DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2016

Nomor: 16
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyesuaian Anggaran Pendapatan Daerah, Penyesuaian Anggaran Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, Penyusunan dan Penjabaran APBD Perubahan, Pengawasan dan Akuntabilitas, Penyelarasan Prioritas Pembangunan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Mengingat Menimbang: a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Gubemur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai Landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDTahun Anggaran 2016. TENTANG PENJABARAN PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2016 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURKALIMANTANUTARA, PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA NOMOR16 TAHUN2016 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 2 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); tentang Republik 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara
9.Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 3
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
14.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertangggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 4 Rp. 231.935.200.000,00 Rp. (21.780.000.000,00) Rp. 210.155.200.000,00 3) Belanja hibah

a.Semula
b.Bertambah / (Berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 18.000.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 18.000.000.000,00 2) Belanja Subsidi
a.Semula
b.Bertambah / (Berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 312.963.302.973,40 Rp. (15.039.293.512,25) Rp. 297.924.009.461,15
1. 2.Belanja Daerah :
a.Belanja Tidak Langsung 1) Belanja Pegawai
a.Semula
b.Bertambah / (Berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 2.316.135.096.354,83Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00 Rp. 139.330.993.542,00 Rp. 144.330.993.542,00
c.Lain-lain Pendapatan yang sah 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.653.232.452.000,00 Rp. 6.205.160.000.00 Rp. 1.659.437.612.000,00
h.Dana Perimbangan 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 320.047.452.983,80 Rp. 192.319.037.829,03 Rp. 512.366.490.812,83
1. 1.Pendapatan
a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

Pasal 1

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2016 PENJABARANTENTANGGUBERNURMenetapkan: PERATURAN MEMUTUSKAN: 5 Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 2.901.369.569.202,12 Surplus/(Defisit) Rp. (585.234.472.847,29) Rp. 1.737.052.895.401,31 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 735.505.119.839,00 Rp. 92.467.545.461,00 Rp. 827.972.665.300,00 3) Belanja Modal

a.Semula
b.Bertambah / (Berkurang) J umlah Setelah Peru bahan Rp. 708.272.455.128,00 Rp. 56.668.064.778,31 Rp. 764.940.519.906,31 2) Belanja Barang dan Jasa
a.Semula
b.Bertambah / (Berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 143.192.675.419,00 Rp. 947.034.776,00 Rp. 144.139.710.195,00
b.Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai
a.Semula
b.Bertambah / (Berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.164.316.673.800,81 Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. 10.000.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 10.000.000.000,00 7) Belanja Tidak Terduga
a.Semula
b.Bertambah / (Berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 406.033.500.000,00 Rp. 2.500.000.000,00 Rp. 408.533.500.000,00 6) Belanja Bantuan Keuangan
a.Semula
b.Bertambah / (Berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 157.377.651.624,40 Rp. 57.726.312.715,26 Rp. 215.103.964.339,66 5) Belanja Bagi HasH
a.Semula
b.Bertambah / (Berkurang) Jumlah Setelah Perubahan 4.600.000.000,00Rp. 5.000.000.000,00 (400.000.000,00) Rp. Rp. 4) Belanja Bantuan Sosial
a.Semula
b.Bertambah / (Berku rang) Jumlah Setelah Perubahan 6 Pasal 7 Pelaksanaan penjabaran perubahan APBDyang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang perundang- undangan.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Pasal 5 Daftar Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IVPeraturan Gubemur ini.

Pasal 4

Daftar Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini. 0,00Rp.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp. 585.234.472.847,29 -------(-) Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 150.000.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 150.000.000.000,00

b.Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 900.000.000.000,00 Rp. (164.765.527.152,71) Rp. 735.234.472.847,29
1. 3.Pembiayaan Daerah:
a.Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Setelah Perubahan 7 JABAIANNAMA IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor padatanggal 26 November 2016 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Pasal 8 7 IRIANTO LAMBRIE GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 26 November 2016 Pasal 8 Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 1
1. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); tentang Republik Lembaran
2. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Menimbang: a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai Landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDTahun Anggaran 2016.
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Mengingat PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA NOMOR16 TAHUN2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2016 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURKALIMANTANUTARA, GUBERNUR KALIMANTAN UTARA \ , 2
2. 8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4593);
8. 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. 6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3
11. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
13. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertangggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 4 Rp. 231.935.200.000,00 Rp. (21.780.000.000,00) Rp. 210.155.200.000,00 3) Belanja hibah
a.Semula
b.Bertambah / (Berkurang) J umlah Setelah Perubahan Rp. 18.000.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 18.000.000.000,00 2) Belanja Subsidi
a.Semula
b.Bertambah / (Berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 312.963.302.973,40 Rp. (15.039.293.512,25) Rp. 297.924.009.461,15
1. 2.Belanja Daerah :
a.Belanja Tidak Langsung 1) Belanja Pegawai
a.Semula
b.Bertambah / (Berku rang) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 2.316.135.096.354,83Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00 Rp. 139.330.993.542,00 Rp. 144.330.993.542,00
c.Lain-lain Pendapatan yang sah 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.653.232.452.000,00 Rp. 6.205.160.000.00 Rp. 1.659.437.612.000,00
b.Dana Perimbangan 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 320.047.452.983,80 Rp. 192.319.037.829,03 Rp. 512.366.490.812,83
1. 1.Pendapatan
a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai beriku t :

Pasal 1

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2016 PENJABARANTENTANGGUBERNURMenetapkan: PERATURAN MEMUTUSKAN: 5 Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp.2.901.369.569.202,12 Surplus/(Defisit) Rp. (585.234.472.847,29) Rp. 1.737.052.895.401,31 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 735.505.119.839,00 Rp. 92.467.545.461,00 Rp. 827.972.665.300,00 3) Belanja Modal

a.Semula
b.Bertambah / (Berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 708.272.455.128,00 Rp. 56.668.064.778,31 Rp. 764.940.519.906,31 2) Belanja Barang dan Jasa
a.Semula
b.Bertambah / (Berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 143.192.675.419,00 Rp. 947.034.776,00 Rp. 144.139.710.195,00
b.Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai
a.Semula
b.Bertambah / (Berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.164.316.673.800,81 Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. 10.000.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 10.000.000.000,00 7) Belanja Tidak Terduga
a.Semula
b.Bertambah / (Berkurang) J umlah Setelah Perubahan Rp. 406.033.500.000,00 Rp. 2.500.000.000,00 Rp. 408.533.500.000,00 6) Belanja Bantuan Keuangan
a.Semula
b.Bertambah / (Berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 157.377.651.624,40 Rp. 57.726.312.715,26 Rp. 215.103.964.339,66 5) Belanja Bagi Hasil
a.Semula
b.Bertambah / (Berkurang) Jumlah Setelah Perubahan 4.600.000.000,00Rp. 5.000.000.000,00 (400.000.000,00) Rp. Rp. 4) Belanja Bantuan Sosial
a.Semula
b.Bertambah / (Berkurang) Jumlah Setelah Perubahan 6

Pasal 7

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang perundang- undangan. Pasa16 Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Pasal 5 Daftar Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Gubemur ini.

Pasal 4

Daftar Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalarn Lampiran IIPeraturan Gubemur ini. Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubemur ini, Pasa12 0,00Rp.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 585.234.472.847,29 -------(-) Rp. 150.000.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 150.000.000.000,00

b.Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 900.000.000.000,00 Rp. (164.765.527.152,71) Rp. 735.234.472.847,29
1. 3.Pembiayaan Daerah :
a.Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) J umlah Setelah Peru bahan : A .• BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA TAHUN 2016 NOMOR 16 BADRUN r SEKRETARIS DAERAH PROVI I KALIMANTANUTARA, Diundangkan di Tajung Selor pada tanggal 26 November 2016 IRIANTO LAMBRIE ttd GUBERNUR KALIMANTANUTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 26 November 201.6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 8

.1 7 BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 16 r BADRUN INSI KALIMANTAN UTARA, Diundangkan di Tajung Selor pada tanggal 26 November 2016 IRIANTO LAMBRIE ttd GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ditetapkan di Tanjung Selor padatanggal 28 November 2016 Pasal 8 Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…