERINTAHKAN ; Kepada :
1. 1.Nama Pangkat/Gol NIP Jabatan
2. 2.Nama Pangkat/Gol NIP Jabatan
3. 3.Dst. Untuk : Tempat berangkat Tempat tujuan Lamanya Tanggal berangkat Tanggal kembali Beban biaya Setelah melaksanakan tugas segera membuat laporan. Demikian surat perintah tugas ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada tanggal PEJABAT YANG BERWENANG NAMA JELAS NIP PANGKAT
d.Contoh Surat Pemyataan Menginap PEMERIN'FAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA SEKRE l’ARIA r DAERAH Jalan Kolonel H. Soetadji Nonior 01 Taiijung Selor Kode Pos 77212 Telp./ Fax. 0552-222454 Email: kaltara@Qmail.com Website; www.kaltaraDrov.ao.id CONTOH SURAT PERNYATAAN MENGINAP Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Gol/Ruang Jabatan Berdasarkan surat perjalanan dinas nomor dengan maksud perjalanan dinas yaitu , dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa selama melaksanakan peijalanan dinas menginap di Demikian pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. tanggal Tanjung Selor, Nama NIP
e.Contoh Surat Pemyataan Pembatalan Tugas SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN NOMOR : Yang bertanda tangan dibawah ini; Nama NIP Jabatan Unit Organisasi Lembaga

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Peijalanan Dinas Jabatan atas nama : Nama NIP Jabatan Unit Organisasi Lembaga
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu
(11)Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan peijalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/PNS/Pegawai Tidak Tetap. Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenamya dan apabila di kemudian hari temyata surat ini tidak benar, saya bertanggungjaw ab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan prosedur ketentuan hukum yang berlaku.
(12)Yang membuat pemyataan,
(13)Petunjuk Pengisian Format Surat Pemyataan Pembatalan Tugas Peijalanan Dinas Jabatan :
(1)Diisi nama pejabat penerbit Surat Tugas;
(2)Diisi NIP pejabat Penerbit Surat Tugas;
(3)Diisi jabatan Penerbit Surat Tugas;
(4)Diisi unit keija Penerbit Surat Tugas;
(5)Diisi nama' SKPD Penerbit Surat Tugas;
(6)Diisi nama Pelaksana SPD;
(7)Diisi NIP Pelaksana SPD;
(8)Diisi jabat^ Pelaksana SPD;
(9)Diisi nama unit Pelaksana SPD;
(10)Diisi nama! SKPD Pelaksana SPD;
(11)Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas;
(12)Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun ditandatangani surat pernyataan;
(13)Diisi tanda tangan dan nama jelas pejabat penerbit surat tugas.
1. f.Contoh Pemyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Peijalanan Dinas Jabatan PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS 'JABATAN Yang bertanda tangan dibawah ini:
(1)Nama NIP Jabatan Unit Organisasi Lembaga
(2)
(3)
(4)
(5)Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Peijalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor Tanggal tanggal Dan SPT Nomor atas nama : Nama (6)
(7)NIP Jabatan Unit Organisasi Lembaga
(8)
(9)
(10)Dibatalkan sesuai dengan Surat Pemyataan Pembatalan Tugas Peijalanan Dinas Jabatan Nomor tanggal Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transportasi bempa Dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA-SKPD tidak dapat dikembalikan/ refund (sebagian / seluruhnya) sebesar SKPD Nomor
(11)
(12)sehingga dibebankan pada DPA- SKPDtanggal Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pemyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kemgian daerah tersebut ke Kas Daerah.
(13).
(14)Yang membuat pemyataan,
(15)Petunjuk Pengisian Format Surat Pemyataan Pembebanan Biaya Pembatalan peijalanan dinas jabatan:
(1)Diisi nama PA / KPA SKPD / Unit keija SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinas;
(2)Diisi NIP PA / KPA SKPD / Unit keija SKPD yang dibebani biaya peijalanan dinas;
(3)Diisi jabatan PA / KPA SKPD / Unit Keija SKPD yang dibebani biaya perjalanan; dinas;
(4)Diisi Unit keija SKPD yang dibebani biaya peijalanan dinas;
(5)Diisi nama SKPD y^g dibebani biaya peijalanan dinas;
(6)Diisi nama Pelaksana SPPD;
(7)Diisi NIP Pelaksana! SPPD;
(8)Diisi jabatan Pelaksana SPPD;
(9)Diisi nama Unit keija SKPD yang dibebani biaya peijalanan dinas;
(10)Diisi nama SKPD yang dibebani biaya peijalanan dinas;
(11)Diisi transport yang digunakan;
(12)Diisi dengan jumlah rupiah biaya transport dan penginapan yang tidak dikembalikan (refund sebagian/seluruhnya)
(13)Diisi Nomor DPA-SKPD, tangg^, dan nama SKPD yang dibebani biaya peijalanani dinasnya;
(14)Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan;
(15)Diisi tanda tangan dan nama jelas PA / KPA pada SKPD / Unit kerja SKPD yang dibebani biaya peijalanan dinasnya.
1. g.Contoh Surat Laporan Pelaksanaan Tugas LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
  1. 1.Nomor/tanggal SPPD An 86 Jabatan
  2. 2.Maksud Perjalanan
  3. 3.Tujuan Peijalanan Dinas (instansi & kota tujuan
  4. 4.Tanggal Pelaksanaan
  5. 5.Hasil Peijalanan Dinas a. b. c.
2. d.Dst Demikian laporan ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Tanjung Selor, Yang membuat, laporan,
  1. 1.Nama NIP
  2. 2.Nama NIP. I
3. h.Contoh Surat Keterangan Perpanjangan Tugas SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN TUGAS Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Jabatan (Pemberi Tugas) Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor Atas Nama sesungguhnya bahwa : Adanya perpanjangan tugas kelalaian pelaksanaan SPPD. tanggal Dengan ini kami menyatakan dengan Hari disebabkan bukan oleh , tanggal, bulan, tahun Pemberi Tugas,
4. i.Contoh Surat Keterangan Perpanjangan Tugas Tanjung Selor, 20... Kepada Yth. Sekretaris Daerah Prov. Kalimantan Utara Di- Tanjung Selor FORMULIR PERMOHONAN PERJALANAN DINAS DI ATAS 15 HARI I. PELAKSANA PERJALANAN DINAS Nama NIP Jabatan Unit Kerja II. PERJALANAN DINAS SEBELUMNYA PADA BULAN INI Jumlah Hari Peijalanan Dinas Maksud Peijalanan Dinas 1. 2. 3. 4. 5. dst III. PERJALANAN DINAS YANG AKAN DILAKSANAKAN Maksud Perjalanan Dinas Lama Peijalanan Dinas Tujuan Tanggal Berangkat Tanggal Kembali IV. PELAKSANA PERJALANAN DINAS Hormat saya, Nama NIP V. PERTIMBANGAN KEPALA SKPD DISETUJUI / TIDAK DISETUJUI Kepala SKPD Nama NIP VI. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG DISETUJUI / TIDAK DISETUJUI Sekretaris Daerah / Pejabat yang ditunjuk Nama NIP
5. j.Contoh Surat Kuitansi KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH Tahun Anggaran : No. Kuitansi: KUITANSI Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu Sudah terima dari Pengeluaran Sebesar Terbilang Rupiah Untuk pengeluaran Rp. Biaya peijalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan Dengan rincian :
  1. 1.Uang harian
  2. 2.Biaya transportasi
  3. 3.Biaya penginapan
  4. 4.Uang representasi peijalanan dinas : Rp,
  5. 5.Biaya taksi Rp. Rp, Rp, Rp. 20.. Penerima ttd Menyetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu, Ttd ttd NIP NIP GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd ZAINAL ARIFIN PALIWANG Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Pit. Kepala Biro Hukum Radiah BT Yolohio, S.H., M.AP NIP. 19731002 200604 2 012

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…